Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pakai Zakat untuk MBG

    PBNU Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pakai Zakat untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf buka suara soal pemanfaatan dana zakat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat. 

    “Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima,” ujar Gus Yahya dikutip dari Antara, 

    Pernyataan Gus Yahya tersebut menanggapi usulan dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendorong pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

    Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf.

    Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

    “(pemanfaatan) Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” kata dia.

    Sementara penggunaan infak dan sedekah untuk MBG lebih memungkinkan karena tidak hanya menyasar delapan Asnaf.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

  • Mentan ajak Kades seluruh Indonesia untuk jaga ketahanan pangan

    Mentan ajak Kades seluruh Indonesia untuk jaga ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh Kepala Desa di Indonesia untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi lokal dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.

    “Tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar, sehingga sangat penting kita jaga pangan,” kata Mentan usai menyerahkan Modul Ketahanan Pangan untuk Desa kepada perwakilan petani di sela menghadiri Kick Off Peringatan Hari Desa yang digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa.

    Di hadapan para kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia, Mentan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Mentan juga mengingatkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027.

    “Perintah Bapak Presiden Prabowo, harus swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini kita bisa rebut manakala kita semua saling bergandengan tangan,” ucap Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Amran juga menyemangati para pemuda di desa untuk terus bekerja dan berkarya serta mengambil bagian dalam pengembangan sektor pertanian.

    “Jangan malu dari desa. Semua menteri di sini dari desa. Aku dari pelosok timur di kaki gunung. Boleh kita lahir di desa tapi rezeki global,” ucap Mentan.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun bersama sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian.

    “Kita ingin membangun ketahanan pangan dari desa juga menciptakan desa-desa yang bisa ekspor ke luar negeri. Tanpa kolaborasi tidak mungkin terlaksana dengan baik,” ujar Yandri.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kabar gembira bagi petani terkait kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung.

    Ia meminta jajaran pimpinan daerah termasuk kepala desa dan pendamping desa untuk mengawal kebijakan strategis tersebut agar terimplementasi di lapangan.

    “Saya minta kepala desa mengawal ini agar program kita swasembada pangan secepat-cepatnya bisa tercapai,” ujarnya.

    Hari Desa perdana diperingati pada 15 Januari 2025 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa dengan tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’.

    Pada kick off, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, TNI/Polri, dan pimpinan lembaga terkait, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran melakukan Deklarasi Subang.

    Semua pemangku kepentingan sepakat untuk berkolaborasi melaksanakan program pembangunan desa untuk mewujudkan Astacita ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Demokrat Dukung Rencana Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

    “Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

    “Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga,” lanjutnya.

    Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

    “Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

    “Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan,” kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

    Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya,” ujarnya.

    (fca/taa)

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    TRIBUNJAKARTA.COM  – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rocky Gerung melihat adanya kehati-hatian penyelenggara MBG terkait ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi gratis tersebut. 

    Kemudian persoalaan distribusi serta daya sanggup APBN untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025. 

    Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut  sampai Juni 2025.

    “Kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan Pak Prabowo jadikan MBG sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal Itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).

    Rocky Gerung mengandaikan bila penerima bantuan MBG ini harus tersebar secara merata maka terdapat permasalahan sumber makanan. 

    Selain itu, Rocky juga mengungkapkan adanya kritik yang dilayangkan publik semisal menu makanan dianggap kurang memenuhi standar gizi.

    Tak hanya, anggaran proram tersebut yang akan habis pada bulan Juni 2025, Rocky juga menyoroti efek paradoks terkait Makanan Bergizi Gratis dapat berdampak pada tutupnya warung sekitar sekolah.

    “Enggak ada lagi pelanggan anak-anak yang biasanya jajan mungkin. Ya jajan yang kurang sehat memang tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi,” katanya.

    Mengenai anggaran program MBG yang berasal dari kantong Presiden Prabowo Subianto, Rocky menyebut akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi program skala nasional ini bisa berhenti suatu waktu.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman ersonal bagaimanapun uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun tapi itu bukan bagian dari APBN,” katanya.

