Xcloud.id

Tag: Yusuf Rendy Manilet

  • Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Sri Mulyani Blak-blakan! Warga RI Punya Uang Tapi Dipakai Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi judi online atau judol yang terus meningkat di tanah air beberapa tahun terakhir semakin membuat resah pemerintah. Sebab, menjadi salah satu pemicu tergerusnya daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspada makanya saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor munculnya judol yang timbulkan mungkin punya daya beli tapi kesedot untuk aktivitas yang tidak timbulkan konsumsi tapi hilang di judol,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Meski begitu, pemerintah sebetulnya perlu memahami juga bahwa maraknya aktivitas judi online di Indonesia disinyalir turut dipicu keinginan masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup di Indonesia mengingat inflasi bahan pokok sangat tinggi beberapa bulan terakhir melampaui kenaikan gajinya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    “Motif mereka bermain judi online adalah pendapatan mereka terbatas, berkurang, jikapun meningkat, peningkatannya sangat rendah. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup tetap tinggi, bahkan meningkat sehingga mereka ini butuh pendanaan guna mencukup kebutuhan hidup mereka,” tegas Huda.

    Salah satu yang juga terus menekan pendapatan masyarakat ia katakan sebetulnya dipicu pula oleh beberapa kebijakan masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang telah naik dari 10% ke 11%, dan menjadi 12% pada 2025, lalu harga BBM Pertalite juga telah meningkat harganya 30% pada 2022 sila.

    “Hidup mereka terhimpit oleh kebijakan-kebijakan fiskal kontraktif pemerintah. Mereka akan mencari sumber pendapatan lainnya yang termudah, masuklah mereka ke judi online. Maka kita lihat grafik, ketika pandemi, pemain judi online meningkat tajam, pencarian kata zeus slot meningkat drastis. Saat itu, mereka kekurangan pendapatan,” ucap Nailul Huda.

    Tak heran Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencatat selama Semester I-2024, angka perputaran transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun. Kini, memasuki Semester II-2024 angkanya sudah mencapai Rp 283 triliun.

    Sementara itu, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, judol memang bisa menjadi salah satu pemicu penghambat konsumsi produktif masyarakat sebagaimana yang dikatakan Sri Mulyani. Apalagi, bila melihat transaksi judol yang terus meningkat hingga menjadi ratusan triliun pada 2024.

    “Uang tersebut seharusnya jika tidak digunakan untuk judol bisa digunakan untuk konsumsi produktif atau mungkin ditabung yang nantinya bisa digunakan untuk aktivitas yang sifatnya lebih penting,” ungkap Manilet.

    Tapi, ia juga mengingatkan, menjadi keliru bila melihat aktivitas judi online semata-mata sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sebab tertekannya daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dipicu banyak faktor.

    “Penurunan daya beli sesungguhnya merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,” ucapnya.

    Manilet menjelaskan, bila dikaitkan dengan merosotnya daya beli masyarakat, sebetulnya faktor yang berkontribusi di antaranya masih adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia, kemudian juga peningkatan upah yang relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan inflasi.

    “Dan relatif terbatasnya mereka yang bekerja di sektor-sektor formal sehingga sangat rentan terkena gejolak perekonomian yang mungkin terjadi secara tiba-tiba,” ucap Manilet.

    Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pelemahan pendapatan masyarakat, misalnya fenomena banjirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

    Kemudian peranan sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus mengalami penurunan dan menjadi tanda di industrialisasi dini terjadi di Indonesia. Adapula data masih tingginya angka ketimpangan antara kelompok pendapatan.

    “Jadi saya kira penyebab penurunan daya beli tidak semata-mata hanya karena jodoh online saja,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk

    Pemerintah Akui SDM Indonesia Masih Kalah Saing, Halangan Investasi Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih kurang bersaing dengan negara-negara lain menjadi tantangan dalam menarik para investor masuk ke Tanah Air.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, setidaknya ada empat aspek utama yang dipertimbangkan para investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara.

    Pertama, aspek pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Artinya, investor ingin negara dengan fundamental perekonomian yang baik dan memiliki prospek bagus.

    “Kita kan so far [Indonesia kan sejauh ini] pertumbuhan ekonomi kita baik tuh, ya rata-rata masih 5% lah, 5% lebih,” ujar Ichwan kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen. Menurutnya, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam aspek ini karena jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat yang terus terjaga.

