Tag: Zulkifli Hasan

  • Libur Imlek, Menko Zulhas Terjun Langsung Tinjau Lokasi Banjir di Lampung Selatan – Page 3

    Libur Imlek, Menko Zulhas Terjun Langsung Tinjau Lokasi Banjir di Lampung Selatan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bertepatan dengan libur Tahun Baru Imlek pada Rabu (29/1/25), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau langsung lokasi banjir di Lampung Selatan.

    Melalui akun Instagram resminya, @zul.hasan, Zulhas membagikan momen kunjungannya yang didampingi Bupati Lampung Selatan terpilih, Radityo Egi, serta Wakil Bupati terpilih, Syaiful. Ketua Umum PAN tersebut tampak mengenakan sepatu boots saat turun langsung ke permukiman warga dan area persawahan yang terdampak banjir. Dalam kesempatan itu, ia juga berinteraksi dengan warga dan petani untuk menanyakan kondisi mereka pasca-banjir.

    Selain meninjau lokasi, Zulhas turut menyerahkan bantuan berupa sembako dan dukungan usaha bagi korban banjir. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama para petani yang terdampak bencana.

    “Selamat Tahun Baru Imlek bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Bertepatan dengan Imlek saya bertugas ke Desa Bandan Urip Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan untuk melihat langsung musibah banjir yang melanda,” tulis Zulhas di akun Instagram-nya, Rabu (29/1/2025).

    Zulhas mengatakan banjir tersebut melanda pemukiman warga dan sawah. Adapun salah satu penyebabnya karena curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini.

    “Banjir terjadi di pemukiman penduduk dan lahan sawah. Sehingga menjadi kewajiban saya untuk mengkoordinir pemerintah daerah maupun pemerintah daerah bersinergi untuk mengatasi permasalahan,” ungkapnya.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    GELORA.CO – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen. Hasilnya, PDI Perjuangan memiliki citra positif paling rendah, berkebalikan dari Partai Gerindra.

    Dikutip dari hasil survei Litbang Kompas pada Selasa (28/1/2025), citra positif PDIP hanya sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu  hanya 53,1 persen.

    Berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen.

    Kemudia citra positif Partai Demokrat berada diurutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diurutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai NasDem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif hanya 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen.

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian

    100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming memimpin Indonesia, arah kebijakan ke depan dinilai belum tampak jelas.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih sibuk melakukan reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L) serta menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

    Fokus ini dipicu oleh keputusan politik pemerintahan yang melakukan penyesuaian nomenklatur hingga menambah jumlah K/L, termasuk penambahan menteri, wakil menteri, maupun pejabat setara yang totalnya mencapai ratusan.

    “Saya berharap setelah SOTK tersusun dan terisi, pemerintah bisa bergerak kencang merealisasikan janji dan program kerja,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang nantinya juga akan bertugas di sektor kakao dan kelapa.

    Di sisi lain, Teguh melihat saat ini hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggema, meskipun cakupan dan ketersediaan pendanaan program tersebut menjadi isu yang berujung pada efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun.

    Teguh menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi andalan pemerintah dengan berbagai penghematan atau bahkan pemotongan anggaran agar memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.

    “Tetapi seperti pengalaman sebelumnya, misalnya pada 2015, efisiensi atau pemotongan anggaran sering tidak begitu efektif karena berdampak pada kinerja pemerintahan itu sendiri,” jelasnya.

    Senada dengan Teguh, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, juga menilai bahwa kinerja setiap menteri belum tampak dalam 100 hari pertama ini, terutama karena sebagian besar kementerian baru belum memiliki kantor dan belum ada nomenklaturnya.

    Salah satu contohnya adalah Kementerian Koordinator Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan, yang masih menumpang di Graha Mandiri.

    “Sementara itu, kebijakan MBG masih bersifat sentralistik dan perlu dilakukan evaluasi terhadap standar higienis serta finansialnya. Program MBG memangkas anggaran yang sangat besar, dan pemangkasan ini salah satunya didorong oleh program tersebut,” ujarnya.

