Xcloud.id

Tag: Yusuf Rendy

  • Lelang Surat Utang Negara Diyakini Alami Kelebihan Permintaan

    Lelang Surat Utang Negara Diyakini Alami Kelebihan Permintaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) sebesar 50–75 bps menjadi narasi dominan yang membentuk persepsi positif terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah yang terjaga turut memperkuat daya tarik investasi.

    “Ketika suku bunga turun, imbal hasil obligasi di pasar sekunder juga cenderung turun. Ini menciptakan peluang capital gain bagi investor yang sudah memegang obligasi atau masuk sebelum yield lebih rendah. Kondisi ini menjadikan SBN sangat menarik saat ini,” jelas peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

    Meskipun, sepanjang awal tahun 2025 investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih (net sell) sekira Rp 49 triliun di pasar keuangan, pasar obligasi menunjukkan arah berbeda.

    Data per akhir Mei mencatat, kepemilikan asing di SBN naik menjadi sekira Rp 926 triliun atau setara 14,60% dari total outstandin, tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa minat asing terhadap instrumen berdenominasi rupiah mulai pulih, bahkan sebelum keputusan suku bunga BI diumumkan.

    Menurut Yusuf, kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan prospek capital gain dari yield tinggi menjadi modal penting menjelang pekan depan, di mana pasar akan mencermati dua hal: rilis data inflasi Amerika Serikat dan sinyal kebijakan dari Bank Indonesia.

    Pemerintah dijadwalkan akan melelang tujuh seri SBSN dengan target indikatif sebesar Rp 8 triliun. Seri benchmark seperti PBS tenor 5 dan 10 tahun diprediksi akan menjadi incaran utama investor institusi karena menawarkan kombinasi likuiditas yang baik dan durasi yang menarik.

  • Uang Saku & Honorarium ASN Dipangkas, Bansos hingga Subsidi Bertambah

    Uang Saku & Honorarium ASN Dipangkas, Bansos hingga Subsidi Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong penebalan bansos hingga subsidi, usai pemerintah memutuskan melanjutkan efisien anggaran pada tahun depan.

    Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2025, Kementerian Keuangan resmi menghapus uang saku rapat harian di luar kantor dan mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di kementerian/lembaga untuk 2026.

    Ekonom Center of Reform on Economic Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa belanja pemerintah mengalami kontraksi 1,38% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2025, yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Menurutnya, penurunan realisasi belanja pemerintah tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai berlaku pada awal tahun ini. Alasannya, efisien belanja tidak dibarengi dengan realisasi realokasi ke pos lain.

    Oleh sebab itu, Yusuf mewanti-wanti agar kesalahan serupa tidak terulang lagi usai adanya penghapusan uang saku rapat harian dan honorarium pengelolaan keuangan.

    Dia mendorong pemerintah merelokasikan anggaran hasil efisiensi dua postur itu ke pos belanja yang memberikan efek langsung ke pertumbuhan ekonomi.

    “Pos yang bisa memberikan efek pengganda ke perekonomian seperti misalnya belanja bantuan sosial, belanja bantuan subsidi, atau bahkan belanja modal,” ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Jumat (6/6/2025).

    Dengan demikian, sambungnya, pengurangan pada pos uang saku dan honorarium tersebut bisa terkompensasi bahkan bisa memberi efek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Adapun, Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah program kebijakan untuk menangkal dampak negatif dari efisiensi anggaran yang akan berlanjut pada 2026.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro tidak menampik bahwa efisiensi anggaran seperti penghapusan uang saku rapat di luar kantor dan pengurangan rapat di hotel bisa berdampak negatif ke sektor terkait seperti industri perhotelan, katering, dan penyewaan ruang acara.

    Hanya saja, Deni mengaku bahwa ada tiga kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Pertama, mengalihkan anggaran hasil efisien tersebut ke program produktif.

    “Belanja negara diarahkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap perekonomian, termasuk sektor pariwisata dan UMKM. Misalnya, melalui peningkatan dukungan pembiayaan ultra mikro dan KUR, serta insentif untuk sektor-sektor padat karya,” kata Deni kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Kedua, penguatan event dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) melalui Kementerian Pariwisata dan lembaga lain. Deni mengaku pemerintah telah mendorong penyelenggaraan kegiatan nasional hingga internasional yang bisa menghidupkan sektor MICE dengan lebih selektif dan terukur.

