Xcloud.id

Tag: Zudan Arif Fakrulloh

  • Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

    Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Zudan Arif Fakrulloh memiliki kapasitas yang layak untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Mendagri mengaku telah lama mengenal Zudan, termasuk saat masih menjabat sebagai Kapolri. Sebagai seorang birokrat, Zudan dinilai punya pengalaman panjang dalam berbagai jabatan strategis.

    “Beliau juga dari segi keilmuan juga cukup tinggi, profesor, doktor. Begitu pula pengalaman lapangan sudah kenyang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Adapun Zudan dilantik sebagai Kepala BKN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (7/1).

    Sebelumnya, Zudan menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Tito yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP menyebut Zudan sebagai sosok dengan tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Hal ini membuat Mendagri sering berdiskusi dengan Zudan yang dinilai sefrekuensi dengan dirinya.

    Karena kapasitas dan pengalaman tersebut, Mendagri juga pernah menugasi Zudan sebagai penjabat (pj.) gubernur.

    “Malam ini kami rasanya bangga dan juga kami merasa bahagia bisa melepas (Zudan) dari institusi yang sebetulnya kami masih membutuhkan. Akan tetapi, negara membutuhkan yang lebih besar lagi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya.

    Zudan yang juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dinilai memiliki bekal yang kuat untuk mendukung kinerjanya di BKN.

    Tito menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Zudan dalam seleksi Kepala BKN serta kepercayaan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Zudan.

    Mendagri juga berterima kasih atas dedikasi Zudan selama bertugas di Kemendagri dan BNPP.

    Ia mendoakan agar Zudan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah barunya.

    Di sisi lain, dia berpesan kepada jajaran BNPP agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja, terlepas dari siapa pun yang akan mengisi posisi Sekretaris BNPP menggantikan Zudan.

    “Soliditas ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNPP,” kata Tito.

    Sementara itu, Zudan dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri beserta pejabat dan jajaran yang hadir.

    Ia memohon diri untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BKN. Tak lupa dia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama masa pengabdiannya di Kemendagri dan BNPP.

    “Kami mohon diri serta mohon doa untuk bisa melanjutkan penugasan di Badan Kepegawaian Negara,” pungkas Zudan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi

    Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi

    Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Badan Kepegawaian Negara (
    BKN
    ) resmi memiliki nakhoda baru usai Zudan Arif Fakrulloh dilantik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
    Birokrasi
    (
    Menpan-RB
    ) Rini Widyantini.
    Di bawah kepemimpinan baru ini, Menteri Rini berharap, BKN dapat bergerak cepat menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penguatan sistem merit hingga pengelolaan data terintegrasi.
    “BKN memegang peran penting dalam pengelolaan kepegawaian nasional. Reformasi
    birokrasi
    yang kita jalankan membutuhkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Maka itu, sejumlah pekerjaan rumah BKN harus dapat segera dituntaskan,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).
    Rini menambahkan, BKN harus menyusun gebrakan yang memastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.
    Selain itu, pengelolaan data ASN yang terintegrasi juga harus jadi fokus BKN di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi digital.
    “Saya berharap, data ASN ini bisa akurat, mutakhir, dan terintegrasi di masa depan. Tentunya untuk mencapai kondisi yang kami inginkan, BKN harus memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal,” tutur Rini.
    Selain penguatan sistem merit dan pengelolaan data terintegrasi, Rini juga meminta agar BKN secara aktif melakukan pembinaan manajemen ASN melalui pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.
    Lebih lanjut, Rini mengatakan, BKN juga perlu memastikan pelaksanaan asesmen bagi ASN dapat menilai dan mengembangkan kompetensi ASN secara profesional dan objektif.
    Tak hanya itu, Rini pun menekankan tentang pentingnya pelayanan kepegawaian kepada ASN agar dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi modern.
    “Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik bisa terus ditingkatkan. Utamanya, antara
    Kemenpan-RB
    , BKN, dan LAN. Terkait pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta pencapaian
    outcome
    bersama, mari terus lanjutkan, sempurnakan, dan tingkatkan kualitasnya,” terang Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri minta pemda manfaatkan seleksi PPPK Tahap II

    Mendagri minta pemda manfaatkan seleksi PPPK Tahap II

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II.