    Esther pun mendorong agar anggaran dialokasikan untuk program prioritas lainnya, bukan hanya MBG, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, swasembada pangan dan energi, infrastruktur, serta riset dan pengembangan teknologi.

    “Padahal, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat banyak, misalnya melalui peningkatan investasi ke Indonesia,” lanjutnya.

    Adapun, Selasa (28/1/2025) menandai 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Selama periode ini, sejumlah gebrakan kebijakan ekonomi telah diumumkan.

    Pada awal November 2024, Prabowo menerapkan kebijakan penghapusan tagihan piutang macet 67.000 UMKM senilai total Rp2,4 triliun.

    Namun, kebijakan kontroversial terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi sorotan di akhir 2024. Prabowo akhirnya memutuskan mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah, disertai insentif fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat.

    Terakhir, pada hari ke-95 masa jabatannya, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja K/L dan daerah senilai total Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk program MBG.

  • Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen dan mengenai kepuasan publik. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  memiliki citra positif paling rendah, sementara Partai Gerindra paling tinggi.

    Citra positif PDIP sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu 53,1 persen.

    Sementara itu, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan parpol lainnya.

    Kemudian citra positif Partai Demokrat berada di urutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai Nasdem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen

  • Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai popularitas menteri dan pejabat di pemerintahan. 

    Survei ini dilakukan bertepatan dengan evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, terdapat sepuluh menteri atau pejabat dengan tingkat popularitas di atas 10 persen.

    Hasil survei menunjukkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menempati posisi pertama dengan popularitas mencapai 67,8 persen. 

    Disusul oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berada di posisi ketiga dengan popularitas 63,5 persen.

    Adapun, survei itu digelar dalam rangka menyambut 100 hari masa pemerintahan Prabowo sejak dilantik pada Februari 2024 lalu.

    Survei ini dilakukan tatap muka dengan menggunakan metode multistage random.

    Sampling survei berjumlah sebanyak 1.200 responden dengan Margin of Error pada survei ini yakni sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Berikut daftar 10 menteri atau pejabat dengan popularitas tertinggi menurut survei:

    1. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir: 67,8 persen

    2. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati: 67,5 persen

    3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 63,5 persen

    4. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar: 54,7 persen

    5. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya: 52,7 persen

    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto: 47,8 persen

    7. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan: 46,2 persen

    8. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra: 44,2 persen

    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan: 40,5 persen

    10. Menteri Agama, Nasaruddin Umar: 37,7 persen (*)

  • Cetak Generasi Emas, PAN Gelar Pelatihan PANdawa untuk 500 Pemimpin Muda – Page 3

    Cetak Generasi Emas, PAN Gelar Pelatihan PANdawa untuk 500 Pemimpin Muda – Page 3

    Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar diskusi publik bertajuk Sudut PANdang dengan tema “Tani Milenial Hebat, Indonesia Berdaulat” di Ballroom DPP PAN, Amil Buncit, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/01/2025).

    Dalam diskusi ini, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan kondisi pertanian yang dulunya profesi petani itu dipandang rendah kehormatan dan seperti tidak ada nasib yang bagus.

    Oleh karena itu, kata dia, Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk dirinya memahami kondisi tersebut, dan ingin meningkatkan nasib yang lebih bagus dan sejahtera.

    “Pertanian dulu tidak menguntungkan, petani sedikit, akhirnya impornya banyak. Lalu, jadi buruh tani. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menjadi cita-cita kita (pemerintahan Prabowo-Gibran), kita ingin membantu tani-tani ini agar punya kehormatan lagi, agar berubah nasibnya,” ucap Zulhas.

     

     

  • Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Ekspor produk barang dari China semakin membanjiri negara-negara Asia Tenggara  berdasarkan data statistik terbaru. 

    Para pengamat mengatakan China memang menggencarkan ekspor ke Asia Tenggara termasuk Indonesia karena dua hal utama.

    Pertama karena produk barang China semakin hilang pamor di Barat akibat ketegangan geopolitik.