    Ketiga, kedekatan dengan sumber daya alam. Ichwan menerangkan pemerintah telah mengidentifikasi 28 komoditas unggulan dari delapan sektor yang dimiliki mulai dari nikel, timah, tembaga, baru bara, minyak bumi, sawit, udang, rumput laut, kobal, hingga pala.

    Dia meyakini, 28 komoditi itu akan dibutuhkan oleh produsen-produsen global untuk melakukan kegiatan produksinya. Oleh sebab itu, sambungnya, Indonesia turut memiliki keunggulan di aspek sumber daya alam.

    Keempat, yaitu terkait kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ichwan tidak menampik, Indonesia masih punya pekerjaan rumah di aspek ini.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memang berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti yang ditetapkan dalam visi misi Asta Cita.

    “Jadi harapannya dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, setidaknya empat kriteria utama investor memilih negara sebagai negara tujuan investasi itu, Indonesia bisa penuhi,” jelas Ichwan.

    Di samping empat aspek utama tersebut, dia juga menyatakan BKPM akan terus mencoba menciptakan iklim investasi yang kondusif. Contohnya, BKPM akan terus permudah penerbitan izin usaha hingga memberi insentif menarik untuk pada investor.

    Bersaing dengan Negara-Negara Tetangga

    Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

    Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif karena takut penjualan produknya akan berkurang.

    Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

    “Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut.

    Sementara itu, lembaga pemeringkatan kredit internasional Moody’s Ratings meyakini arus perdagangan dan investasi akan masuk ke kawasan Asean dan India usai Trump berhasil memenangkan Pemilu AS 2024.

    Moody’s memproyeksikan bahwa pemerintahan Trump nantinya akan lebih memilih kebijakan perekonomian yang proteksionisme. Artinya, Trump akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi hingga memperketat investasi di sektor-sektor strategis.

    Dengan demikian, perang dagang AS-China akan semakin memanas. Perusahaan multinasional yang ada di China pun akan coba mencari negara alternatif.

    “Yang akan berdampak negatif pada ekonomi China dan akibatnya menghambat pertumbuhan regional. Namun, pergeseran ini mungkin menguntungkan India dan negara-negara Asean [Asia Tenggara],” tulis laporan terbaru Moody’s yang terbit pada Senin (11/11/2024).

  • Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

    Negara Asean Berebut Investasi, ‘Curi Peluang’ dari Perang Dagang AS-China Jilid II

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kerap menjadi salah satu negara alternatif bagi investor asing menanamkan modalnya di tengah tensi perang dagang AS-China. Hanya saja, Indonesia harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga di Asean.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China akan semakin memanas terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS 2025—2029.

    Trump memang berencana menaikkan tarif untuk barang-barang impor terutama yang berasal dari China. Akibatnya, dengan ekspektasi ekonomi yang akan melambat, perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di China akan coba mencari negara alternatif.

    Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menjadi salah satu tujuan investasi baru. Hanya saja, Yusuf mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya alternatif karena Vietnam, Malaysia, Thailand juga akan menarik perhatian investor asing.

    “Melihat dari berbagai aspek termasuk di dalamnya misalnya prospek perekonomian, ketersediaan sumber daya manusia, dan stabilitas politik, saya kira negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia relatif masih akan lebih favorable [pilihan utama],” ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia punya tantangan berat untuk merayu para investor asing tersebut. Menurutnya, investor asing dari China akan tetap banyak memilih Indonesia karena hubungan kedua negara yang semakin erat dalam 10 tahun terakhir.

    Kendati demikian, dia tidak terlalu yakin dengan negara-negara lain. Berdasarkan perang dagang AS-China Jilid I yang dimulai pada 2018, Yusuf mengungkapkan perusahaan multinasional lebih suku merelokasi ke Vietnam.

    Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus menarik investor asing ke industri yang produknya menjadi tujuan hilirisasi seperti nikel atau logam dasar. Pemerintah, sambungnya, juga harus memerhatikan industri atau subsektor yang sedang terpuruk.

    Dia mencontohkan, subsektor tekstil dan produk turunannya kini perlu mendapatkan insentif dari pemerintah. Yusuf menjelaskan, pemerintah bisa mendorong merger antara dua perusahaan pada sektor yang sama.

    “Sektor-sektor yang kinerjanya tidak terlalu baik perlu dimasukkan ke dalam rancangan investasi pemerintah,” tegasnya.

    Peluang Indonesia

    Pemerintah memproyeksikan bahwa ke depan investor asing akan semakin melirik Indonesia usai Trump memenangkan ajang Pilpres AS 2024.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, perang dagang antara AS dan China akan berlanjut ke Jilid II usai Trump kembali memimpin Negeri Paman Sam.

    Ketika pertama kali menjadi presiden AS pada 2017—2021, Trump sudah menaikkan tarif impor sejumlah komoditas strategis dari China yang kini akan semakin naik. Misalnya, tarif impor panel surya dan semikonduktor dari 25% (2018) menjadi 50% (2024) hingga tarif impor mobil listrik dari 25% (2018) menjadi 100% (2024).

    Selama kampanye, sambung Ichwan, Trump juga kerap menyampaikan rencananya menetapkan blanket tariff sebesar 10%—20% untuk semua barang impor ke AS dengan tambahan 60%—100% tarif untuk barang asal China.

    “Di tengah perang dagang AS-Tiongkok sejak 2019, Indonesia menerima relokasi dan diversifikasi investasi dari 58 perusahaan senilai US$14,7 miliar yang berasal dari AS, Eropa, dan Asia,” ungkap Ichwan kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2024).

    Menurutnya, investor asing memang melirik negara-negara Asia Tenggara (Asean) sebagai alternatif dari China. Di Asean, menurutnya, investasi di sejumlah sektor penting seperti semikonduktor dan panel surya semakin meningkat pesat sejak perang dagang AS-China.

    Oleh sebab itu, Ichwan menegaskan pemerintah akan coba memanfaatkan perang dagang AS-China yang kemungkinan akan semakin terekskalasi akibat kemenangan Trump.

  • Pemerintah Dorong Perubahan Regulasi agar Eksportir Simpan Dana Lebih Lama di Pasar Keuangan Domestik

    Pemerintah Dorong Perubahan Regulasi agar Eksportir Simpan Dana Lebih Lama di Pasar Keuangan Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini dilakukan agar eksportir bisa menyimpan dana mereka lebih lama dalam pasar keuangan domestik.

    “Kita membutuhkan (DHE) agar hasil ekspor itu masuk lebih besar ke Indonesia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (4/11/2024).

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pemerintah menerbitkan regulasi agar eksportir mau menyimpan dana mereka lebih lama di Indonesia. 
    Nantinya, dengan dana tersebut memungkinkan agar investor menggunakan DHE sebagai modal kerja bagi usaha mereka. Namun, dia belum memerinci terkait penambahan lama penyimpanan DHE di pasar keuangan dalam negeri.

    “Sedang dibahas dan bisa lebih lama tetapi bisa digunakan untuk modal kerja,” terang Airlangga.

    Sebelumnya, pemerintah menjalankan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  

    Dalam PP 36/2023 itu, pemerintah menyiapkan skema tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terkait insentif perpajakan terhadap DHE yang bisa dimanfaatkan eksportir.

    Pada skema tenor 1 bulan, pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10%.

    Sementara, apabila eksportir mengonversi dolar AS menjadi rupiah, maka pemerintah menurunkan bunganya menjadi 7,5%.

    Untuk tenor 3 bulan, insentif PPh atas bunga deposito yang diberikan sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah.

    Sedangkan skema untuk tenor 6 bulan, PPh atas bunga deposito menjadi 2,5%. Bila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, tidak dikenakan PPh bunga deposito.

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, apabila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

    “Perpanjangan periode penempatan berarti opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri,” tutur Yusuf.

    Idealnya, waktu yang efektif untuk penempatan DHE SDA di dalam negeri pada kisaran tiga hingga enam bulan. Hal ini berkaca dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar.

    “Dengan waktu yang lebih panjang memperbesar peluang mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan siklus bisnis ekspor yang biasanya berlangsung lebih lama,” ucap Yusuf.

    Yusuf mengatakan, pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif, seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor.

    Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

    “Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri,” terang Yusuf.

  • Inflasi Inti Naik pada Oktober 2024, Tanda Daya Beli Masyarakat Pulih?

