Xcloud.id

Tag: Zudan Arif Fakrulloh

  • Cara Aktivasi MFA di ASN Digital BKN go id, Tips Tak Terblokir Saat Akses Layanan BKN

    Cara Aktivasi MFA di ASN Digital BKN go id, Tips Tak Terblokir Saat Akses Layanan BKN

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah pesatnya digitalisasi birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia kini difasilitasi dengan satu portal layanan terintegrasi bernama ASN Digital, yang dapat diakses melalui laman asndigital.bkn.go.id.

    Melalui portal ini, berbagai layanan kepegawaian seperti MyASN, e-Kinerja, SIASN, Simpegnas, hingga i-Mutasi bisa diakses secara terpadu hanya dengan satu login.

    Namun, untuk menjaga keamanan data, ASN diwajibkan mengaktifkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA).

    Tanpa aktivasi MFA, pengguna tidak akan bisa masuk ke sistem dan menikmati layanan-layanan tersebut.

    Apa Itu MFA dan Mengapa Itu Penting?

    MFA atau Multi-Factor Authentication adalah sistem keamanan berlapis yang mewajibkan pengguna melakukan dua tahap verifikasi saat login.

    Selain memasukkan username dan password, pengguna juga harus memasukkan kode OTP (One-Time Password) dari aplikasi autentikator.

    Langkah ini penting untuk melindungi data kepegawaian dari risiko pencurian identitas, pembobolan akun, dan serangan siber lainnya.

    Menurut Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, data ASN merupakan aset strategis yang penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keamanannya perlu dijaga dengan maksimal.

    Platform ASN Digital sendiri dirancang sebagai sistem login tunggal (single access login), agar ASN tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi untuk mengakses layanan kepegawaian. Namun, keberhasilan login ini tetap bergantung pada aktivasi MFA.

    Panduan Lengkap Aktivasi MFA di ASN Digital Buka laman https://asndigital.bkn.go.id melalui browser di ponsel atau komputer. Klik tombol login dan masuk menggunakan username dan password MyASN. Setelah berhasil masuk, akan muncul notifikasi aktivasi MFA. Klik tombol “Aktifkan MFA (OTP)”. Pilih metode autentikasi yang tersedia: Free OTP (kode dikirim via SMS/email) Google Authenticator (lebih aman dan direkomendasikan) Jika memilih Google Authenticator, unduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store atau App Store. Pindai barcode yang ditampilkan di laman ASN Digital menggunakan aplikasi Google Authenticator. Masukkan kode OTP dari aplikasi ke kolom verifikasi di situs ASN Digital. Lengkapi data perangkat yang digunakan, lalu klik tombol “Submit”. Setelah proses ini selesai, setiap login ke ASN Digital akan memerlukan kode OTP dari aplikasi autentikator yang telah disinkronkan.

    Dengan mengaktifkan MFA, ASN bisa mengakses seluruh layanan kepegawaian dengan lebih aman, cepat, dan efisien.

    Jadi, pastikan Sobat PR segera melakukan aktivasi agar tidak terblokir saat mengakses layanan BKN. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wajib Aktif, Begini Cara Mudah Aktifkan MFA di ASN Digital BKN – Page 3

    Wajib Aktif, Begini Cara Mudah Aktifkan MFA di ASN Digital BKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mulai 13 April 2025, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia wajib mengakses layanan kepegawaian melalui portal ASN Digital (asndigital.bkn.go.id) dengan fitur keamanan Multi-Factor Authentication (MFA) yang aktif. 

    ASN Digital mengintegrasikan berbagai layanan penting seperti MyASN, e-Kinerja, dan SIASN. Fitur MFA ini ditambahkan untuk meningkatkan keamanan data ASN dan mencegah akses ilegal, menjawab kebutuhan proteksi data yang semakin krusial di era digital.

    MFA atau Multi-Factor Authentication merupakan metode keamanan yang membutuhkan lebih dari satu cara verifikasi untuk masuk ke akun. Selain username dan password, pengguna juga perlu memasukkan kode OTP (One-Time Password) dari aplikasi autentikasi di ponsel. 

    Hal ini membuat akun ASN lebih aman dari peretasan dan pencurian identitas. 

    Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya keamanan data ASN sebagai aset strategis negara, “Saat ini, data menjadi aset berharga yang mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Data bukan sekadar angka dan statistik, tetapi aset strategis yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,” katanya.

    Bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, segera lakukan aktivasi sebelum batas waktu 13 April 2025. Kegagalan mengaktifkan MFA akan mengakibatkan ASN tidak dapat mengakses layanan kepegawaian BKN. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah dalam mengaktifkan MFA di ASN Digital. Ikuti panduan ini dengan cermat untuk memastikan keamanan akun Anda.

  • Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dengan Sekjen MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR Siti Fauziah (kanan). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKN: Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 11 April 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif mengungkapkan bahwa KORPRI terus mendukung advokasi atau pendampingan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum di dalam organisasi KORPRI sendiri.

    Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Webinar Ke-106 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Webinar Korpri Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring, Kamis (10/4).

    “Profesi ASN memiliki keterkaitan erat dengan proses hukum sehingga harus memahami yang namanya hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga konstitusi,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, menurutnya, KORPRI yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kode etik profesi sebagaimana diamanatkan UU ASN, memiliki peran penting termasuk dalam aspek perlindungan atau advokasi bagi seluruh ASN.

    “Peran KORPRI diperlukan untuk pendampingan hukum untuk anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu kalau nanti sudah dibentuk PKPA ini, ini bisa kita gunakan untuk melakukan antisipasi sekaligus pencegahan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum bagi para ASN,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan melalui momentum ini KORPRI dapat meningkatkan perannya bagi seluruh ASN di kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.

    Khususnya dengan PKPA ini, ia berharap KORPRI dapat lebih solid dan dapat memberikan pendampingan atau advokasi bagi para ASN yang tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum.

    Selain itu, Zudan juga menyampaikan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, KORPRI secara rutin menggelar webinar untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan sesuai amanat UU ASN.

    Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan seluruh pengurus dan anggota KORPRI di manapun, termasuk yang bekerja di perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

    “KORPRI menjadi sebuah organisasi yang mewadahi para ASN secara konsisten berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi, dan berbagai pengetahuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan para ASN,” pungkas Zudan.

    Sumber : Antara

  • Siti Fauziah bangkitkan kembali Korpri Setjen MPR yang sempat vakum

    Siti Fauziah bangkitkan kembali Korpri Setjen MPR yang sempat vakum

    “Sekitar 5-6 tahun sudah vakum. Jadi alhamdulillah ini merupakan start dari kami untuk memulai membangkitkan kembali Korpri yang ada di MPR ini untuk mendukung kegiatan Korpri pusat dan memperkuat bangsa dan negara kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI masa bakti 2025–2030 Siti Fauziah menyebut akan membangkitkan kembali organisasi Korpri Setjen MPR RI yang sempat vakum selama sekian tahun.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI masa bakti 2025–2030 di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/4).

    “Sekitar 5-6 tahun sudah vakum. Jadi alhamdulillah ini merupakan start dari kami untuk memulai membangkitkan kembali Korpri yang ada di MPR ini untuk mendukung kegiatan Korpri pusat dan memperkuat bangsa dan negara kita,” kata Siti Fauziah yang akrab disapa Titi itu.

    Dia pun menegaskan komitmen Korpri Setjen MPR RI untuk menjadi satu tim yang solid guna memperkuat Korpri Nasional serta bangsa dan negara.

    “Karena biar gimana ASN (aparatur sipil negara) ini adalah yang memperkuat negara dan bangsa kita. Jadi kami pengurus berkomitmen, bersemangat bahwa kami akan menjadi satu tim dari MPR dan tim untuk menjadi Korpri pusat dan tim yang akan mendukung kita semua memperkuat negara,” tuturnya.

    Di samping hal di atas, dia berharap dapat berkolaborasi dengan Korpri Nasional untuk memperkuat Korpri Setjen MPR RI yang baru saja aktif kembali.

    “Yang utama itu dulu, karena istirahat vakumnya sudah cukup lama Pak, jadi saya memulai dari awal,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh yang memimpin jalannya proses pengukuhan itu menyambut baik Korpri Setjen MPR RI yang aktif kembali.

    “Alhamdulillah hari ini saya senang sekali, saya berbahagia, Korpri Setjen MPR aktif kembali, setelah beberapa tahun yang lalu saya melantik, kemudian ketuanya wafat (atau) meninggal dunia, kosong cukup lama,” ujar Zudan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.