    “Jadi sekali lagi ini yang jadi jadi pertaruhan apakah dana itu tercukupi dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik itu Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet-dompet di daerah itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan janji secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

    Rocky juga menyebutkan kelangsungan program tersebut juga terancam meskipun terdapat sumbangan dari pengusaha atau pemerintah daerah.

    “Dana-dana sosial dari para perusahaan atau para pengusaha ini kan mesti mereka hitung jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa agak tergesa-gesa memang makan siang ini tetapi konsekuensinya memang harus diambil karena ini janji utama dari Presiden Probowo ketika kampanye,” katanya.

    Menurut Rocky, pemerintah harus melakukan audit eksternal terhadap program tersebut. 

    Hal itu dilaukan agar program tersebut bisa dievaluasi secara komprehensif. Ia pun menyarankan agar pemerintah menampung seluruh kritik dari publik.

    Kritik itu bertujuan untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, Rocky juga mengingatkan komunikasi politik yang harus dilakukan sejumlah menteri.

    “Tolong beri kami masukan sekeras-kerasnya jadi  elemen-elemen ini yang mestinya diajukan dalam sistem yang terbuka demokratis itu harusnya kritik dari orang tua murid, kritik dari pedagang-pedagang yang juga merasa mereka kehilangan pendapatan karena makan siang itu membatalkan jajan anak-anak,” katanya.

    Rocky juga menyarankan agar pemerintah menerima masukan dari orangtua murid yang anaknya menerima program tersebut. Pasalnya, kata Rocky, mungkin terdapat orangtua yang menerima keluhan anaknya yang tidak terbiasa menkonsumsi menu makanan itu.

    “mungkin tidak biasa dengan pencernaan baru karena dia lebih suka jajan daripada dikasih makan siang. Jangan-jangan orang tua juga menganggap bahwa anak saya itu justru tersiksa secara psikologis karena harus makan sesuatu yang baunya mungkin tidak akrab bagi anak-anak itu dan potensi anak itu menolak muntah atau mengalami mual,” katanya.

    Respon Gerindra

    Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak menjadi masalah. 
    Dasco menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap uji coba, dan penggunaan dana pribadi dimaksudkan untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Karena kita ingin agar begitu APBN turun, program bisa berjalan lancar tanpa ada pemborosan. Di beberapa titik, ini adalah uji coba, belum program resmi. Jadi menurut saya, tidak ada masalah jika dana pribadi digunakan untuk itu,” ujar Dasco dikutip dari laman resmi Gerindra.

    Dasco juga menegaskan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi untuk mendanai program ini. Sebagian dana berasal dari para pendukung dan simpatisan yang ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis.

    “Tidak semua dana program ini berasal dari Pak Prabowo. Uji coba yang dilakukan di beberapa daerah juga melibatkan swadaya dari para pendukung dan simpatisan program ini,” jelas Dasco.

    “Jika itu dalam batas kemampuan, tidak perlu pinjam, banyak yang gotong-royong untuk mendukung program ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas),  menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025. 

    “Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan,” katanya. 

    “Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli. 

    Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut. 

    “Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

    “Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain,” ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

    Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia,” ujar dia.

    “Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai,” sambungnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com/Wartakota)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar Peringatan Pertama Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang, hari ini. Untuk pertama kalinya, peringatan Hari Desa digelar, setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan peringatan Hari Desa sangat penting dilakukan. Sebab, Hari Desa menjadi momentum untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat desa sebagai pusat perekonomian Indonesia.

    Oleh karena itu, Yandri berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah di desa seluruh Indonesia.

    “Kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal on the track menuju kemandirian yang berkelanjutan, melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan dan berkelanjutan,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

    Pada peringatan Hari Desa, Yandri mengungkap berbagai persoalan yang ada di 75.265 desa di Indonesia, di mana 22.544 desa masih mengalami kesulitan akses internet. Selain itu, masih ada 10.463 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta terdapat 36 kabupaten tertinggal.

    Tak hanya itu, lanjut Yandri, masih ada 2.919 desa tidak teraliri listrik dan dengan jumlah keluarga mencapai 1,9 juta keluarga. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ia pun menegaskan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak.

    “Jadi Menteri Desa itu tugas yang mulia, menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan,” imbuh Yandri.

    Pada kesempatan ini, Yandri juga memimpin pembacaan Deklarasi Subang. Adapun deklarasi ini menjadi peringatan perdana Hari Desa di Subang.