    Inflasi Inti Naik pada Oktober 2024, Tanda Daya Beli Masyarakat Pulih?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga konsumen atau IHK pada Oktober 2024 tercatat terjadi inflasi bulanan sebesar 0,08% dan mengalami inflasi tahunan sebesar 1,71%. Utamanya terdorong oleh inflasi oleh komoditas emas perhiasan dan lauk pauk. 

    Dari tiga komponen, inti tercatat mengalami inflasi bulanan yang lebih tinggi pada Oktober 2024 sebesar 0,22%, dari pada September yang sebesar 0,16% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,14% month to month (MtM).

    Sementara komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak masih mencatatkan deflasi yang cukup dalam, masing-masing 0,25% dan 0,11%. 

    Ekonom Center of Reform on Economics alias Core Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan meski masih terlalu dini menyimpulkan pemulihan daya beli masyarakat dari berbaliknya deflasi lima bulan beruntun, tetapi beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan tersebut. 

    “Beberapa indikasi menunjukkan inflasi yang terjadi di bulan lalu [Oktober] disebabkan salah satunya karena peningkatan permintaan,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (1/11/2024). 

    Indikasi tersebut terlihat dari indikator inflasi komponen inti Oktober yang secara bulanan maupun tahunan relatif lebih tinggi dari posisi September. Secara tahunan atau year on year (YoY), tingkat inflasi inti naik dari 2,09% pada September menjadi 2,21% pada Oktober.

    Yusuf menekankan bahwa inflasi inti yang menjadi indikator terkait permintaan barang dan jasa di masyarakat. Artinya, ketika inflasi inti mengalami peningkatan, sangat mungkin mengindikasikan bahwa permintaan terhadap komoditas dari komponen inti mengalami kenaikan pada Oktober dibandingkan September. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nasi dengan lauk menjadi salah satu komoditas yang memiliki bobot terbesar dalam komponen inti. 

    Komoditas tersebut mengalami inflasi bulanan dan tahunan masing-masing 0,67% dan 2,54% dan memberikan andil masing-masing 0,02% dan 0,06%. 

    Sementara itu, komoditas emas perhiasan yang tidak menjadi lima teratas dengan bobot terbesar dalam komponen inti, mengalami kenaikan harga di pasar global yang signifikan sepanjang tahun ini. 

    “Ini langsung pasti ditransmisikan dari perkembangan harga emas global ke harga emas di pasar domestik. Para pedagang pasti mengacu kepada harga emas internasional. Jadi itu tidak ada lag, langsung secara instan,” jelasnya Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024). 

    Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Reny Eka Putri mengamini pergerakan harga emas dunia sepanjang tahun ini sudah naik sebesar 12%. 

    Naiknya harga emas dipengaruhi situasi global di mana tensi geopolitik kembali memanas, sehingga membuat pelaku pasar/investor mencari instrumen investasi yang dinilai aman (safe haven) di saat ketidakpastian meningkat. 

    Dua aset utama yang biasanya menjadi pilihan pasar adalah mata uang dolar AS dan komoditas emas. Meningkatnya permintaan terhadap komoditas emas membuat harganya berlanjut dalam tren peningkatan pada tahun ini.

    Meski demikian, Eka melihat umumnya komoditas ini dikonsumsi oleh kalangan menengah atas yang memiliki kelebihan pendapatan. 

    “Emas perhiasan bukan kebutuhan pokok. Kalau masyarakat kelas bawah, akan fokus untuk memenuhi kebutuhan pokok [pangan],” ujarnya. 

    Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap indeks daya beli masyarakat tersebut akan semakin membaik meski saat ini inflasi yang tercatat masih tipis. 

    “[Daya beli] Sudah mulai membaik, ya kita terus dorong saja,” ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11/2024). 

  • Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di APBN 2024.

    Langkah pemblokiran sementara anggaran K/L ini disebut Automatic Adjustment. Jadi, pemerintah mengotak-atik anggaran belanja dan penerimaan negara (APBN) demi memenuhi kebutuhan belanja tertentu.

    Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Sejumlah K/L pun diminta menyisihkan 5 persen anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

    Automatic Adjustment bukan lah kebijakan yang pertama dilakukan Jokowi. Pada 2022, ia juga meminta Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran belanja K/L senilai Rp39,71 triliun.

    Saat itu, refocusing anggaran itu dilakukan guna mengantisipasi pandemi covid-19. Kebijakan ini pun kembali diterapkan pada awal 2023. Kala itu, Automatic Adjustment belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun. Kebijakan itu diambil guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

    Sementara, untuk kebijakan blokir anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,14 triliun, pemerintah berdalih itu untuk mengantisipasi krisis tak terduga.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Automatic Adjustment tahun ini salah satunya demi meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subsidi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya.

    Kendati begitu, muncul juga dugaan bahwa Automatic Adjustment juga demi pengadaan bantuan sosial (bansos). Maklum, di awal 2024 ini atau menjelang Pemilu, Jokowi getol mengguyur bansos kepada masyarakat.

    Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan total bansos Rp496 triliun. Angka ini naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

    Yang terbaru, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun, diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemenkeu memang bakal ‘mengotak atik’ program yang ada APBN untuk memenuhi dana bansos terbaru Jokowi, yang diumumkan akhir Januari lalu.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan. Kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.

    “Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.

    Lantas, kondisi darurat apa yang membuat Jokowi memblokir anggaran K/L senilai Rp150 triliun? Apakah benar untuk bansos?

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bansos BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc. Jadi, alokasi bansos malah yang seharusnya seharusnya disunat dalam menjalankan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    “Seharusnya jika mengacu pada aturan terkait kebijakan tersebut maka kebijakan BLT yang sifatnya ad hoc itu, sebenarnya merupakan salah satu komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu,” kata Yusuf.

    Pasalnya, kata dia, BLT pangan Rp200 per bulan bukanlah bagian dari kebijakan bansos reguler seperti misalnya program keluarga harapan (PKH) dan beberapa program bansos lainnya.

    Menurut Yusuf, dengan masuknya bansos untuk program BLT, maka sebenarnya ada inkonsistensi dari acuan cara kerja Automatic Adjustment itu sendiri. Kecuali, pemerintah melakukan pengecualian lain yang memang tidak tertera dalam acuan peraturan untuk melakukan Automatic Adjustment.

    Yusuf juga mengatakan masyarakat berhak mengkritisi penyaluran BLT pangan yang menyasar kelompok penerima baru. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan siapa saja yang berhak dan apa dasar pemerintah memilih kelompok tersebut.

    “Karena sekali lagi kelompok yang mendapatkan bantuan ini adalah kelompok bansos ad hoc dan tidak regular, sehingga tentu penerimanya relatif berbeda dengan bansos yang sifatnya reguler,” kata Yusuf.

    Di sisi lain, ia sejalan dengan pemerintah jika Automatic Adjustment memang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Yusuf menilai di awal tahun ini kondisi ekonomi global memang masih diliputi ketidakpastian.

    Ia berpandangan ketidakpastian ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik di awal tahun yang tidak menentu imbas konflik Palestina dan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia juga tak lepas dari potensi terganggunya aliran perdagangan buntut permasalahan di Laut Merah.

    Maklum, Laut Merah merupakan salah satu jalur penghubung perdagangan internasional. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga diperkirakan akan berlanjut di tahun ini.

    Tak hanya itu, krisis properti di China diperkirakan akan ikut mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut. Menurut Yusuf, perlambatan perekonomian Tiongkok sudah tentu juga akan mempengaruhi harga komoditas global.

    “Kondisi ini tentu akan ikut mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan komoditas dalam perekonomian,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyebut pelemahan harga komoditas selain akan mempengaruhi kinerja ekspor yang berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kekhawatiran penerimaan negara terganggu akan ikut berimbas pada kinerja anggaran secara umum.

    “Kondisi, perekonomian global yang tidak menentu juga, akan meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah,” imbuh Yusuf.

    Ia mengatakan peningkatan imbal hasil diperkirakan terjadi karena investor, terutama dalam jangka waktu pendek, menilai profil risiko yang mereka dapatkan akan semakin besar.

    Padahal, pemerintah mempunyai target imbal hasil yang harus dimenangkan. Akhirnya, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam menetapkan target serapan surat utang yang harus dipenuhi.

    “Jadi akan berdampak juga pada pembiayaan anggaran terutama di paruh pertama tahun ini,” tutur Yusuf.

    Sementara itu, Ekonomi Senior Indef Faisal Basri menilai pemblokiran anggaran K/L tentu ada mekanismenya. Hal itu, kata dia, perlu persetujuan DPR.

    Namun, ia menduga persetujuan DPR untuk Automatic Adjustment kali ini malah baru akan dikeluarkan DPR pada kuartal berikutnya. Oleh karena itu, Faisal mengatakan hal tersebut secara moral tidak baik.

    “Secara moral nggak bener tapi (secara) aturannya selamat,” kata Faisal di Jakarta.

    Faisal juga mengaku mendapat informasi bahwa Sri Mulyani sebenarnya enggan melakukan perintah Jokowi untuk membekukan sementara anggaran setiap K/L tersebut.

    “Saya dengar Ibu Sri mulyani nggak mau, nggak mau. Kayak saya datang ke Kementerian A potong ya (anggarannya) 5 persen, nanti yang disalahin Sri Mulyani terus kan,” jelas Faisal.

    Karenanya, ia pun meminta Jokowi untuk tegas mengatakan pada para menteri bahwa yang meminta Automatic Adjustment adalah dirinya. Dengan begitu, Sri Mulyani tidak dikambinghitamkan.

    “Jadi Pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu, di sidang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani terus. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan nggak punya kuasa,” kata Faisal.

  • THR 2025 Wajib Dibayar Penuh: Kalau Nyicil, Siap-siap Disanksi

    THR 2025 Wajib Dibayar Penuh: Kalau Nyicil, Siap-siap Disanksi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja atau buruh harus dibayarkan penuh tanpa dicicil. Pengusaha juga diperbolehkan memberikan THR lebih besar dari ketentuan, asalkan telah disepakati di perusahaan.

    “THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini. Perusahaan dimungkinkan memberikan THR kepada pekerja atau buruh, tentu lebih baik dari peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Ilustrasi THR.

    Kewajiban pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus menerus, baik yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

    Pekerja harian lepas dan pekerja dengan sistem satuan hasil juga berhak atas THR jika memenuhi syarat sesuai peraturan. “Bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional,” tambahnya.

    Untuk memastikan hak pekerja terpenuhi, Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 2025 bagi Pekerja/Buruh. Ia juga mengeluarkan SE kepada seluruh gubernur agar menjalankan aturan ini.

    “Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan agar disampaikan kepada bupati, wali kota di wilayah provinsi masing-masing,” kata Yassierli.

    Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendirikan posko THR 2025 di kantor Kemnaker untuk memberikan konsultasi dan penegakan hukum terkait THR. “Saya juga minta di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk juga membentuk posko THR,” kata Yassierli.

    Tidak tingkatkan daya beli

    Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa THR tahun ini tidak akan banyak meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini karena masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan THR mereka dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Dalam konteks ekonomi saat ini yang ditandai oleh ketidakpastian global dan tekanan inflasi, khususnya pada harga pangan, banyak masyarakat mungkin akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan THR mereka,” kata Yusuf dalam keterangan.

    Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, terutama masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta.

    Hal ini mencerminkan ketidakpastian pendapatan dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun THR diberikan dan meningkatkan daya beli, dampaknya tidak akan sebesar Lebaran sebelumnya.

    Menurut Yusuf, pemerintah harus memperhatikan kecenderungan masyarakat yang lebih berhati-hati dalam belanja serta prospek pendapatan yang cenderung pesimistis. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional, sehingga daya beli yang lemah bisa membatasi pertumbuhan konsumsi dan mengurangi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Tahun lalu, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. “Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran untuk kelas menengah terus mengalami penurunan, yang salah satunya disumbang tekanan terhadap daya beli masyarakat,” ujarnya.

    “Di tahun lalu, meskipun kita masih bisa tetap tumbuh 5,0 persen, namun angka ini relatif melambat jika dibandingkan kondisi di 2023, dan kalau kita lihat konsumsi rumah tangga pertumbuhannya di bawah 5 persen,” katanya.

    Data menunjukkan adanya penurunan kemampuan belanja masyarakat. Yusuf melihat hubungan langsung antara berkurangnya jumlah kelas menengah, melemahnya daya beli, dan stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Menurutnya, pemerintah perlu menanggapi hal ini secara serius dengan kebijakan yang menyeluruh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah yang bisa diambil adalah mengendalikan inflasi dengan subsidi yang tepat sasaran, memperbaiki rantai pasok, serta menerapkan kebijakan stabilisasi harga untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

    Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, misalnya melalui kenaikan upah minimum, perluasan program bantuan sosial, atau keringanan pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah agar daya beli tetap terjaga.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News