    Dia lantas berkata, “Sangat senang kalau Korpri di kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota semuanya bisa aktif.”

    Dia mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan konsolidasi organisasi Korpri di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 90-an kementerian, lembaga, dan instansi.

    Menurut dia, keanggotaan Korpri secara nasional yang mencapai 4,7 juta aparatur sipil negara (ASN) dan berpotensi masih akan bertambah sebagai kekuatan besar untuk mendukung suksesnya program pemerintah.

    Sebab, kata dia, tugas dari anggota Korpri ialah menjaga ideologi negara, Pancasila, serta menjaga NKRI agar tetap utuh dan bersatu.

    “Programnya Korpri mensukseskan Astacita, serta untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045, tinggal 20 tahun lagi, maka saya gencar melakukan konsolidasi organisasi agar semua Korpri-nya aktif, solid, dan tetap menjaga NKRI,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR 2025–2030 resmi dikukuhkan

    Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR 2025–2030 resmi dikukuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI masa bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prosesi pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh yang menyerahkan pataka Korpri kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI masa bakti 2025–2030 Siti Fauziah.

    “Kita pengurus berkomitmen untuk mendukung kegiatan Korpri Pusat dan memperkuat bangsa dan negara. Semoga ke depan, kita bisa berkolaborasi memajukan Korpri MPR dan memperkuat Korpri Nasional,” kata Titi, sapaan karib Siti Fauziah, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Titi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI itu lantas meminta jajaran Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI untuk mendukung penuh seluruh program yang sudah dicanangkan Dewan Pengurus Korpri Nasional. Mulai dari bidang olah raga, kerohanian, hingga sosial dan ekonomi.

    “Terlebih saat ini kita bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya, menghadapi potensi kemunduran ekonomi akibat kenaikan bea masuk produk impor yang diterapkan Amerika karena itu kita juga harus turut membantu mengembangkan dunia UMKM,” ujarnya.

    Dia mengajak pula para jajaran untuk senantiasa menerapkan dan menanamkan norma-norma dari Empat Pilar MPR RI, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas Korpri Setjen MPR RI.

    “MPR memiliki tugas mensosialisasikan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Ketetapan MPR, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI karena itu kami selalu mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai salah satu tugas Korpri,” ucapnya.

    Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan bahwa tugas dari anggota Korpri ialah menjaga ideologi negara, menjaga Pancasila, dan menjaga negara agar tetap utuh dan bersatu.

    “Sebagai anggota Korpri harus bekerja produktif, bekerja dengan digitalisasi, memperdaya pelayanan publik, serta harus bisa bekerja dari manapun,” kata Zudan dalam sambutannya.

    Terdapat sembilan nama yang dikukuhkan oleh Zudan Arif Fakrulloh sebagai Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI 2025-2030, yakni Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI Siti Fauziah; Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI Dyastasita; Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Agip Munandar; Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya Iwan Hermawan.

    Lalu, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Indro Gutomo; Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan M. Haris Purwa; Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Andrianto; Ketua Bidang Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Rharas Esthining Palupi; dan Ketua Bidang Pengendalian Anwar Syaddad.

    Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DP Korpri Nasional Sutanto Heru Jatmiko; Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal DP Korpri Nasional Maharani Sofiaty; para Pejabat Eselon I-IV; anggota Korpri MPR RI; hingga Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen MPR.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Simak, Panduan Cara Aktifkan MFA ASN Digital untuk PNS dan PPPK

    Simak, Panduan Cara Aktifkan MFA ASN Digital untuk PNS dan PPPK

    Liputan6.com, Bandung – Ancaman terhadap keamanan data digital saat ini semakin jadi perhatian dan tidak jarang terus meningkat. Mulai dari berbagai sektor terus mengembangkan perlindungan digital termasuk untuk di lingkungan pemerintahan.

    Salah satunya Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkenalkan sistem baru yang memiliki tujuan dalam meningkatkan perlindungan terhadap data para Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Sistem tersebut diperkenalkan pada April 2025 dengan nama fitur Multi-Factor Authentication (MFA). Fiturnya wajib untuk diaktifkan bagi seluruh PNS dan PPPK ketika mengakses layanan digital ASN.

    Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh menuturkan fitur MFA ASN merupakan sistem keamanan yang mensyaratkan lebih dari satu bentuk verifikasi saat pengguna mengakses layanan digital BKN.

