Tag: Zulkifli Hasan

BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG bisa diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

“Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar, Rabu (17/12/2025), dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, dikutip dari siaran pers BPOM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah karena melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa program MBG harus bisa menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.

Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya makanan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

Dalam hal ini, BPOM menjalankan beberapa fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Beberapa peran strategis BPOM di antaranya mulai dari memberi penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) jika ada dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.

Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 92 persen sampel memenuhi syarat, sedangkan 8 persen lainnya tidak. Temuan kontaminasi mikrobiologi, seperti Eschericia coli serta Bacilus cereus menjadi kasus tertinggi dan menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.

Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Kolaborasi ini sudah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia di tahun 2025.

Pada tahun 2026, BPOM akan menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan pelaksanaan SPPG surveilains pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

“Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar.

(elk/up)

18/12/2025 11:16
Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci.

Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.

“Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli di Gedung Sate.

Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.

Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.

Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik.

“Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya pula.

Zulhas menekankan pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.

“Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya pula.

Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban”, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Zulhas dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 20:18
Zulhas Pikul Beras di Lokasi Bencana Tuai Antipati, Pakar Politik Ungkap Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Politik, Agung Baskoro bicara soal sorotan tajam ke Menko-Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Sorotan itu terkati dirinya yang datang memberi bantuan ke lokasi terdampak bencana alam, banjir Sumatera-Aceh.

Kedatangannya Zulhas itu disorot karena ia dianggap pencitraan datang dengan memanggul beras.

Lewat podcast Politik Hukum Politik (PHP), Agung Baskoro memberi penjelasan soal tindakan Zulhas yang dianggap antipati

Salah satu faktor menurutnya karena dominasi dunia gen saat ini, yaitu gen milenial dan gen Z.

Dimana, mereka disebutnya lebih peka dan mencari lebih detail terhadap sesuatu yang terjadi.

“Jadi memang sosio demkratik masyarakat hari ini didominasi oleh Gen Milenial dan Gen Z yang memang terpapar Informasi dari beragam bentuk,” kata Agung Baskoro.

“Dan mereka akan melakukan penelusuran rekam jejak pejabat. Dan Zulhas akan di cek tentunya,” ujanrya.

Soal aksi yang dilakukan oleh Zulhas, ia juga menyorot karena menurutnya sebelum melakukan aksi ini dilakukan tugas pokoknya sebagai Menko-pangan sudah dijalankan dengan baik.

Hal ini yang kemudian jadi antipati di masyarakat yang kemudian viral dan jadi perbincangan.

Soal beberapa tugas pokoknya sebagai Menteri ada kelangkaan pangan dan lonjakan harga pangan di daerah bencana apakah diatasi sebelum melakukan aksinya itu.

“Disini memang ada situasi, saat beliau turun memanggul beras, apakah memang sudah benar-benar menjalankan tupoksi sebagai Menko-Pangan?,” tuturnya.

“Misalnya kelangkaan pangan dan lonjakan harga pangan di daerah bencana apakah sudah selesai, dan ini memang pokok dari tugas beliau,” terangnya.

17/12/2025 09:14
Chusnul Chotimah Bandingkan Presiden Prabowo Makan di Tenda Pengungsian Sambil Berdiri, dan Zulhas Makan Mewah Sambil Pegang Cerutu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) terus menjadi sorotan di tengah situasi sulit yang dirasakan masyarakat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Usai ramai dihujat karena aksinya memanggul beras saat meninjau korban banjir di Sumatera beberapa waktu lalu, kini penggalan video yang memperlihatkan gaya hidup mewah Zulhas kembali jadi sorotan.

Video dimaksud memperlihatkan acara makan yang diduga di sebuah restoran mewah. Zulhan tidak sendiri namun bersama beberapa orang lainnya. Namun tidak hanya menu makannya yang jadi sorotan tapi gaya Zulhas yang makan sambil memegang cerutu turut menjadi kritikan.

Sorotan salah satunya datang dari Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah. Dia menyinggung perilaku para menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa menteri yang disorot seperti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang pernah bermain domino dengan terduga pelaku pembalakan liar, kemudian Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf yang terkesan mempersulit donasi rakyat untuk korban bencana.

Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang dinilai telah membohongi korban bencana.

“Yang paling parah Menko Pangan, makan enak sambil pegang cerutu di saat rakyat kelaparan.🥺,” kata Chusnul Chotimah.