    “Membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.

    Setelah itu, Yandri dan Wamendes Ariza mengunjungi stand pameran BUMDes di lokasi acara bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Acara ini dihadiri ribuan orang yang terdiri dari Para Kepala Desa, Pendamping Desa dan Warga Desa sekitar lokasi acara.

    Sebagai informasi, pada deklarasi tersebut, Yandri turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Kantor Staf Presiden ⁠Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ahmad Riza Patria, Kabarhakam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Anggota DPR RI Dessy Ratnasari, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Wakil Menteri Dalam Negeri ⁠Ribka Haluk, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

    Kemudian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni serta Pariwisata Raffi Ahmad dan Zita Anjani, Pj Bupati Subang Imran, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur PT Adaro, perwakilan BNI, BRI, Pupuk Indonesia, Bank bjb dan Pimred detikcom.

    (anl/ega)

  • Menko Zulhas Tegaskan Harga Gabah Tidak Boleh Dibeli di Bawah Rp 6.500

    Menko Zulhas Tegaskan Harga Gabah Tidak Boleh Dibeli di Bawah Rp 6.500

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan harga gabah yang dibeli dari petani tidak boleh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500. Jika harga gabah di bawah HPP maka Bulog bakal membeli langsung gabah ke petani sebesar Rp 6.500.

    “Kalua pasar tidak beli, nanti bulog yang beli kerja sama dengan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Jadi pabrik padi membeli Rp 6.500, Bulog akan membeli 12.000 lebih sedikit tambah ongkos,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Hal ini disampaikannya di acara Peringatan Hari Desa yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cerelek di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).

    Ketua Umum PAN ini mengatakan langkah itu dilakukan untuk mensejahterakan petani, serta menjaga gabah agar tidak anjlok saat masa panen tiba.

    “Karena pemerintah sudah memutuskan gabah harus dibeli 6.500 ini pekerjaan besar karena panen raya,” tuturnya.

    Zulhas pun meminta kepada seluruh pihak agar mengawal secara bersama-sama. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan keuntungan di musim panen tahun ini.

    “Oleh karena itu pak bupati, kepala desa, dan pendamping desa kita kawal bareng-bareng harus dibeli Rp 6.500,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan musim panen padi tahun ini ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    “Target beras 32 juta ton,” katanya.

    Sementara untuk jagung, dia mengatakan Bulog bakal membeli senilai Rp 5.500 sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP). Untuk itu, Zulhas meminta agar setiap daerah menyiapkan gudang-gudang agar hasil panen dari desa bisa disimpan.

    “Kalau pasar tidak menyerap maka akan Bulog yang beli Rp 5.500. Tolong Pak Gubernur dan Bupati kalua ada gudang-gudang nganggur kita pake semua karena stoknya bakal banyak,” tutupnya.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wamendagri Ribka Haluk, Menteri Sosial Agus Jabo, Anggota DPR RI Desy Ratnasari, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian RI Komjen Pol Fadil Imran, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

    (anl/ega)

  • Sistem Pengelolaan TPA Benowo Jadi Percontohan Nasional

    Sistem Pengelolaan TPA Benowo Jadi Percontohan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya menjadi percontohan Nasional untuk mengatasi masalah sampah di sejumlah wilayah.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan di TPA Benowo pada Selasa (7/1/2025).

    Dalam kunjungannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang telah menerapkan sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik sejak tahun 2021. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah tersebut dapat menjadi solusi permasalahan pengelolaan sampah di berbagai wilayah seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi.

    “Saya kira ini solusi penyelesaian persoalan sampah dimana-mana. Karena ekonomi kita tumbuh, penduduk tambah banyak, tentu sampah juga bertambah. Dengan adanya sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik, kota akan menjadi bersih, di sisi lain masyarakat tentu menjadi lebih sehat dan paling penting tidak mencemari air lingkungan dan lainnya,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dengan adanya PLSE di TPA Benowo, Menko Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kota Surabaya sudah berhasil menerapkan ekonomi sirkular, yaitu konsep yang bertujuan untuk mengatasi masalah sampah dengan cara mengembalikan sampah yang dihasilkan dari konsumsi ke dalam proses produksi.

