Xcloud.id

Tag: Yusuf Rendy

  • Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan sementara, termasuk jalan tol.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, dikutip detikcom, Selasa (17/12).

    Sonny menegaskan pembangunan tol-tol yang akan ditahan adalah yang belum dimulai. Sementara, proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.

    Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap. Namun, apabila ada investor yang mau segera masuk, maka bisa dilanjutkan.

    “Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silahkan. Tapi, kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu,” jelasnya.

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memperkirakan ada tiga faktor yang mendorong Prabowo apabila memutuskan untuk menunda sejumlah proyek infrastruktur besar.

    Pertama, sudah pasti karena kurangnya anggaran. Oleh sebab itu berbagai kebijakan untuk mengumpulkan pendapatan lebih besar lagi diambil, salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Pemerintah memang sedari awal berteriak anggaran kurang untuk membiayai program-program yang ditawarkan, sehingga ada wacana kenaikan PPN, peralihan subsidi energi, ada wacana peningkatan pajak untuk kendaraan bermotor dan lain-lain. Itu memang untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, kekurangan anggaran ini, kata Ronny terbukti dari defisit anggaran di APBN 2025 yang dirancang sebesar 2,53 persen atau lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,29 persen dari terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Kemungkinan juga ada wacana penambahan utang karena di 2025 defisit nya bertambah dari tahun ini dan mendekati tiga. Jadi soal kekurangan dana itu tidak bisa dibohongi lagi, memang kekurangan dana, kalau pemerintah memang lagi pusing,” jelasnya.

    Kedua, Ronny menduga Prabowo bakal menghentikan proyek yang dianggap tidak memberikan efek ganda. Kondisi ini terbukti pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, selama 10 tahun pembangunan jor-joran tapi perekonomian mentok hanya di 5 persen.

    “Yang jelas kalau Prabowo menyatakan kekurangan anggaran saya sepakat, tapi mungkin ada faktor lain seperti yang saya bilang tadi dalam 10 tahun imbasnya tidak terlalu besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    “Tidak terlalu terhubung dengan kesejahteraan, tidak terhubung ke makan atau yang berhubungan dengan perut masyarakat seperti yang disuarakan oleh Prabowo karena dia memang konsen ke situ dan tidak terlalu terhubung dengan kualitas SDM yang naiknya tidak terlalu bagus, tidak terlalu terhubung dengan kualitas pendidikan yang sekarang justru malah banyak masalahnya. Prabowo bisa jadi melihat dari sisi itu,” imbuh Ronny.

    Ketiga, mengalihkan anggaran ke program yang memberikan efek dan sesuai dengan tujuan Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurut Ronny, pengalihan anggaran ke program lain memang dampak fiskalnya sama saja. Namun, kemungkinan besar Prabowo lebih memilih program yang memberikan dampak ke perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

    “Secara ekonomi makro kalo hanya memindahkan inputnya akan sama ke ekonomi, mungkin yang membedakan hanya kontribusi dan imbasnya secara multiplier effect,” terangnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kalau melihat kebelakang rencana memberhentikan beberapa proyek infrastruktur bukanlah hal baru karena pernah dilakukan sebelumnya. Tercermin dari penundaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Alasan penundaan ini, kata Rendy, tak lain memang karena keterbatasan anggaran negara di tengah sulitnya investasi yang masuk.

    “Ketika itu, kalau kita perhatikan permasalahan dari pembatalan PSN yang dimaksud tidak lain karena relatif terbatasnya ruang anggaran pemerintah dan saya pikir untuk konteks penundaan pembangunan jalan tol yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga masih menjadi alasan utama,” jelasnya.

    Terlebih, tahun depan banyak program baru pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis. Apabila target penerimaan negara tak tercapai, maka pemerintah harus hati-hati di awal tahun.

    “Kita juga paham bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol membutuhkan dana tidak hanya dalam konteks pembangunannya tetapi juga dalam konteks penyediaan lahan yang secara proporsi tidak kecil dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembebasan lahan itu sendiri,” jelas Rendy.

    Perlu Evaluasi Proyek Infrastruktur

    Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai beberapa proyek besar yang belum dimulai memang layak ditunda sembari dilakukan evaluasi. Tujuannya, agar pemerintah bisa melihat mana kebutuhan yang lebih urgensi.

    “Saya melihat proyek infrastruktur besar dan beberapa jalan tol layak untuk dihentikan sementara sembari dievaluasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat urgensitas dan potensi dampak yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut apakah signifikan tidak ke ekonomi,” kata Huda.

    Evaluasi kata Huda perlu dilakukan mengingat ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memberikan efek negatif BUMN karya. Kemudian, ada juga proyek yang justru mengakibatkan kontraktor jadi pesakitan.

    “Jika perlu pembangunan IKN juga perlu dievaluasi kembali,” tegas Huda.

    Menurut Huda, kebutuhan anggaran tahun depan sangat besar sehingga perlu realokasi anggaran.

    [Gambas:Photo CNN]

    Artinya, porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa dialihkan ke program unggulan Prabowo sehingga anggaran yang dibutuhkan tak semakin besar jika keduanya tetap berjalan.

    “Anggaran tahun depan fokus ke program cepat Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis hingga program sektor pendidikan. Program makan bergizi gratis sendiri memakan anggaran hingga Rp71 triliun di 2025. Berpotensi membengkak di tahun-tahun setelahnya dan memperlebar defisit fiskal. Jadi memang sebaiknya salah satu dievaluasi,” pungkas Huda.

  • Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

    Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut. 

    Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.

    “Menurut saya Rp431 triliun tidak akan didanai seluruhnya dari utang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/12/2024). 

    Secara historis, Yusuf mengemukakan penarikan utang pada akhir tahun hanya akan berada di kisaran Rp40 triliun sampai Rp50 triliun. 

    Sementara sisanya akan didanai melalui penerimaan perpajakan yang terpantau mulai rebound pada dua bulan terakhir. 

    Jika pemerintah berhasil mendorong aktivitas perekonomian lebih tinggi, penerimaan pajak dapat mengkompensasi kebutuhan pendanaan belanja APBN tersebut. Lain halnya bila pajak tidak sebagus yang diharapkan, pemerintah harus mengandalkan jatah penarikan utang yang tersisa Rp164,5 triliun. 

    Melalui penarikan utang dengan jumlah tersebut dan termoderasi dengan pembiayaan nonutang, pembiayaan anggaran atau defisit APBN diproyeksi akan lebih rendah dari target 2,29% dari PDB atau setara Rp522,8 triliun. 

    Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun atau 74,6% dari APBN 2024. 

    Penarikan tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.

    Sementara itu, pembiayaan nonutang atau pembiayaan investasi hingga penggunaan SAL telah terealisasikan senilai Rp54,8 triliun. Nilai itu masih berada dalam level terkendali dengan tetap difokuskan pada penjagaan kesinambungan anggaran. 

    Dengan demikian, pembiayaan APBN hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau sekitar 82% dari APBN atau 1,81% terhadap PDB. 

  • Ekonom Sebut Infrastruktur dan SDM jadi Tantangan Investasi KEK

    Ekonom Sebut Infrastruktur dan SDM jadi Tantangan Investasi KEK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat investasi kumulatif yang sudah masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK mencapai Rp242,5 triliun per kuartal III/2024. Ekonom menilai infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum memadai menjadi alasan investor masih kurang tertarik menanamkan modalnya di KEK.

    Sebagai informasi, jumlah investasi di KEK Rp242,5 triliun cenderung sedikit apabila dibandingkan dengan realisasi investasi langsung. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai infrastruktur pendukung yang belum memadai masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan KEK, terutama KEK di luar Pulau Jawa.

    “Saya melihat beberapa KEK menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses transportasi, pasokan listrik yang belum stabil, serta fasilitas pendukung lainnya yang belum terintegrasi dengan baik,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Senin (9/12/2024).

    Kondisi tersebut, sambungnya, diperburuk oleh birokrasi yang rumit dan koordinasi antar instansi yang masih lemah. Akibatnya, calon investor merasakan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

    Oleh sebab itu, Yusuf meyakini jika pemerintah serius ingin menjadikan KEK sebagai penggerak utama perekonomian nasional maka perbaikan infrastruktur dasar harus dibenahi seperti peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan sumber energi yang stabil dan terjangkau, hingga pengembangan fasilitas pendukung industri yang terintegrasi.

    Selain itu, dia mendorong peningkatkan kapasitas Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) baik dalam pendanaan maupun manajemen. Sejalan dengan itu, kualitas sumber daya manusia di sekitar kawasan KEK harus ditingkatkan.

    “Program pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal dapat dirancang sesuai kebutuhan industri di kawasan tersebut,” ujar Yusuf.

    Dengan demikian, diyakini akan tercipta ekosistem industri yang berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat sekitar. 

    Terakhir, Yusuf berpendapat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Dia mencontohkan, harmonisasi regulasi dan kebijakan antar tingkatan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat investasi.

    “Promosi KEK juga perlu ditingkatkan melalui strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan diplomasi ekonomi yang lebih kuat untuk menarik,” tutupnya.

    Sementara itu, pemerintah sadar betul perlunya perbaikan operasional KEK. Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Setya Bhakti Parikesit pemerintah sudah meresmikan 24 KEK dan akan menambah sembilan lainnya.

    Dalam perencanaan nasional jangka menengah, ujar Setya, pemerintah akan berupaya mengembangkan infrastruktur ke kawasan ekonomi.

    “Kita berupaya untuk mengembangkan konektivitas rel kereta api untuk koridor logistik, percepatan standarisasi infrastruktur dan fasilitas, pengembangan pelabuhan ekspor-impor, serta hub internasional,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengaku pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di KEK. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, pembebasan bea masuk dan cukai, kemudahan proses keimigrasian, perizinan, dan sejenisnya.

    Selain insentif fiskal, Setya mengungkapkan pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi, regulasi, persyaratan perizinan, hingga memperkuat kerangka kelembagaan untum meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan terkait.

    “Tentunya, yang terakhir, kami berupaya untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan berbagai bisnis dan kegiatan yang mendukung upaya menarik investasi dalam dan luar negeri,” tutupnya.

  • Sepakati Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Pemerintah dan DPR Terapkan Skema Multitarif

    Sepakati Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Pemerintah dan DPR Terapkan Skema Multitarif

    Jakarta, Beritasatu.com– Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah dan DPR sudah sepakat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 11 persen akan berlaku Januari 2025. Namun, pemerintah dan DPR mengupayakan skema tarif PPN diberlakukan multitarif agar tidak menekan daya beli masyarakat.

    “Sebenarnya ada kesamaan pendapat pada waktu kami mengusulkan, ternyata presiden juga mempunyai pikiran yang sama, sehingga ini bisa langsung kita koordinasikan,” ucap Dasco di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kenaikan tarif PPN 12 persen dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan, tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025

    Dasco mengatakan, pemerintah terus melakukan  koordinasi agar penerapan PPN bisa mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.  Sebelumnya, target penerimaan pajak 2025 sudah ditetapkan dengan asumsi PPN sebesar 12 persen. Dengan demikian, pemerintah harus mencari jalan tengah agar penerapan skema multitarif ini tidak mengganggu target penerimaan 2025.

    Pemerintah menargetkan, penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Untuk jenis pajak PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun, tumbuh 13,32 persen dari outlook PPN dan PPnBM 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

    “Bagaimana agar (kebijakan PPN) bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnya dapat ditarik semua 12 persen. Alhamdulillah kita sudah ada kesamaan pendapat. Kita akan berbuat lebih banyak untuk rakyat dari sisi penerimaan,” terang Dasco.

    Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core ) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan. dengan adanya skema PPN multitarif mengharuskan biaya administrasi dan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan skema single tarif. Pada  saat yang sama, skema multitarif cukup menantang terutama dalam implementasinya.  

    “Kesalahan penerapan tarif juga bisa saja terjadi jika aturan teknis yang mengatur skema multitatif tidak detail atau tidak jelas sehingga membingungkan mereka yang menarik pajak di lapangan,” ucap Yusuf.

    Menurut dia, pengenaan skema multitarif ini akan sulit untuk meredam dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli.  

  • Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan

    Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti dampak negatif Pilkada 2024 ke perekonomian Indonesia, terutama terkait rencana pembangunan nasional.

    Yusuf menjelaskan kebijakan di level pemerintah pusat kerap kali tidak terimplementasi dengan baik di level daerah. Perubahan lanskap politik daerah diyakini menjadi salah satu alasan utamanya karena buat koordinasi antara pusat dan daerah menjadi tidak berkelanjutan.

    “Padahal kita tahu bahwa pemerintah baik di level pusat maupun daerah punya rancangan pembangunan jangka menengah hingga panjang, yang sebenarnya telah disepakati,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Rencana pembangunan tersebut, sambung Yusuf, seharusnya menjadi menjadi acuan teknokratik bagi para pemerintah daerah. Masalahnya, dia melihat kepala daerah kerap melakukan perubahan kebijakan yang sifatnya populis.

    Apalagi, kebijakan populis tersebut hanya kerap dikeluarkan hanya sekadar untuk capaian jangka pendek seperti untuk menaikkan elektabilitas jelang kontestasi pemilihan kepala daerah. Akibatnya, dokumen teknokratik rencana pembangunan kerap diabaikan.

    “Padahal target-target inilah [rencana pembangunan daerah] yang akan ikut menentukan tahapan pencapaian pembangunan nasional terutama dalam jangka menengah hingga panjang,” jelas Yusuf.

    Sebagai informasi, sebelum turun jabatan, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang No. 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (UU RPJPN). Dalam beleid tersebut, diatur fokus pembangunan di masing-masing 5 pulau besar di Indonesia—beserta pulau-pulau kecil di dekatnya.

    Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 bersama DPR.

    Sedangkan hari pencoblosan Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Pemilihan ini akan berlangsung di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

    Total, ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar pilkada. Rencananya, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 akan dilantik pada awal 2025.

  • Hampir Akhir Tahun, Capaian Surplus Neraca Dagang US,43 Miliar Masih Jauh dari Target

    Hampir Akhir Tahun, Capaian Surplus Neraca Dagang US$24,43 Miliar Masih Jauh dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan barang sepanjang tahun ini atau sejak Januari hingga Oktober 2024 terealisasi senilai US$24,43 miliar. Capaian tersebut tercatat masih jauh dari target US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. 

    Untuk mencapai batas bawah target saja, kinerja surplus neraca perdagangan pada dua bulan terakhir di 2024 setidaknya harus senilai US$7,17 miliar atau minimal pada November dan Desember masing-masing US$3,59 miliar. 

    Sementara melihat rata-rata surplus dalam 10 bulan terakhir senilai US$2,4 miliar. Dalam dua bulan, hanya akan terkumpul tambahan surplus US$4,8 miliar. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan surplus yang tidak mencapai target dapat berimbas kepada likuiditas valas domestik, termasuk cadangan devisa. 

    Meski demikian, posisi cadangan devisa tetap akan ditentukan oleh minat asing terhadap surat utang Indonesia dan pembayaran maupun penarikan utang. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan terdapat indikasi berkurangnya aliran mata uang asing yang masuk ke Indonesia ketika surplus neraca dagang tidak mencapai target.

    Pada gilirannya dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, apalagi jika ditambahkan dengan kondisi di pasar keuangan yang dipengaruhi sentimen dari kondisi instabilitas geopolitik dan hasil Pilpres AS. 

    “Pelemahan rupiah ini berpotensi memicu perubahan harga barang-barang impor,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/11/2024). 

    Lebih jauh lagi, kata Yusuf, kondisi ini memberikan tekanan langsung terhadap cadangan devisa negara. 

    Waswas penurunan cadangan devisa ini dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam membiayai impor dan membayar utang luar negeri, serta mengurangi bantalan (buffer) yang dapat digunakan terhadap gejolak eksternal.

    Di sisi lain, turunnya surplus juga dapat berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit) dan mempengaruhi persepsi investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Khawatirnya, akan memicu arus modal keluar atau capital outflow.

    “Pelebaran pada defisit transaksi berjalan saya kira juga akan ikut menentukan fleksibilitas dari kebijakan terutama kebijakan moneter dalam merespon berbagai kondisi perekonomian,” ujarnya. 

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara kumulatif hingga Oktober 2024, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus senilai US$24,43 miliar. Berasal dari surplus nonmigas senilai US$41,82 miliar, namun terkoreksi dengan adanya defisit dari neraca migas senilai US$17,39 miliar. 

     

    Sementara surplus neraca dagang Indonesia khusus Oktober 2024 senilai US$2,48 miliar atau turun US$0,75 miliar secara bulanan. Secara persentase, surplus tersebut anjlok 0,76% secara bulanan (month to month/MtM) dan 1% secara tahunan (year on year/YoY). 

  • Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sulit Capai 5,1% Meski Ada Momen Pilkada dan Nataru

    Ekonom Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 Sulit Capai 5,1% Meski Ada Momen Pilkada dan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,1% pada 2024 diproyeksikan akan sulit tercapai, meski pada akhir tahun terdapat momentum pemilikan kepada daerah (Pilkada) serta libur Natal dan Tahun Baru. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan secara tren sepanjang tahun ini terjadi perlambatan ekonomi bahkan sejak kuartal pertama dan mengindikasikan adanya tekanan dari berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global dan moderasi konsumsi domestik. 

    “Dengan tren seperti ini, sangat sulit bagi ekonomi untuk tiba-tiba melompat ke level 5,3% di kuartal IV/2024,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (14/11/2024). 

    Apalagi, kata Yusuf, indikator utama yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga tidak terlalu baik perkembangannya. 

    Mulai dari Indikator Penjualan Riil yang secara bulanan pada Oktober diproyeksikan akan mengalami kontraksi pertumbuhan di angka 0,5%. Padahal di tahun lalu di periode waktu yang sama, pertumbuhan penjualan riil itu mencapai 3,2%. 

    Indikator lain yang juga menggambarkan terkait kondisi perekonomian pada kuartal terakhir adalah Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur yang pada Oktober masih berada pada level kontraksi di level 49,2. 

    Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya permintaan barang dari masyarakat dan berdampak terhadap penyesuaian produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di sektor manufaktur.

    “Meskipun ada katalis positif dari pelaksanaan Pilkada serentak dan momentum Natal dan Tahun Baru [Nataru], saya berpendapat dampaknya tidak akan cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan hingga 5,3%,” ujarnya. 

    Meskipun Pilkada memang berpotensi menggerakkan ekonomi melalui peningkatan belanja politik dan aktivitas kampanye. Namun, efeknya cenderung terlokalisir dan tidak merata secara nasional. Di mana penyelenggaraan Pilkada di level provinsi efeknya tidak akan sama dengan perayaan Pilkada di level Kabupaten. 

    Sementara momentum Nataru, meski mampu mendorong konsumsi dan pariwisata, durasi dampaknya relatif singkat yakni hanya di penghujung kuartal.

    Meski demikian, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso tetap berharap pada momentum tersebut agar target pemerintah 5,1% tercapai.   

    “Perlu kerja keras kita, khususnya untuk government spending juga harus tinggi karena siklusnya di kuartal IV itu kan biasanya tinggi government spending,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/11/2024). 

    Berdasarkan siklus tersebut, umumnya pemerintah melakukan belanja modal besar-besaran pada akhir tahun. 

    Sementara adanya kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas para pegawai pemerintahan, Susi menilai tidak akan berdampak besar kepada government spending sepanjang bukan belanja modal yang dipangkas. 

  • Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    “Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.

    Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.

    “Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.

    Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.

    Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.

    “Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.

    Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.

    “Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.

    Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.

    “Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.

    Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.

    “Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk

    Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih kurang bersaing dengan negara-negara lain menjadi tantangan dalam menarik para investor masuk ke Tanah Air.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, setidaknya ada empat aspek utama yang dipertimbangkan para investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara.

    Pertama, aspek pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Artinya, investor ingin negara dengan fundamental perekonomian yang baik dan memiliki prospek bagus.

    “Kita kan so far [Indonesia kan sejauh ini] pertumbuhan ekonomi kita baik tuh, ya rata-rata masih 5% lah, 5% lebih,” ujar Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen. Menurutnya, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam aspek ini karena jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat yang terus terjaga.