    Dan kedua  diperparah dengan kepemimpinan kedua Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

    Membanjirnya ekspor China ke Asia Tenggarabisa jadi merupakan keuntungan atau tantangan.

    Apa yang Harus Dilakukan?

    Para pengamat mengatakan negara-negara ASEAN perlu mengembangkan strategi yang terkoordinasi untuk menyeimbangkan antara menyelamatkan perekonomian dalam negeri dan hubungan politik dengan China. 

    Pasalnya, di satu sisi konsumen Asia tenggara diuntungkan dengan keragaman produk dan keterjangkauan harga dari produk-produk China.

    Namun di sisi lain, industri lokal terancam dengan persaingan yang terus meningkat.

    “Demi menandingi harga-harga murah (produk China), para pengusaha dalam negeri berkurang keuntungannya, menutup pabrik dan banyak yang kehilangan pekerjaan,” kata Doris Liew, ekonom dan asisten manajer penelitian di lembaga pemikir Malaysia, Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).

    “Asia Tenggara sedang bergulat dengan efek riak dari melimpahnya ekspor Tiongkok, sebuah tantangan yang dihadapi hingga ke luar kawasan ini.”

    Negara-negara Asia Tenggara kemudian mengambil langkah menghadapi serbuan ekspor China, salah satunya dengan kebijakan anti-dumping.

    Namun menurut pengamat, keberhasilan upaya tersebut akan tergantung dari apakah negara-negara Asia Tenggara dapat bekerja sama mengatasinya.

    “Faktanya, konsekuensinya sangat berbeda di masing-masing industri …. antar kawasan atau bahkan antar industri hasilnya berbeda,” kata Diana Choyleva, ekonomi dari lembaga Enodo Economics kepada CNA.

    Genjot Mesin Ekspor

    China menggenjot mesin ekspor di semua lini di tengah melemahnya perekonomian akibat terpuruknya sektor properti dan merosotnya permintaan dalam negeri. Saat ini, ekspor China mencakup 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka. 

    Ekspor China pada 2024 tumbuh 7,1 persen menjadi 25,45 triliun yuan (US$3,47 triliun), untuk pertama kalinya melampaui 25 triliun yuan, menurut data bea cukai China yang dirilis pada 13 Januari lalu.

    “China mengukuhkan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar di dunia,” ujar Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Bea Cukai, dalam sebuah konferensi pers hari Senin.

    Overproduksi oleh para manufaktur China, ditambah dengan tantangan perekonomian dalam negeri, telah menyebabkan surplus produk, mulai dari barang murah hingga mewah, kata Liew.

    China terus mengirimkan barang-barang murah seperti tekstil dan pakaian ke berbagai negara, sembari meningkatkan produksi barang-barang bernilai tinggi. Nilai ekspor barang andalan China yang disebut “trio baru”, yaitu kendaraan listrik, baterai lithium dan panel surya mencapai 1 triliun yuan tahun lalu, meningkat hingga 900 persen dibanding satu dekade sebelumnya.

    “Untuk mengurangi kelebihan pasokan, manufaktur China mengekspor produk-produk mereka – yang seringkali harganya di bawah ongkos produksi – sehingga mengganggu pasar global,” kata Liew kepada CNA, menambahkan bahwa kebijakan industri China turut menyumbang dalam strategi ini.

    Akibat Ketegangan China dengan Barat

    Para pengamat mengatakan, produk-produk ini semakin banyak yang masuk ke Asia Tenggara akibat ketegangan antara China dan Barat.

    Konflik geopolitik ini menyebabkan barang-barang produksi China sulit masuk Amerika Serikat akibat tarif tinggi.

    “Hubungan perdagangan yang semakin retak antara AS dan China juga dapat meningkatkan ketegangan perdagangan di Asia. Dengan berkurangnya permintaan dari AS dan Eropa, China telah beralih ke pasar Asia,” kata Priyanka Kishore, direktur dan ekonom utama di Asia Decoded, kepada CNA.

    Pengiriman dari China ke negara-negara anggota ASEAN melonjak 18,9 persen pada Desember lalu dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, berdasarkan data bea cukai China yang dirilis pekan lalu.

    Secara keseluruhan, ekspor China pada Desember naik 10,7 persen dibanding periode sebelumnya.

    Kinerja yang kuat ini sebagian didorong oleh eksportir China yang bergegas mengirimkan produk ke luar negeri untuk mengantisipasi ancaman tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, kata para pengamat.

    Pengiriman China ke AS juga melonjak 15,6 persen pada Desember dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Percepatan perdagangan menjadi lebih terlihat pada Desember sebagai akibat dari efek Tahun Baru Imlek dan pelantikan Donald Trump,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, seperti dikutip Reuters.

    ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ditambah dengan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, China semakin leluasa mengekspor produk mereka ke kawasan ini.

    Proporsi ekspor Tiongkok ke negara-negara anggota ASEAN telah meningkat dari 6,9 persen pada awal abad ini menjadi sekitar 16 persen saat ini.

    Data bea cukai China menunjukkan bahwa ASEAN muncul sebagai pasar ekspor terbesar Tiongkok pada tahun 2023, dengan nilai tahunan mencapai US$523,7 miliar.

    Dampaknya Untung atau Buntung?

    Bertambahnya produk asal China ke Asia Tenggara telah menguntungkan para konsumen.

    Produk-produk China biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk serupa di ASEAN, sehingga konsumen – terutama dari kalangan menengah ke bawah – punya pilihan barang dengan harga lebih terjangkau.

    Produk berteknologi tinggi asal China seperti kendaraan listrik kini juga dianggap memberikan kualitas yang baik dengan harga lebih murah, mematahkan persepsi masa lalu soal barang made-in-China yang berkualitas buruk.

    Namun derasnya aliran barang dari China juga merugikan para pengusaha lokal dan merugikan masyarakat. Pasalnya, produsen di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang China yang jauh lebih murah.

    Persaingan yang tidak seimbang ini berisiko menurunkan kapasitas produksi di negara-negara ASEAN, kata Liew dari IDEAS.

    Industri yang Terdampak di Indonesia

    Industri yang paling terdampak di Indonesia adalah tekstil dan keramik, kata Muhammad Zulfikar, direktur China-Indonesia di lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jakarta.

    “Masuknya barang-barang China ke Indonesia menghancurkan bisnis-bisnis lokal,” katanya kepada CNA.

    Tahun lalu, industri tekstil, garmen, dan alas kaki di Indonesia tutup pabrik, membuat lebih dari 50.000 orang kehilangan pekerjaan.

    Sementara itu, 2.000 pabrik di Thailand tutup antara Juli 2023 dan Juni 2024, dengan 50.000 orang yang jadi menganggur.

    Fenomena ini telah mengguncang sektor manufaktur Thailand yang menyumbang hampir seperempat dari PDB negara tersebut. 

    “Lonjakan impor China yang murah telah memicu protes di banyak negara ASEAN dan penolakan secara verbal dari pemerintah,” kata Kishore.

    “Karena lingkungan perdagangan yang tidak bersahabat di Barat, China kemungkinan akan mengarahkan lebih banyak kelebihan pasokannya ke negara-negara tetangganya, yang akan berpotensi menyebabkan lebih banyak gesekan di sektor perdagangan.”

    Sejumlah negara Asia Tenggara telah mengambil tindakan.

    Vietnam meluncurkan penyelidikan anti-dumping pada bulan Agustus 2024 terhadap baja canai panas dari China dan India.

    Negara ini juga memperpanjang masa penerapan bea masuk untuk produk aluminium dari China selama lima tahun lagi, dengan tarif pajak antara 2,85 persen hingga 35,58 persen.

    Selain itu, Vietnam menangguhkan operasional raksasa e-commerce China, Temu, pada Desember 2024 setelah melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk mendaftarkan perusahaan tersebut.

