Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Di Hari yang Sama Tinjau Bencana Sumatera, Zulhas dan Rombongan Politisi PAN Hadiri Pesta Pernikahan di Padang

    Di Hari yang Sama Tinjau Bencana Sumatera, Zulhas dan Rombongan Politisi PAN Hadiri Pesta Pernikahan di Padang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi para politisi Partai Amanat Nasional (PAN) saat meninjau bencana di Sumatera menuai sorotan. Kunjungan itu dilakukan pada Minggu (30/11/2025) di Sumatera Barat.

    Mereka adalah Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani. Serta sejumlah politisi partai itu seperti Verrel Bramasta, EKo Patrio, dan Uya Kuya.

    Belakangan terungkap, selain meninjau bencana. Rombongan kader PAN itu juga menghadiri pernikahan anak dari salah satu petinggi PAN di Padang, Sumatera Barat.

    Dia adalah Indah Arista, putri bungsu H Arisal Aziz. Salah satu petinggi PAN yang juga pemilik perusahaan PT Indah Logistik Cargo.

    Resepsi tersebut bersamaan dengan kedatangan Zulhas dan rombongan di Sumatera. Tepatnya pada 30 November 2025.

    Momen para rombongan tersebut menghadiri resepsi, fotonya tersebar di media sosial. Salah satunya diunggah Instagram @noise_talks.

    Terlihat di foto tersebut, Zulhas bersama Eko Patrio, Zita Anjani, Verrel Bramasta, hingga Uya Kuya duduk di satu meja bundar.

    Di foto lain, rombongan berfoto di pelaminan bersama dua mempelai. Mereka Tampak senyum sumringah.
    (Arya/Fajar)

  • BGN: Baru 3 Ribu dari 16 Ribu SPPG yang Kantongi Sertifikat Higiene MBG

    BGN: Baru 3 Ribu dari 16 Ribu SPPG yang Kantongi Sertifikat Higiene MBG

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 3.223 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berhasil mengantongi surat laik higiene dan sanitasi (SLHS) dari total 16.509 SPPG yang ada saat ini.

    Kepala BGN Prof Dadan Hindayana menegaskan percepatan penerbitan SLHS menjadi prioritas. Sertifikasi ini menjadi syarat utama agar dapur layanan gizi, yang memasak dan mendistribusikan paket makanan bergizi, memenuhi standar keamanan pangan.

    “SLHS baru 3.223 dari 16.509 SPPG. Ini akan terus kita kebut melalui pendampingan dan koordinasi pusat, daerah,” beber Prof Dadan kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan memprioritaskan MBG di daerah-daerah terpencil.

    “Kita ingin percepatan terutama di kawasan 3T. Targetnya Maret nanti manfaat program bisa dirasakan lebih luas untuk 82,9 juta penerima manfaat,” katanya.

    Saat ini, dari 16.630 SPPG yang telah terdata, seluruhnya sudah beroperasi untuk melayani 47,2 juta penerima manfaat.

    Sementara penyesuaian Perpres yang kini dituangkan dalam 13 aturan baru di BGN membuka ruang percepatan sertifikasi dan penambahan tenaga teknis. Kekurangan ahli gizi di banyak daerah menjadi kendala operasional SPPG.

    Untuk menjembatani kekurangan itu, BGN membuka opsi tenaga lain yang memiliki dasar pengetahuan gizi.

    “Jika tidak ada ahli gizi, boleh tenaga kesehatan lain, termasuk sarjana gizi dan teknologi pangan, karena mereka juga mempelajari gizi,” ujarnya.

    Dengan percepatan rekrutmen SDM dan sertifikasi SLHS, pemerintah berharap kualitas layanan gizi di dapur MBG makin terstandarisasi dan aman bagi seluruh penerima manfaat, terutama di daerah prioritas 3T.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Langkah BGN-Kemenkes Bereskan Masalah Sertifikasi SPPG MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • 200-an SPPG Jadi Dapur Umum Darurat Pengungsi Bencana Sumatera

    200-an SPPG Jadi Dapur Umum Darurat Pengungsi Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa lebih dari 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini difungsikan sebagai MBG Darurat untuk melayani masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera. Seluruh SPPG tersebut sementara berubah fungsi menjadi dapur pelayanan umum.

    “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk milik Polri. Mereka bergerak cepat menjadi dapur pelayanan umum untuk masyarakat terdampak,” ujar Zulhas.

    Ratusan SPPG Beroperasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Zulhas menyampaikan layanan gizi darurat kini tersebar di tiga provinsi utama:

    Aceh: 81 SPPG, melayani ratusan ribu warga terdampak.Sumatera Utara: 129 SPPG, melayani ratusan ribu penerima manfaat.Sumatera Barat: 66 SPPG ikut beroperasi sebagai dapur umum.

    Menurutnya, keberadaan SPPG tersebut sangat strategis dalam menjamin pemenuhan makanan siap konsumsi untuk warga yang kehilangan akses pangan.

    “Ratusan SPPG ini berubah fungsi dengan cepat. Ini bukti besarnya manfaat program MBG bagi masyarakat,” kata Zulhas.

    Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengoperasikan SPPG untuk membantu pelayanan darurat. Total 247.861 porsi makanan telah dibagikan kepada warga terdampak.

    Meski begitu, Polda Aceh menyampaikan bahwa sebagian layanan sempat terhambat akibat kelangkaan bahan baku, sementara Sumut dan Sumbar masih dapat memberikan pelayanan penuh.

    (naf/kna)

  • BRI Raih Anugerah Penggerak Sektor Keuangan, Bukti Konsistensi Dorong Ekonomi Rakyat lewat Holding Ultra Mikro 

    BRI Raih Anugerah Penggerak Sektor Keuangan, Bukti Konsistensi Dorong Ekonomi Rakyat lewat Holding Ultra Mikro 

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan kembali mendapat pengakuan. Dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang digelar iNews Media Group di MNC Conference Hall, Jakarta (20/11), BRI berhasil menyabet Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas kontribusinya melalui inisiatif Holding Ultra Mikro (UMi).

    Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi penegas atas langkah konsisten BRI dalam mendorong akses keuangan inklusif bagi pelaku usaha kecil.

    “Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI untuk terus menghadirkan economic value sekaligus social value bagi masyarakat. Holding UMi kami dorong tidak hanya sebagai integrasi bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat agar pelaku usaha ultra mikro mampu naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru. Ke depan, BRI akan terus memperkuat peran Holding UMi sebagai ekosistem keuangan yang terintegrasi dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Akhmad.

    Holding UMi Jadi Pilar Strategis Inklusi Keuangan 

    Holding Ultra Mikro yang beranggotakan BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjadi tulang punggung dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Hingga akhir September 2025, tercatat 34,5 juta debitur aktif telah terlayani, dengan total 185 juta rekening simpanan mikro.

    Kontribusi Holding UMi juga diperkuat dengan layanan digital dan produk inovatif seperti layanan bullion serta aplikasi Tring dari Pegadaian. Saat ini, keduanya telah menjangkau 14,1 juta nasabah dengan total simpanan emas mencapai 14,2 ton—naik 52% secara tahunan.

    Tidak hanya dari sisi permodalan, Holding UMi juga fokus pada pendampingan pelaku usaha mikro melalui program pemberdayaan seperti Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha yang bertujuan mendorong pelaku usaha naik kelas dan lebih berdaya saing.

    Jaringan Layanan Ultra Mikro Menyentuh Seluruh Indonesia 

    Guna memperluas jangkauan, BRI Group melalui Holding UMi menghadirkan layanan yang tersebar luas. Saat ini, jaringan tersebut mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, dan sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian, serta PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dorong Pembangunan Nasional dan Dukung Asta Cita 

    Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membangun Indonesia.

    “Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk mendukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” jelas Angela.

    Acara penganugerahan ini juga dihadiri oleh para anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Anugerah Penggerak Nusantara 2025 menjadi forum prestisius bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta tokoh-tokoh nasional yang dianggap berhasil mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)

  • RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp 50-60 triliun. Menurutnya ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

    “Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    Meski begitu, menurutnya saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

    “Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia,” terangnya.

    Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas dengan Indonesia masuk dalam ekosistem makanan jemaat haji dan umroh, perjalanan menuju tanah suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

    “Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” ucapnya.

    “Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji,” tegas Zulhas lagi.

    Meski begitu, Zulhas mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi, sebab ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

    “Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh.” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, yang mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji sebesar Rp 20 triliun dan umrah sebesar Rp 40 triliun. Total potensi ekonomi penyediaan makan jamaah ini dapat mencapai Rp 60 triliun.

    “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Irfan.

    “Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Lihat juga Video: BPKH Hadirkan Bumbu Asli Nusantara untuk Katering Jemaah Haji

    (igo/eds)

  • RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp 50-60 triliun. Menurutnya ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

    “Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    Meski begitu, menurutnya saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

    “Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia,” terangnya.

    Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas dengan Indonesia masuk dalam ekosistem makanan jemaat haji dan umroh, perjalanan menuju tanah suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

    “Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” ucapnya.

    “Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji,” tegas Zulhas lagi.

    Meski begitu, Zulhas mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi, sebab ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

    “Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh.” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, yang mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji sebesar Rp 20 triliun dan umrah sebesar Rp 40 triliun. Total potensi ekonomi penyediaan makan jamaah ini dapat mencapai Rp 60 triliun.

    “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Irfan.

    “Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Lihat juga Video: BPKH Hadirkan Bumbu Asli Nusantara untuk Katering Jemaah Haji

    (igo/eds)

  • Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

    Konsisten Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding Ultra Mikro

    Dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, Holding UMi memiliki jaringan layanan yang mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian dan PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain memberikan akses permodalan dan memperluas akses ekosistem emas, Holding UMi juga secara aktif mendampingi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas dan berdaya saing. Pendampingan tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan berkelanjutan, antara lain Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha. 

    Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada tokoh dan instansi yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa, dengan harapan dapat semakin menginspirasi dan memotivasi semua pihak untuk bersama membangun Indonesia serta mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk membukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” ujarnya.

    Anugerah Penggerak Nusantara 2025 merupakan ajang penghargaan bagi kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh individu atas kontribusinya dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Acara ini turut dihadiri Anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Menteri Agama Republik Indonesia Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya.