Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas: Indonesia Hadapi 2 Permasalahan Pangan

    Zulhas: Indonesia Hadapi 2 Permasalahan Pangan

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Indonesia saat ini menghadapi dua permasalahan pangan utama yaitu kekurangan bahan pangan dan sampah makanan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengatasi kedua masalah tersebut.

    Zulkifli Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan swasembada pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di Indonesia. 

    “Swasembada pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di Indonesia. Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah akan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada dan membuka lahan baru. Produksi bahan pangan seperti beras, jagung dan sumber karbohidrat serta protein lainnya akan ditingkatkan secara maksimal,” ungkap Zulkifli Hasan di sela-sela kunjungannya di rumah Garda Pangan di Jalan Somolowaru Surabaya, Minggu (9/2/2025).

    Masalah kedua yang tak kalah penting adalah sampah makanan. Indonesia saat ini menjadi negara kedua di dunia dengan sampah makanan terbanyak.

    “Sampah makanan diperkirakan menyumbang 20% dari total sampah yang ada,” katanya.

    Lebih lanjut zulhas mengapresiasi peran lembaga swadaya masyarakat seperti Garda Pangan yang memiliki program penyelamatan makanan berlebih agar tidak terbuang percuma. Ia juga mengimbau pengusaha makanan dan restoran untuk bekerja sama dengan garda pangan dalam menyalurkan makanan berlebih kepada yang membutuhkan.

  • Pemerintah Bakal Percepat Izin Impor Daging Sapi dan Kerbau

    Pemerintah Bakal Percepat Izin Impor Daging Sapi dan Kerbau

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana untuk mengimpor 200 ribu ton daging sapi dan kerbau dalam waktu dekat ini. Impor ini akan ditugaskan kepada BUMN pangan. Sementara 80 ribu ton daging lembu akan dilakukan oleh pelaku usuha umum.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempercepat keluarnya perizinan impor tersebut guna memastikan ketersediaan pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pasalnya hingga hari ini izin terkait impor tersebut belum terbit.

    “Ya kan ini lagi dibereskan semua (Izin Impor). Ini kan mau nggak mau harus cepat, puasa udah sebentar lagi ya,” katanya saat ditemui di kantornya, Minggu (9/2/2025).

    Meski izin impor belum keluar, Sudaryono memastikan distribusi daging pada saat puasa dan lebaran sudah akan berjalan dengan baik.

    Ia mengatakan, tantangan dalam penyediaan dan distribusi daging bukanlah hal baru bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya hal ini terjadi setiap tahunnya.

    “Jadi ini tinggal kesigapannya lah. Saya tidak ada masalah. Jadi tinggal kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya terkait dengan kebutuhan tuh bisa terdistribusi dengan baik,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 200 ribu ton daging. Hal ini disampaikan Zulhas saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait beberapa waktu lalu.

    Zulhas menerangkan rapat tersebut sebagai langkah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui rapat itu, disepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton. Serta penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan daging kerbau sebanyak 100.000 ton kepada BUMN Pangan.

    “Penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus PMK yang dipicu dengan musim hujan,” kata Zulhas dalam keterangannya, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Zulhas menegaskan penugasan kepada BUMN ini diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat.Dia juga berharap penetapan perubahan NK dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri.

    “Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas,” imbuh Zulhas.

    (kil/kil)

  • Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

    Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya melaporkan hingga hari ini, Bulog baru menyerap sekitar 45.000 ton beras. Angka ini masih jauh dari target hingga April 2025 yang mencapai 3 juta ton.

    “Sampai sejauh ini kurang lebih 45.000 ribu ton yang sudah kita serap,” kata Mayjen TNI Novi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2).

    Meski baru serap 45.000 an beras, Mayjen TNI Novi yang baru diangkat menjadi Dirut Bulog tersebut optimis target penyerapan beras hingga 3 juta ton dapat tercapai paling lambat 3 bulan.

    Optimis tersebut terjadi lantaran pihaknya sudah mempunyai anggaran untuk penyerapannya sudah ada. Sehingga tidak akan ada kendala dalam mencapai target tersebut.

    “Ke depan, karena kita sudah punya rencana dan juga punya anggaran. Saya pikir itu, dua bulan setengah sampai tiga bulan ke depan kita sudah akan mencapai target yang sudah ditentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

    Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

    “Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

    Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan anggaran tambahan untuk Perum Bulog sebesar Rp 16,6 triliun akan cair minggu depan.

    Ia menyampaikan tambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk menyerap produksi 3 juta ton beras dalam negeri. Di mana tambahan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tambahan anggaran Rp 16,6 triliun ini InsyaAllah bisa dicairkan dalam waktu singkat. Bisa saja minggu depan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Direksi baru Perum Bulog di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Amran menyampaikan dengan penambahan anggaran kepada Perum Bulog dan, gudang penyimpanan beras telah tersedia maka target penyerapan 3 juta ton beras dalam negeri tersebut tidak akan terlalu sulit.

    Terlebih lagi kata Amran, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri tahun ini mengalami surplus dibandingkan tahun lalu. Di mana pada Januari, Februari, Maret itu ada 2.9 juta ton beras yang dihasilkan petani.

    “Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

    Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

    “Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Bawang merah Rp37.350kg, telur ayam Rp29.950/kg

    Bawang merah Rp37.350kg, telur ayam Rp29.950/kg

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membayar telur ayam ras yang dibeli di Pasar Klender, Jakarta Timur, lalu dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang berdatangan di pasar tersebut, Rabu (5/2/2025). ANTARA/Harianto

    Harga pangan Minggu: Bawang merah Rp37.350kg, telur ayam Rp29.950/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 13:16 WIB

    Elshinta.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, bawang merah di harga Rp37.350 per kilogram, dan telur ayam ras Rp29.950per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Minggu pukul 10.00 WIB, selain bawang merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp44.500 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.800 per kg; beras kualitas medium I Rp15.300 per kg; beras kualitas medium II Rp15.200 pr kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.650 per kg; dan beras kualitas super II Rp16.200 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp58.550 per kg; cabai merah keriting Rp58.150 per kg; dan cabai rawit hijau Rp62.650 per kg, cabai rawit merah Rp68.400 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras segar Rp36.500 per kg; sedangkan daging sapi kualitas I Rp138.600 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp129.800 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.600 per kg; gula pasir lokal Rp18.550 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.700 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp21.900 per kg; minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.800 per kg.

    Sumber : Antara

  • Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, anggaran tambahan Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras di 2025, kemungkinan cair pekan depan.

    Hal tersebut diungkapkan Amran usai mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Perum Bulog di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu pagi (9/2/2025).

    “Bapak Presiden [Prabowo Subianto] menyiapkan anggaran langsung tambahan Rp16,6 triliun. Ini Insyaallah dicairkan dalam waktu singkat, bisa saja minggu depan, tapi sudah menjadi keputusan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk mengejar target penyerapan 3 juta ton setara beras di tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyepakati tambahan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dari sebelumnya Rp23 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada saat panen raya. 

    “Ada Rp23 triliun sudah ready, sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menkeu [Menteri Keuangan]. Jadi sudah ada Rp39 triliun bisa untuk beli beras 3 juta ton hingga April saat panen raya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Perum Bulog untuk tidak membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). 

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. 

    Zulhas mengharapkan, penugasan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, hingga perangkat desa.

    “Jita bantu bersama Bulog untuk serap gabah dengan harga yang sudah ditentukan,” ujarnya. 

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta untuk membeli GKP sebesar Rp6.500 per kg. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak segan untuk membawa masalah ini ke penegak hukum. 

    “Kalau yang melanggar harga yang ditetapkan pemerintah akan ada langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya.

  • Menko Pangan: Harga Gabah Tak Boleh di Bawah Rp 6.500 per Kg – Page 3

    Menko Pangan: Harga Gabah Tak Boleh di Bawah Rp 6.500 per Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    Jika ada petani yang mendapatkan harga di bawah HPP, Perum Bulog akan turun tangan untuk membeli langsung dengan harga yang telah ditetapkan.

    “Jika harga gabah di bawah HPP, maka Bulog akan membeli langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kg,” ujar Menko Pangan Hasan saat berdialog dengan petani di Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025).

    Komitmen Pemerintah Kawal Harga Gabah

    Zulkifli menekankan pentingnya pengawalan terhadap kebijakan ini agar tidak merugikan petani. Ia meminta pemerintah daerah, Bulog, kepala desa, bupati, hingga aparat TNI dan Polri untuk memastikan harga gabah tetap sesuai dengan ketentuan.

    “Gubernur, Bulog, kepala desa, bupati, TNI, dan Polri harus mengawal kebijakan ini agar petani tidak dirugikan. Jika ada petani yang menjual gabahnya di bawah Rp6.500 per kg, segera laporkan ke pihak berwenang agar ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Langkah ini dilakukan guna memastikan kesejahteraan petani serta menjaga harga gabah tetap stabil, terutama saat musim panen raya. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen guna mencegah anjloknya harga di pasaran.

     

  • Stok Beras buat Makan Bergizi Gratis Harus Ditambah 4,5 Juta Ton

    Stok Beras buat Makan Bergizi Gratis Harus Ditambah 4,5 Juta Ton

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

    Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

    “Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar,” kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

    Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

    Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

    “Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging,” jelasnya.

    Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

    Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

    “Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja,” beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

    Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

    (ada/eds)

  • Zulhas Buka Crisis Center Masalah Pupuk dan Gabah, Petani Bisa Lapor!

    Zulhas Buka Crisis Center Masalah Pupuk dan Gabah, Petani Bisa Lapor!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, akan membuka saluran pengaduan untuk masyarakat melaporkan masalah distribusi pupuk subsidi dan pembelian gabah. Petani bisa melaporkan jika terjadi penyimpangan dalam hal produksi itu.

    Dia menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas pejabat daerah atau oknum yang sengaja melakukan penyimpangan.

    “Di kantor saya sekarang buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah Pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

    Mantan Menteri Perdagangan itu juga menjelaskan terkait pupuk telah diputuskan penyalurannya akan lebih singkat. Pemerintah telah memangkas rentetan aturan Kementerian/Lembaga untuk penyaluran pupuk.

    Saat ini jalurnya hanya dengan persetujuan Menteri Pertanian dan langsung ke BUMN pupuk. Hal itu dilakukan untuk keberpihakan pemerintah kepada petani, jangan sampai komoditas penting dalam produksi padi itu terlambat sampai ke petani.

    “Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau tanam lagi,” ucapnya.

    Selain kebijakan pupuk, pemerintah juga telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg. Harga itu berlaku untuk semua penggilingan baik swasta dan BUMN yakni Perum Bulog.

    “Kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg,” tegasnya.

    Untuk diketahui, terkait penyaluran pupuk subsidi, pemerintah memutuskan alokasi pupuk subsidi 9,55 juta ton untuk 2025. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No 644/kPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Dalam keputusan tersebut, Kementerian Pertanian menyebutkan alokasi pupuk subsidi berdasarkan jenis dan jumlah atau volumenya. Keputusan alokasi pupuk subsidi 2025 itu telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada 19 November 2024.

    Sementara terkait satu harga gabah Rp 6.500/kg, dibuktikan dengan Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    “Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum nomor kesatu dalam aturan tersebut.

    Aturan itu merupakan hasil revisi yang ditetapkan sebagai Hasil Rapat Koordinasi Terbatas bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Pangan Nomor R-50/SES.M.PANGAN/SD/01/2025 tanggal 22 Januari 2025.

    “Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani ditetapkan menjadi sebesar Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram,” tulis diktum kedua.

    “Perum Bulog melaksanakan pembelian GKP di tingkat Petani dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,” lanjut diktum keempat.

    (ada/eds)

  • 2 Menteri Ikuti Saran Netizen Naik Transum, AHY Pilih “Run to Work”

    2 Menteri Ikuti Saran Netizen Naik Transum, AHY Pilih “Run to Work”

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat yang berada dalam Kabinet Merah Putih (KMP) menanggapi tantangan netizen untuk naik transportasi umum.

    Tantangan ini muncul sebagai respon kritik soal penggunaan patwal untuk para menteri. Netizen menilai bahwa patwal akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

    Masyarakat kemudian meminta pejabat untuk naik transportasi umum agar bisa bercampur dengan masyarakat.

    Dua menteri Prabowo Subianto langsung menanggapi tantangan netizen dengan naik transportasi umum untuk pergi ke kantor.

    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.

    Melalui akun Instagram, Bima Arya membagikan perjalanannya menggunakan KRL dari Bogor ke Jakarta pada Rabu (5/2/2025).

    Terlihat dalam unggahannya, ia naik KRL bersama dengan seorang staff berbaju putih. Sebelumnya ia naik taksi online menuju Stasiun Bogor sebelum melanjutkan perjalanan dengan KRL menuju Jakarta.

    Ia kemudian berhenti di Stasiun Juanda dan berjalan kaki menuju kantor.

    “Total waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menit. Pengeluaran: taksi online Rp 31.500, commuterline Rp 6.000. Respect untuk Roker/Anker yang tiap hari naik KRL,” kata Bima Arya. 

    Di sisi lain, Zulkifli Hasan juga naik transportasi umum menggunakan MRT bersama sejumlah stafnya.

    Berbeda dengan dua rekannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih untuk berlari menuju kantor.

    Perjalanannya menuju kantor tersebut dibagikan di akun media sosialnya pada Rabu (5/2).

    “Run to Work,” tulis AHY.

    Dalam video yang dibagikannya, ia berlari menggunakan pakaian olahraga berwarna hijau dan ditemani oleh dua staff.

    “Selamat pagi teman-teman, saat ini saya sedang lari menuju kantor. So, run to work di tengah-tengah kesibukan dan padatnya Ibu kota Jakarta. Tentu kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Tetap sehat, Garuda Finishers” kata AHY sembari berlari menuju kantornya.