Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Bulog Dapat Anggaran Rp39 Triliun untuk Serap 3 Juta Ton Beras di 2025

    Bulog Dapat Anggaran Rp39 Triliun untuk Serap 3 Juta Ton Beras di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras di 2025. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk BUMN Pangan ini mencapai Rp39 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyepakati tambahan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dari sebelumnya Rp23 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada saat panen raya.

    “Ada Rp23 triliun sudah ready, sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menkeu [Menteri Keuangan]. Jadi sudah ada Rp39 triliun bisa untuk beli beras 3 juta ton hingga April saat panen raya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Perum Bulog untuk tidak membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Zulhas mengharapkan, penugasan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, hingga perangkat desa. 

    “Jita bantu bersama Bulog untuk serap gabah dengan harga yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta untuk membeli GKP sebesar Rp6.500 per kg. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak segan untuk membawa masalah ini ke penegak hukum.

    “Kalau yang melanggar harga yang ditetapkan pemerintah akan ada langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya. 

  • 1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia ungkap usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan lintas kementerian di Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Selain Inpres irigasi, Zulhas juga membahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang neraca komoditas yang telah dirampungkan. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan Perpres tentang penyaluran pupuk subsidi serta Perpres tentang penyuluh tani.

    “Inpres mengenai irigasi sudah selesai, sudah di tangan Bapak Presiden. Dua, Perpres mengenai naraca komoditas sudah selesai. Tiga, Perpres mengenai pupuk sudah selesai. Empat, mengenai penyuluh sudah selesai,” kata Zulhas usai rapat di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Berdasarkan hasil rapat, Zulhas mengatakan, produksi padi dan jagung dalam negeri naik 50% pada bulan Februari dan Maret berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut juga menghasilkan kepastian Inpres tentang irigasi untuk memacu produksi dalam negeri.

    “Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok, agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga menekankan penyerapan gabah dan jagung yang akan dilakukan Perum Bulog. Ia mengatakan, saat ini Bulog memiliki uang sebesar Rp 39 triliun.

    Melalui dana tersebut, Zulhas menekankan, tidak ada alasan menyerap gabah dan jagung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP), di mana gabah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 dan jagung sebesar Rp 5.500.

    “Uang bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panjang raya. Jadi tidak ada adalasan bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” tutupnya.

    Adapun rapat ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Selain itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-POLRI, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    (rrd/rrd)

  • Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama Nasional 31 Januari 2025

    Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama Nasional 31 Januari 2025

    Lanjutkan Capaian Penting Kinerja 100 Hari Bidang Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Aspek Utama
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusing misi dan arah kebijakan nasional Asta Cita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 
    Salah satu yang menjadi fokus Prabowo adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 
    Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menggalang sinergi  nasional guna memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya  kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. 
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengatakan, dari beberapa program prioritas dari Prabowo, salah satu yang utama adalah
    ketahanan pangan
    . 
    “Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (31/1/2025).
    Dia mengatakan itu saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) Tahun 2025 bertema “Sinergisitas TNI-Polri Guna  Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025). 
    Catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih juga berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. 
    Beberapa capaian itu, di antaranya peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan pada awal 2025, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, penghapusan utang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, 
    Kinerja pemerintah lainnya adalah menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale pada akhir 2024. 
    Dengan berbagai langkah strategis yang dijalankan, pemerintah optimistis dapat mencapai target
    pertumbuhan ekonomi
    8 persen pada 2028.
    Optimisme itu seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional. 
    Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. 
    Dia mengatakan, stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
    “Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran TNI dan Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional,” katanya. 
    Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global. 
    Pemerintah pun mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan. 
    Upaya swasembada pangan juga dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. 
    Terkait upaya pengendalian inflasi, Menko Airlangga menyampaikan, Tim  Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menekan inflasi pada  kisaran 1,5 persen, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen. 
    Hal tersebut juga menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 
    Kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik  penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional. 
    Kolaborasi TNI-Polri diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil.
    Sinergi kedua lembaga itu juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional. 
    Saat ini, pemerintah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk
    maintenance, repair
    , dan
    overhaul
    untuk pesawat. 
    Secara kumulatif, mulai dari 2012 sampai 2024, KEK mencatatkan capaian investasi sebesar Rp 256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha. 
    Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti organisasi antarpemerintah (BRICS), forum ekonomi negara-negara dunia (OECD), kemitraan perdagangan internasional (RCEP), dan kemitraan trans-Pasifik untuk perjanjian perdagangan (CPTPP), menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing nasional. 
    “Sekarang Malaysia, Singapura ingin bikin lagi
    data center
    dengan KEK. Kami memerlukan speed untuk merespons lagi supaya investasi ini lari ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga. 
    Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus  Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para kapolda dan panglima Kodam, serta Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.  
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.

  • Presiden ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir

    Presiden ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan arahan kepada perwira tinggi dan jajaran komandan satuan TNI dan Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Presiden ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pimpinan TNI dan Polri bahwa keberadaan mereka merupakan bukti negara hadir.

    “TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara, Undang-Undang Dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden,” kata Presiden kepada 600 lebih jajaran pimpinan TNI dan Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1).

    Presiden Prabowo melanjutkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dan aturan-aturan lainnya tak ada artinya manakala tidak ditegakkan oleh aparat.

    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan,” sambung Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan TNI dan Polri tidak boleh gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Alasannya, Prabowo yakin salah satu ciri-ciri negara yang gagal ialah tentara dan polisinya gagal menjalankan tugas-tugasnya

    “Biasanya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” ujar Presiden.

    Presiden memberikan arahan-arahan kepada 600 lebih perwira TNI dan Polri selama sejam lebih. Dalam arahan-arahannya itu, Presiden menekankan kepada prajurit TNI dan anggota Polri kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki, termasuk dalam menggunakan senjata, merupakan kepercayaan dari rakyat.

    Prabowo juga mengingatkan tentara dan polisi bahwa mereka digaji oleh rakyat.

    “Rakyat menuntut saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi, bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Rapim TNI-Polri Tahun 2025 mengangkat tema “Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Astacita”.

    Kegiatan rapat berlangsung sejak pagi, diawali dengan pembekalan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sumber : Antara

  • Prabowo ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir

    Prabowo ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir

    Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pimpinan TNI dan Polri bahwa keberadaan mereka merupakan bukti negara hadir.

    “TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara, Undang-Undang Dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden,” kata Presiden kepada 600 lebih jajaran pimpinan TNI dan Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    Presiden Prabowo melanjutkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dan aturan-aturan lainnya tak ada artinya manakala tidak ditegakkan oleh aparat.

    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan,” sambung Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan TNI dan Polri tidak boleh gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Alasannya, Prabowo yakin salah satu ciri-ciri negara yang gagal ialah tentara dan polisinya gagal menjalankan tugas-tugasnya

    “Biasanya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” ujar Presiden.

    Presiden memberikan arahan-arahan kepada 600 lebih perwira TNI dan Polri selama sejam lebih. Dalam arahan-arahannya itu, Presiden menekankan kepada prajurit TNI dan anggota Polri kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki, termasuk dalam menggunakan senjata, merupakan kepercayaan dari rakyat.

    Prabowo juga mengingatkan tentara dan polisi bahwa mereka digaji oleh rakyat.

    “Rakyat menuntut saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi, bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Rapim TNI-Polri Tahun 2025 mengangkat tema “Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Astacita”.

    Kegiatan rapat berlangsung sejak pagi, diawali dengan pembekalan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga dan Zulhas berikan pembekalan di Rapim TNI-Polri

    Airlangga dan Zulhas berikan pembekalan di Rapim TNI-Polri

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan kata sambutan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    Kapolri: Airlangga dan Zulhas berikan pembekalan di Rapim TNI-Polri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 18:38 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk memberikan pembekalan tentang program ketahanan pangan kepada jajaran TNI dan Polri.

    Kedua menteri itu diundang dalam kegiatan rapat pimpinan (Rapim) Polri dan TNI yang digelar di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    “Pembekalan tersebut tentunya diharapkan dapat menambah wawasan bagi para perwira tinggi dan menengah TNI-Polri agar lebih siap dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah, utamanya di bidang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, serta dalam merealisasikan ketahanan pangan guna mewujudkan misi Astacita,” kata Listyo saat memberikan kata sambutan dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Menurut Listyo, seluruh jajaran TNI dan Polri harus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program ketahanan pangan.

    Dengan landasan yang sama dan kolaborasi yang kuat antara Polri dan TNI, dia yakin program ketahanan pangan dapat berjalan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

    Listyo melanjutkan, sejauh ini baik TNI maupun Polri telah melakukan program ketahanan pangan di beberapa daerah yakni pemanfaatan lahan kosong menjadi perkebunan sayur serta buah-buahan.

    Pihaknya juga merekrut personel khusus untuk mengajari masyarakat bercocok tanam demi menciptakan lumbung pangan di beberapa daerah.

    “Kita menggelar program rekrutmen personel yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi,” kata Listyo.

    Dengan ragam upaya yang telah dilakukan Polri dan TNI ini, Listyo berharap program ketahanan pangan dapat berjalan dengan maksimal dewi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Presiden ingatkan TNI-Polri senjata mereka mandat rakyat

    Presiden ingatkan TNI-Polri senjata mereka mandat rakyat

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 600 lebih perwira tinggi dan jajaran komandan satuan TNI dan Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden ingatkan TNI-Polri senjata mereka mandat rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran prajurit TNI dan anggota Polri bahwa senjata yang diberikan kepada mereka merupakan mandat dari rakyat.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan kepada jajaran TNI dan Polri mereka dituntut untuk memberikan pengabdian yang setinggi-tingginya, dan menyerahkan jiwa dan raga mereka untuk bangsa, negara, dan kepentingan rakyat Indonesia.

    “Rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata, dan dengan kepercayaan demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan ke saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” kata Presiden saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1).

    Dalam kegiatan yang sama, Presiden juga menekankan kepada jajaran prajurit TNI dan polisi bahwa mereka digaji oleh rakyat.

    “Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi,” kata Presiden Prabowo.

    Dengan demikian, Presiden pun mengingatkan TNI dan Polri bahwa kewenangan, mandat, dan berbagai fasilitas yang diterima oleh jajaran prajurit dan polisi juga menuntut dedikasi dan pengorbanan yang sangat tinggi.

    “Begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden, didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menghadiri Rapim TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis. Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri selama satu jam lebih.

    Rapim TNI-Polri Tahun 2025 mengangkat tema “Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Astacita”.

    Kapolri, dalam laporannya kepada Presiden, memaparkan sejumlah pencapaian TNI-Polri pada Tahun 2024, dan menegaskan komitmen TNI-Polri untuk mendukung Asta Cita dan program-program prioritas pemerintah.

    Rapim TNI-Polri Tahun 2025 berlangsung sejak Kamis pagi. Dua menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan pembekalan kepada 600 lebih perwira tinggi TNI-Polri dalam rangkaian rapat pimpinan gabungan tersebut.

    Sumber : Antara

  • TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa TNI dan Polri mendapatkan kekuasaan yang sangat besar untuk memegang monopoli fisik serta senjata. Kekuasaan itu, terangnya, berasal dari rakyat 

    Prabowo menjelaskan bahwa kekuasaan dari negara untuk memonopoli senjata itu adalah suatu kekuasaan khusus. 

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo kepada para pimpinan TNI-Polri di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Presiden ke-8 RI itu lalu mengingatkan bahwa para prajurit maupun perwira digaji dan diberikan fasilitas dari uang rakyat. Maka itu, mereka diharapkan bisa memberikan dedikasi dan pengorbanan yang tinggi. 

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata, dan dengan kepercayaan demikian besar dengan menyerahkan kekuasaan ke saudara-saudara diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” tutur pria yang juga mantan Danjen Kopassus itu. 

    Adapun Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama jajaran Kepala Staf Angkatan. 

    Pada perhelatan rapat pimpinan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memberikan materi kepada para pejabat dan pimpinan tinggi kedua lembaga. 

  • Prabowo di Rapim TNI-Polri: Berani Pakai Pangkat Jenderal Harusnya Berani Beri Nyawa untuk Negara – Halaman all

    Prabowo di Rapim TNI-Polri: Berani Pakai Pangkat Jenderal Harusnya Berani Beri Nyawa untuk Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada acara Rapim TNI-Polri 2025 di Kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (30/1/2025).

    Rapim tersebut diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri. 

    Di antaranya yakni 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 pejabat Mabes Polri, 183 pejabat Utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat Utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat Utama dan Udara, 36 orang Kapolda, 75 orang Pati TNI-Polri di Luar Struktur, dan 11 Tepiksus TNI-Polri.

    Dalam arahannya Prabowo mengatakan pangkat yang disandang jajaran TNI-Polri sekarang ini merupakan bentuk penghormatan dari rakyat.

    “Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat,” katanya.

    Dengan penghormatan yang diberikan rakyat tersebut, kata Prabowo, tentara dan polisi harus siapa mengorbankan jiwa dan raga apabila diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” ujarnya.

    Prabowo juga mengatakan tentara dan polisi adalah bagian dari negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus.

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” kata Prabowo.

    Menurutnya kekuasaan yang diberikan kepada TNI-Polri sangat besar. 

    Rakyat memberikan kepercayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kepada TNI-Polri.

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” katanya.

    Prabowo mengatakan dengan kekuasaan yang diserahkan rakyat kepada TNI-Polri, maka aparat dituntut untuk berdedikasi tinggi. 

    Bahkan pengorbanan yang diberikan aparat TNI-Polri kepada rakyat haruslah besar.

    “Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” katanya.

    Dalam arahannya di acara itu Prabowo juga mengatakan kondisi suatu negara tercermin dari kondisi aparat TNI dan Kepolisiannya.

    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara. 

    Selain itu juga merupakan wujud dari penegakan kedaulatan dan eksistensi negara.

    “Undang-undang dasar, undang-undang keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” katanya.

    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,” imbuhnya.

    Adapun tema Rapim TNI-Polri 2025 adalah “Sinergisitas TNI-Polri Siap Mendukung Asta Cita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045”.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan Rapim TNI-Polri telah berlangsung sejak pagi. 

    Di acara itu para peserta mendapat pembekalan atau pengarahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Pembekalan tersebut diharapkan menambah wawasan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Kapolri.

    Di acara tersebut Kapolri juga sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa dalam mendukung ketahanan pangan, TNI-Polri memiliki program pekarangan makan bergizi untuk mendukung program makan bergizi gratis dan pemanfaatan lahan produktif, khususnya padi dan jagung.

    Selain itu juga program rekrutmen personel yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi.

    Tidak hanya itu, sebagai wujud komitmen kami dalam menyelesaikan misi Asta Cita, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online.

    Di sisi lain, TNI-Polri juga aktif terlibat dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, serta Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola untuk menangani berbagai tindak pidana yang menjadi perangai khusus sehingga dapat mencegah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara.