Xcloud.id

Tag: Zamroni Salim

  • BRIN: Efisiensi Belanja Agresif Berisiko Kerek Defisit APBN Tembus 3%

    BRIN: Efisiensi Belanja Agresif Berisiko Kerek Defisit APBN Tembus 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara atau austerity policy.

    Berdasarkan studi BRIN, alih-alih menyehatkan fiskal, pemotongan anggaran yang terlalu agresif (level tinggi) justru berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi secara dalam dan melebarkan defisit anggaran melampaui ‘batas aman’ 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja, baik melalui pemotongan transfer ke daerah (TKD) maupun belanja kementerian/lembaga (K/L), memiliki dampak ganda terhadap perekonomian nasional dan daerah.

    Dalam simulasi permodelan dampak efisiensi belanja pemerintah terhadap makroekonomi, BRIN membagi proyeksi ke dalam tiga skenario pemotongan anggaran, yakni rendah, moderat, dan tinggi.

    “Secara garis besar, semakin besar pemotongan, maka semakin berat dampaknya terhadap pertumbuhan PDB. Memang secara teori austerity policy diharapkan mengecilkan defisit. Namun, jika pemotongan anggarannya tinggi sementara daerah tidak mampu men-generate pertumbuhan ekonomi, maka ini bisa memberikan dampak pada defisit anggaran yang justru lebih besar,” kata Zamroni dalam paparan Economic Outlook 2026 BRIN, dikutip Sabtu (19/12/2025).

    Berdasarkan data BRIN, pada skenario pemotongan anggaran level tinggi, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tergerus hingga level 4,06% pada 2029. Konsekuensinya, defisit anggaran berisiko melebar ke level 3,21% atau lampaui batas peraturan perundang-undangan.

    Sebaliknya, pada skenario pemotongan rendah dan moderat, defisit anggaran diproyeksikan masih terkendali di kisaran 2,78% hingga 2,99% pada 2029, atau masih sejalan dengan aturan fiskal yang berlaku.

    “Ini yang kita khawatirkan. Jika skenario pemotongan tinggi terjadi, defisit anggaran yang melebar akan dibiayai dari utang. Kami memprediksi rasio utang bisa menyentuh angka 40%—41% pada tahun depan, naik dari posisi saat ini di kisaran 39,8%,” tegasnya.

    Zamroni menambahkan, efisiensi yang terlalu ketat akan memukul sejumlah sektor riil, terutama pengadaan gas, industri pengilangan, industri alat angkutan, hingga jasa perusahaan. Pihaknya mencatat keluhan dari sejumlah daerah, seperti Semarang, yang kesulitan memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemangkasan anggaran pusat.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisien anggaran pada awal tahun ini. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun di pos belanja K/L dan TKD.

    Pada tahun depan, pemerintah juga menurunkan anggaran TKD Anggaran TKD besar-besaran hingga 24,7% atau setara Rp226,9 triliun dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    Strategi Jalan Tengah

    Untuk memitigasi risiko tersebut, BRIN menyusun strategi pertumbuhan ekonomi sektoral di tengah efisiensi menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Zamroni menekankan bahwa kerangka kebijakan nasional sebaiknya tetap berfokus pada peningkatan kinerja ekonomi dengan investasi infrastruktur sebagai motor penggerak utama.

    “Strategi kunci yang harus dijalankan di tengah efisiensi anggaran adalah reformasi birokrasi, yang didukung oleh pendekatan partisipatif masyarakat dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

    Berdasarkan analisis ANP BRIN, terdapat tiga prioritas subkriteria yang harus dikejar pemerintah agar efisiensi tidak mematikan pertumbuhan. Pertama, pemerintah harus fokus pada investasi infrastruktur pendukung serta inovasi berbasis teknologi hijau.

    Kedua, pemerintah harus tingkatkan supremasi hukum dan kualitas regulasi. Ketiga, otoritas perlu reformasi birokrasi menjadi prioritas tertinggi, diikuti oleh optimalisasi potensi lokal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transformasi digital. 

    “Isu ketahanan pangan dan supremasi hukum juga menjadi area prioritas yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutup Zamroni.

  • Harga Emas Naik Gila-gilaan Jadi Sinyal Dunia Pesimis Kondisi 2026

    Harga Emas Naik Gila-gilaan Jadi Sinyal Dunia Pesimis Kondisi 2026

    Jakarta –

    Harga emas dunia naik dan mendekati angka US$ 4.500 per troy ons pada 2025. Dalam grafik yang ditampilkan, harga emas melesat sekitar 2024 dari level di bawah US$ 2.000 hingga menyentuh level tertingginya.

    Menurut Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Zamroni Salim, kenaikan harga emas ada korelasinya terhadap perspektif masyarakat dunia terhadap proyeksi 2026.

    “Di sini ada pergerakan nilai emas sebenarnya yang cukup fantastis, terutama sejak awal 2024 sampai sekarang. Apa yang bisa kita baca dari pergerakan harga emas dan juga dolar di sini? Ketika harga emas meningkat tajam, itu ada indikasi bahwa masyarakat dunia itu ragu akan apa yang terjadi di tahun depan,” katanya dalam Seminar Economic Outlook 2026 di Kantor BRIN, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

    Emas dan Dolar AS Jadi Investasi

    Zamroni menjelaskan, emas bisa menjadi salah satu instrumen investasi untuk mengamankan aset di masa depan. Ia juga menyebut kenaikan harga emas dan dolar AS menunjukkan bahwa sudah ada ketidakstabilan yang terjadi saat ini.

    “Sehingga emas bisa menjadi salah satu instrumen investasi, menjadi jalan keluar bagi mereka untuk mengamankan asetnya di tahun depan. Jadi, dari sini bisa kelihatan, unsteady itu ada, dengan melihat pergerakan nilai tukar dolar dan emas,” tambah dia.

    Umumnya harga emas dan dolar AS bergerak secara berlawanan, yang mana saat dolar AS naik maka harga emas akan turun. Tapi saat krisis harga emas dan dolar AS bisa naik secara bersamaan. Kondisi itu sedang terjadi saat ini.

    AS sendiri diketahui memiliki persentase cadangan emas dan proporsi cadangan emas terhadap devisa nasional yang paling banyak dibanding negara lain seperti Jerman, Italia, Prancis, Rusia, hingga China.

    (ily/ara)

  • BRIN Minta Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Jangan dari PPN

    BRIN Minta Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Jangan dari PPN

    Jakarta –

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim meminta pemerintah agar tidak menaikkan pendapatan pajak melalui aspek konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Menurutnya, langkah tersebut dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan dalam perekonomian. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% di 2025. Dalam perjalanannya PPN tersebut tetap akan berlaku namun hanya untuk barang mewah.

    Menurutnya, jika pemerintah ingin mengejar pendapatan negara bisa menaikkan cukai. Seperti mengenakan tarif cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

    “Kalo pemerintah ingin menaikkan pendapatan dari pajak itu jangan menyentuh aspek konsumsi. Karena itu aspek pertumbuhan ekonomi yang mana ini akan mempengaruhi demaind. Kalo mau menaikkan pendapatan jangan mengambil dari produk akhir. Itu jangan PPN, itu bisa cukai,” katanya dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Zamroni mengatakan penerapan cukai ini juga akan memberikan dampak signifikan dalam menekan konsumsi berlebihan, khususnya di kalangan kelompok menengah. Ia mengatakan kelas menengah menjadi penyumbang terbanyak konsumsi minuman berpemanis.

    “Kelompok menengah ini adalah sebagian besar dari pemakaian pengguna makanan berpemanis dan secara nasional kita perlu sampaikan bahwa 60% penduduk Indonesia satu harinya itu pasti makanan berpemanis,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

    Sri Mulyani menyebut sedang menghitung dan menyiapkan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Ia memastikan akan segera mengumumkannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai keseluruhan paketnya, tidak hanya mengenai PPN 12%.

    “Ada wacana, aspirasi PPN naik ke 12% itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Nah kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan karena ini menyangkut pelaksanaan UU di satu sisi, tapi juga sisi lain azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok selama ini tidak dikenakan PPN. Barang bebas PPN tersebut seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa Keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, pemakaian listrik, hingga air minum.

    (rrd/rrd)