    Ketiga, kedekatan dengan sumber daya alam. Ichwan menerangkan pemerintah telah mengidentifikasi 28 komoditas unggulan dari delapan sektor yang dimiliki mulai dari nikel, timah, tembaga, baru bara, minyak bumi, sawit, udang, rumput laut, kobal, hingga pala.

    Dia meyakini, 28 komoditi itu akan dibutuhkan oleh produsen-produsen global untuk melakukan kegiatan produksinya. Oleh sebab itu, sambungnya, Indonesia turut memiliki keunggulan di aspek sumber daya alam.

    Keempat, yaitu terkait kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ichwan tidak menampik, Indonesia masih punya pekerjaan rumah di aspek ini.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti yang ditetapkan dalam visi misi Asta Cita.

    “Jadi harapannya dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, setidaknya empat kriteria utama investor memilih negara sebagai negara tujuan investasi itu, Indonesia bisa penuhi,” jelas Ichwan.

    Di samping empat aspek utama tersebut, dia juga menyatakan BKPM akan terus mencoba menciptakan iklim investasi yang kondusif. Contohnya, BKPM akan terus permudah penerbitan izin usaha hingga memberi insentif menarik untuk pada investor.

    Bersaing dengan Negara-Negara Tetangga

    Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

    Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif karena takut penjualan produknya akan berkurang.

    Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

    “Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut.

    Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.

    Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.

    Dengan demikian, perang dagang AS-China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.

    “Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara],” tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).

  • Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

    Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

    Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, dengan ekspektasi ekonomi yang akan melambat, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif.

    Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

    “Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut. Menurutnya, investor asing dari China akan tetap banyak memilih Indonesia karena hubungan kedua negara yang semakin erat dalam 10 tahun terakhir.

    Kendati demikian, dia tidak terlalu yakin dengan negara-negara lain. Berdasarkan perang dagang AS-China Jilid I yang dimulai pada 2018, Yusuf mengungkapkan perusahaan multinasional lebih suku merelokasi ke Vietnam.

    Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus menarik investor asing ke industri yang produknya menjadi tujuan hilirisasi seperti nikel atau logam dasar. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan industri atau subsektor yang sedang terpuruk.

    Dia mencontohkan, subsektor tekstil dan produk turunannya kini perlu mendapatkan insentif dari pemerintah. Yusuf menjelaskan, pemerintah bisa mendorong merger antara dua perusahaan pada sektor yang sama.

    “Sektor-sektor yang kinerjanya tidak terlalu baik perlu dimasukkan ke dalam rancangan investasi pemerintah,” tegasnya.

    Peluang Indonesia

    Pemerintah memproyeksikan bahwa ke depan investor asing akan semakin melirik Indonesia usai Trump memenangkan ajang Pilpres AS 2024.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, perang dagang antara AS dan China akan berlanjut ke Jilid II usai Trump kembali memimpin Negeri Paman Sam.

    Ketika pertama kali menjadi presiden AS pada 2017—2021, Trump sudah menaikkan tarif impor sejumlah komoditas strategis dari China yang kini akan semakin naik. Misalnya, tarif impor panel surya dan semikonduktor dari 25% (2018) menjadi 50% (2024) hingga tarif impor mobil listrik dari 25% (2018) menjadi 100% (2024).

    Selama kampanye, sambung Ichwan, Trump juga kerap menyampaikan rencananya menetapkan blanket tariff sebesar 10%—20% untuk semua barang impor ke AS dengan tambahan 60%—100% tarif untuk barang asal China.

    “Di tengah perang dagang AS-Tiongkok sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia,” ungkap Ichwan kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2024).

    Menurutnya, investor asing memang melirik negara-negara Asia Tenggara (Asean) sebagai alternatif dari China. Di Asean, menurutnya, investasi di sejumlah sektor penting seperti semikonduktor dan panel surya semakin meningkat pesat sejak perang dagang AS-China.

    Oleh sebab itu, Ichwan menegaskan pemerintah akan coba memanfaatkan perang dagang AS-China yang kemungkinan akan semakin terekskalasi akibat kemenangan Trump.