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Vietnam menyuarakan kekhawatiran tentang keaslian produk Temu yang harganya sangat murah dan dampaknya terhadap produsen Vietnam.

    Sementara itu, Thailand telah mengidentifikasi 58 produk, termasuk baja dan furnitur, sebagai target bea masuk anti-subsidisasi, dan mengusulkan pengenaan tarif 30,9 persen untuk baja canai panas China.

    Untuk mengelola impor berbiaya rendah, Thailand juga menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen untuk barang-barang di bawah 1.500 baht pada Juli 2024.

    Pada Desember 2024, langkah ini telah menyebabkan penurunan 20 persen impor barang murah yang sebagian besarnya dari China.

    Di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2024 mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penerapan bea masuk hingga 200 persen untuk berbagai impor dari China, seperti tekstil, keramik, dan barang-barang lainnya, demi melindungi industri dalam negerinya.’

    Ambil Pendekatan Lain

    Menurut para pengamat, berbagai langkah ini tidak akan sampai menyebabkan konfrontasi ekonomi yang besar antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

    Kishore menyoroti bahwa China adalah pemasok utama barang-barang penting seperti mesin dan bahan kimia ke negara-negara ASEAN.

    “Mengenakan pajak yang besar untuk barang-barang ini hanya akan merugikan produsen dalam negeri,” katanya.

    “Akan lebih baik bagi kepentingan ASEAN untuk mengambil pendekatan yang seimbang dan menyelesaikan masalah melalui dialog dengan China daripada melakukan pembalasan perdagangan.”

    Senada, Choyleva dari Enodo Economics mencatat bahwa Asia Tenggara adalah “wilayah sasaran” bagi ekspor China karena faktor-faktor seperti kedekatan geografis, “infrastruktur yang layak”, serta basis industri yang ada. Berbagai kondisi tersebut memudahkan perusahaan-perusahaan asal China untuk memindahkan barang jadi mereka ke Asia Tenggara.

    “Sebagian besar aktivitas ini (ekspor China ke Asia Tenggara) bukanlah bagian dari strategi terkoordinasi oleh Beijing… tetapi lebih merupakan inisiatif dari perusahaan-perusahaan individu, seringkali swasta, yang ingin mencari pasar untuk produksi mereka sendiri,” ujarnya kepada CNA.

    Para pejabat China belum secara langsung menanggapi laporan-laporan tentang kelebihan ekspor di Asia Tenggara. Namun, Beijing secara konsisten membantah tuduhan-tuduhan tentang kelebihan kapasitas industri, terutama di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, baterai lithium, dan panel surya.

    Mereka berargumen bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi dalih untuk proteksionisme ekonomi demi menekan perkembangan industri China.

    Mengandalkan Respons Regional

    Untuk mengatasi dampak buruk gelombang ekspor China yang terus meningkat, para pengamat mengatakan hal itu membutuhkan respons kolektif negara-negara anggota ASEAN.

    “(Kondisi ekonomi di kawasan) kemungkinan akan terus membujuk perusahaan-perusahaan China agar berinvestasi lebih banyak dalam perekonomian mereka dan membatasi ekspor,” kata Kishore, sambil memberikan catatan bahwa upaya ini akan sangat terasa di industri seperti manufaktur kendaraan listrik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi ASEAN.

    Menurut Liew dari IDEAS, kecil kemungkinannya Asia Tenggara akan menjadi “tempat pembuangan” untuk kelebihan produksi China.

    Pasalnya, kata dia, meski populasi Asia Tenggara cukup besar, yaitu 675 juta jiwa, namun mereka tidak memiliki daya beli yang cukup untuk menyerap kelebihan barang dalam jumlah besar. Selain itu, “kontrol anti-dumping secara berkala” membantu menjaga distorsi pasar.

    Jika dikelola dengan hati-hati, integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan China malah akan membawa manfaat infrastruktur, teknologi canggih dan penciptaan lapangan kerja, kata Choyleva dari Enodo Economics.

    Meskipun begitu, dampaknya kemungkinan akan “sangat tidak merata” karena negara-negara ASEAN memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda, ujar Choyleva.

    Negara-negara ASEAN juga belum kompak dalam merespons China, tambah Choyleva.

    Misalnya Thailand, kata dia, pernah bernegosiasi untuk akses bebas tarif bagi masuknya mobil listrik China sebelum perang harga terjadi dan melemahkan produsen lokal.

    “Perbedaan pandangan politik antara negara anggota ASEAN juga akan menghambat koordinasi,” kata dia.

    Liew dari IDEAS percaya bahwa diperlukan respons regional yang lebih terkoordinasi dan proaktif.

    “Para pembuat kebijakan harus fokus pada penguatan industri dalam negeri melalui inovasi dan investasi, sembari menerapkan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran untuk mempertahankan tingkat persaingan yang adil,” katanya.

    “Kemampuan Asia Tenggara untuk beradaptasi, akan menentukan apakah kawasan ini akan muncul sebagai korban dari kelebihan pasokan global atau menjadi pemain yang tangguh di pasar global.”

    Sumber: Channel News Asia

     

  • Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut, partainya setia mendukung dan mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Eddy merespons hasil
    survei Litbang Kompas
    terbaru yang menunjukan pemilih PAN mencatat tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding partai lain.
    “15 tahun kami setia mendukung Pak Prabowo dalam pemilu dan saat ini ketika berhasil menjadi Presiden, maka kader PAN tetap loyal, setia mendukung, dan terus berupaya mensukseskan program-program Presiden Prabowo,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
    Eddy menyampaikan, kader-kader PAN di daerah solid dan satu suara mendukung berjalannya program pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Seperti pesan Ketum Zulhas (Zulkifli Hasan), kader PAN harus terlibat dalam memastikan program-program pro rakyat Presiden Prabowo berjalan lancar,” jelasnya.
    Di sisi lain, lanjut Eddy, PAN juga siap mendukung penuh dan terlibat dalam upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan air.
    Ketiga hal itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan asta cita Presiden Prabowo.
    Di sisi legislatif, Eddy memastikan, kader PAN di daerah bakal mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun alokasi anggaran pro-rakyat yang disiapkan Presiden Prabowo.
    “Anggota DPR PAN menjaga dan mengawal implementasi Makan Bergizi Gratis, penghapusan utang UMKM dan nelayan serta stimulus bantuan sosial 38 Triliun untuk rakyat tidak mampu,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo terhadap loyalitas PAN dan selalu melibatkan PAN dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada rakyat,” tutup dia.
    Untuk diketahui, Litbang Kompas kembali menerbitkan survei soal tingkat kepuasan pemilih partai politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas pada periode 4-10 Januari 2025 ini, pemilih PAN tercatat yang paling tinggi menyatakan puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Angkanya mencapai 96 persen.
    Diikuti oleh Partai Golkar dengan 90,4 persen, dan Partai Gerindra yang meraih 87 persen.
    Sementara itu, Partai Demokrat mendapatkan 86,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem masing-masing 83,6 persen, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 74,3 persen.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia dalam survei ini.
    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp 100 Triliun, Siapa yang Minta?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Januari 2025

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp 100 Triliun, Siapa yang Minta? Nasional 26 Januari 2025

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp 100 Triliun, Siapa yang Minta?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.
    Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.
    Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto
    “Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun,” katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
    Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini. 
    “Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani,” kata Dadan.
    “Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal,” ujarnya.
    Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.
    Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.
    Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.
    “Untuk sementara, anggaran
    fix
    Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta,” kata Dadan.
    Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.
    Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.
    “Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan,” ungkap Yandri.
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.
    “Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi,” kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).
    Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.
    “Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah,” jelasnya.
    “Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden,” tambah dia.
    Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun. 
    “Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga,” katanya, Jumat (24/1/2025).
    Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga. 
    “Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat,” tuturnya.
    Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.
    Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.
    “Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, ‘Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?’ Kami jawab Rp 100 triliun,” ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
    Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut. 
    Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.
    “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, ‘Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?’ Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan.
    “Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.