    “Terobosan yang dilakukan Kota Surabaya ini, sangat bagus untuk kita terapkan bersama,” tegasnya.

    Ditemui di tempat yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA Benowo telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena teknologinya sama dengan Singapura.

    Oleh karena itu, Menko Zulkifli Hasan melakukan kunjungan untuk memastikan sistem tersebut bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kunjungan Pak Menko Pangan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah di sini bisa diterapkan di wilayah Indonesia untuk mengatasi masalah sampah. Karena Pak Menteri KLHK juga menyampaikan tidak boleh lagi pengelolaan sampah menggunakan open dumping tetapi harus berbasis teknologi,” jelas Wali Kota Eri Cahyadi.

    Sejauh ini, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa penerapan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo cukup efektif untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Pahlawan. Sebab, sistem yang diterapkan tidak menimbulkan sampah kembali tetapi justru menghasilkan energi listrik yang bisa dipergunakan oleh masyarakat melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa sistem PLSE di TPA Benowo menjadi solusi meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk.

    “Dulu sampah di Surabaya 1.300 ton per hari, waktu saya menjabat wali kota pertama kali meningkat 1.400 ton per hari lalu sekarang menjadi 1.600 ton per hari. Hal ini karena, penduduk Kota Surabaya juga bertambah dari 2,8 juta menjadi 3,2 juta. Pengelolaan sampah ini efektif karena menghasilkan listrik dan zero waste,” papar Wali Kota Eri.

    Ia menambahkan, selama ini Pemkot Surabaya terus berupaya menerapkan Reuse, Reduce, Recycle dan Replace (4R) dalam pengelolaan sampah. Hal ini dimulai dari setiap RW yang sudah memiliki bank sampah sebagai salah satu upaya memilah dan mengolah sampah secara terpadu.

    “Sekarang di setiap RW sudah ada bank sampahnya untuk memilah dan mengolah. Saya berharap sampah penduduk bisa berkurang, target kami dari 1.600 ton menjadi 1.400 per hari,” harapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Sumber Organik, Agus Nugroho Santoso mengungkapkan, pihaknya mengelola 1.600 ton sampah setiap harinya. Sebanyak 1.000 ton sampah diolah menjadi energi listrik dan sisanya dikelola dengan sistem lain.

    Sampah-sampah tersebut diolah menjadi energi listrik dengan menerapkan dua teknologi utama, yaitu teknologi fermentasi gas atau pembangkit listrik tenaga gas landfill untuk sampah organik dan teknologi termokimia atau pembangkit listrik gasifikasi untuk sampah non-organik.

    “Ini menghasilkan listrik 12 Megawatt (MW) per jam, di mana yang 9 MW diambil PLN dan sisanya untuk operasional kami,” jelas Agus.

    Terakhir, Agus Nugroho menyebut semua sampah dapat diolah menjadi energi listrik tanpa terkecuali, hanya saja yang membedakan adalah jumlah kalorinya.

    “Semua sampah organik dan non-organik bisa diolah. Plastik sampai sampah rumah tangga bisa hanya berbeda pada jumlah kalori yang dihasilkan,” pungkasnya. (adv/ads/but)

  • DPD usul zakat biayai MBG sebab DNA masyarakat Indonesia gotong royong

    DPD usul zakat biayai MBG sebab DNA masyarakat Indonesia gotong royong

    Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG).”

    Di samping nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

    “Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengaku sempat menyampaikan pula kepada beberapa duta besar negara lain dalam rangka menggalang bantuan anggaran pelaksanaan program MBG.

    “Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” tuturnya.

    Ia berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG.

    “Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (11/1), Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program MBG kepada masyarakat melalui ZIS.

    Menurut dia, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah.

    Ia percaya masyarakat juga ingin bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG.

    “Bagi kami dalam program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap bahwa saat ini anggaran untuk program MBG yang disetujui DPR RI pada tahun 2025 sebanyak Rp71 triliun.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan Sudaryono Dukung Kenaikan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

    Wamentan Sudaryono Dukung Kenaikan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendukung rencana kenaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, anggaran saat ini belum mencukupi untuk memenuhi target penerima sebanyak 83 juta orang.