    Ketiga, diskon tiket transportasi dan tarif tol pada periode libur sekolah. Deni menjelaskan kebijakan itu bertujuan untuk turut menstimulasi aktivitas pariwisata yang akan berdampak pada tingkat okupansi hotel, termasuk kinerja sektor akomodasi makan dan minum.

    Efisiensi Anggaran 2026

    Sebelumnya, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait memastikan adanya penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dan pengurangan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di K/L mulai 2026.

    Lisbon menjelaskan bahwa selama ini ada biaya pemberian uang saku atau uang harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor. Biaya tersebut dibagi tiga berdasarkan lama rapat/pertemuannya, yaitu paket halfday (paling singkat 5 jam tanpa menginap), paket fullday (paling singkat 8 jam tanpa menginap), dan paket fullboard (sehari penuh dan menginap)

    Pada 2025, Lisbon mengungkapkan Kemenkeu sudah menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket halfday. Kini untuk 2026, Kemenkeu kembali menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket fullday sehingga pemberian uang saku hanya untuk paket fullboard.

    Sebagai perbandingan, pada tahun ini Kemenkeu menetapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor untuk paket fullday sebesar Rp95.000 per orang per hari dan paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari.

    Sementara untuk tahun depan, Kemenkeu menerapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor hanya untuk paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari—sedangkan uang saku untuk paket fullday sudah dihapus.

    Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga mengurangi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di K/L. Lisbon menjelaskan rata-rata penurunan pada tahun depan sekitar 38% dari biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang ada sekarang.

    Pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp4,43 juta. Pada 2026, Kemenkeu menetapkan honorarium kuasa pengguna anggaran dalam rentan Rp630.000 hingga Rp3,5 juta.

    “Atau Rp300 miliar ya efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya [honorarium],” jelas Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

  • Harga Emas Dorong Inflasi Inti Naik, Daya Beli Masyarakat Masih Lemah

    Harga Emas Dorong Inflasi Inti Naik, Daya Beli Masyarakat Masih Lemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komponen inti tercatat mengalami inflasi tahunan yang lebih tinggi, dari Maret sebesar 2,48% menjadi 2,5% pada April 2025. 

    Jika dibandingkan dengan April 2024 yang sebesar 1,82%, inflasi inti atau core inflation April 2025 masih lebih tinggi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, inflasi inti biasanya mencerminkan tekanan harga dari sisi permintaan, sehingga sering digunakan sebagai indikator daya beli masyarakat.

    Sementara untuk menilai cerminan daya beli yang membaik dibutuhkan inflasi inti secara lebih spesifik. Yusuf melihat berdasarkan data terbaru itu,  meski naik, namun bukan didorong oleh  pemulihan daya beli masyarakat, melainkan akibat kenaikan harga emas perhiasan. 

    Emas perhiasan maupun logam belakangan diburu masyarakat sebagai sarana investasi. Yusuf menekankan bahwa emas yang digunakan sebagai aset investasi tidak sama dengan barang konsumsi sehari-hari seperti makanan atau kebutuhan pokok. 

    “Artinya, meskipun inflasi inti sedikit meningkat, kenaikan ini tidak serta merta menunjukkan bahwa masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada kebutuhan dasar,” ujarnya, Jumat (2/5/2025). 

    Daya beli yang semakin lemah dibuktikan dari data penjualan eceran yang menunjukkan perlambatan. 

    Bank Indonesia melaporkan kinerja penjualan eceran meningkat 3,3% secara bulanan atau month to month/MtM pada Februari 2025. Pertumbuhan tersebut menandai kenaikan signifikan Indeks Penjualan Riil (IPR) dari 211,5 menjadi 218,5. Jika dibandingkan dengan Januari 2025, sebelumnya terdapat kontraksi sebesar 4,7% MtM. Bahkan, proyeksi untuk Maret 2025 menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut.

