Xcloud.id

Tag: Yusuf Rendy Manilet

  • Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penerimaan negara  termasuk dari pajak sebesar Rp 3.005,1 triliun pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebesar Rp2 .232,7 triliun.

    Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 1 87,8 triliun, turun 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan penerimaan pajak ini menuai kritik dari berbagai pihak. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target tersebut.

    Salah satunya adalah pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada awal tahun ini.

    “Jika dibandingkan dengan 2024, ada peningkatan target sekitar 7,8%. Sebenarnya, target tahun ini relatif lebih moderat dibandingkan kenaikan target tahun lalu yang mencapai 9%. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan faktor pembatalan PPN 12% di awal tahun ini. Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah masih memasukkan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN tersebut,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com dalam wawancara daring, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa meskipun kebijakan PPN 12% dibatalkan, target penerimaan pajak tetap tidak berubah. Di sisi lain, rencana belanja pemerintah untuk 2025 masih sejalan dengan program-program sebelumnya.

    “Program seperti makan bergizi gratis serta kelanjutan inisiatif dari pemerintahan sebelumnya tetap dijalankan. Bahkan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkat. Ini tentu membutuhkan penerimaan pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya turut memengaruhi defisit anggaran,” pungkas Yusuf.

  • Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom mengingatkan pentingnya peran pengusaha sebagai pengawas pemerintah. Pengusaha harus tetap kritis meski dengan para pejabat pemerintahan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia perlu bersifat kritis terutama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi.

    “Jika ada yang bengkok berani mengusulkan pelurusan; kritis tetapi obyektif dan solutif,” jelas Wija kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Bagaimanapun, staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai pengusaha merupakan pelaku utama ekonomi. Menurutnya, ekonomi negara akan berhenti berputar tanpa pengusaha.Sen

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengusaha merupakan aktor yang menjalankan berbagai aktivitas lapangan usaha sehingga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.

    Untuk itu, sambungnya, para pengusaha tidak boleh diam apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasakan berdampak buruk bagi dunia usaha.

    “Pengusaha yang merasakan dan mengetahui efek dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Jaga Jarak

    Oleh karena itu, tak kalah penting bagi para pelaku usaha untuk menjaga jarak dengan pemerintah—begitu juga sebaliknya. Wija menilai kedekatan para pengusaha dengan pemerintah sangat positif apabila dimanfaatkan untuk kepentingan yang konstruktif.

    Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan pengusaha memiliki garis batas. Dia menekankan pemerintah tidak boleh menyusun kebijakan atas pesanan para pengusaha.

    “Ini masuk kategori grand corruption atau state capture [bentuk suap secara sistematis]. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan buruk bagi ekonomi,” ungkap Wija.

    Senada, Yusuf juga menggarisbawahi bahwa negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mengakomodir kepentingan usaha. Kendati demikian, regulasi tersebut adil terhadap semua kelompok usaha yang ada—bukan terhadap pengusaha tertentu.

    Dia mencontohkan, yang kerap terjadi yaitu negara ikut bermain dalam aktivitas bisnis yang sebenarnya bisa diisi oleh pengusaha atau swasta. Masalahnya, kebijakan negara terserah kerap diperuntukkan untuk keuntungan kelompok ataupun pengusaha tertentu saja.

    “Hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu diawasi oleh presiden, jangan sampai kemudian kebijakannya condong pada keuntungan kelompok usaha tertentu dan justru merugikan kelompok usaha yang lain,” tutup Yusuf.

    Sebelumnya, kepengurusan baru Kadin Indonesia periode 2024–2029 resmi dikukuhkan pada Jumat (14/3/2025) dengan jumlah total 2.800 orang atau dua kali lipat dari periode sebelumnya.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan kepengurusan baru ini akan mendukung berbagai program pemerintahan. Bahkan, empat program quick win Kadin 2024—2029 berkaitan dengan program pemerintah yaitu dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

  • Efek Ramadan, Tren Deflasi Diperkirakan Akan Berakhir

    Efek Ramadan, Tren Deflasi Diperkirakan Akan Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom meyakini tren deflasi yang terjadi dua bulan belakangan akan berakhir akibat momentum Ramadan.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan deflasi yang terjadi dua bulan pertama 2025 tidak terlepas dari program diskon tarif listrik 50% yang dikeluarkan pemerintah.

    Listrik, sambungnya, merupakan salah satu komponen konsumsi yang punya kontribusi besar dalam perhitungan inflasi. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa diskon listrik tersebut tidak berlaku lagi untuk Maret 2025 dan seterusnya.

    Pada Maret 2025 juga terdapat momen Ramadan yang secara historis kerap menaikkan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, Yusuf meyakini tren deflasi akan berakhir.

    “Pada bulan Maret, di mana ada momentum Ramadan dan lebaran, kami memperkirakan inflasi akan terjadi kembali,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan secara tahunan terjadi deflasi sebesar 1,24% pada Februari 2025 yang sebagian besar karena diskon tarif listrik. Menurutnya, jika indeks harga konsumen tidak mencatat dampak diskon tarif listrik maka inflasi akan mencapai 0,9% secara tahunan pada Februari 2025.

    “Dengan kata lain, terdapat potensi normalisasi berupa kenaikan inflasi sebesar 2,14% setelah diskon tarif listrik berakhir,” ujar Josua, Selasa (4/2/2025).

    Apalagi, dia melihat adanya pemulihan permintaan konsumen sehingga dapat berkontribusi pada inflasi sisi permintaan yang moderat. Selain itu, depresiasi rupiah beberapa waktu terakhir turut akan mendorong terjadinya inflasi barang impor yang akan menambah tekanan harga secara keseluruhan.

    Sebagai informasi, secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,76% pada Januari 2025 dan 0,48% pada Februari 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, pada Februari 2025 kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah perumahan air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi 3,59% MtM dan memberikan andil deflasi 0,52%.

    “Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini adalah diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi sebesar 0,67%,” kata Amalia, Senin (3/3/2025).

  • Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan 2025, Masyarakat Diimbau Atur Pola Konsumsi

    Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan 2025, Masyarakat Diimbau Atur Pola Konsumsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki Ramadan 2025, masyarakat kembali dihadapkan pada lonjakan harga pangan. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai rawit yang melonjak hingga Rp 150.000 per kilogram (kg).

    Peneliti ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan, masyarakat perlu mengatur pola konsumsi guna mengurangi tekanan permintaan yang berlebihan.

    “Mengatur pola konsumsi dengan membeli kebutuhan secukupnya dan menghindari panic buying dapat membantu menekan lonjakan permintaan,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga pangan naik, antara lain tingginya permintaan saat Ramadan 2025, distribusi yang terganggu, terutama untuk bahan pangan segar seperti cabai dan sayuran, dan spekulasi harga oleh oknum pedagang.

    Sebagai solusi, masyarakat dapat berkolaborasi dalam komunitas, misalnya dengan membentuk kelompok belanja bersama atau koperasi pangan. Cara tersebut dinilai dapat membantu mendapatkan harga yang lebih stabil melalui pembelian langsung dari petani atau distributor utama.

    Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan harga stabil, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar di Jakarta pada Sabtu (1/3/2025).

    Mentan Amran menegaskan pemerintah siap mengambil langkah tegas jika menemukan indikasi spekulasi harga. “Pemerintah tidak akan ragu bertindak jika ada pihak yang memanfaatkan momen Ramadan 2025 untuk mengambil keuntungan berlebihan,” ujar Amran.

    Dengan upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mengatur pola konsumsi, diharapkan lonjakan harga pangan dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan 2025 dengan lebih tenang.

  • Harga Pangan Naik, Operasi Pasar Dinilai Masih Belum Efektif

    Harga Pangan Naik, Operasi Pasar Dinilai Masih Belum Efektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga komoditas pangan terus mengalami kenaikan selama Ramadan 2025. Bahkan harga cabai rawit merah di beberapa pasar tradisional sudah menembus Rp 150.000 per kilogram.

    Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, efektivitas operasi pasar yang dilakukan pemerintah masih terbatas dan belum menyelesaikan akar permasalahan.

    “Operasi pasar dapat menstabilkan harga sementara, tetapi tanpa koordinasi yang optimal dan kebijakan jangka panjang, dampaknya tidak berkelanjutan,” ujar Yusuf Rendy Manilet kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurutnya, pemerintah perlu memastikan operasi pasar menyasar daerah-daerah dengan potensi kenaikan harga yang tinggi dibandingkan wilayah lain.

    Selain itu, langkah strategis seperti pengawasan distribusi memang telah dilakukan pemerintah, tetapi dinilai masih belum cukup untuk mengendalikan lonjakan harga pangan.

    Yusuf menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menekan kenaikan harga pangan, terutama selama Ramadan.

    “Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan produksi, penguatan infrastruktur pertanian, serta regulasi yang mencegah praktik monopoli dan penimbunan, agar lonjakan harga pangan saat Ramadan dapat ditekan secara lebih efektif,” katanya.

    Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor krusial dalam mengatasi inflasi pangan yang bervariasi di setiap wilayah. Yusuf menyarankan agar edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dapat menjadi solusi dalam mengurangi tekanan permintaan berlebihan yang membuat harga pangan naik.

  • Harga Pangan Naik, Ini Biang Kerok yang Bikin Dompet Jebol Tiap Ramadan

    Harga Pangan Naik, Ini Biang Kerok yang Bikin Dompet Jebol Tiap Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan harga pangan kembali terjadi pada awal Ramadan 2025. Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, fenomena tahunan ini dipicu oleh kombinasi empat faktor utama.

    “Kenaikan harga pangan berulang setiap tahun akibat kombinasi peningkatan permintaan, gangguan pasokan, praktik monopoli, serta faktor psikologis pasar,” ujar Yusuf Rendy kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurut Yusuf, lonjakan konsumsi terhadap komoditas seperti cabai, bawang, dan sayuran menjelang Ramadan dan Lebaran menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga. Kondisi ini diperburuk oleh cuaca ekstrem yang mengganggu produksi dan distribusi pangan.

    Selain itu, praktik penimbunan oleh oknum spekulan juga memperparah situasi, menciptakan kelangkaan pasokan di pasar.

    Untuk mengatasi masalah masalah harga pangan yang naik, Yusuf menekankan perlunya langkah-langkah terpadu, di antaranya meningkatkan produksi pangan domestik guna memastikan ketersediaan pasokan yang mencukupi lonjakan permintaan.

    Langkah berikutnya adalah efisiensi distribusi melalui penguatan infrastruktur pertanian dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah lantaran inflasi pangan bervariasi di setiap wilayah.

    “Pemerintah perlu memantau secara regional bagaimana pergerakan inflasi pangan,” ujarnya.

    Yang juga penting adalah pengawasan ketat terhadap praktik monopoli dan penimbunan, didukung oleh regulasi yang lebih tegas. Langkah selanjutnya yaitu operasi pasar di daerah rawan kenaikan harga, agar harga pangan tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.

    Sementara itu, di pasar tradisional, harga pangan masih terus naik. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, misalnya, harga cabai rawit mencapai Rp 150.000 per kilogram.

  • Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Secara historis, momen Ramadan dan Lebaran akan mendorong konsumsi masyarakat sehingga berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, momen Ramadan dan Lebaran 2025 kali ini diiringi oleh tekanan global hingga PHK massal di sejumlah sektor.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui momen Ramadan kerap berdampak positif ke perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi, serta makanan & minuman. 

    “Namun, efeknya cenderung bersifat temporer dan bisa terkompensasi oleh perlambatan di sektor lain,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).

    Dia mencontohkan, ketidakpastian global masih akan sangat berpengaruh ke perekonomian domestik. Misalnya, perlambatan ekonomi di negara mitra-mitra dagang utama akan menghambat ekspor Indonesia.

    Selain itu, sambungnya, pelemahan rupiah yang telah menyentuh Rp16.500 per dolar AS juga bisa meningkatkan tekanan inflasi—terutama pada barang impor—yang pada akhirnya dapat menggerus daya beli masyarakat.

    Yusuf turut mengingatkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya masih terus berlanjut. Terbaru, setidaknya 10 ribu buruh Sritex alias PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) telah terkena PHK; 1.100 buruh pabrik piano milik Yamaha di sejumlah daerah juga terancam di-PHK. 

    “Tren PHK massal di beberapa sektor menandakan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja, yang berpotensi menekan konsumsi dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Dia pun menyambut positif apabila pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga selama momen Ramadan dan Lebaran. Oleh sebab itu, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berada di kisaran 4,9%—5,0%.

    “Meskipun masih cukup kuat, pencapaian angka 5% akan sangat bergantung pada efektivitas insentif fiskal dalam mendorong konsumsi di tengah tekanan eksternal dan pelemahan rupiah,” tutupnya.

    Keyakinan Pemerintah 

    Sebelumnya, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

  • Danantara akan ‘Biayai’ Program Prabowo, APBN Bisa Surplus?

    Danantara akan ‘Biayai’ Program Prabowo, APBN Bisa Surplus?

    Bisnis.com, JAKARTA — Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dicanangkan akan diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Belanja pemerintah dalam APBN pun diyakini bisa berkurang.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mencontohkan jika Danantara menginvestasikan dananya ke sektor pangan maka APBN bisa mengurangi alokasi untuk program tersebut.

    “Sehingga belanja APBN berpotensi berkurang yang pada muara akan berdampak pada berkurangnya defisit,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Bahkan, sambungnya, jika Danantara dapat mendukung program-program dengan dana yang lebih besar dari yang biasanya dialokasikan APBN maka pemerintah dapat mengelola pengeluaran lainnya dengan efisien.

    Oleh sebab itu, ada kemungkinan APBN mencapai surplus. Hanya saja, Yusuf menekankan defisit/surplus APBN juga tetap bergantung kepada kinerja ekonomi secara keseluruhan dan efektivitas pengelolaan Danantara.

    “Di sisi lain ada risiko yang perlu diperhatikan, yaitu jika Danantara tidak dapat mengelola dana dengan baik atau proyek-proyek yang didukung tidak memberikan hasil yang diharapkan maka pemerintah mungkin harus menanggung contigency risk pada APBN,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap ada sejumlah sektor yang akan menjadi fokus investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Tiko, sapaan Kartika, menjelaskan investasi BPI Danantara akan diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari mulai pangan, perumahan, energi, dan sebagainya. Jadi, pasti align [sejalan] dengan program Asta Cita dan juga program transformasi BUMN ke depan,” jelas Tiko di sela Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Sementara itu, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp616,2 triliun dalam APBN 2025. Sebagai perbandingan, defisit APBN 2024 (unaudited) tercatat mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

  • Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat efisiensi ala Prabowo yang mencapai Rp750 triliun dapat berdampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.  

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan senilai Rp750 triliun atau sekitar US$44 miliar akan digunakan US$24 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya diinvestasikan di Danantara. 

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan pada dasarnya program MBG dapat menstimulasi perekonomian dengan catatan, jika program ini tepat sasaran dalam mendukung UMKM serta mengurangi kesenjangan. 

    “Investasi jangka panjang melalui Danantara berpotensi menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, pendidikan, atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).  

    Selain itu, penghematan anggaran yang dilakukan dengan tepat bisa menjadi sinyal positif bagi investor tentang komitmen pemerintah dalam menjaga defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi pengeluaran. 

    Meski demikian, Yusuf melihat saat ini sumber penghematan yang masih belum jelas menjadi tantangan tersendiri dan menghadirkan risiko. 

    Jika pemotongan anggaran justru berdampak pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, konsekuensinya justru kontraproduktif. 

    Selain itu, efektivitas program MBG bergantung pada ketepatan target dan transparansi distribusi untuk menghindari kebocoran, sementara investasi Danantara perlu diarahkan ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi agar tidak terbuang pada proyek mercusuar atau sektor non-strategis.  

    Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. 

    Menurutnya, Jika penghematan berasal dari sektor tidak produktif dan MBG didistribusikan secara tepat, serta investasi Danantara diarahkan pada proyek strategis dengan tata kelola yang baik, maka dampaknya tentu positif. 

    “Lain halnya jika penghematan justru merugikan layanan dasar dan investasi tidak dikelola dengan baik, maka kebijakan ini berisiko gagal dan Rp750 triliun hanya akan menjadi angka tanpa dampak nyata bagi ekonomi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, tetapi Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • Efisiensi Anggaran Bersifat Fleksibel, Ekonom Wanti-Wanti K/L Harus Satu Persepsi

    Efisiensi Anggaran Bersifat Fleksibel, Ekonom Wanti-Wanti K/L Harus Satu Persepsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti pentingnya pemerintah menyatakan persepsi apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah bersifat fleksibel.

    Yusuf mendukung efisiensi anggaran yang bersifat fleksibel. Artinya, meski kini dilakukan efisiensi namun kementerian/lembaga nantinya bisa meminta tambahan anggaran kekurangan pembiayaan program kerja.

    Kendati demikian, akan ada evaluasi terlebih dahulu. Jika program kerjanya berjalan baik maka penambahan anggarannya akan disetujui—begitu juga sebaliknya.

    “Kebijakan anggaran yang lebih fleksibel lebih baik dibandingkan kebijakan anggaran yang sifatnya rigid atau kaku, mengingat fungsi dari anggaran itu sendiri berguna untuk berbagai tujuan pembangunan ataupun instrumen stimulasi perekonomian,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/2/2025).

    Hanya saja, sambungnya, presiden sebagai kepala pemerintahan perlu menetapkan definisi program kerja yang dikategorikan berjalan baik. Dengan demikian, evaluasi program kerja nantinya bisa bersifat objektif.

    “Hal ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan juga kementerian dan lembaga yang akan melakukan penyesuaian anggaran di kemudian hari,” ujar Yusuf.

    Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran kementerian/lembaga bersifat fleksibel.

    Wihadi menjelaskan pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak efisien. Nantinya setiap K/L bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk biaya program kerjanya.

    Atas permintaan itu, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi terhadap program kerja K/L tersebut. Jika dirasa telah program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.

    “Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu loh. Ini harus jelas dulu,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akhirnya putuskan memotong hampir semua anggaran kementerian/lembaga. Misalnya TNI dan Polri, yang awalnya tidak ingin dipotong namun pada akhirnya diputuskan dipangkas.

    Wakil ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan notabenenya kebijakan efisien anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sama dengan kebijakan automatic adjusment pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    “Hanya sekarang ini secara keseluruhan dilakukan efisiensi semua yang menyentuh kepada belanja barang dan belanja modal,” jelasnya.

    Dia merincikan total efisien anggaran akan tetap sebesar Rp306,69 triliun seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. Nantinya, hasil efisiensi tersebut akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.

    “Statusnya blokir sementara,” kata Wihadi.

    Setelahnya, Sri Mulyani sebagai BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebut ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.