    Hal itu ditekankan Tito saat Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan upaya ini penting untuk menyelesaikan penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Saat ini, seleksi tersebut diperpanjang hingga 15 Januari 2025 untuk mengoptimalkan jumlah pendaftar.

    “Rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua karena waktunya (masa akhir pendaftaran PPPK Tahap II) sampai tanggal 15 Januari 2025,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan perpanjangan waktu seleksi PPPK Tahap II merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pegawai non-ASN untuk menjadi PPPK.

    Adapun penyelesaian non-ASN itu mengacu pada pegawai yang terdata dalam database BKN.

    “ASN kan ada dua macam, ada yang PNS ada yang tenaga kontrak (PPPK), ada pegawai tetap PNS dan yang kedua tenaga kontrak (PPPK), itu namanya ASN dua-duanya aparatur sipil negara,” jelasnya.

    Dengan demikian, sambung dia, pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi PPPK akan mendapatkan status yang lebih jelas.

    “Karena juga tuntutan mereka juga, tuntutan mereka menjadi tenaga yang pegawai pemerintah yang kontrak, PPPK otomatis tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi perlu dilakukan seleksi,” ujar Tito..

    Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya Pemda segera menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN agar tidak menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.

    Apalagi, tak lama lagi bakal ada peralihan masa kepemimpinan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    “Kalau kepala daerahnya ninggalin dan diganti yang baru, memberikan beban yang baru dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat, karena nanti mereka (pegawai non-ASN) ngadunya ke pusat,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kepala daerah mengumumkan secara luas terkait jadwal terbaru seleksi PPPK Tahap II.

    “Ini mengingat masih banyaknya pegawai non-ASN yang seharusnya bisa mengikuti seleksi PPPK Tahap I tapi belum mendaftar,” tutur Zudan.

    Selain itu, hingga saat ini masih banyak juga pegawai non-ASN yang belum mendaftar seleksi PPPK Tahap II.

    Di lain sisi, dia juga membeberkan penyebab pegawai non-ASN yang mendaftar seleksi PPPK Tahap I pada tahap seleksi administrasi tidak memenuhi syarat (TMS).

    Hal ini seperti surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, hingga surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah.

    Oleh karena itu, berbagai penyebab TMS pada tahap seleksi administrasi tersebut perlu diperhatikan agar tidak terulang kembali di seleksi PPPK Tahap II.

    “Yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari satu,” pungkasnya.

    Guna mengoptimalkan seleksi PPPK Tahap II, Kemendagri, Kementerian PANRB, dan BKN akan melakukan coaching clinic kepada pemda sebelum 15 Januari 2025.

    Hal ini terutama untuk membahas permasalahan atau kendala teknis terkait dengan pendaftaran.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini serta Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh hadir dalam kegiatan ini yang juga diikuti secara virtual oleh jajaran kepala daerah ataupun yang mewakili.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zudan Arif Resmi Dilantik Jadi Kepala BKN Baru

    Zudan Arif Resmi Dilantik Jadi Kepala BKN Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Zudan Arif Fakrulloh resmi dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hari ini, Selasa (7/1).

    Pria yang juga merupakan ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2022-2027 itu mengisi jabatan yang selama ini kosong. Sebelum Zudan dilantik, BKN dipimpin pelaksana tugas (plt) Haryomo Dwi Putranto.

    Ada empat pekerjaan rumah (PR) menanti Zudan, khususnya dalam memperbaiki dan mentransformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

    “UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik agar terus ditingkatkan,” kata Rini saat melantik Zudan, dikutip dari rilis resmi, Selasa (7/1).

    PR pertama dari Menpan RB Rini adalah memperkuat sistem merit. BKN diminta memastikan proses rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Kedua, pembinaan manajemen ASN. Rini meminta Zudan melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.

