Xcloud.id

Tag: Yusuf Dumdum

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kelakuan Aneh Gibran Viral, Jhon Sitorus: Ini Alasan Batas Usia Wapres Harus 40 Tahun

    Kelakuan Aneh Gibran Viral, Jhon Sitorus: Ini Alasan Batas Usia Wapres Harus 40 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut menanggapi beredarnya video Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat melakukan inspeksi tas siswa di salah satu sekolah rakyat.

    Dikatakan Jhon, momen tersebut semakin menguatkan alasan mengapa aturan usia minimal calon wakil presiden seharusnya ditetapkan 40 tahun tanpa pengecualian.

    “Usia minimal 40 tahun itu sudah tepat,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (26/9/2025).

    Ia menilai, jika aturan itu ditegakkan, publik bisa terhindar dari perilaku yang dianggapnya tidak pantas dilakukan seorang wakil kepala negara.

    “Salah satunya untuk menghindari kelakuan-kelakuan aneh begini,” tukasnya.

    Jhon juga menyampaikan keresahannya karena kelakuan Gibran dianggap menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia di mata dunia.

    “Masa wajah 280 juta WNI direpresentasikan kelakuan Gibran seorang?,” tandasnya.

    Sebelumnya, sebuah video aksi Wapres Gibran di salah satu sekolah kini viral di media sosial.

    Gibran dalam video itu terlihat mengeluarkan satu per satu isi tas siswa. Beberapa jenis barang pun ditaruh di hadapan sang siswi.

    Video itu salah satunya diunggah akun @NHenryp29864 di aplikasi X.

    Banyak yang membagikan ulang video itu. Salah satunya pegiat media sosial Yusuf Dumdum.

    “Main bongkar-bongkar tas cewek gini. Apa yang ada dlm pikiran wapres?,” tulis Yusuf Dumdum membagikan ulang video tersebut.

    “Asli gibran begini.. hanya begini gibran bisa kerja. Ketemu SOFTEX dalam tas pasti gibran tanya, ini apa?” tulis akun @NHenryp29864, sembari membagikan video.

  • Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    Bupati Pati Belum Mundur dari Jabatannya, Masyarakat Bakal Bergerak dengan Skala Besar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberi respon terkait permintaan mundur Bupati Pati dari masyarakatnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum memberikan prediksinya soal isu ini.

    Ia menyebut jika nantinya Bupati Pati, Sudewo belum juga mundur seperti permintaan rakyatnya.

    Yusuf menyebut bakal ada gerakan baru yang skalanya bisa lebih besar dan lebih gila.

    “Kalau Sudewo gak mau mundur sbg Bupati Pati, saya yakin bakalan ada aksi yang lebih gila dari hari ini,” tulisnya dikutip Kamis (14/8/2025).

    “Silakan saja dibuktikan kalau gak percaya,” sebutnya.

    Yusuf Dumdum juga menyebut aksi yang dilakukan ini merupakan jelas amarah dari rakyat.

    “Ini murni aksi rakyat yang marah, akibat ucapan bupati. Jadi jangan ada yang nuduh macam2,” jelasnya.

    “Aksi di Pati jadi pelajaran buat pejabat daerah lain agar jangan asal mangap,” tambahnya.

    “Turut berduka dan bela sungkawa atas korban yang dikabarkan meninggal. (Semoga kabar ini tidak benar),” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jejak Dukungan Kaesang dan Jokowi ke Bupati Sudewo, Berujung Badai Demo di Pati

    Jejak Dukungan Kaesang dan Jokowi ke Bupati Sudewo, Berujung Badai Demo di Pati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Yusuf Dumdum, turut memberikan dukungannya kepada masyarakat Kabupaten Pati yang melakukan demo besar-besaran pada Rabu (14/8/2025) kemarin.

    Ia melihat bahwa gelombang kemarahan masyarakat itu lahir dari kebijakan Sudewo sendiri sebagai Bupati.

    “Salut buat warga Pati,” kata Yusuf di X @yusuf_dumdum (14/8/2025).

    Yusuf kemudian mencoba menguliti kembali siapa sosok Sudewo yang menjadi bulan-bulanan masyarakatnya.

    Melihat ke belakang, jelang Pilkada 2024, terungkap bahwa Sudewo merupakan salah satu calon Bupati yang didukung oleh keluarga Jokowi.

    Dalam video yang diunggah Yusuf, nampak Ketum PSI, Kaesang Pangarep, memberikan dukungannya kepada Sudewo dan wakilnya.

    “Untuk warga Pati, jangan lupa pilih apk Sudewo dan pak Chandra,” ajak Kaesang kala itu.

    Dalam video yang sama Sudewo nampak menghadap di kediaman Jokowi. Duduk satu meja sembari mendengarkan wejangan.

    “Pak Sudewo, pak Chandra, saya titip kabupaten Pati,” kata Joko kepada Sudewo.

    Setelah demo besar-besaran, Sudewo akhirnya muncul di media. Ia menegaskan tidak gentar menghadapi kemarahan masyarakat.

    “Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan saya tidak akan gentar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melakukan rapat darurat paripurna dan sepakati hak angket dan pansus pemakzulan.

    Paripurna tersebut digelar mendadak. Undangannya bahkan baru dibuat pada 13 Agustus 2025.

    Sidang Paripurna tersebut menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Makzulkan Bupati Pati Sudewo.

  • Jokowi Jarang Hadir di Forum PBB, Puan: Itu di Periode Lalu, Sekarang Prabowo Lebih Aktif

    Jokowi Jarang Hadir di Forum PBB, Puan: Itu di Periode Lalu, Sekarang Prabowo Lebih Aktif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum, menyinggung pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait absennya Indonesia dalam beberapa forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belakangan ini.

    Dikatakan Yusuf, respons Puan terhadap isu tersebut terbilang lugas dan tanpa basa-basi.

    “Jawaban mba Puan Maharani cukup singkat, padat, jujur, dan makjleb,” kata Yusuf di X @yusuf_dumdum (17/7/2025).

    Ia berharap pernyataan itu bisa diterima dengan kepala dingin dan tidak menimbulkan perasaan tersinggung dari pihak mana pun.

    “Semoga gak ada yang baper,” tandasnya.

    Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan, memberikan singgungan terhadap ketidakhadiran Indonesia di forum-forum penting dunia, terutama Sidang Majelis Umum PBB.

    Dalam pidatonya di Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat, Minggu (13/7/2025), Anies berbicara soal absennya Presiden RI selama satu dekade terakhir dalam forum tersebut dan hanya mengutus Menteri Luar Negeri sebagai perwakilan.

    “Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” ujarnya.

    Ia mengibaratkan posisi Indonesia sebagai negara besar yang tak ikut rapat kampung, meski memiliki peran strategis.

    “Kita warga kampung, rumahnya nomor empat terbesar. Tapi rapat kampung tidak pernah datang. Iuran tetap bayar, tapi tidak aktif,” sindirnya.

    Anies menilai, ketidakhadiran itu menunjukkan lemahnya peran diplomasi aktif Indonesia. Ia mendorong agar pemerintahan ke depan lebih hadir dan terlibat di panggung internasional.

    Sementara itu, Puan Maharani yang dimintai tanggapan mengenai hal tersebut mengatakan bahwa ia melihat ada harapan berbeda pada Presiden saat ini.

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah Seret 18 Tersangka, Riza Chalid Berstatus DPO, Yusuf Dumdum: Hukum Mati

    Kasus Korupsi Minyak Mentah Seret 18 Tersangka, Riza Chalid Berstatus DPO, Yusuf Dumdum: Hukum Mati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum mengkritik kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina yang telah menyeret 18 orang tersangka.

    Mereka adalah pejabat BUMN diantaranya RS, SDS, YF, AP, MK, EC, AN, HB, TN, DS, AS, HW. Adapun j pihak swasta/Broker yakni MKAR, DW, GRJ, MH, IP, MRC.

    Yusuf Dumdum berharap agar para tersangka tersebut dapat dihukum mati.

    “Hukum mati koruptor! Pertamina jadi sarang penyamun dan para bandit siluman,” kata Yusuf Dumdum dalam akun X pribadinya, dikutip Sabtu, (12/7/2025).

    “Masa jualan BBM sudah mahal tapi sering rugi. Sementara yang buka stand pom Pertamini aja selalu untung. Padahal, stok BBM nya dari Pertamina juga. Hukum mati aja semua. Bangsat,” tandasnya.

    Berikut daftar lengkap 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (periode 2018–2023), dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun:

    Riva Siahaan (RS) – Dirut PT Pertamina Patra Niaga

    Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Dir. Feedstock & Product Optimization, Kilang Pertamina Internasional

    Yoki Firnandi (YF) – Dirut PT Pertamina International Shipping

    Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management, Kilang Pertamina Internasional

    Maya Kusmaya (MK) – Dir. Pemasaran Pusat & Niaga, Pertamina Patra Niaga

    Edward Corne (EC) – VP Trading Operations, Pertamina Patra Niaga

    Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa

    Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim

    Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim & Dirut PT Orbit Terminal Merak

  • Riza Chalid Tersangka, Yusuf Dumdum: Hukum Mati Koruptor

    Riza Chalid Tersangka, Yusuf Dumdum: Hukum Mati Koruptor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penetapan pengusaha raksasa minyak, Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai banyak perhatian masyarakat. Tidak sedikit yang mengapresiasi langkah tersebut.

    Sebagaimana diketahui, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Tidak hanya dia, Kejagung juga menetapkan delapan tersangka lainnya. Kasus dugaan korupsi ini ditengarai merugikan negara hingga Rp200 triliun.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan ‘raja minyak’ itu sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025).

    Riza Chalid ditetapkan status hukumnya bersama-sama dengan delapan tersangka tambahan terkait kasus korupsi yang merugikan negara setotal Rp 200-an triliun sepanjang 2018-2023 itu.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    Pegiat Media Sosial, Yusuf Dumdum ikut bersuara atas penetapan raja minyak tersebut sebagai tersangka. Dia lantas meminta aparat penegak hukum di negeri ini untuk menghukum para tersangka dengan hukuman berat. “Hukum mati koruptor,” serunya di media sosial X, Jumat (11/7).

    Dia bahkan menyebut, Pertamina yang kerap mengalami kerugian hanya jadi sarang penyamun, dan para bandit siluman.

    Yusuf Dumdum bahkan mengungkap keheranannya terhadap perusahaan yang mengelola minyak di negeri ini. Pasalnya, yang kerap disampaikan kepada masyarakat hanyalah kerugiannya.

  • Kuasa Hukum Jokowi Kukuh Tolak Tunjukan Ijazah Asli, Yusuf Dumdum: Masih Belum Selesai Juga Kasus Ini

    Kuasa Hukum Jokowi Kukuh Tolak Tunjukan Ijazah Asli, Yusuf Dumdum: Masih Belum Selesai Juga Kasus Ini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kuasa Hukum Presiden ke-7 Jokowi meminta polemik dugaan ijazah palsu diakhiri. Hal itu menuai sorotan.

    Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum menanggapinya. Ia heran kenapa persoalan tersebut belum selesai.

    “Masih belum selesai juga kasus ijazah Jkw ini. Ampuun,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Kamis (10/7/2025).

    Yusuf sendiri, mengaku kerap ditanyai terkait polemik tersebut. Apakah ijazah itu asli atau tidak.

    “Beberapa kali sempat ngobrol sama teman2 di warung kopi. Saya ditanya soal ijazah. ‘Itu ijazah Jkw beneran palsu apa gak sih?’,” ujarnya.

    Yusuf pun, ketika mendapati pertanyaaan demikian hanya menjawab seadanya.

    “Saya cuma bisa menjawab, “gak tahu, aku udh kapok kena tipu,” 😭,” pungkasnya.

    Adapun permintaan kuasa hukum itu disampaikan Yakup Hasibuan. Ia meminta polemik tersebut disudahi, danmenilak menunjukkan ijazah asali Jokowi.

    Menurutnya, polemik itu sudah selesai, setelah Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) mengeluarkan hasil pemerksaannya.

    Yakup bahkan mengajukan pertanyaan. Setelah pemeriksaan Puslabfor dan keaslian ijazah Jokowi masih dipertanyakan, apakah percaya Puslabfor atau Roy Suryo.

    Roy Suryo sendiri adalah salah satu sosok yang getol menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia dikenal sebagai pakar telematika.
    (Arya/Fajar)

  • Bawaslu Ungkit Putusan MK yang Muluskan Gibran Cawapres, Yusuf Dumdum: Ah Bawaslu Ini Bisa Aja…

    Bawaslu Ungkit Putusan MK yang Muluskan Gibran Cawapres, Yusuf Dumdum: Ah Bawaslu Ini Bisa Aja…

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu disebut memuluskan Gibran Rakabuming sebagai Calon Presiden (Capres).

    Hal tersebut ditanggapi Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum. Menurutnya, tak ada yang aneh.

    “Ah Bawaslu ini bisa aja. Gak ada yang aneh dan tiba-tiba. Semua sudah melalui proses kok,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Senin (7/7/2025).

    Yusuf menyentil secara satire.

    “Gibran wapres termuda dan terbaik sepanjang sejarah dunia. Indonesia bangga. Bismillah komisaris,” ujar Yusuf.

    Adapun pernyataan Bawaslu itu diungkapkan saat dimintai tanggapan terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal.

    Di putusan tersebut, Pemilu nasional meliputi Pileg DPR, DPD dan Pilpres dipisahkan dengan lokal. Seperti Pileg DPRD provinsi, kabupaten/kota dan Pilkada.

    Meski begitu, Pemilu lokal baru digelar paling cepat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah anggota DPR, DPD atau presiden dan wakil presiden dilantik.

    Ia lalu mengungkit putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebelum Putusan 90, usia Gibran tak memenuhi syarat pencalonan karena baru 36 tahun per 1 Oktober 2023.

    “Kan aneh dengan dengan tiba-tiba putusan 90 ini model of tahapan, pada saat tahapan tiba-tiba MK memutus seperti ini terjadi perubahan tentang syarat calon,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
    (Arya/Fajar)