    Jika daya beli masyarakat benar-benar membaik, seharusnya penjualan eceran meningkat, bukan menurun. “Penurunan ini mengisyaratkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berbelanja justru melemah, yang bertolak belakang dengan anggapan bahwa inflasi inti yang lebih tinggi menandakan daya beli yang lebih kuat,” tutur Yusuf. 

    Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan secara umum, tingkat inflasi Indonesia April 2025 mencapai 1,95% YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 1,01%. Tingkat inflasi komponen inti meningkat dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, yakni dari 1,82% menjadi 2,5% YoY. 

    Komoditas yang memberikan andil inflasi pada April 2025 di antaranya adalah emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk dan sewa rumah.

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan permintaan dari dalam dan luar negeri diyakini menjadi penyebabnya.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan secara eksternal, ketidakpastian global yang timbul akibat eskalasi perang dagang bisa menjadi pemicu penurunan investasi langsung.

    Yusuf mencontohkan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat (AS) dan China berpotensi mengalami perlambatan akibat perang dagang. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara dari  negara-negara tersebut.

    “Hal ini diperparah penurunan indeks harga komoditas energi dari 100,8 pada 2024 menjadi 94,5 pada 2025. Penurunan harga ini tidak hanya menekan pendapatan ekspor, tetapi juga mengurangi daya tarik sektor ekstraktif bagi investor,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Selain tekanan eksternal, dia meyakini faktor domestik turut memperlemah kinerja investasi. Menurutnya, ketidakpastian politik dan kebijakan fiskal di masa transisi pemerintahan mendorong pelaku usaha untuk bersikap menunggu dan mengawasi (wait-and-see).

    Akibatnya, pelaku usaha menunda ekspansi sampai regulasi dan insentif yang akan diberikan pemerintah baru sudah lebih jelas.

    Di sisi lain, sambungnya, deflasi yang terjadi pada Januari–Februari 2025 menjadi sinyal melemahnya permintaan domestik. Meskipun secara teknis menurunkan harga barang, Yusuf melihat deflasi tersebut mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.

    “Yang pada akhirnya mengurangi prospek pasar domestik sebagai tujuan investasi dan juga menahan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi menjadi lebih besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Yusuf melihat kondisi moneter global dan domestik juga mempengaruhi investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Prospek ketidakpastian global dan kenaikan harga-harga barang impor membuat bank-bank sentral cenderung menahan suku bunga.

    Dia mencontohkan Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed yang diprediksi hanya menurunkan suku bunga sebesar 0,5% pada 2025, yang mana lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Akibatnya, bank sentral negara lain seperti Indonesia akan turut lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi agar menahan modal asing dari pasar keuangan dalam negeri.

    Sejalan dengan itu, Yusuf meyakini biaya pinjaman akan semakin meningkat. Setidaknya itu terlihat dari adanya indikasi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dari 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Februari menjadi 9,16% YoY pada Maret 2025.

    “Meskipun kredit investasi masih tumbuh cukup tinggi 13,36% YoY, perlambatan pada kredit konsumsi dan modal kerja menunjukkan menurunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang akhirnya menahan ekspansi sektor riil,” ungkapnya.

    Masalahnya, sambung Yusuf, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Sepanjang tahun lalu misalnya, investasi berkontribusi hingga 29,15% terhadap pembentukan PDB Indonesia (tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga).

    “Ketika pertumbuhan PMTB [investasi] melambat, kontribusinya terhadap PDB pun menurun. Dengan demikian, perlambatan investasi menjadi salah satu faktor utama di balik melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2025,” tutup Yusuf.

    Data Perlambatan Investasi

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

    Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

    BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

  • Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli berkali-kali pemerintah bantah meskipun sejumlah kondisi ekonomi telah menunjukkan sinyal adanya penurunan.

    Sebut saja deflasi beruntun dan terdalam dalam 25 tahun terakhir, keyakinan konsumen yang turun pada Februari 2025, hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) yang kontraksi pada Januari 2025 sebesar 4,7% month to month (MtM). 

    Bahkan tradisi pulang kampung yang menjadi penggerak ekonomi tahunan, diprediksi terjadi penurunan jumlah pemudik pada Idulfitri/Lebaran tahun ini—yang jatuh di penghujung Maret 2025 atau akhir kuartal I/2025. 