    Ketiga, sang menteri meminta BKN mengurus penilaian kompetensi ASN. Ia berharap Zudan Cs bisa memastikan pelaksanaan asesmen ASN dapat menilai serta mengembangkan kompetensi ASN secara profesional dan objektif.

    Sedangkan pekerjaan rumah keempat adalah menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada ASN dengan penerapan teknologi.

    “Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat,” tutur Rini.

    “Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi ini,” pungkasnya.

    Zudan punya karier mentereng dalam urusan birokrasi. Selain memimpin Korpri, ia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sejak 1 Juli 2015-15 Maret 2023.

    Birokrat itu juga pernah menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Zudan bahkan sempat dipercaya Kemendagri menduduki posisi Penjabat Gubernur Gorontalo dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

    (skt/pta)

  • Zudan Arif Dilantik Jadi Kepala BKN, MenPAN-RB: Transformasi ASN

    Zudan Arif Dilantik Jadi Kepala BKN, MenPAN-RB: Transformasi ASN

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini resmi melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta.

    Sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, dalam memperbaiki serta transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

    “UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan,” ungkap Rini, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

    Kolaborasi yang baik bersama instansi paguyuban PAN-RB, yakni BKN, LAN, dan ANRI, menjadi poin yang ditekankan Rini. Menurutnya, outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat.

    PR pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Kedua, yakni pembinaan manajemen ASN. Ia menegaskan agar Zudan bisa melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN.

    Pesan terakhir adalah, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN sebaiknya mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi.

    “Pastikan bahwa pelayanan kepegawaian kepada ASN dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis teknologi serta data yang semakin baik dan akurat,” ujar Rini.

    Ia juga menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga pernah mempercayakan Zudan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan.

    Kini, Zudan menggantikan posisi Haryomo Dwi Putranto yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala BKN. Menurut Rini, pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momen penting untuk melanjutkan transformasi di KemenPAN-RB.

    (hnu/ega)

  • Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Tito Karnavian jadi Lantik Fadjry Djufry jadi Pj. Gubernur Sulsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Fadjry Djufry resmi ditetapkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

    Berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Adapun Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujarnya dalam rilisnya, Selasa (7/1/2025). 

    Menurutnya, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

     

    Dirinya melanjutkan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

     

    Tito menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh.

     

    Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

     

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

     

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” pungkasnya.

     

    Hadir pada prosesi pelantikan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, perwakilan Forkopimda Sulsel, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

  • Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    Fadjry Djufry Resmi Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sulsel

    loading…

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025). FOTO/KEMENDAGRI

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Pelantikan Fadjry Djufry sebagai Pj Gubernur Sulsel berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024. Sebelumnya Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan). Fadjry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam sambutannya, Tito berpesan agar Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat. Mendagri percaya, sebagai putra daerah Sulsel, Fadjry akan mampu melaksanakan penugasan tersebut dengan baik.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan (gubernur) definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” kata Tito.

    Menurut Tito, Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Mantan Kapolri itu mengatakan, kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi. Mendagri menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut.

    Tito pun menyampaikan terima kasih kepada Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan. Zudan diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Sedangkan di Provinsi Sulsel, Zudan juga dinilai telah berkontribusi terhadap upaya penanganan banjir bersama Forkopimda. Upaya tersebut, imbuh Mendagri, perlu juga dilaksanakan oleh Fadjry.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu (hingga sekarang), kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” ungkapnya.

    (abd)

  • Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry

    Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik anak buah Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1). Fadjry dilantik.berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.

    Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).

    Fadjry menggantikan posisi Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

    Tito berpesan Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya di Pemprov Sulsel. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat.

    “Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa.

    Tito menilai Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan sehingga diharap mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.

    Tito mengatakan kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.

    “Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan terima kasih kepada Zudan. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan.

    “Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” kata dia.

