Pemprov Kaltara Jajaki Rute Penerbangan Internasional Tarakan-Malaysia
Tim Redaksi
TANJUNG SELOR, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjajaki pembukaan rute penerbangan internasional Tarakan–Tawau, Malaysia, bersama Maskapai Air Asia.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi memperkuat konektivitas udara sebagai penggerak ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia.
“Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas udara sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah beranda terdepan Indonesia,” ujarnya melalui rilis pers, Rabu (14/1/2026).
Penjajakan awal dilakukan melalui audiensi dengan manajemen PT Indonesia AirAsia di AirAsia Redhouse, Tangerang, pada Senin (12/1/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Datu Iqro Ramadhan;
Kepala Dishub Kaltara, Idham Chalid; Kepala Badan Penghubung Kaltara, Teddy Kusuma, serta Perwakilan Otoritas Bandara Internasional Juwata Tarakan.
Pembahasan fokus pada ekspansi jaringan penerbangan internasional yang menghubungkan Tarakan dengan Tawau.
Zainal menekankan bahwa pembukaan rute ini bertujuan memperkuat posisi Kaltara dalam hubungan perdagangan dan pariwisata lintas batas, serta menjadikan Tarakan sebagai gerbang utama Kaltara.
“Dengan rute internasional ini, kita membuka keran aksesibilitas yang lebih luas bagi investor dan wisatawan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltara siap memfasilitasi kebutuhan operasional maskapai, termasuk memastikan dukungan dari otoritas bandara dan pemangku kepentingan terkait.
Fasilitas pendukung di Bandara Internasional Juwata Tarakan dijamin memenuhi standar internasional, serta dukungan kebijakan daerah untuk keberlanjutan rute.
“Ini adalah instrumen penting untuk memacu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan secara signifikan,” tuturnya.
Manajemen AirAsia menyambut baik inisiatif ini dan akan segera melakukan studi kelayakan yang mencakup aspek teknis operasional serta proyeksi permintaan pasar.
“Saya yakin langkah ini akan menurunkan biaya logistik dan mobilitas manusia, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perdagangan dan jasa,” tuntasnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Zainal Arifin Paliwang
-
/data/photo/2026/01/14/6966fda4f09bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemprov Kaltara Jajaki Rute Penerbangan Internasional Tarakan-Malaysia Regional 14 Januari 2026
-

Komisi VII DPR RI dorong wisata Kaltara jadi kawasan geopark dunia
“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat indah, perlu di konsep dan usulkan agar ada pariwisata berkelanjutan dengan mengusulkan kawasan wisata yang ada di Kaltara masuk ke dalam jajaran Geopark dunia, sehingga menjadi warisan dunia,”
Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyatakan potensi wisata di Kalimantan Utara sangat indah karena itu mereka mendorong wisata provinsi ini menjadi kawasan geopark dunia.
“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat indah, perlu di konsep dan usulkan agar ada pariwisata berkelanjutan dengan mengusulkan kawasan wisata yang ada di Kaltara masuk ke dalam jajaran Geopark dunia, sehingga menjadi warisan dunia,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI DPR RI Dr. Evita Nursanty, M.Sc saat melakukan kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis.
Dalam kunjungan dalam rangka menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI ini diagendakan pertemuan melalui Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati, Wali kota, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha Industri baik kecil dan menengah dengan 15 anggota Komisi VII DPR RI.
Evita menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas..
Menurut legislator dari Fraksi Partai PDI-P ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini.
Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor pariwisata seperti didaerah lain dengan mendirikan home stay atau penginapan baru turis manca negara yang jumlah ribuan masuk ke Kaltara.
“Ribuan wisman (wisatawan manca negara) dan lokal yang hadir di Kaltara akan terkait dengan kebutuhan ketersediaan Penghunian Kamar (TPK) hotel, maka perlu juga dikembangkan adanya home stay atau rumah singgah wisata, sehingga masyarakat lokal juga akan mendapat income penghasilan tambahan dengan adanya wisman ” tambahnya.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya.
Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.
“PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.
Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.
“Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” katanya.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Komisi VII DPR RI dorong Kaltara kembangkan pariwisata
“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru,”
Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai salah satu sumber ekonomi baru di luar sektor tambang dan migas.
Hal ini disampaikannya usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka kunjungan kerja masa reses di Tanjung Selor, Kamis (19/6).
“Potensi wisata di Kalimantan Utara ini sangat luar biasa. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi masa depan yang dapat diandalkan, selain tambang dan migas. Karena itu, kami ingin mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, baik untuk Kaltara maupun secara nasional,” ujar Lamhot.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Komisi VII akan mendorong berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pemerintah daerah, untuk lebih serius mengembangkan kawasan pariwisata di provinsi termuda ini. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.
“Komisi VII ingin mendorong agar masyarakat di Kaltara juga diberdayakan menjadi pelaku ekonomi, baik melalui UMKM maupun sektor ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata. Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.
Di sisi lain, Lamhot mengakui bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi dan layanan hospitality.
“Untuk menjangkau Kaltara saja masih butuh effort. Karena itu ke depan, kita akan dorong bagaimana aksesibilitas dan konektivitas ini bisa diperbaiki. Hospitality juga harus disiapkan agar wisatawan merasa nyaman,” katanya.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI terhadap sektor pariwisata daerahnya. Ia berharap aspirasi pembangunan sektor pariwisata Kaltara bisa diperjuangkan DPR melalui kementerian mitra kerja.
“PAD kami masih kecil, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat. Kami bersyukur Komisi VII sangat responsif dan bisa melihat langsung betapa sulitnya menjangkau Kaltara. Konektivitas dan promosi adalah dua hal penting yang perlu dibantu,” ujar Zainal.
Gubernur juga menyoroti berbagai potensi wisata unggulan di Kaltara yang menurutnya masih belum tergarap maksimal, seperti gua alam, hutan tropis, dan pohon-pohon raksasa yang khas dan tidak ditemukan di daerah lain.
“Kaltara punya banyak daya tarik, tapi siapa yang tahu kalau tidak dipromosikan? Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan oleh DPR ke kementerian terkait,” tutupnya.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara
Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga mengharapkan mitra kerjanya harus bisa membantu dan mendukung Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan dan peningkatan perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.
“Mitra-mitra Komisi VII ini berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat langsung, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan lain sebagainya,” kata politisi Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.
Hal tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh masyarakat serta pihak swasta terkait di Provinsi Kaltara yang turut hadir dalam RDP reses tersebut.
Adapun mitra kerja Komisi VII yang hadir dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri International, Tri Supondy, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Binoni Tio A Napitupulu.
Kemudian dari Kementerian Pariwisata, yaitu Asisten Deputi Manajemen Industri, Budi Supriyanto, dan Asisten Deputi Strategi Event, Fransiskus Handoko.
Hadir pula mitra kerja Komisi VII lainnya, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik dari Antara, TVRI dan RRI.
RDP reses yang dilaksanakan di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bersama Wakil Ketua Komisi VII lainnya, yaitu Chusnunia Chalim, Evinta Nursanty, Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief dan Tifatul Sembiring.
“Suatu kehormatan bagi kami Komisi VII bisa hadir di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Lamhot.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Jamal Mirdad sumbangkan dua lagu saat kunker Komisi VII ke Kaltara
Anggota Komisi VII DPR RI Jamal Mirdad saat kunjungan kerja ke Kalimantan Utara menyanyi pada malam ramah tamah di Tanjung Selor, Kamis malam (19/6/2025). ANTARA/Susylo Asmalyah
Jamal Mirdad sumbangkan dua lagu saat kunker Komisi VII ke Kaltara
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 20 Juni 2025 – 07:13 WIBElshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI Jamal Mirdad saat kunjungan kerja ke Kalimantan Utara menghibur dengan dua lagu yang Yang Penting Hepi dan Hati Lebur Jadi Debu.
Jamal menyumbangkan tembang lawas yang pernah membuat dia populer pada malam ramah tamah di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis malam.
Suasana semakin meriah ketika anggota DPR RI Komisi VII menyanyi dengan diiringi grup musik dengan pemain drum Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
Selain Jamal, anggota DPR RI Komisi VII Banyu Biru Djarot juga turut menyumbangkan suaranya.
Kunker Komisi VII DPR ke Kaltara dipimpin Ketua Tim Lamhot Sinaga yang disertai Wakil Ketua Tim Evinta Nursanty dan Chusnunia Chalim.
Anggota Komisi VII lain Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief, Tifatul Sembiring dan Muhammad Hatta.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada anggota DPR RI yang melakukan kunker ke Kaltara.
“Hanya Komisi VII yang pertama kunker ke Kaltara, selama ini tidak pernah ada kunker ke Kaltara,” kata Zainal.