    Sudaryono menjelaskan, anggaran MBG saat ini sebesar Rp 71 triliun hanya mampu mencakup belasan juta penerima. Padahal, jumlah siswa di Indonesia jauh lebih besar dari itu.

    “Saya kira kalau mau dinaikkan anggarannya, kami mendukung. Targetnya kan 82, hampir 83 juta penerima. Program ini juga berdampak baik bagi ekonomi nasional,” ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Selain mendukung kenaikan anggaran, Sudaryono menekankan pentingnya kesiapan di lapangan, termasuk unit layanan terkait untuk memastikan program berjalan lancar.

    “Presiden ingin semua terealisasi dengan cepat. Mulai dari urusan pupuk, Bulog, hingga persiapan panen. Program ini rencananya bagus dan harus jalan,” tambah Sudaryono terkait kenaikan anggaran program makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran makan bergizi gratis berpotensi meningkat hingga Rp 420 triliun jika program berjalan penuh sepanjang 2025. Saat ini, anggaran Rp 71 triliun hanya mencukupi untuk periode Januari hingga Juni.

    “Jika ditambah Rp 140 triliun untuk Juli, maka totalnya menjadi Rp 210 triliun. Namun, jika berjalan penuh hingga Desember, belanja makanan bisa mencapai lebih dari Rp 420 triliun,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur.

    Zulhas juga menyoroti ketergantungan pada impor pangan sebagai penyebab lonjakan anggaran MBG. Untuk itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan mengurangi pengeluaran.

    “Belanja sebesar itu harus diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri agar kita tidak terus bergantung pada impor,” tegas Zulhas.

    Kenaikan anggaran program makan bergizi gratis dinilai penting untuk memperluas cakupan penerima dan mendukung swasembada pangan. Dukungan dari Wamentan Sudaryono dan koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu merealisasikan program ini secara efektif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

  • Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah memastikan pemeliharaan irigasi berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana hingga petugas ulu-ulu.

    Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi Pangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Palembang, Senin.

    “Nah, selama ini kalau pemeliharaan itu kan fokusnya ke kota, ke aspal, ke jalan, begitu ya. Nah, rasanya sekarang karena berbeda, perlu fokus khusus pemeliharaan ini pada irigasi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mencontohkan bahwa isu paling umum terkait irigasi di seluruh Indonesia adalah tidak pernah dilakukan normalisasi sejak masa orde baru.

    Normalisasi ini pun berkaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi sehingga dapat bekerja secara maksimal.

    Bima mengatakan kurangnya normalisasi ini berdampak pada air yang masam, tumbuhnya pohon, hingga sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun.

    “Jadi, ini normalisasinya luar biasa kebutuhannya, pohon itu bahkan sampai tumbuh di tengah-tengah irigasi ini, Pak (Menko), menahun begitu. Nah, tadi dari PU (Pekerjaan Umum) katanya sebetulnya bisa saja ini poin-poin dari PU dikerjakan atau dari pemeliharaan,” jelasnya.

    Bima menambahkan Sumsel menjadi provinsi keenam yang dikunjungi oleh tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan berkaitan dengan swasembada pangan, sekaligus melihat secara langsung situasi di lapangan yang melibatkan 146 kepala daerah, terdiri dari enam gubernur, 106 bupati, dan 34 wali kota.

    “Karena memang bapak/ibu, para kepala daerah, Kemendagri ini dua tahun terakhir bisa fokus pada inflasi. Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan dan juga pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima.

    Wamendagri juga mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak dalam melakukan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi program swasembada pangan.

    Kepala daerah perlu memastikan sinergi di tingkat hulu (antarkementerian/lembaga) maupun hilir (petani) dengan baik.

    “Di hilirnya jalur distribusi juga dipahami, petani, gapoktan, Bulog, dan lain-lain,” tambahnya.

    Bima juga menyuarakan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ulu-ulu.

    Kepala daerah harus memastikan kesiapan anggaran untuk petugas ulu-ulu di tengah masifnya pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.

    “Insyaallah dengan solidaritas kita, kerja sama kita, dengan team work kita, maka Kemendagri bersama kepala daerah bisa mempercepat terjadinya swasembada pangan di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025