Chusnul Chotimah lantas membandingkan Zulkifli Hasan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo telah berusaha sekuat tenaga untuk menyatu dengan rakyat terutama para korban bencana alam.

16/12/2025 19:09
Usai Hotline Lapor Pak Purbaya, Pemerintah Kini Punya Saluran Resmi Atasi Masalh Lintas Kementerian

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengoperasikan kanal pengaduan digital yang didedikasikan untuk mengurai sumbatan (debottlenecking) masalah yang dihadapi pelaku usaha dan investor. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, model hotline ini sebelumnya digunakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan akun Lapor Pak Purbaya pada Oktober lalu.

Kanal resmi pemerintah terbaru akan dioperasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dunia usaha secara cepat dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

“[Laporan] akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa Kementerian Keuangan terintegrasi penuh dalam sistem pengaduan ini. Artinya, pelaku usaha yang menghadapi kendala terkait insentif fiskal, aturan perpajakan, maupun kepabeanan dapat memanfaatkan kanal ini untuk mencari solusi.

“Kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti,” ungkap Suahasil.

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha, seperti lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Adapun Satgas Percepatan Program Pemerintah diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).

Selain isu debottlenecking, Airlangga juga memaparkan perkembangan Pokja I yang fokus pada monitoring anggaran. Per 12 Desember 2025, sambungnya, realisasi anggaran program strategis tercatat mencapai Rp1.223,67 triliun.

Serapan tertinggi yang mencapai 99% dari pagu efektif ada di Program Keluarga Harapan (PKH). Di urutan kedua, ada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatatkan realisasi sebesar 93,43%.

Di sisi regulasi (Pokja III), Airlangga menyatakan pemerintah terus memperkuat payung hukum program strategis, salah satunya lewat penerbitan PP 28/2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

16/12/2025 18:43
Jadi Pejabat Itu Sakit Jenderal, Balada Zulkifli Hasan Panggul Beras hingga Hisap Cerutu

Oleh: Heru Subagia
(Pengamat Politik dan Ekonomi)

Ada pepatah legendaris di bumi pertiwi ini, “Ngak kenal maka ngak sayang”. Cukup romantis juga tapi dampaknya jika ngak terjadi bikin sakit hati seumur hidup. Sosok Zulkifli Hasan menjadi korban amukan orang-orang yang tidak mengenal secara pribadi atau aktivitas kesehariannya.

Dunia jahat maya kembali diguncang oleh video viral yang terjadi saat ini. Dalam tayangan video kali ini, sosok Menko yang akrab disapa Zulhas tersebut terlihat menikmati kuliner khas Aceh saat berada di Kabupaten Bireuen. Namun, bukannya dapat pujian tetapi aksi tersebut justru membikin nama dirinya jadi amukan netizen.

Makan Enak dan Isap Cerutu

Digambarkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyantap makanan enak sambil pegang cerutu di sebuah rumah makan. Peristiwa ini terjadi saat meninjau korban banjir Aceh.

Sontak saja aksi Zulhas menjadi viral di media sosial yang direkam saat kunjungannya ke Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (14/12/2025).

Dalam video rekaman beredar, Zulhas duduk santai menikmati menu makanan yang tersaji. Tangannya memegang cerutu kemudian tangan kanannya sibuk menyantap hidangan di meja. Terlihat betul bagaimana Zulkifli Hasan menikmati hidangan menu-menu istimewa dan Cerutu super mahal di tangannya.

Pencitraan atau Ketulusan

Ketua Umum PAN terus dibombardir oleh cibiran Netizen. Banyak spekulasi liar menghempas sang Mentari Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Tuduhan pencitraan panggul beras 10 kg di area bencana banjir Sumatera Barat, gini Zulkifli Hasan harus pahit dihantam isu kurang peka dibalik viralnya makan enak dan menghisap Cerutu mahal.

16/12/2025 18:10
Viral Zulhas Makan Enak sambil Pegang Cerutu saat Tinjau Korban Banjir Aceh, Netizen Geram!

GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menjadi perhatian warganet setelah kemunculannya tersebar di media sosial.

Kali ini, sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut terlihat menikmati kuliner khas Aceh saat berada di Kabupaten Bireuen.

Melalui unggahan akun Instagram DigitalNews, Zulhas disebut sedang menyantap Sate Tubaka Matang, salah satu kuliner legendaris yang cukup dikenal di wilayah tersebut.

Hingga kabar ini beredar, belum ada pernyataan resmi dari pihak Zulkifli Hasan terkait unggahan tersebut.