Sumber : Antara
-

Gubernur Kaltara: Kunker Komisi VII pererat sinergi pusat-daerah
Tanjung Selor (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengaku bangga dan menjadi kehormatan besar bagi Kaltara atas kunjungan kerja reses Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke daerahnya.
“Kunjungan kerja reses (Komisi VII) ini merupakan kehormatan besar bagi kami dan menjadi momen penting untuk mempererat sinergi pusat dan daerah,” kata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara bertempat di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.
Khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta penjaringan aspirasi di bidang pariwisata, perindustrian, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.
Gubernur mengungkapkan semenjak Kaltara berdiri, kurang lebih 12 tahun, baru kali ini ada komisi DPR RI yang melaksanakan RDP reses di Kaltara dengan jumlah rombongan besar beserta mitra-mitra kerjanya.
“Luar biasa. Kami sangat berbahagia. Masyarakat Kaltara sangat bangga atas kehadiran dari anggota Komisi VII DPR RI malam ini,” kata Zainal.
Terlebih kata Gubernur, kebanggaan dan kehormatan besar atas kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini penuh dengan tantangan hingga tiba di Kaltara.
Sebab, RDP sempat tertunda beberapa jam dari jadwal semula pukul 16.00 Wita menjadi hingga kurang lebih pukul 20.00 Wita baru dimulai karena permasalahan transportasi.
“Walaupun mohon maaf ini bukan karena beliau (Komisi VII) memolorkan waktu, karena cuaca saat mau mendarat di Balikpapan tidak bisa mendarat, mendaratnya di Makassar. Luar biasa perjuangan Bapak Ibu Komisi VII ini untuk Kalimantan Utara,” katanya.
Setibanya di Tarakan, rombongan juga harus menyeberang lautan dan melewati sungai serta darat hingga sampai ke ibu kota Provinsi Kaltara di Tanjung Selor.
“Lain waktu mudah-mudahan Komisi VII bisa berkunjung di perbatasan langsung, biar bisa melihat langsung situasi masyarakat kami di wilayah perbatasan,” harapnya.
Sehingga dapat memperjuangkan berbagai program dan anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltara.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Komisi VII DPR RI, semoga kolaborasi kita hari ini menjadi awal dari langkah-langkah nyata untuk membangun Kaltara yang maju, makmur dan berkelanjutan serta Indonesia yang lebih berdaulat demi menggapai Indonesia Emas 2045,” ucap Gubernur Kaltara.
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga mengapresiasi Pemprov Kaltara bersama jajaran, tokoh masyarakat dan pihak swasta yang menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kaltara.
“Ini suatu apresiasi Pak, tadi kami mendarat di Tarakan langsung bersama-sama dengan Pak Gubernur ke Tanjung Selor,” ujar Lamhot Sinaga saat memimpin RDP reses Komisi VII di Kantor Gubernur Kaltara.
Lamhot bersyukur ia dan rombongan bisa tiba Kaltara melaksanakan kunjungan kerja, walaupun harus memakan waktu perjalanan kurang lebih 12 jam dikarenakan cuaca yang kurang baik sehingga pesawat yang harusnya mendarat dan transit di Bandara Sepinggan terpaksa dialihkan ke Makassar.
“Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Komisi VII DPR RI bisa melaksanakan kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara, walaupun dengan penuh perjuangan yang sangat luar, tetapi karena tadi sambutannya luar biasa, kami lelahnya hilang Pak,” kata Lamhot.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang Ajak TNI Bersinergi dalam Membangun Wilayah Perbatasan
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menghadiri acara Pisah Sambut Komandan Korem 092/Maharajalila di Ruang Rapat Lt.1 Kantor Gubernur pada Senin 16 Juni.
Acara ini merupakan simbol kuatnya sinergi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan institusi pertahanan dalam menjaga stabilitas dan membangun wilayah perbatasan.
“Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dedikasi Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan yang selama masa jabatannya telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kondusivitas wilayah perbatasan serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah,” kata Gubernur Zainal.
“Masyarakat Kaltara menyampaikan doa dan harapan agar Brigjen TNI Adek Chandra senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan di tempat tugas yang baru,” tambah dia.
Gubernur kemudian menyambut hangat Brigjen TNI Mohammad Sjahroni sebagai Danrem yang baru.
Ia meyakini, dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Brigjen Sjahroni akan mampu melanjutkan bahkan meningkatkan peran strategis Korem 092/Maharajalila dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah perbatasan.
“Kolaborasi antarlembaga sangat penting terjalin hal ini untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan,” tegasnya.
Gubernur berharap agar sinergi antara pemerintah provinsi dan institusi pertahanan atau TNI dapat terus ditingkatkan untuk membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan sejahtera.
Untuk diketahui, acara pisah sambut ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari unsur TNI dan Polri, serta unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, serta para kepala daerah se-Kalimantan Utara.
-

Gubernur Kaltara: “Dokter Terbang” tingkatkan layanan kesehatan di 3T
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), melalui program “dokter terbang”.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menjelaskan Pemprov Kaltara telah menyiapkan beberapa dokter spesialis yang akan terbang ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat.
“Kami biayai semua dari APBD dan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat Kaltara, terutama yang berada di daerah 3T, mendapat layanan kesehatan yang layak,” kata Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan program ini akan dilaksanakan secara berkala dengan rencana penerbangan dua bulan sekali untuk memberikan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan kepada masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
Salah satu tantangan besar dalam pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kaltara adalah kekurangan dokter spesialis.
Zainal mengatakan bahwa meskipun telah memprioritaskan pendidikan, seperti melalui Fakultas Kedokteran di Universitas Borneo yang baru berjalan semester ketiga, Kaltara masih membutuhkan lebih banyak tenaga medis profesional, terutama dokter spesialis.
“Harapan kami adalah putra-putri lokal Kaltara bisa menjadi dokter karena mereka sudah lebih memahami kondisi alam dan tantangan di sini. Kami juga berharap dukungan dari Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan tenaga kesehatan untuk wilayah perbatasan ini,” ujarnya.
Selain itu, Zainal juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dengan beberapa dokter spesialis yang telah mendapat biaya pelatihan melalui APBD, tetapi tidak tahan dengan kondisi di Kaltara dan memilih untuk kembali ke kota besar.
Ia berharap ke depannya lebih banyak tenaga medis yang benar-benar berkomitmen untuk mengabdi di wilayah perbatasan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Gubernur Kaltara: Perkuat infrastruktur perbatasan demi kedaulatan
saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya?
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk memperkuat kemandirian dan menjaga kedaulatan bangsa.
Dengan luas wilayah mencapai 75 ribu kilometer persegi, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berbatasan langsung sepanjang 1.038 kilometer dengan negara bagian Malaysia, yakni Sabah dan Sarawak.
“Kami memiliki lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat adat dan ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai,” kata Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Gubernur menyatakan Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo) penting untuk mempererat hubungan kedua negara, akan tetapi tetap harus diimbangi dengan penguatan pembangunan di dalam negeri.
Zainal memaparkan masih banyak desa di perbatasan yang terisolasi. Kondisi jalan yang rusak parah membuat perjalanan sejauh 60 kilometer bisa memakan waktu hingga enam jam. Bahkan beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai deras.
Ia mengungkap kesulitan juga turut dirasakan saat mengunjungi langsung daerahnya di perbatasan. Mereka harus menempuh jalur hutan belantara selama tiga hari.
“Saya sangat sedih pimpinan, saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya mungkin pimpinan akan bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sulitnya alur distribusi bahan sembako ini membuat harga bahan pokok dan bahan bangunan melonjak tajam.
Gubernur mencontohkan harga satu sak semen dapat mencapai Rp900 ribu dan masyarakat harus bergantung pada pasokan dari Malaysia. “Untung mereka masih NKRI, tetapi perutnya Malaysia pimpinan,” tambah Zainal.
Zainal menegaskan hal ini harus menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan perbatasan adalah wujud nyata dari keadilan sosial.
Pemerintah Provinsi Kaltara, tambah gubernur, telah mengalokasikan subsidi angkutan orang dan barang sebesar Rp15 miliar per tahun untuk membantu masyarakat perbatasan.
Namun, karena adanya kebijakan efisiensi, Zainal khawatir besaran anggaran juga akan menyusut.
“Subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahun kami anggarkan Rp15 miliar, tetapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” jelasnya.
Selain itu, Zainal juga mendorong agar kendaraan masyarakat Krayan yang berpelat nomor Malaysia mendapat status khusus, seperti pola perlakuan di Batam dan Sabang, sehingga tetap dalam pengawasan NKRI.
Ia pun mengaku sedang mendiskusikan rencana pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk kemudahan distribusi sembako.
“Insyaallah kami akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako sudah bisa bawa dari Samarinda,” ujarnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