    Penambahan sistem verifikasinya mempunyai tujuan untuk melindungi data strategis yang dikelola oleh BKN dan instansi pemerintah terkait. Kemudian penting menjaga integritas dan kerahasiaan data kepegawaian negara.

    “Saat ini, data menjadi aset berharga yang mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Data bukan sekadar angka dan statistik, tetapi aset strategis yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,” katanya mengutip dari situs BKN.

    Setelah diperkenalkan para PNS dan PPPK yang belum mengaktifkan MFA dianjurkan untuk segera mengikuti prosedur yang ditetapkan agar memastikan akun mereka terlindungi dengan baik.

  • NasDem soal Jakarta Terapkan Manajemen Talenta: Jangan Sampai Ada ‘Ordal’

    NasDem soal Jakarta Terapkan Manajemen Talenta: Jangan Sampai Ada ‘Ordal’

    Jakarta –

    Ketua Fraksi NasDem Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengaku setuju Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan manajemen talenta bagi ASN di lingkungan kerjanya. Jupiter mengatakan manajemen talenta ini penting untuk menyeleksi ASN yang akan menduduki jabatan.

    “Menurut saya, kami menyambut baik dengan keputusan Pak Pramono dalam menyeleksi yang akan diisi jabatan-jabatan di struktural maupun kepala dinas misalnya jabatan-jabatan penting di Pemprov DKI,” kata Jupiter kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Jupiter mengatakan manajemen talenta ini selaras dengan misi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ingin Jakarta masuk 5 kota besar di dunia. Sehingga, kata Jupiter, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk mewujudkan cita-cita itu.

    “Jakarta sudah mempersiapkan untuk menjadi kota global, kemudian Pak Gubernur Pak Pramono Anung juga memiliki cita-cita Jakarta ini masuk menjadi 5 kota besar kota global yang ada di dunia,” ujarnya.

    “Sehingga untuk mempersiapkan menjadi kota global itu tidak mudah dan SDM itu sangat penting dalam rangka memilih orang-orang yang tepat memiliki kemampuan yang tepat,” imbuhnya.

    Politikus NasDem ini menilai Pramono harus berani mereformasi lingkungan Pemprov Jakarta. Dia mengingatkan agar jabatan di lingkungan Pemprov Jakarta tidak diisi ‘orang dalam’ alias ordal yaitu orang-orang yang hanya dilihat dari kedekatan bukan kemampuan.

    “Jadi kadang-kadang, mohon maaf, saya melihat kinerja di lingkungan Pemprov Jakarta masih banyak orang-orang diisi hanya karena kedekatan atau karena kepentingan golongannya sehingga orang-orang yang ditempatkan itu bukan karena kemampuannya tapi kedekatannya karena ada ‘orang dalam’,” tambahnya.

    Jakarta Terapkan Manajemen Talenta

    Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Pemprov Jakarta bersama BKN meluncurkan manajemen talenta bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan manajemen talenta ini bertujuan meningkatkan produktivitas para ASN.

    “Jadi, ke depan Bapak Gubernur di DKI enggak perlu ada open bidding lagi, karena penerapan manajemen talenta menyiapkan para ASN-nya sudah siap atau disiapkan duduk dalam jabatan-jabatan yang ada di Pemerintah Provinsi DKI,” kata Zudan di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3).

    Zudan menyampaikan pejabat yang tidak lolos dalam proses lelang bukan karena tak memiliki kinerja baik, melainkan hanya kemampuannya yang berbeda. Jadi, tidak cocok dengan kompetensi yang dibutuhkan.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perencanaan kepegawaian melalui manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan bakat secara konsisten. Tujuannya menghasilkan pegawai yang berpotensi dan layak untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi.

    “Manajemen talenta ini akan kita gunakan untuk memilih siapa pun yang akan ditugaskan pada jabatan yang ada dan secara sumber daya manusia, Jakarta termasuk siap,” kata Pramono.

    (whn/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024

    MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga/pemda.

    Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN 2024.

    “K/L/pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Untuk melakukan pengangkatan CASN, setiap K/L/pemda harus menuntaskan sejumlah persyaratan. Pertama, telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus.

    Kedua, bagi CPNS, instansi telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP) dari Kepala BKN (proses pemberkasan). Ketiga, bagi PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan nomor induk PPPK/NI PPPK (proses pemberkasan).

    Keempat, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS/NI PPPK diterima PPK. Kelima, peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

    Keenam, instansi telah menyiapkan anggaran (tertuang dalam DIPA K/L/D), sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN.

    Sesuai arahan Presiden, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat Juni 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat Oktober 2025.

    “Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian,” ujarnya.

    Kementerian PANRB dan BKN sesuai arahan Presiden mempersilakan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama K/L/pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

    Tidak lupa, Rini menuturkan bahwa Presiden menegaskan kepada seluruh K/L/pemda untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.

    Sejak tahun 2005 pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer / non- ASN untuk menjadi ASN. “Karenanya, terkait dengan proses penerimaan PPPK 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini,” tegas Rini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada pemerintah daerah menekankan agar seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pengangkatan CASN harus segera ditindaklanjuti agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran.

    “Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM/BKD dan seluruh OPD terkait, supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK, semakin cepat diselesaikan semakin baik,” tambah Tito.

    Dia juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    “Jadi amanat Undang-Undang (ASN) untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada (terdata dalam data base BKN), tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer/tenaga non ASN ke depan,” jelasnya.

    Berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN TA. 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090, PPPK Tahap I sebanyak 677.638, dan PPPK Tahap II sebanyak 328.515.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menuturkan pada tanggal 18 Maret BKN telah menerbitkan surat Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah terkait Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

    “Semua permohonan penetapan Nomor Induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima Pertek (Pertimbangan Teknis) tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya, karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk PPPK,” pungkas Zudan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Pemerintah umumkan kepastian pengangkatan CASN 2024 Senin siang

    DPR: Pemerintah umumkan kepastian pengangkatan CASN 2024 Senin siang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemerintah akan menyampaikan pengumuman terkait kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 pada Senin siang.

    Dia menyebut pengumuman akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.

    “Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 atau pukul 14.00 pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PANRB, dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa pihak DPR telah melakukan pertemuan dengan pemerintah beberapa waktu lalu dalam rangka memberikan masukan terkait keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026.

    “Dalam pertemuan itu kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat,” ujarnya.

    Dari hasil pertemuan itu, dia menyebut pemerintah telah menyampaikan bahwa pengangkatan CASN secara serentak akan dilakukan pada 2025.

    Namun terkait kepastian waktunya, Dasco menyerahkan hal itu kepada pemerintah untuk memberikan pengumuman langsung.

    “Namun CPNS-nya apakah setelah lebaran, pada bulan apa, dan kemudian PPPK-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini,” kata dia.

    Sebelumnya, Kamis (13/3), Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa perkembangan pengangkatan CASN 2024 sedang diurus oleh pemerintahannya.

    “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat.

    Adapun pemerintah sebelumnya menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, dari sebelumnya yang direncanakan sekitar pertengahan 2025 menjadi Oktober 2025.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK, Honorer Gelar Demo Besar-besaran

    Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK, Honorer Gelar Demo Besar-besaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, menuai reaksi keras dari para honor.

    Sebagai bentuk protes atas kebijakan itu, para honorer akan melakukan demo besar-besaran. Demo nasional menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 bakal digelar 18 Maret 2025. Demo ini bakal dihadiri oleh 10 ribu honorer dari berbagai forum.

    “Insyaallah 18 Maret 2025 kami honorer seluruh Indonesia akan tumpah ruah di Jakarta,” kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah dilansir dari JPNN, Minggu (9/3/2025).

    Dia mengungkapkan hasil rapat Zoom dengan berbagai aliansi honorer seluruh Indonesia semuanya satu semangat. Semuanya juga sepakat demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 dikomandani ketum FKBPPPN.

    Adapun inti utama dari demo nasional ini sebagai berikut:

    Tolak/cabut Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024;

    Pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya April 2025;

    Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R2, R3 (L) dan Non (L), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer Tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer.

    “Honorer akan tumpah ruah di jakarta dan diperkirakan bisa tembus 10 ribu orang karena gabungan dari berbagai aliansi,” tegasnya

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengeluarkan surat terbarunya yang berisi lima instruksi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.

    Surat MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tertanggal 7 Maret 2025, ini sifatnya sangat segera. Adapun perihalnya ialah tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

    Dalam suratnya, MenPAN-RB Rini mengatakan, sesuai surat Kepala BKN Nomor: 2763/B-MP.01/SD/K/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal penetapan TMT CPNS dan PPPK 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: