Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • 4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

    4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.

    “Kami sangat gembira hari ini pak mensesneg membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu-tunggu lama,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan setelah rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan pada Jumat (31/1/2025).

    Aturan pertama untuk mencapai swasembada pangan, yakni Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani instruksi presiden (inpres) mengenai sistem irigasi nasional. Selain hal tersebut, Zulhas mengatakan terdapat peraturan presiden (perpres) yang juga disahkan.

    “Kedua, perpres mengenai neraca komoditas sudah selesai. Ketiga, perpres mengenai pupuk sudah selesai dan keempat inpres mengenai penyuluh sudah selesai,” ungkap Zulhas.

    Zulhas mengatakan, keempat aturan tersebut disahkan demi menunjang percepatan kebijakan produksi dalam tujuan swasembada pangan nasional.

    “Jadi empat (aturan), yang penunjang menjadi landasan utama agar kita bisa swasembada pangan dan itu sudah jadi semuanya,” katanya.

    Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan.

    “Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden Prabowo terkait swasembada pangan secepat-cepatnya,” ungkap Zulhas.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

    “Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ujar Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.

  • Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang Haryadi – Halaman all

    Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang Haryadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi. 

    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Dekopin telah mengajukan surat agar kepengurusan yang baru diakui negara sejak 15 Januari 2025.

    Supratman mengatakan bahwa pengesahan itu ia lakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dekopin yang tidak berubah.

    “Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin. Pada intinya, pertama, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi,” ujar Supratman di Kemenkum, Jumat (31/1/2025).

    Selain itu, ia juga mengesahkan jajaran pengurus Dekopin. Di antaranya: Ketua Penasihat Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Bambang Haryadi, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Sayid Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono.

    “Dengan demikian, pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan serta pendaftaran badan hukumnya, yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, proses ini segera kami laksanakan,” katanya.

    Supratman berharap hal itu menjadi tonggak baru dalam sejarah perjalanan pergerakan koperasi di Tanah Air serta mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin.

    Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryadi berterima kasih atas balasan dari Kemenkum yang meresmikan kepengurusan Dekopin hasil Munas 27-29 Desember 2025.

    “Alhamdulillah, setelah kami melaporkan pada tanggal 15 Januari, hari ini kami telah mendapat jawaban bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah,” tutur Bambang.

    Ia berharap ke depan Dekopin di semua tingkatan, baik Dekopinwil maupun Dekopinda, dapat bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga mengaku ingin menyelaraskan program Dekopin dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena kita ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

    Ia juga berharap tidak ada lagi dualisme dalam Dekopin. Ke depannya, Bambang ingin memperkuat semua sektor, termasuk ketahanan pangan, melalui Dekopin yang ia pimpin.

    “Jadi nanti ada koperasi milik desa seperti yang diinginkan pemerintah, yang akan dihidupkan kembali di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan guna mendongkrak ekonomi kerakyatan kita,” ucapnya.

    “Semoga Dekopin ke depan semakin jaya dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

  • Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum Nasional 31 Januari 2025

    Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum Nasional 31 Januari 2025

    Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Hukum (
    Kemenkum
    ) mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (
    Dekopin
    ) di bawah kepemimpinan Ketua Umum
    Bambang Hariyadi
    .
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya telah mengkaji pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin pada 27 hingga 29 Desember 2024.
    Pihaknya kemudian berkonsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tidak berubah.
    “Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Hariyadi,” ujar Supratman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Bambang merupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra.
    Supratman mengatakan, dalam susunan kepengurusan Bambang Hariyadi, pengusaha Gilang Widya Pramana duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dekopin.
    Kemudian, posisi Bendahara Umum Dekopin diisi
    Putri Zulkifli Hasan
    , anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas diduduki Muhammad Said Abdullah yang diketahui sebagai politikus PDI-P, dan Ketua Penasehat diisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique.
    Supratman mengatakan, pihaknya akan segera mencatatkan susunan kepengurusan Dekopin tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum.
    “Saya mohon ini mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin,” ujar Supratman.
    Pada kesempatan yang sama, Bambang mengatakan pihaknya melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi Dekopin yang digelar pada 27-29 Desember 2024 pada 15 Januari 2025.
    Setelah diproses, akhirnya pihaknya diakui pemerintah sebagai kepengurusan Dekopin yang sah.
    Pihaknya berharap, pengurus Dekopin tingkat wilayah dan daerah bisa bekerja sama karena pihaknya ingin menyelaraskan program pemerintahan Prabowo Subianto.
    “Karena kita tahu selama ini koperasi semenjak adanya dualisme dan alhamdulillah hari ini tidak terjadi lagi,” tutur Bambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bekali Bulog Rp 39 T untuk Serap Beras Petani Sebanyak 3 Juta Ton saat Panen Raya – Halaman all

    Pemerintah Bekali Bulog Rp 39 T untuk Serap Beras Petani Sebanyak 3 Juta Ton saat Panen Raya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 39 triliun untuk Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2025.

    Targetnya, Bulog akan menyerap sebanyak 3 juta ton beras setara gabah selama panen raya pada awal tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dana sebesar itu akan digunakan oleh Bulog untuk menyerap gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Nah tadi kami bahas panjang mengenai Bulog keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi, sudah ada Rp 39 triliun bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April waktu puncak panen raya,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Dengan dana yang telah disiapkan, Zulhas menegaskan bahwa Bulog tidak akan kesulitan untuk membeli beras dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Jadi tidak ada ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Zulhas juga menyebutkan bahwa ini adalah pekerjaan besar bagi Bulog, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri karena banyak sawah yang berada di desa.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri. Ada gubernur, bupati, camat sampai ke desa,” ujar Zulhas.

    “Sawah ini kan sampai ke desa, perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama,” sambungnya.

    Zulhas meminta Bulog dibantu bersama-sama guna memastikan bahwa gabah yang dibeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    “Kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” pungkas Zulhas.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 kg dan meniadakan rafaksi harga gabah.

    Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras dalam negeri.

    Target pengadaan 3 juta ton oleh Bulog ini telah disesuaikan dengan kepentingan petani.

    “Kita berharap serapan gabah petani dalam negeri dapat berjalan secara optimal. Tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” kata Arief seusai menghadiri ‘Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani’, Kamis (30/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras.

    Kemudian pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras.

    Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus.

    Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

    Proyeksi produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    Produksi pada Januari naik 50 persen, 49 persen pada Februari, dan 51 persen pada Maret.

  • Menko Zulkifli Hasan Wajibkan Perusahaan Swasta Beli Gabah Petani dengan Harga Rp6.500 per Kg – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Wajibkan Perusahaan Swasta Beli Gabah Petani dengan Harga Rp6.500 per Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perusahaan swasta diwajibkan membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Keputusan pemerintah menaikkan harga gabah di tingkat petani menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    “Jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500, termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Jika ada pihak yang melanggar dengan membeli gabah di bawah harga yang telah ditentukan, ia mengatakan aparat penegak hukum akan melakukan penindakan.

    “Kalau yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu harga tidak boleh kita bertawar,” ujar Zulhas.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras.

    Kemudian pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras.

    Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus.

    Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

    Proyeksi produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    Produksi pada Januari naik 50 persen, 49 persen pada Februari, dan 51 persen pada Maret.

  • Tidak Cuma Bulog, Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Beli Gabah Rp 6.500/Kg

    Tidak Cuma Bulog, Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Beli Gabah Rp 6.500/Kg

    Jakarta –

    Perum Bulog dan perusahaan swasta yang membeli gabah diminta untuk membeli gabah petani sesuai yang telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp 6.500/kg.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas terkait Pengadaan Beras Pemerintah Tahun 2025, di Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (31/1).

    Zulhas menyampaikan keputusan untuk mewajibkan Bulog dan perusahaan swasta bahwa keputusan tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Karena sudah ditentukan oleh pemerintah harga Rp 6.500/kg. Jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500/kg, termasuk pabrik-pabrik besar,” katanya.

    Zulhas pun meminta kepada Kepolisian RI dan TNI untuk dapat mengawasi pelaksanaan pembelian gabah tersebut. Hal ini ditujukan untuk memakmurkan petani.

    Ia menyampaikan bahwa jika ada pihak yang melanggar pembelian gabah di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan ada penindakan dari aparat penegak hukum.

    “Tentu kalau yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan ketentuan kualitas gabah yang diserap Perum Bulog. Sebelumnya, meski telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg), terdapat aturan kualitas gabah yang dapat diserap dengan harga tersebut.

    Dicabutnya aturan itu tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum nomor kesatu dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Revisi ini telah ditetapkan sebagai Hasil Rapat Koordinasi Terbatas bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan Nomor R-50/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 22 Januari 2025.
    “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani ditetapkan menjadi sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram,” tulis diktum kedua.

    “Perum Bulog melaksanakan pembelian GKP di tingkat Petani dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,” lanjut diktum keempat.

    Aturan itu memerintahkan Bulog menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    “Laporan hasil pelaksanaan pembelian GKP di tingkat Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT paling sedikit memuat: a. data petani yang menjual GKP; b. volume pembelian GKP; dan c. lokasi pembelian GKP,” tutup keputusan tersebut.

    Lihat juga Video Bulog Punya Anggaran Rp 39 T, Zulhas: Bisa Beli 3 Juta Ton Beras

    (kil/kil)

  • Impor Singkong Dilarang Tanpa Izin Kementan

    Impor Singkong Dilarang Tanpa Izin Kementan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan memasukkan komoditas singkong serta turunannya dalam daftar larangan dan pembatasan (lartas) produk impor. Upaya ini dilakukan setelah ia memanggil para petani singkong Lampung beserta industri pengolahan singkong seperti pembuat tepung tapioka.

    Amran mengatakan, dengan adanya lartas singkong, industri hanya diperbolehkan untuk melakukan impor setelah mendapat rekomendasi dari Kementan. Rekomendasi ini baru bisa didapatkan jika industri sudah menyerap hasil tani singkong lokal terlebih dahulu.

    “Itu lartas dibuat nanti terserah pemerintah yang penting ada lartas, larangan terbatas. Artinya, singkong tidak boleh masuk ke Indonesia sebelum melalui pintu Kementerian Pertanian,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya rencana pembatasan impor singkong sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Keduanya juga sudah setuju dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya.

    “Kami lapor tadi Pak Menko, kami telpon Menteri Perdagangan (komoditas singkong) dimasukkan dalam lartas. Yang boleh impor Singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” ujar Amran.

    “Tidak boleh masuk kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan itu sudah diputuskan dalam rakortas. Tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian Singkong kita itu terserap seperti susu,” tegasnya lagi.

    Selain itu pembelian singkong lokal ini juga harus dilakukan dengan harga minimal yang sudah disepakati Kementan dengan petani-industri, yakni Rp 1.350 per kilogram (kg). Jika tidak maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan impor.

    Bahkan ia mengancam tetap tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor singkong kepada industri yang membeli hasil tani lokal dengan harga di bawah kesepakatan bersama meskipun jumlah ketersediaan dalam negeri kurang.

    “Sanksinya, pertama kita ngecek. Yang kedua impor industrinya tidak akan keluar, kalaupun kurang dalam negeri,” tegas Amran.

    Ia mengatakan seluruh informasi terkait rencana pengetatan impor serta harga minimal singkong di tingkat petani tersebut akan disampaikan secara langsung kepada industri hari ini. Dengan begitu seluruh keputusan dalam rapat Kementan bersama petani-industri singkong ini segera diberlakukan.

    “Kami akan mengirim surat hari ini, dari Dirjen, menulis surat ke industri dengan hal-hal yang kami sampaikan tadi dan itu kita sudah sepakat,” ucapnya.

    Siak juga Video: Respons Zulhas soal Demo Petani Singkong di Lampung Buntut Harga Anjlok

    (ara/ara)

  • Prabowo Punya 4 ‘Kuncian’ Agar RI Swasembada Pangan

    Prabowo Punya 4 ‘Kuncian’ Agar RI Swasembada Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim bahwa produksi beras pada Februari-Maret 2025 ini bakal mengalami kenaikan hingga 50%, kemudian komoditas lain seperti jagung juga meningkat.

    Optimisme ini karena pemerintah akan menerbitkan beberapa Peraturan Presiden (Perpres) yang sangat penting. Sehingga proses percepatan target swasembada pangan bisa tercapai.

    “Inpres irigasi selesai sudah ditandatangani Presiden, Perpres neraca komoditas selesai, Perpres pupuk selesai, Perpres penyuluhan selesai, empat penunjang pokok agar bisa swasembada pangan selesai. Jadi tidak ada alasan lagi kita nggak bisa menjalankan swasembada secepat-cepatnya,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jumat (31/1/2025).

    Bulog tidak boleh membeli gabah lebih rendah dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah yakni Rp 6.500/Kg, sedangkan harga acuan pembelian (HAP) jagung sebesar Rp 5.500. Zulhas juga mengklaim kondisi keuangan Bulog masih dalam keadaan stabil karena bakal mendapat kucuran APBN.

    “Bulog keuangannya nggak masalah ada Rp 23 triliun ready sekarang, sudah disepakati Rp 16,6 triliun dari Menkeu, jadi ada Rp 39 triliun untuk membeli beras 3 juta ton sepanjang Februari Maret-April (2025) maupun puncak panen raya,” ungkap Zulhas.

    “Tidak ada alasan Bulog tidak bisa membeli dengan harga yang lebih murah dari yang sudah ditentukan pemerintah,” lanjutnya

    Ia menilai Ini merupakan pekerjaan besar bagi Bulog sehingga tidak bisa bekerja sendiri dan perlu dukungan semua pihak, yakni mendagri, gubernur, walikota sampai kepala desa perlu mengawasi bersama membantu Bulog menyerap dengan harga yang ditentukan.

    “TNI Polri bantu mengawasi, swasta membeli juga harga Rp 6.500, pabrik besar di Sumut juga, karena ga ada yang lain, kalau melanggar harga nanti akan langkah-langkah lebih lanjut, harga nggak boleh ditawar-tawar,” sebut Zulhas.

    (hoi/hoi)

  • TNI gelar rapat pimpinan bahas arahan Presiden Prabowo Subianto

    TNI gelar rapat pimpinan bahas arahan Presiden Prabowo Subianto

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    TNI gelar rapat pimpinan bahas arahan Presiden Prabowo Subianto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – TNI menggelar rapat pimpinan (Rapim) jajarannya untuk membahas arahan dari Presiden Prabowo Subianto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat. Arahan dari Presiden Prabowo sebelumnya telah diberikan kepada TNI dalam Rapim TNI-Polri yang sebelumnya telah digelar pada Kamis (30/1) lalu.

    Pada rapim sebelumnya, Presiden Prabowo membahas beberapa hal diantaranya tentang upaya TNI dalam melayani masyarakat, hingga program makan bergizi gratis (MBG). Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga hadir untuk memberikan pembekalan tentang ketahanan pangan dan makan MBG.

    Dalam rapat pimpinan TNI hari, beberapa pejabat besar hadir diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Datar (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhamad Ali.

    Seluruh pejabat tinggi setingkat Pangdam, Danlantamal dan Danlanud dari seluruh wilayah juga datang dalam rapat hari ini. Hingga saat ini, pukul 08.30 WIB, kegiatan rapim di Mabes TNI Cilangkap masih berlangsung.

    Sumber : Antara

  • Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut telah resmi meneken sejumlah regulasi untuk mendukung target swasembada pangan. Regulasi tersebut yakni mengenai irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluh pertanian.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat pengadaan beras pemerintah oleh Perum Bulog 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jumat (31/1/2025).

    “Empat [regulasi] penunjang agar kita bisa swasembada [pangan] sudah jadi semuanya,” kata Zulhas dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025).

    Informasi tersebut disampaikan Zulhas usai menerima kabar dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia mengatakan, regulasi tersebut telah selesai dan ditandatangani oleh Kepala Negara.

    Regulasi yang sudah rampung itu yakni Instruksi Presiden (Inpres) tentang Irigasi, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas, Perpres tentang Pupuk, dan Perpres tentang Penyuluh Pertanian.

    Seiring dengan rampungnya keempat regulasi ini, Zulhas menegaskan tak ada alasan bagi negara untuk tidak bisa mencapai swasembada pangan, sebagaimana target Kepala Negara yakni paling lambat 2026.

    “Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden, swasembada pangan secepat-cepatnya,” ujarnya. 

    Dalam pidato perdananya usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD pada 20 Oktober 2024, Prabowo mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Prabowo meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun, bahkan siap menjadi lumbung pangan. Dalam perjalanan, Prabowo memajukan target tersebut dari semula 2029 menjadi 2027.

    Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra itu mematok target swasembada pangan dapat dicapai akhir 2025 atau paling lambat 2026.

    “Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu empat tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat 2026,” kata Prabowo di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menghentikan impor sejumlah komoditas mulai tahun ini. Komoditas itu yakni beras, jagung untuk pakan, gula, garam, dan gandum.