Momen santai sang menteri itu langsung memancing beragam komentar dari netizen.

Sejumlah akun media sosial menanggapi dengan nada humor dan sindiran ringan, membandingkan aktivitas Zulhas dengan adegan seorang aktor yang berganti peran sesuai situasi.

Ragam komentar tersebut ramai diperbincangkan di kolom unggahan dan menjadi perbincangan warganet.

Akun medsos @jimmylepar berkomentar, “Jadi ingat Robert De Niro..waktu syuting kadang berperan sbg buruh yg lagi mikul karung,.. kadang spt mafia yg lagi ngisap cerutu. Yah mgkn saja ini lagi waktu syuting ????????,”

“Syuting nya udahan, waktunya kembali ke stelan pabrik,” tulis @aryosmokeewijanarko.

Akun sosmed @ agussalmansinaga “Kemarin sandiwara Nya ..ini episode seterusnya”.

Sebelum momen kuliner tersebut viral, Zulkifli Hasan diketahui melakukan kunjungan kerja ke Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau langsung kondisi wilayah yang terdampak banjir.

Dalam peninjauan yang berlangsung pada Minggu (14/12/2025), Zulhas berdialog dengan warga serta para petani setempat.

Ia mendengarkan langsung keluhan dan dampak kerusakan akibat banjir yang terjadi pada 26 November 2025, sekaligus memastikan perhatian pemerintah terhadap pemulihan sektor pangan di daerah terdampak.

15/12/2025 22:45
Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

Bogor –

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

“Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

“Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

“Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

“Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

(ada/kil)

15/12/2025 13:59
530 Hektare Lahan Pertanian Aceh Rusak Diterjang Banjir

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meninjau langsung dampak kerusakan akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Dalam peninjauan tersebut, tercatat lahan pertanian seluas 530 hektare mengalami kerusakan total dan tidak dapat ditanami kembali, khususnya di Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Aceh.

Peninjauan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan warga serta para petani terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait penanganan pascabencana.

Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan, kondisi ratusan hektare lahan pertanian di desa mereka saat ini sangat memprihatinkan. Area persawahan tertutup lumpur tebal akibat terjangan banjir bandang, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ditanami dalam waktu dekat.

Selain merusak lahan sawah, banjir juga menghancurkan berbagai infrastruktur penunjang pertanian. Saluran irigasi dilaporkan rusak parah, sementara tanggul penahan air jebol akibat tingginya debit banjir.

“Ini dahulu lahan sawah semua. Namun, sekarang rusak total. Di tanggul sana sampai 2 meter airnya,” ujar Amirullah, salah satu petani Desa Cot Ara, Minggu (14/12/2025).

Kondisi tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kerusakan lahan dan infrastruktur membuat aktivitas pertanian terhenti, sekaligus memicu kekhawatiran akan keberlanjutan produksi pangan di wilayah terdampak.

Merespons keluhan warga, Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan hadir dan mengambil langkah konkret untuk membantu para petani yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh.

“Sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo, perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah,” kata Zulhas.

Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan pemulihan sarana dan prasarana pertanian, termasuk irigasi dan tanggul, agar lahan pertanian dapat kembali difungsikan secara bertahap. Selain itu, dukungan terhadap petani terdampak juga akan disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Langkah peninjauan langsung ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sektor pertanian di Aceh, sekaligus memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

14/12/2025 11:18
Legislator: Menimpakan bencana kepada seseorang wujud kezaliman

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengatakan bahwa menimpakan kesalahan kepada Zulkifli Hasan sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatera merupakan bentuk kezaliman.

“Ini bentuk kezaliman di ruang digital yang sungguh sangat mengerikan,” kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.

Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik dengan mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan kebijakan seorang pejabat publik.

Fenomena tersebut ,kata dia, kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.

“Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan terhadap kelangsungan kehidupan bersama yang adil dan beradab,” ujarnya n

Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, jangan dengan penggalan sepotong cerita dan kemudian membuat kesimpulan serta menjatuhkan vonis seseorang bersalah.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bukan melakukan proses penyelidikan yang seharusnya, tetapi penghakiman di ruang publik dengan ekspos konten-konten yang tendensius untuk menyerang Zulkifli Hasan.

Dia mengatakan Zulhas menjadi sasaran suatu praktek komunikasi yang brutal dan zalim, jika pola seperti itu dibiarkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi tradisi buruk dalam demokrasi.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan,” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.

Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.

Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 00:26