Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • KKP Catat Ada 30.000 Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir Aceh

    KKP Catat Ada 30.000 Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap sekitar 30.000 hektare tambak budidaya perikanan rusak imbas banjir yang melanda Aceh.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap tambak rusak imbas banjir besar disertai longsor beberapa waktu lalu menimpa hampir seluruh wilayah Aceh.

    Trenggono menyampaikan tingkat kerusakan bervariasi. Tercatat, tambak yang mengalami kerusakan imbas banjir terjadi di 16 kabupaten/kota di Aceh.

    Adapun, Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah yang paling terdampak dengan luasan lebih dari 10.000 hektare. Selain itu, tambak yang terdampak juga mencapai 4,9 ribu hektare di Kabupaten Bireun dan 3,4 ribu hektare di Aceh Tamiang.

    “Kami sudah melakukan identifikasi. Tambak terdampak yang rusaknya sangat berat ada sekitar 300-an hektare, sisanya didominasi kerusakan ringan hingga berat,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Trenggono menambahkan, sejumlah tambak rusak berada di wilayah daratan dan juga pesisir dengan komoditas yang dikembangkan seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, serta patin. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kerusakan tambak bervariasi, mulai ringan hingga sangat berat. Kondisi tersebut mengakibatkan lebih dari 30.000 pembudidaya mengalami kerugian.

    “Tidak hanya di Pidie Jaya, yang dilaporkan seluruh Aceh ada sekitar 30.000 hektare,” tutup Zulhas.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

    Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang

    Mendagri Hadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). 
    Kegiatan yang dihadiri langsung Presiden
    Prabowo
    Subianto itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan sektor pangan nasional. 
    Pasalnya,
    swasembada pangan
    merupakan agenda prioritas nasional yang secara konsisten ditekankan Prabowo sebagai fondasi ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat.
    Melalui kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah (
    pemda
    ), petani, pelaku usaha, serta dukungan masyarakat luas, Indonesia berhasil mencapai kondisi swasembada pangan sesuai target nasional pada akhir 2025.
    Dalam berbagai kesempatan, Tito juga kerap mengingatkan pemda agar mendukung program swasembada pangan. 
    Ia mengimbau pemda membuat kebijakan untuk melindungi persawahan yang ada di wilayah masing-masing.
    Tito menyampaikan, perlindungan lahan sawah merupakan syarat utama dalam mendukung
    ketahanan pangan
    nasional. 
    Menurutnya, hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang sehingga ditetapkan konsep lahan sawah yang dilindungi (LSD).
    Selain itu, Tito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan sejalan dengan semangat swasembada pangan. Menurutnya, masyarakat juga berharap persoalan pangan menjadi perhatian utama pemerintah.
    Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan.
    Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo memaknai kemandirian Indonesia sebagai negara merdeka dengan swasembada pangan sebagai salah satu indikator utamanya.
    “Negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ucap Tito.
    Hal itu disampaikan Tito saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu.
    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Hadiri pula sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya

    Prabowo: Politik di Indonesia Pengorbanan, Ingin Mengabdi Selalu Dicari Kesalahannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masuk dunia politik di Indonesia merupakan sebuah pengorbanan. Sebab, tak sedikit politikus yang kerap dicari-cari kesalahan dan kejelekannya.
    Hal ini disampaikan
    Prabowo
    saat melihat menterinya yang juga seorang ketua umum partai, masih mau berkutat dengan dinamika politik di tanah air. Menurut Prabowo, orang-orang yang masuk ke dunia politik adalah aneh.
    “Orang-orang yang masuk ke politik ini saya juga merasa aneh juga, saudara (Zulkifli Hasan) masih mau masuk politik. Politik di Indonesia ini
    pengorbanan
    . Ingin mengabdi Ingin berbuat baik selalu dikuyu-kuyu, selalu dicari-cari kesalahan dan kejelekannya,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    Namun, Prabowo memaklumi. Dia meyakini, seseorang yang makin tinggi derajatnya akan mengalami berbagai rintangan.
    “Tapi tidak apa-apa, saya selalu katakan semakin naik ke puncak, semakin diterpa angin yang kencang. Mereka yang kuat yang akan sampai ke atas,” beber dia.
    Oleh karenanya, ia meminta jajaran kepala daerah, bupati, wali kota, hingga Direktur Utama (Dirut) BUMN tidak gentar.
    Ia meminta mereka tidak ragu-ragu untuk tetap berjuang untuk masyarakat.
    “Kehormatan berjuang untuk rakyat, kehormatan. Kita semua akan dipanggil yang maha kuasa, itu kepastian, saudara-saudara. Dan selalu saya katakan kalau gajah meninggal dia tinggalkan gading. Harimau meninggal dia tinggalkan belang. Manusia pada saat kita dipanggil, yang kita tinggalkan hanya nama. Nama,
    nama baik
    ,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Prabowo Klaim RI Berhasil Swasembada Beras, Ini Fakta-faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pemerintah dari yang semula 4 tahun menjadi 1 tahun.

    Prabowo juga menuturkan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah, bahkan melampaui rekor pada era Presiden Soeharto.

    Presiden ke-8 RI itu menyebut CBP tertinggi pada masa Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton, sementara pada 2025 telah menembus lebih dari 3 juta ton CBP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pangan.

    “Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini, cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton,” kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun Presiden di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan mencapai 34,71 juta ton pada 2025. Angkanya naik 13,36% dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

    Kendati demikian, produksi beras dalam negeri susut 1,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 30,62 juta ton pada 2024 dari 31,1 juta ton pada 2023.

    Berikut fakta-fakta Indonesia swasembada beras:

    1. Produksi Beras

    Sepanjang Januari—Desember 2025, produksi beras diperkirakan naik 13,36% yoy dari 30,62 juta ton menjadi 34,71 juta ton.

    Sejalan dengan hal itu, potensi luas panen padi pada 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 1,29 juta hektare dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Potensi produksi padi juga diperkirakan meningkat 13,37% yoy menjadi 60,25 juta ton gabah kering giling (GKG) dari tahun sebelumnya 53,14 juta ton GKG.

    2. Nihil Impor

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras pada 2025. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

    Zulhas mengatakan realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada 2025, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    3. Impor Beras Khusus

    BPS mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025, yang berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Adapun pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

    Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia, melainkan beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

    Secara terperinci, jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

    Kemudian, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

    4. Tren Harga Beras

    BPS juga mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Desember 2025. Begitu pula secara tahunan yang naik 6,38%.

    Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram.

    “Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,62% secara month-to-month, dan naik 6,92 persen secara year-on-year. Sementara beras medium naik 0,67 persen secara month-to-month, dan naik 6,72 persen secara year-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

    Hal yang sama juga terjadi pada beras di tingkat eceran yang naik 0,18% mtm dan naik 3,64% yoy. Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di eceran dibanderol Rp15.081 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp15.054 per kilogram.

    Beras di tingkat grosir juga naik 0,22% mtm dan naik 5% yoy. Rinciannya, rata-rata harga beras di grosir naik dari Rp14.131 per kilogram pada November 2025 menjadi Rp14.162 per kilogram pada Desember 2025.

    5. Potensi Gagal Panen Imbas Bencana

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

    Adapun, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa 11,43% lahan padi di tiga wilayah tersebut saat ini berisiko gagal panen akibat banjir, atau setara dengan sekitar 125.000 hektare.

    Namun, tidak semua lahan yang berisiko akan gagal panen. Dengan asumsi 70% lahan berisiko benar-benar gagal panen. Dari luas lahan ini, maka potensi kehilangan produksi gabah kering panen (GKP) diperkirakan mencapai 440.000 ton atau setara dengan 270.000 ton beras.

    Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram.

    “Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

  • Ekspresi Dedi Mulyadi Saat Menteri Amran Salah Sebut Nama Gubernur Jabar Jadi Ridwan Kamil

    Ekspresi Dedi Mulyadi Saat Menteri Amran Salah Sebut Nama Gubernur Jabar Jadi Ridwan Kamil

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahmin, pada pagi hari ini, hari Rabu, 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih,” kata Presiden Prabowo yang langsung menumbukkan alu ke dalam lesung sebagai simbol tercapainya swasembada beras.

    Di atas panggung, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan perwakilan kelompok petani, saat pengumuman swasembada pangan itu.

    Menko Zulhas, Mentan Amran, dan perwakilan petani itu juga ikut menumbukkan alunya ke dalam lesung bersama Presiden.

    Selepas itu, Presiden lanjut menyalami satu per satu perwakilan petani yang naik di atas panggung, kemudian Presiden meninggalkan lokasi panen raya.

    Dalam sambutannya saat acara, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian swasembada itu.

    Di hadapan para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh komunitas pertanian Indonesia, Presiden Prabowo berterima kasih atas kerja keras mereka.

    “Terima kasih, seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara, kita sudah swasembada, satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, satu tahun, kita sudah tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan para petani.

    Presiden melanjutkan petani-petani telah membuktikan diri sebagai putra-putri terbaik bangsa.

    Kontras dengan pencapaian petani, Presiden kemudian menyoroti perilaku sejumlah elite yang lebih sering mengejek dan melempar sindiran terhadap kinerja pemerintah.

    “Yang penting, saudara-saudara, hari ini saudara (petani, red.) telah memberi bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

    Presiden kemudian menceritakan beberapa bulan lalu ada tokoh-tokoh penting yang menyangsikan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Tokoh penting yang disebut Prabowo itu juga meragukan kinerja Mentan Amran.

    “Sungguh ini, ngomong ke saya: tidak mungkin swasembada itu, Amran itu hati-hati, Amran kadang-kadang banyak janjinya saja. Tetapi, hari ini, saudara-saudara sekalian, saudara Andi Amran Sulaiman, saya beri Bintang Jasa Utama. Dia bersama jajaran kalian, kalian semua ini, telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia, dan saya percaya, habis ini kita tidak akan bisa diberhentikan,” kata Presiden Prabowo memuji Amran.

    Di lokasi panen raya, Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia swasembada pangan di hadapan para petani, komunitas pertanian Indonesia, jajaran menteri dan wakil menteri, pimpinan lembaga, Jaksa Agung, Kapolri, Wakil Panglima TNI, kepala staf dari masing-masing tiga matra TNI, direktur-direktur utama BUMN, terutama yang terlibat dalam program swasembada pangan pemerintah.

    Pada bagian pembuka sambutannya, Presiden Prabowo memanggil para pejabat dan dirut BUMN, serta kepala daerah satu per satu, untuk mengetahui siapa-siapa yang hadir, dan tidak hadir.

     

     

  • Bertemu Zulhas dan Cak Imin, Bahlil Tepis Bahas Isu Pilkada Dipilih DPRD

    Bertemu Zulhas dan Cak Imin, Bahlil Tepis Bahas Isu Pilkada Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu.

    Bahlil, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan pertemuan tersebut bersifat silaturahmi.

    Dia membantah adanya pembahasan khusus mengenai wacana Pilkada dipilih oleh DPRD dalam pertemuan tersebut. Menurut Bahlil, diskusi yang dilakukan lebih banyak menyangkut agenda kebangsaan dan isu-isu strategis nasional.

    “Silaturahmi. Salah satunya kami melakukan diskusi-diskusi untuk kebangsaan. Agendanya kebangsaan,” kata Bahlil usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam. 

    Dia juga menegaskan koalisi partai-partai pendukung pemerintah berada dalam kondisi solid dan kompak dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Konsolidasi politik yang dilakukan, kata Bahlil, sepenuhnya diarahkan untuk menyukseskan program-program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

    “Baik-baik saja, kita koalisi kompak semua membantu Presiden, membantu pemerintahan. Orientasinya menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, sejumlah program prioritas yang menjadi fokus bersama antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, investasi dan hilirisasi, serta penguatan kedaulatan pangan dan energi.

  • Bahlil soal Pertemuan dengan Dasco, Cak Imin, dan Zulhas: Diskusi Kebangsaan

    Bahlil soal Pertemuan dengan Dasco, Cak Imin, dan Zulhas: Diskusi Kebangsaan

    Bahlil soal Pertemuan dengan Dasco, Cak Imin, dan Zulhas: Diskusi Kebangsaan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap bocoran pembahasan saat bertemu tiga ketua partai politik, pada Minggu (28/12/2025) lalu.
    Menurut Bahlil, pertemuannya dengan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Harian
    Partai Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad, itu dalam rangka silaturahmi.
    “Silaturahmi,” ungkap Bahlil, singkat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
    Saat ditanya soal adanya pembahasan terkait wacana Pilkada tidak langsung atau via DPRD, Bahlil enggan menegaskan secara jelas.
    Namun, ia memastikan isi pertemuan itu sekaligus membahas sejumlah
    agenda kebangsaan
    .
    “Ya silaturahmi salah satu di antaranya kami melakukan diskusi-diskusi untuk kebangsaan, agendanya agenda kebangsaan,” paparnya singkat.
    Diketahui, Bahlil, Dasco, Cak Imin, dan Zulhas berlangsung, pada Minggu (28/12/2025) lalu.
    Foto pertemuan itu sempat disebarkan oleh politikus
    Golkar
    Arief Rosyid Hasan ke awak media pada keesokan harinya.
    Dari foto yang dibagikan tampak Dasco, Bahlil, Zulhas, Cak Imin duduk bersama di sebuah ruang tamu.
    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan.
    Arief menyebut, mereka bertemu di rumah Bahlil, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” ujar Arief, kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).
    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.
    “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

    Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Kedaulatan Pangan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Sirine panjang di Dermaga Tursina terdengar nyaring di tengah siang terik Kota Bontang, Kalimantan Timur. Setelah angkat jangkar, Kapal Nusantara Pelangi 101 perlahan menggerakkan buritan, mengatur arah lambung kapal, dan berlayar menuju Nusa Tenggara Barat.

    Hari itu, Nusantara Pelangi tidak pergi kosong. Dia membawa pupuk urea subsidi dalam bentuk kantong seberat 4.556 ton untuk dikirim ke Sumbawa. Momentum ini merupakan sejarah. Pengiriman tersebut menjadi era dimulainya pemangkasan harga pupuk subsidi di dalam negeri.

    Lewat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%. Kebijakan ini menyasar setidaknya lima jenis pupuk, urea, NPK, NPK Kakao, ZA dan organik.

    Tidak hanya melalui Dermaga PT Pupuk Kaltim di Bontang, distribusi pupuk bersubsidi juga dilakukan serentak pada awal penetapan HET baru. Beberapa di antaranya seperti melalui Petrokimia Gresik dengan tujuan ke wilayah Jawa dan sekitarnya, serta Pupuk Kujang ke wilayah Jawa Barat.

    Hingga akhir 2025, penyaluran pupuk subsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 8,11 juta ton, naik 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Pasokan kita cukup aman karena produksi kita terus berjalan setiap harinya,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi usai melepas pelayaran Nusantara Pelangi akhir Oktober lalu di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

    Agaknya, kepercayaan diri Pupuk Indonesia bukan sekadar isapan jempol belaka. Di tengah upaya menjaga stabilitas pasokan pupuk subsidi untuk petani, manajemen telah mengatur kuda-kuda untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan industri pupuk di dalam negeri.

    Revitalisasi besar-besaran dilakukan pada pabrik yang telah berumur tua. Ikhtiar ini ditujukan agar operasional pabrik dapat lebih efisien, modern, dan akuntabel dalam menjaga ketersediaan pasokan.

    Sejauh ini, setidaknya telah berjalan dua proyek revitalisasi di tubuh PIHC. Pertama, pengembangan proyek Revamping Ammonia Plant – 2 oleh Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur.

    Kedua, pembangunan pabrik Pusri IIIB di PT Pupuk Sriwidjaja, Palembang. Proyek ini rencananya akan menggantikan pabrik yang telah berumur 50 tahun yakni Pusri III dan IV. Pabrik anyar berkapasitas 660.000 ton per tahun tersebut ditargetkan dapat berproduksi mulai 2027.

    “Dari situ kami sudah melihat potensi efisiensi bagi Pupuk Indonesia. Efisiensi ini tidak hanya berbicara masalah uang, tetapi juga terkait dengan sustainability,” tuturnya.

    Di luar itu, anak usaha Pupuk Indonesia lainnya yakni Pupuk Kujang Cikampek dan PT Rekayasa Industri (Rekind) turut membangun pabrik NPK Nitrat berbasis amonium nitrat pertama di Indonesia.

    Pembangunan pabrik ini menjadi langkah strategis perseroan dalam mendorong penghiliran industri pupuk nasional. Aksi korporasi ini sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Pabrik NPK Nitrat yang dimulai pada akhir Desember 2025 ini diproyeksi beroperasi penuh pada kuartal III/2027 dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Volume tersebut bakal memenuhi sekitar 25% kebutuhan pupuk NPK Nitrat yang selama ini masih bergantung pada impor.

    Selain mendorong penghiliran, produk tersebut memberikan nilai tambah pada produk amonium nitrat yang diproduksi oleh anak usaha Pupuk Kujang yakni PT Multi Nitrotama Kimia sebagai bahan baku NPK Nitrat.

    Rahmad Pribadi menyebut pabrik ini merupakan 1 dari 7 pabrik yang akan dibangun sebagai komitmen perseroan untuk memastikan ketahanan swasembada pangan lewat ketersediaan pupuk di dalam negeri.

    Foto: Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi usai groundbreaking pabrik Soda Ash pertama di Indonesia di Bontang, Kalimantan Timur. Bisnis/Rayful Mudassir.

    Langkah penghiliran juga dilakukan di Bontang. Oktober lalu, Pupuk Indonesia melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik soda ash guna mendukung Net Zero Emission (NZE) 2060. Ini merupakan pabrik soda ash pertama di Tanah Air.

    Pabrik dengan target kapasitas produksi sekitar 300.000 ton soda ash per tahun ini diyakini akan memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor soda ash yang mencapai 1 juta ton per tahun.

    Transformasi Pupuk Indonesia Menuju Indonesia Emas

    Senior Director Business Performance and Asset Optimization at Danantara Indonesia Bhimo Aryanto menyebutkan bahwa transformasi yang telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia selama ini merupakan kemajuan besar dalam industri penghiliran di Tanah Air.

    “Pabrik ini membuka jalan potensi ekspor di masa depan. Ini wujud nyata hilirisasi industri kimia nasional yang menjadi arah strategis pemerintah sesuai Asta Cita,” terangnya.

    Proyek ini kata dia bukan sekadar investasi bisnis, namun merupakan investasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pupuk Indonesia menurutnya juga terus bertransformasi untuk menjalankan operasional yang efektif dan efisien serta mengurangi limbah industri secara signifikan.

    Di sisi lain, Komisaris Independen Pupuk Indonesia Rachland Nashidik mengatakan bahwa proyek ini dibangun dengan ekonomi sirkular. Sebab, hasil emisi yang dikeluarkan dari pabrik diserap kembali untuk memproduksi soda ash pertama di Indonesia.

    “Kita tidak lagi menjadi konsumen bahan baku dunia tapi produsen yang berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

    Di sisi lain, langkah transformasi Pupuk Indonesia makin meyakinkan pemerintah untuk terus menjaga ketahanan pangan lewat kesiapan produksi pupuk di masa depan. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

    “Ada 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” terangnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Keputusan pemerintah ini memastikan distribusi pupuk bersubsidi dari seluruh anak usaha PIHC terus berjalan untuk menjaga swasembada pangan.[]