Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan perbedaan tugas tim koordinasi dengan BGN.
Dadan menjelaskan bahwa tim koordinasi MBG bertugas mengoordinasikan ke tiap kementerian dan lembaga terkait.
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak terlalu khawatir dengan perkembangan inflasi pangan harga bergejolak (volatile foods) yang mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025, imbas akselerasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target inflasi umum di rentang 2,5±1% pada tahun ini. Pada September 2026, sambungnya, inflasi umum masih di angka 2,65% sehingga masih dalam rentan target pemerintah.
Dia tidak menampik bahwa inflasi di menunjukkan kenaikan. Hanya saja, dampak kenaikan inflasi pangan ke inflasi umum bisa ditekan karena inflasi inti tetap terjaga.
“Memang selama ini volatile foods [pangan harga bergejolak] yang selalu naik-turun, yang penting kita jaga core inflation-nya [inflasi intinya],” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Adapun pada September 2025, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa inflasi inti sebesar 2,19% YoY, inflasi harga diatur pemerintah (administrated prices) 1,10% YoY, dan inflasi pangan harga bergejolak 6,44% YoY. Akumulasi, inflasi umum sebesar 2,65% YoY.
Harga Pangan Naik Akibat MBG
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan harga pangan, yang tampak dari inflasi pangan harga bergejolak (volatile foods) yang capai 6,44% YoY pada September 2025.
Inflasi volatile foods sebesar 6,4% itu jauh di atas rentan target inflasi umum sebesar 2,5±1% sepanjang tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kenaikan inflasi volatile foods terjadi karena percepatan implementasi program makan bergizi gratis di berbagai daerah. Akibatnya, permintaan naik dan harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya meningkat.
Dia mengaku pemerintah sudah punya solusi untuk kembali meredakan tekanan inflasi pangan tersebut. Hanya saja, solusinya bersifat jangka menengah daripada jangka pendek.
“Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” tutup Zulhas usai hadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan bahwa inflasi umum masih terkendali yaitu 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah sudah terjalan dengan baik.
Hanya saja, pemerintah mencermati perkembangan komponen inflasi volatile foods yang tinggi. Ferry menyatakan Tim Pengendali Inflasi akan coba menurunkan harga pangan bergejolak itu, meski tanpa penjelasan caranya.
“Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini [inflasi volatile foods] bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5368321/original/016716900_1759373110-WhatsApp_Image_2025-10-02_at_09.36.17.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BGN Pastikan Tak Ada Potongan Anggaran per Porsi MBG")
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memastikan tidak ada pemotongan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, seluruh proses penyelenggaraan dan pengawasan program berada di bawah Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Itu rantai pasok, itu yang di bawah koordinasi tim koordinasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Penyelenggaranya tetap Badan Gizi Nasional, sedangkan evaluasi dampak program dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar dia.
Pemerintah menegaskan, komponen pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis terdiri dari tiga bagian utama yang semuanya bersifat at cost atau sesuai harga riil di lapangan.
“Satu, bahan baku. Sifatnya at cost. Berapapun yang dibelanjakan, itu yang kita bayar. Jadi kalau harga naik, atau misalnya harga di Papua lebih tinggi, tetap dibayar sesuai nilai aktual,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di daerah tertentu seperti Papua Pegunungan, harga bahan baku per porsi bisa mencapai Rp 100 ribu akibat tantangan distribusi dan geografis.
“Bahkan ada di Papua Pegunungan itu satu porsi bahan bakunya 100 ribu. Jadi bagaimana bisa dipotong?” tegasnya.
Selain bahan baku, terdapat pula biaya operasional yang rata-rata mencapai Rp 3.000 per porsi, dan komponen insentif mitra penyedia yang dikelola secara transparan melalui rekening khusus.
“Kalau kurang ditambah, kalau lebih disimpan dalam rekening. Itu haknya mitra yang bisa diambil setiap hari setelah kegiatan,” katanya.
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan menyerahkan rantai koordinasi program makan bergizi gratis (MBG) di bawah Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan). Program MBG yang dinakhodai Badan Gizi Nasional (BGN) kini harus berkoordinasi dengan Kemenko Pangan guna menjembatani komunikasi antarlembaga dan kementerian terutama dalam pemenuhan rantai pasok bahan pangan.
Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari di kantor Kemenko Pangan, Selasa (28/10/2025).
“Jadi ini MBG tidak hanya masalah bagaimana intervensi dilakukan, tetapi dukungan seluruh proses yang harus ada seperti pemenuhan rantai pasoknya,” jelas Dadan kepada wartawan.
Menurut Dadan, pemenuhan rantai pasok ini diakui menjadi tantangan. Terlebih, pemenuhan bahan baku pangan dari 13.347 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan.
“Nanti pemenuhan rantai pasok siapa yang harus memenuhi? Sekarang ini sudah ada tanda-tanda kenaikan harga pangan karena program MBG,” katanya.
Oleh karena itu, Dadan mengatakan tim koordinasi yang di bawah naungan menko pangan, akan melaksanakan pertanggung jawaban rantai pasok bahan pangan SPPG. Selain itu, dia menekankan melalui tim koordinasi tersebut, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap dampak program MBG.
“Jadi ada tim koordinasi di bawah menko pangan untuk mendukung program MBG tetapi penyelenggaraan tetap di bawah BGN,” tegas Dadan.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tim koordinasi dilakukan guna menjadi penanggung jawab permasalahan dari MBG.
“Ini harus sempurna, Pemerintah kan terus-menerus melakukan perbaikan agar tidak ada masalah lagi. Jadi dibentuk tim koordinasi dan saya diminta menjadi ketua tim,” tegas Zulhas.
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan untuk menyerahkan koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Berdasarkan keputusan yang akan diterbitkan melalui keputusan presiden (keppres), koordinasi penyelenggaraan MBG tidak lagi hanya dipegang Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga di bawah koordinasi dengan Kemenko Pangan.
Zulhas mengatakan MBG merupakan program prioritas kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, penyempurnaan tata kelola, terutama manajemen rantai pasok pemenuhan bahan baku dari MBG, akan terus dilakukan agar terselenggara secara paripurna.
“Nah, untuk itu kami baru saja menyelesaikan Keppres tim koordinasi penyelenggaraan MBG, yang diminta saya untuk memimpin koordinasinya,” jelas Zulhas dalam jumpa pers sesuai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) MBG di kantor Kemenko Pangan, Selasa (28/10/2025).
Meski demikian, keppres atas keputusan pemerintah tersebut, belum bisa disebutkan oleh Zulhas dikarenakan baru akan diterbitkan Rabu (29/10/2025). “Insyaallah besok (Rabu), keppres akan diterbitkan,” tegas Zulhas.
Selain itu, pada Rakortas MBG itu juga telah disepakati oleh pemerintah bahwa akan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola penyelenggaraan MBG.
“Baik nanti itu penyelenggaraannya harus sempurna. Pengawasannya dan tata kelolanya,” katanya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menerbitkan Perpres struktur organisasi dan tata kerja atau kelembagaan BGN. Namun demikian, dia mengatakan perpres tersebut baru bisa diteken pada pekan depan.
“Kita perlu waktu, mungkin beberapa hari ini untuk merumuskan. Insyaallah nanti Perpresnya kita selesaikan minggu depan,” ungkap Zulhas.
Kami baru saja menyelesaikan Keppres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang diminta saya yang memimpin untuk koordinasi. Insya Allah besok Keppres akan ada…,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah selesai dibuat.
Selain itu, telah diselesaikan pula Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
“Kami baru saja menyelesaikan Keppres Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang diminta saya yang memimpin untuk koordinasi. Insya Allah besok Keppres akan ada. Kemudian juga sudah disepakati hari ini, Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, baik nanti penyelenggaraannya harus sempurna, yang kedua pengawasannya, kemudian juga tata kelolanya,” ucap dia pasca rapat Finalisasi Regulasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.
Adapun regulasi yang belum diselesaikan ialah Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional.
Zulhas memastikan Perpres ini akan selesai pada pekan depan, mengingat hanya sisa satu aspek lagi yang perlu dirumuskan dan dirapatkan.
Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan bahwa program MBG merupakan program sangat penting dan utama bagi pemerintah, karena akan memberikan dampak yang sangat besar dan luas.
Karena itu, diperlukan penyempurnaan secara terus-menerus dalam tata kelola, penyelenggaraan, pengawasan, dan sebagainya, dengan didukung regulasi yang tepat, baik, dan kuat.
Upaya perbaikan dalam program MBG dilakukan agar tidak ada masalah lagi ke depannya.
“Makan bergizi ini bayangkan kalau 82,9 juta penerima manfaat, kita perlu telur satu hari satu, maka kita perlu telur 82,9 juta, perlu potongan ayam 82,9 juta, kalau ikan perlu potongan ikan 82,9 juta, belum sayur, belum buah, belum beras. Jadi, ini akan memberikan dampak yang besar,” ungkap Menko Pangan.
“Oleh karena itu, nanti tim koordinasi sudah ada, kita akan membentuk besok pelaksana harian. Jadi, di sini tiap hari nanti akan memonitor pelaksanaan MBG ini, kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa, kalau ada masalah dimana. Pelaksana harian kita akan terus melakukan evaluasi agar program yang paling penting di pemerintah kita ini bisa terus selesai dengan baik,” katanya.
Hingga saat ini, total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 13.347 unit dan 39,2 juta penerima manfaat dari program MBG.
“Awal tahun, paling kurang nanti Maret Insya Allah, ini sudah mulai kelihatan sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-tawar, akan semua terlaksana,” ujar Zulkifli Hasan.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini karena dalam kondisi surplus beras.
“Tahun 2024 kita impornya beras 4,5 juta ton, tahun 2025 nol, tidak ada kita impor-impor, tapi di gudang kita ada surplus beras sebesar 4 juta ton,” ujar Zulkifli Hasan atau disapa Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, deregulasi peraturan menjadi kunci dalam menyukseskan Indonesia mencapai surplus beras pada tahun ini.
“Kita pelajari kenapa seperti ini, itu nomor satu regulasi, oleh karena itu kita minta kepada Presiden RI untuk deregulasi,” katanya.
Contohnya adalah penyederhanaan aturan distribusi pupuk kepada petani sehingga petani bisa lebih cepat dan mudah mendapatkan pupuk.
Selain itu, pemangkasan aturan terkait irigasi untuk persawahan sehingga pembangunan dan rehabilitasi irigasi saat ini bisa ditangani oleh pemerintah pusat.
Pemerintah juga menetapkan aturan terkait harga pembelian gabah kering panen petani sebesar Rp6.500/kg dalam rangka mendukung kesejahteraan petani.
Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan segera mencapai swasembada beras dalam waktu dua bulan ke depan.
Capaian itu, menurut Amran, sebagai hasil dari lonjakan produksi beras nasional yang signifikan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kementerian dan lembaga terkait, sejumlah komoditas pangan seperti beras dan jagung menunjukkan tingkat ketercukupan yang baik.
Produksi beras diproyeksikan mencapai 34,34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 30,97 juta ton. Sedangkan jagung memiliki kebutuhan tahunan sebesar 15,7 juta ton, dengan produksi mencapai 16,68 juta ton.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta –
Menteri Purbaya bertitah kepada jajarannya untuk memerangi para importir yang membanjiri Indonesia dengan baju-baju bekas dari luar negeri. Rencananya, Purbaya ingin menegakkan kembali aturan impor pakaian bekas. Mengutip detikFinance, saat ini kapal pemasok sudah di stop sehingga stok pakaian bekas yang dijual di beberapa pasar sudah menipis.
Kepada para pelaku bisnis ini, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika pemerintah akan menyiapkan sanksi tambahan untuk memberi efek jera. Sebabnya, hukuman berupa pidana dan pemusnahan barang bukti dilihat tidak efektif menghapus praktik perdagangan ini. Mengutip detikcom, sanksi tambahan tersebut berupa denda dan larangan impor seumur hidup.
“Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegasnya.
Namun demikian, pihaknya masih belum menentukan bentuk aturan yang ingin dibuat, apakah peraturan menteri atau yang lainnya. Saat ini, Purbaya tengah mendalami aturan yang sudah ada.
“Nanti saya pelajarin. Tapi yang jelas pasti saya beresin,” kata Purbaya saat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Sebenarnya usaha pemerintah telah lama melakukan sejumlah usaha untuk menumpas habis bisnis baju bekas ini. Pada pemerintahan sebelumnya, Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan juga telah melakukan operasi pasar hingga penggagalan impor barang di pelabuhan. Sayangnya jual-beli baju bekas masih saja muncul di beberapa daerah khususnya Jakarta.
Sepanjang 2024 hingga 2025, pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai telah melakukan 2.584 kali menindak impor baju dalam bentuk balpres. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, total barang bukti yang telah disita sebanyak 12.808 koli dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar.
“Sepanjang 2024 hingga 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 2.584 kali penindakan, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar,” kata Djaka.
Lalu apa bentuk kerugian negara terkait hal ini? Apa usulan bagi pemerintah bagi para pelaku usaha yang terdampak? Ikuti diskusinya bersama Ekonom CELIOS, Nailul Huda dalam Editorial Review.
Beralih ke berita daerah, detikSore akan mengulas peristiwa banjir yang terjadi di Sukabumi. Seperti diberitakan detikJabar sebelumnya, luapan air di sungai Cisolok, Sukabumi luber hingga merendam ratusan rumah warga. Hingga hari ini, masyarakat terdampak masih dalam proses evakuasi. Bagaimana dampak banjir di sana? Adakah korban jiwa dalam peristiwa ini? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikJabar selengkapnya.
Jelang petang nanti, detikSore akan menyajikan diskusi kesehatan bersama Dr. dr. M. Yamin, Sp.JP (K), Sp.PD, FACC, FSCAI, FAPHRS, FHRS. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Braveheart Brawijaya Hospital Saharjo tersebut akan memaparkan besaran risiko seseorang mengalami kematian jantung mendadak.
Mengutip data Kemenkes, kematian akibat hal tersebut menyumbang peringkat tertinggi di Indonesia bahkan dunia. Menurut rilisan WHO tahun 2021, kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahun. Lalu bagaimana metode deteksinya? Apa saja langkah medis yang dapat dilakukan di Indonesia? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”
(far/vys)
Jakarta –
Harga pangan di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada September 2025, yang tercermin dari angka inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) mencapai 6,44% secara tahunan (year on year/YoY). Hal ini salah satunya didorong oleh akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Angka inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods mencapai 6,44% ini tergolong cukup tinggi, jauh di atas target inflasi umum sebesar 2,5 plus minus 1%.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan program MBG membuat permintaan pangan seperti ayam, telur, dan ikan naik, sehingga harga juga ikut terkerek.
“Memang ada daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua harga komoditas tertentu yang naik gitu, tapi juga ada yang turun,” kata Zulhas, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Dan itu juga memang terakhir ini kan diakselerasi percepatan makanan bergizi, itu luar biasa. Sehingga telur, ayam itu ada kenaikan kira-kira 6-7%, ya gitu,” sambungnya.
Zulhas menjelaskan, percepatan pelaksanaan program MBG masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Hal ini selaras dengan target besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di tahun depan.
Namun demikian, Zulhas juga mengakui bahwa percepatan tersebut seharusnya dibarengi dengan pematangan ekosistemnya, khususnya dari sisi bahan baku. Oleh karena itu, butuh waktu penyesuaian hingga akhirnya pemerintah bisa menurunkan tekanan harga.
“Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, inflasi umum masih terkendali di angka 2,65% YoY pada September 2025. Menurutnya, pemerintah masih bisa menjaga pergerakan inflasi dengan baik melalui koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.
Meski begitu, pihaknya menyoroti perkembangan komponen inflasi volatile foods yang terbilang cukup tinggi. Menindak hal tersebut, Ferry mengatakan, Tim Pengendali Inflasi akan turun tangan dan mencoba mencari cara dalam pengendalian harga pangan.
“Nanti dengan serangkaian kebijakan yang kita lakukan, memudahkan ini (inflasi volatile foods) bisa kita jaga di level di bawah 5% sesuai dengan arahan dari high level meeting di Tim Pengendali Inflasi pusat,” ujar Ferry, masih di acara yang sama.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut harga ayam meroket di tingkat konsumen seiring program MBG dilaksanakan. Menurut Dadan, harga ayam naik karena meningkatnya kebutuhan produk tersebut dalam program MBG.
“Wakil Kepala Kadin menyatakan sekarang harga ayam menaik, meningkat, karena kebutuhan MBG, saya kira ini ada benarnya,” kata Dadan dalam acara ‘Zona Pangan’ secara daring, Selasa (7/10/2025).
Dadan menerangkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Berangkat dari situ, setidaknya dibutuhkan 350 kilogram ayam dan 3.000 butir telur per hari.
Menurutnya, setidaknya membutuhkan 4.000 ekor ayam petelur agar dapat memenuhi kebutuhan MBG. Untuk itu, menilai perlu adanya tambahan peternak baru agar tidak kekurangan pasokan ayam dan telur untuk menu MBG.
Lihat juga Video Prabowo: Saya Ingin Jadi Presiden yang Berhasil Turunkan Harga Pangan
(kil/kil)
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Indonesia hampir semua komoditas pangan pada tahun lalu berasal dari keran importasi, mulai dari beras, jagung, garam, hingga kedelai.
Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.
Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.
“Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.
Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.
“Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.
Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.
“Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.
Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.
Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.
“Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.