    (rzr/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Idham Kadir Dalle Resmi jadi Penjabat Bupati Sidrap

    Idham Kadir Dalle Resmi jadi Penjabat Bupati Sidrap

    FAJAR.CO.ID, SIDRAP — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh melantik dan mengambil sumpah, Idham Kadir Dalle S.Sos., M.Si., sebagai Pj. Bupati Sidenreng Rappang, Jumat (20/12/2024) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jln. Urip Sumoharjo Makassar

    Idham Kadir Dalle yang merupakan pejabat definitif Kepala Biro Pemerintaan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menggantikan Pj Bupati Sidrap sebelumnya, Dr. Ns. H. Basra, S. Kep., M.Kes.

    Dalam kesempatan yang sama Pj. Gubernur Sulsel juga melantik, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom sebagai Pj. Bupati Takalar, serta H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si sebagai Pj Bupati Jeneponto.

    Acara pelantikan dihadiri unsur forkopimda dan pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Sulsel, serta sejumlah kepala daerah dan TP PKK Provinsi Sulsel.

    Tampak pula forkopimda masing-masing kabupaten, sejumlah kepala OPD, pengurus TP PKK serta beberapa kerabat maupun keluarga Pj Bupati yang dilantik.

    “Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024 saya Pj Gubernur Sulsel atas nama Presiden RI dengan ini resmi melantik saudara sebagai Pj Bupati,” ucap Prof. Zudan.

    Usai pelantikan, Zudan menitipkan pesan agar Pj Bupati yang telah dilantik dan diambil sumpahnya agar berkordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi menjalankan program prioritas pemerintah pusat.

    “Selamat kepada Bapak Pj Bupati yang Setelah anda dilantik langsung bekerja dan bangun koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat,” pesannya.

  • Pj Gubernur Sulsel Zudan Akui Baru Kali Ini Rujabnya di Makassar Kebanjiran

    Pj Gubernur Sulsel Zudan Akui Baru Kali Ini Rujabnya di Makassar Kebanjiran

    ERA.id – Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal mengunjungi sejumlah titik banjir di Kota Makassar.

    Salah satu titik yang dikunjungi yakni di Rumah Sakit Faisal yang membuat sejumlah pasien harus dievakuasi.

    “Alhamdulillah, banjir di RS Islam Faisal sudah surut, juga para pengungsi tertangani dengan baik dan malam ini saya berkeliling Makassar bersama Pak Kadis sosial, hampir di semua titik banjir sudah mulai surut. Alhamdulillah,” kata Zudan dalam keterangannya diterima di Makassar, Senin (16/12/2024).

    Ia mengungkapkan, halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulsel juga kebanjiran, dan ini untuk pertama kalinya terjadi. Air juga banyak masuk ke halaman rumah jabatan karena yang di belakang saluran airnya penuh, kemudian rumah jabatan ini halamannya paling rendah dibandingkan dengan jalanan di depan rumah jabatan di belakang, sehingga air mudah masuk.

    Yang lebih penting, kata Zudan, adalah kesiapan seluruh masyarakat Sulsel dengan datangnya musim hujan.

    “Mari seluruh masyarakat Sulsel, masing-masing saluran airnya dikeruk, masyarakat yang berada di bantaran sungai untuk mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi kalau di Kota Makassar ini air laut juga pasang, maka air akan banyak menggenang,” pesannya.

    “Kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor, untuk mengambil jalur alternatif dan tidak memaksakan ketika ada genangan air,” sambungnya.

    Kepada seluruh OPD terkait, seperti Dinas PU, Dinas PSDA, BPBD, Prof Zudan menginstruksikan untuk terus siaga melindungi masyarakat.

    Para kepala daerah juga diminta untuk memperhatikan surat edaran yang telah dikirimkan, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, maupun bencana ikutan lainnya.

    “Beberapa pekan lalu sudah saya kirimkan surat edarannya agar kepala daerah mempersiapkan menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, untuk membersihkan saluran air, mengajak masyarakat untuk waspada, kemudian mencegah kerusakan yang lebih parah dari bencana banjir ini dengan memitigasi yang lebih baik, juga menghindari daerah-daerah yang rawan tanah longsor,” katanya menguraikan.