    Di tengah munculnya sinyal-sinyal tersebut, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025. 

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

    Pelemahan maupun penurunan daya beli yang terjadi pasalnya terjadi pada kelompok menengah bawah, sementara kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang Lebaran lagi-lagi berpihak kepada kelompok menengah atas. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mencontohkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk sektor swasta seringkali terlambat, bahkan kerap menjadi polemik tahunan. 

    Keterlambatan ini memangkas daya beli masyarakat karena dana baru tersedia menjelang hari-H, saat harga kebutuhan pokok dan transportasi sudah melambung.

    Sementara diskon tarif tol hanya membantu pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, sementara 60% pemudik mengandalkan transportasi umum seperti bus, kereta ekonomi, atau kapal laut—yang justru tidak mendapat subsidi serupa. 

    “Padahal, kenaikan harga tiket bus atau kapal mencapai 30%—50% saat puncak mudik, jauh melampaui kemampuan finansial buruh atau pekerja informal,” tuturnya. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengamini bahwa prediksi jumlah pemudik yang lebih rendah menjadi salah satu indikator terkait kemampuan konsumsi masyarakat di Ramadan dan Lebaran.

    Apalagi jika indikator dari jumlah pemudik ini nantinya dikombinasikan dengan indikator lain seperti misalnya indikator penjualan riil, kemudian indikator pengunjung pusat perbelanjaan yang di beberapa kesempatan disampaikan mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. 

    Yusuf berpandangan, beberapa kondisi tersebut dapat menjadi merupakan indikasi kuat terkait lebih lambatnya konsumsi rumah tangga di Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu.

    “Saya kira ini juga akan ikut mempengaruhi bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama tahun ini,” ungkapnya. 

    Adapun Core masih menghitung estimasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, tetapi untuk sementara pihaknya memprediksi akan berada di rentang 4,9%—5%. 

    Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,2%—tak berbeda dengan target 2024.

  • Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat anjlok hingga mencapai level terburuk sejak krisis keuangan 1998 pada hari ini, Selasa (25/3/2025). Ekonom menjelaskan pelemahan nilai rupiah tersebut akan berdampak ke kenaikan harga barang/jasa hingga beban utang pemerintah yang semakin berat.

    Dilansir dari Bloomberg, rupiah sempat melemah 0,5% ke level Rp16.642 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025). Level itu merupakan level terlemah rupiah di hadapan dolar AS sejak krisis keuangan pada Juni 1998. 

    Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dampak pasti yang akan terasa yaitu dari sisi perdagangan. Alasannya, pelemahan rupiah akan membuat biaya atau selisih yang ditanggung untuk membayar kebutuhan barang impor relatif menjadi lebih mahal.

    “Ketika nilai impor menjadi lebih besar, pelaku usaha atau industri berpotensi untuk melakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga yang dilakukan bukan tidak mungkin akan ditransmisikan ke harga yang harus ditanggung oleh konsumen atau masyarakat,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Dengan demikian, terjadi kenaikan harga konsumen. Pada akhirnya, kelemahan nilai tukar rupiah ataupun perubahan nilai tukar secara umum menyebabkan peningkatan inflasi di dalam negeri.

    Di samping itu, Yusuf menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak ke signifikan terhadap struktur APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

    Di sisi penerimaan, sambungnya, depresiasi rupiah cenderung meningkatkan nilai ekspor yang dihitung dalam rupiah karena produk-produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam hal ini, dampaknya akan positif.

    “Hal ini berpotensi menambah penerimaan devisa yang pada gilirannya mendukung peningkatan pajak terkait ekspor dan penerimaan non pajak dari sektor komoditas, terutama yang bernilai tinggi dan dihargai dalam mata uang asing,” jelasnya.

    Selain itu, meski volume impor bisa menurun karena harga yang relatif lebih mahal, nilai impor yang lebih tinggi dalam rupiah juga dapat meningkatkan penerimaan dari bea masuk dan pajak impor.

    Di sisi pengeluaran, Yusuf menjelaskan pelemahan rupiah cenderung membengkakkan pos-pos yang terkait dengan pembayaran utang luar negeri serta pengadaan barang dan jasa impor.

    Artinya, jika pemerintah memiliki utang yang berbasis mata uang asing maka beban bunga dan pelunasan pokok utang akan meningkat secara nominal dalam rupiah sehingga menekan sisi belanja APBN.

    Tak sampai situ, pengadaan barang impor untuk kebutuhan operasional dan belanja modal pemerintah juga akan mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran.

    “Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang, pada gilirannya, dapat menambah beban pengeluaran untuk subsidi atau program penyesuaian sosial guna menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Yusuf.

    Dia pun mendorong agar pemerintah meninjau kembali asumsi nilai tukar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2025. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis.

    “Dengan menyesuaikan asumsi, pemerintah dapat mengantisipasi pembengkakan biaya utang dan harga barang impor serta memaksimalkan potensi peningkatan penerimaan dari sektor ekspor,” tutup Yusuf.

  • Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penerimaan negara  termasuk dari pajak sebesar Rp 3.005,1 triliun pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebesar Rp2 .232,7 triliun.

    Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 1 87,8 triliun, turun 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan penerimaan pajak ini menuai kritik dari berbagai pihak. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target tersebut.

    Salah satunya adalah pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada awal tahun ini.

    “Jika dibandingkan dengan 2024, ada peningkatan target sekitar 7,8%. Sebenarnya, target tahun ini relatif lebih moderat dibandingkan kenaikan target tahun lalu yang mencapai 9%. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan faktor pembatalan PPN 12% di awal tahun ini. Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah masih memasukkan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN tersebut,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com dalam wawancara daring, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa meskipun kebijakan PPN 12% dibatalkan, target penerimaan pajak tetap tidak berubah. Di sisi lain, rencana belanja pemerintah untuk 2025 masih sejalan dengan program-program sebelumnya.

    “Program seperti makan bergizi gratis serta kelanjutan inisiatif dari pemerintahan sebelumnya tetap dijalankan. Bahkan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkat. Ini tentu membutuhkan penerimaan pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya turut memengaruhi defisit anggaran,” pungkas Yusuf.

  • Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom mengingatkan pentingnya peran pengusaha sebagai pengawas pemerintah. Pengusaha harus tetap kritis meski dengan para pejabat pemerintahan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia perlu bersifat kritis terutama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi.

    “Jika ada yang bengkok berani mengusulkan pelurusan; kritis tetapi obyektif dan solutif,” jelas Wija kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Bagaimanapun, staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai pengusaha merupakan pelaku utama ekonomi. Menurutnya, ekonomi negara akan berhenti berputar tanpa pengusaha.Sen

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengusaha merupakan aktor yang menjalankan berbagai aktivitas lapangan usaha sehingga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.

    Untuk itu, sambungnya, para pengusaha tidak boleh diam apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasakan berdampak buruk bagi dunia usaha.

    “Pengusaha yang merasakan dan mengetahui efek dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Jaga Jarak

    Oleh karena itu, tak kalah penting bagi para pelaku usaha untuk menjaga jarak dengan pemerintah—begitu juga sebaliknya. Wija menilai kedekatan para pengusaha dengan pemerintah sangat positif apabila dimanfaatkan untuk kepentingan yang konstruktif.

    Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan pengusaha memiliki garis batas. Dia menekankan pemerintah tidak boleh menyusun kebijakan atas pesanan para pengusaha.

    “Ini masuk kategori grand corruption atau state capture [bentuk suap secara sistematis]. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan buruk bagi ekonomi,” ungkap Wija.

    Senada, Yusuf juga menggarisbawahi bahwa negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mengakomodir kepentingan usaha. Kendati demikian, regulasi tersebut adil terhadap semua kelompok usaha yang ada—bukan terhadap pengusaha tertentu.

    Dia mencontohkan, yang kerap terjadi yaitu negara ikut bermain dalam aktivitas bisnis yang sebenarnya bisa diisi oleh pengusaha atau swasta. Masalahnya, kebijakan negara terserah kerap diperuntukkan untuk keuntungan kelompok ataupun pengusaha tertentu saja.

    “Hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu diawasi oleh presiden, jangan sampai kemudian kebijakannya condong pada keuntungan kelompok usaha tertentu dan justru merugikan kelompok usaha yang lain,” tutup Yusuf.

    Sebelumnya, kepengurusan baru Kadin Indonesia periode 2024–2029 resmi dikukuhkan pada Jumat (14/3/2025) dengan jumlah total 2.800 orang atau dua kali lipat dari periode sebelumnya.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan kepengurusan baru ini akan mendukung berbagai program pemerintahan. Bahkan, empat program quick win Kadin 2024—2029 berkaitan dengan program pemerintah yaitu dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

  • Efek Ramadan, Tren Deflasi Diperkirakan Akan Berakhir

    Efek Ramadan, Tren Deflasi Diperkirakan Akan Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom meyakini tren deflasi yang terjadi dua bulan belakangan akan berakhir akibat momentum Ramadan.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan deflasi yang terjadi dua bulan pertama 2025 tidak terlepas dari program diskon tarif listrik 50% yang dikeluarkan pemerintah.

    Listrik, sambungnya, merupakan salah satu komponen konsumsi yang punya kontribusi besar dalam perhitungan inflasi. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa diskon listrik tersebut tidak berlaku lagi untuk Maret 2025 dan seterusnya.

    Pada Maret 2025 juga terdapat momen Ramadan yang secara historis kerap menaikkan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, Yusuf meyakini tren deflasi akan berakhir.

    “Pada bulan Maret, di mana ada momentum Ramadan dan lebaran, kami memperkirakan inflasi akan terjadi kembali,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan secara tahunan terjadi deflasi sebesar 1,24% pada Februari 2025 yang sebagian besar karena diskon tarif listrik. Menurutnya, jika indeks harga konsumen tidak mencatat dampak diskon tarif listrik maka inflasi akan mencapai 0,9% secara tahunan pada Februari 2025.

    “Dengan kata lain, terdapat potensi normalisasi berupa kenaikan inflasi sebesar 2,14% setelah diskon tarif listrik berakhir,” ujar Josua, Selasa (4/2/2025).

    Apalagi, dia melihat adanya pemulihan permintaan konsumen sehingga dapat berkontribusi pada inflasi sisi permintaan yang moderat. Selain itu, depresiasi rupiah beberapa waktu terakhir turut akan mendorong terjadinya inflasi barang impor yang akan menambah tekanan harga secara keseluruhan.

    Sebagai informasi, secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,76% pada Januari 2025 dan 0,48% pada Februari 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, pada Februari 2025 kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah perumahan air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi 3,59% MtM dan memberikan andil deflasi 0,52%.

    “Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini adalah diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi sebesar 0,67%,” kata Amalia, Senin (3/3/2025).

  • Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan 2025, Masyarakat Diimbau Atur Pola Konsumsi

    Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan 2025, Masyarakat Diimbau Atur Pola Konsumsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki Ramadan 2025, masyarakat kembali dihadapkan pada lonjakan harga pangan. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai rawit yang melonjak hingga Rp 150.000 per kilogram (kg).

    Peneliti ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan, masyarakat perlu mengatur pola konsumsi guna mengurangi tekanan permintaan yang berlebihan.

    “Mengatur pola konsumsi dengan membeli kebutuhan secukupnya dan menghindari panic buying dapat membantu menekan lonjakan permintaan,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga pangan naik, antara lain tingginya permintaan saat Ramadan 2025, distribusi yang terganggu, terutama untuk bahan pangan segar seperti cabai dan sayuran, dan spekulasi harga oleh oknum pedagang.

    Sebagai solusi, masyarakat dapat berkolaborasi dalam komunitas, misalnya dengan membentuk kelompok belanja bersama atau koperasi pangan. Cara tersebut dinilai dapat membantu mendapatkan harga yang lebih stabil melalui pembelian langsung dari petani atau distributor utama.

    Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan harga stabil, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar di Jakarta pada Sabtu (1/3/2025).

    Mentan Amran menegaskan pemerintah siap mengambil langkah tegas jika menemukan indikasi spekulasi harga. “Pemerintah tidak akan ragu bertindak jika ada pihak yang memanfaatkan momen Ramadan 2025 untuk mengambil keuntungan berlebihan,” ujar Amran.

    Dengan upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mengatur pola konsumsi, diharapkan lonjakan harga pangan dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan 2025 dengan lebih tenang.