Xcloud.id

Tag: Yusuf Ateh

  • Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau Nasional 13 Januari 2025

    Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau Nasional 13 Januari 2025

    Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para jaksa dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana irit bicara mengenai isi pertemuan dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Kepala PPATK Ivan menjadi yang pertama keluar dari gerbang Istana Negara sekitar pukul 16.45 WIB.
    Ia tidak banyak berkomentar mengenai hasil diskusi dengan Prabowo, meski ia mengaku ada arahan yang diberikan Prabowo.
    “Panjang ya, banyak sekali arahan dari beliau. Iya (khususnya untuk PPATK), sama JAM (
    Jaksa Agung Muda
    ), ya,” kata Ivan saat ditemui usai bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Setelah itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani turut keluar menuju mobil dinas untuk pulang.
    Lalu, keluar pula Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
    Tak berbeda jauh dengan Ivan, para jaksa yang keluar bergiliran ini pun enggan menuturkan arahan dari Prabowo.
    “(Nanti dijelaskan) Sama PPATK, ya,” ucap Reda di kesempatan yang sama.
    Adapun Narendra juga menyatakan tidak ada apa pun yang dibahas pada pertemuan kali ini.
    “Enggak ada,” ucapnya singkat.
    Sebelumnya diberitakan, para jaksa hingga Kepala PPATK mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, para jaksa datang bertahap melalui pilar Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.14 WIB.
    Mereka datang bergiliran dan berjalan menuju kompleks Istana Negara dan Istana Merdeka.
    Jaksa yang hadir terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
    Lalu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho.
    Ada pula Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
    Belum diketahui apa pembahasan antara para jaksa dengan Presiden Prabowo.
    Adapun saat ini, pertemuan masih berlangsung.
    “Belum tahu,” kata Febrie Ardiansyah sebelum memasuki gerbang Istana Negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Jaksa Agung, PPATK Hingga BPKP Ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Jaksa Agung, PPATK Hingga BPKP Ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa pejabat Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Istana Negara, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan CNBC Indonesia, para pejabat mulai tiba di Istana sejak pukul, 14.15 WIB. Diantaranya seperti Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.

    Hanya saja saat dikonfirmasi mengenai agenda pertemuan, para pejabat masih enggan membeberkan.

    “Belum,” kata Febrie Adriansyah, saat ditanya perihal rapat. Sementara pejabat Kejaksaan Agung lainnya juga enggan memberikan komentar.

    Diketahui dalam rapat itu juga dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (haa/haa)

  • Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pada pekan kedua 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
    BPKP
    ) di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Rini dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membahas berbagai hal, termasuk peran BPKP dalam memastikan
    akuntabilitas
    pelaksanaan
    transformasi digital
    pemerintah.
    Dijelaskan bahwa di era digital saat ini,
    digital public infrastructure
    (DPI) menjadi fondasi penting untuk membangun dan mengelola platform strategis.
    DPI merupakan model arsitektur pemerintahan digital yang diadopsi secara global dengan fokus pada sistem dasar sebagai landasan pengembangan
    layanan publik
    . DPI mencakup Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital.
    “DPI serta prioritas implementasi ‘
    use case
    ‘ harus diperkuat sebagai kunci percepatan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2029. Kami juga akan menyesuaikannya melalui revisi kebijakan yang ada,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Untuk diketahui, platform strategis tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan vital masyarakat luas.
    Saat ini,
    pemerintah Indonesia
    telah mengembangkan teknologi pemerintahan (
    GovTech
    ) dengan nama
    INA Digital
    , yang secara terbatas telah meluncurkan tiga produk digital, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov).
    Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula penguatan peran BPKP dalam mengawasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Ini akan mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Nomor 82 Tahun 2023, dengan fokus pada DPI, mekanisme pendanaan, dan restrukturisasi kelembagaan.
    Dalam implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
    Transformasi Digital
    dan Integrasi Layanan Digital Nasional, terdapat beberapa pelajaran penting yang menggarisbawahi urgensi perbaikan pada kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.
    Rini menekankan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan terus mendorong integrasi layanan digital demi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
    Menurutnya, konsep siklus hidup layanan digital akan menjadi dasar untuk menciptakan layanan yang proaktif, personal, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat.
    Selain mengawasi akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).
    Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam pengawalan transformasi digital pemerintah.
    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen BPKP untuk terus mendukung transformasi digital pemerintah, termasuk melalui
    review
    kebijakan dan pendampingan akuntabilitas keuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PANRB-BPKP bahas akuntabilitas transformasi digital pemerintah

    Menteri PANRB-BPKP bahas akuntabilitas transformasi digital pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan transformasi digital pemerintah.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, Rini menjelaskan era digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis.

    DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia dengan fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan, yang meliputi Digital ID, Data Exchange Platform, serta Digital Payment.

    “Digital Public Infrastructure serta Use Case Prioritas perlu diperkuat sebagai kunci percepatan demi kesuksesan program-program prioritas Bapak Presiden sepanjang tahun 2025–2029. Hal ini juga akan kami akomodasi dalam revisi berbagai kebijakan yang ada,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk diketahui platform strategis ini mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov).

    Dalam pertemuan itu juga turut dibahas penguatan peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan untuk penyempurnaan kebijakan dan penerapan selanjutnya melalui revisi terhadap Peraturan Presiden No. 95/2018, dan No. 82/2023 dengan isu utama terkait DPI, mekanisme pendanaan, dan penataan kelembagaan.

    Selain itu, dalam implementasi Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional terdapat beberapa pembelajaran yang disimpulkan menjadi tiga urgensi perbaikan utama pada penyempurnaan kebijakan yakni kebijakan dan perencanaan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.

    Rini mengatakan Kementerian PANRB terus mendorong agar pembangunan layanan digital menuju keterpaduan untuk kemudahan layanan bagi masyarakat.

    Menurutnya, konsep siklus hidup akan menjadi dasar agar layanan digital pemerintah proaktif, terpersonalisasi, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

    Tidak hanya mengawal akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam mengawal seleksi CASN.

    Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada BPKP yang terus mengawal transformasi digital pemerintah.

    Sementara itu, Plt. Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menjelaskan bahwa BPKP beserta jajaran berkomitmen tinggi dalam mengawal transformasi digital pemerintah.

    “BPKP akan memberikan dukungan dalam review komprehensif terhadap kebijakan transformasi digital pemerintah, serta pendampingan akuntabilitas keuangan,” jelas Yusuf Ateh.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kunci keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah kolaborasi

    Kunci keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah kolaborasi

    Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    MenPANRB: Kunci keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah kolaborasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan Januari 2025.

    Adapun program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

    “Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Rini juga menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

    Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektifitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

    “Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

    Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

    “Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia,” jelas Prasetyo.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

    “Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” pungkas Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dikejar, salah satunya melalui perhutanan sosial.

    Pemetaan lokasi sudah dilakukan untuk diketahui wilayah mana yang punya potensi swasembada.

    “Setelah kita mendapatkan briefing dari Pak Presiden tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan dan energi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat koordinasi bidang pangan berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Kamis (12/12/2024).

    Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Hadir juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid hingga Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    Tim yang dibentuk Kemenhut bertugas mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan. 

    Raja Antoni kemudian menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan tanaman aren. 

    Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. 

    Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang  merupakan energi terbarukan. 

    “Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” ujar dia.

    Sementara itu Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan lahan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu produktif akan dijadikan cadangan pangan. 

    Lahan-lahan itu nantinya bisa ditanami padi gogo (ladang) untuk pangan, dan tanaman aren untuk cadangan energi.

    “Tadi kita juga membahas dari kehutanan ada namanya perhutanan sosial, yang luas, yang mungkin selama ini tidak begitu produktif ini bisa nanti dibikin cadangan pangan yang bisa produktif. Bisa tanam padi gogo, untuk energi bisa tanam aren dan lain-lain,” kata Zulhas.

  • Tersangka & Saksi Tutup Mulut soal Dalang Kasus Korupsi Timah – Espos.id

    Tersangka & Saksi Tutup Mulut soal Dalang Kasus Korupsi Timah – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi korupsi (Solopos-Whisnupaksa Kridhangkara)

    Esposin, JAKARTA — Para tersangka dan saksi kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun hingga saat ini masih tutup mulut dan enggan membuka siapa di balik kasus tersebut, kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    “Kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, C, B yang terlibat,” kata Jaksa Agung di Jakarta, Rabu (13/11/2024), saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Meskipun isu keterlibatan orang lain santer dibicarakan, para tersangka dan saksi pada kasus korupsi timah itu tidak ada yang mau buka mulut.

    Padahal, penyidik Kejagung mengharapkan mereka dapat menyebutkan nama-nama yang sudah santer diperbincangkan. Kendati demikian, Kejagung akan terus berupaya menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas.

    “Saya tadinya mengharapkan tersangka bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi, mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut di media,” tuturnya sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Ia menambahkan, ke depan para tersangka dapat memberikan keterangan yang jelas dan diharapkan mereka tidak takut untuk mengungkapkan kebenarannya.

    “Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan dari para tersangka atau saksi, tetapi sampai saat ini tidak ada. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca, supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan,” katanya.

    Sebelumnya, Jaksa Agung menyebut kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan hasil audit BPKP mencapai Rp300,003 triliun.

    “Semula kita memperkirakan Rp271 triliun, ternyata setelah diaudit BPKP nilainya cukup fantastis sekitar Rp300,003 triliun,” kata Jaksa Agung, Rabu (29/5/2024).

    Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diserahkan Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

    Ateh mengatakan BPKP melakukan penyidikan kerugian negara usai diminta oleh Kejaksaan Agung.

    Berdasarkan permohonan tersebut, BPKP melakukan prosedur-prosedur audit, penyidikan dan juga meminta keterangan para ahli.

    “Kami serahkan hasil audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan tidak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, seperti disampaikan Jaksa Agung total kerugian sekitar Rp300,003 triliun,” kata Ateh.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Menteri Maruarar Sirait Paparkan Kiat Sukses Pembangunan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat

    Menteri Maruarar Sirait Paparkan Kiat Sukses Pembangunan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong keberhasilan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Program ini dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis di Pakuhaji, Tangerang, Banten, pada Jumat (1/11/2024).

    Salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan lahan. Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah donasi lahan dari berbagai pengusaha dan masyarakat untuk mendukung pembangunan hunian gratis bagi rakyat.

    “Barusan saya ditelepon, ada yang menyiapkan tanah di Palangkaraya, sebanyak 1 hektar. Staf saya juga melaporkan bahwa di Kalimantan Barat ada yang menyiapkan lahan. Gerakan ini dilakukan seikhlasnya, siapapun yang ingin menyediakan tanah 1.000 atau 2.000 meter untuk dibangun dan diberikan kepada rakyat oleh tim kami, mari kita mulai,” ujar Ara saat ditemui beberapa waktu lalu.

    Ara menegaskan gerakan gotong royong ini harus dijalankan secara terbuka oleh semua pihak. Ia juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh pengusaha untuk meminta bantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan rumah gratis ini.

    Salah satu sosok yang terlibat adalah Sugainto Kusuma (Aguan) dari Agung Sedayu Group, yang membantu mengembangkan proyek rumah gratis perdana di Tangerang, Banten. Selain itu, Ara juga sudah menjalin komunikasi dengan Boy Thohir dari Adaro Group, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific, Franky Wijaya dari Sinarmas, serta Lawrence Barki dari Harum Energy.

    Pentingnya kesesuaian program dengan regulasi dan aturan pemerintah juga menjadi perhatian Ara. Untuk itu, ia telah melakukan konsultasi dengan Plt Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengan Pak Ateh dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah), serta dirjen terkait untuk membahas soal penggunaan tanah dan pembangunan rumah. Pak Ateh menyarankan agar proses ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” jelas Ara.

    Ara juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program ini, seperti sistem pengawasan pembangunan, skema pembiayaan bagi pengusaha dan calon pemilik rumah, serta dukungan dari industri penyedia bahan bangunan.

    Dukungan dari industri semen nasional, yang produknya digunakan dalam program ini, juga sangat diharapkan. Ara menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan mengumpulkan seluruh pelaku industri dan pemegang kepentingan di sektor properti untuk membahas kelanjutan program pembangunan rumah gratis ini.

  • Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024

    Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.

    Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis itu, Hasan mengatakan bahwa Presiden tidak menyentuh pembahasan soal Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

    “Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada. Sama sekali enggak ada arahan beliau soal pilkada dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada,” kata Hasan Nasbi menegaskan dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Hasan menjelaskan bahwa Presiden hanya memberikan arahan umum, seperti pada rapat kabinet paripurna bersama para menteri dan kepala lembaga di Kantor Presiden, Rabu (6/11) lalu.

    Senada dengan itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai mengatakan Presiden Prabowo tidak membahas terkait pilkada serentak dan keputusan upah minimum provinsi (UMP).

    “Presiden tidak menyentuh dua agenda itu, pilkada serentak maupun upah minimum regional, UMP, tetapi itu dijelaskan oleh Menko yang lain khususnya Menko Politik dan Keamanan,” kata Velix.

    Velix menjelaskan bahwa pengarahan soal pilkada disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, namun lebih mengkhususkan pada pengamanan agar suasana politik Indonesia tetap stabil, aman dan damai.

    Velix menambahkan bahwa Presiden memberi arahan terkait bagaimana menjaga kekayaan aset negara dan mengelola APBN yang lebih berkualitas.

    Adapun Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga juga menjadi narasumber, seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan; Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Baca juga: Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran
    Baca juga: Prabowo tegas kabinetnya perlu efisiensi dinas untuk program prioritas
     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPKP Sebut Baru 9 Persen Pemda Konsisten Terapkan Mekanisme Antikecurangan Nasional 7 November 2024

    BPKP Sebut Baru 9 Persen Pemda Konsisten Terapkan Mekanisme Antikecurangan Nasional 7 November 2024

    BPKP Sebut Baru 9 Persen Pemda Konsisten Terapkan Mekanisme Antikecurangan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    Muhammad Yusuf Ateh
    mengungkapkan dari hasil pengawasan lembaga itu menunjukkan baru 9 persen pemerintah daerah sudah memiliki pengendalian
    kecurangan
    yang memadai.
    “Bayangkan, hanya 9 persen. Jadi 90 persen masih belum memadai,” kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
    Ia menambahkan, masih banyak komponen-komponen pengendalian kecurangan yang belum diterapkan dengan baik.
    Menurutnya, kondisi ini tidak berubah meskipun sudah diingatkan bertahun-tahun.
    Yusuf juga menyoroti berbagai modus kecurangan yang umum terjadi. Ia menyebut manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu contoh.

    “Kami masih bisa melihat manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, arah anggaran dipotong di sana-sini,” ucap Yusuf.
    Selain itu, dia juga menyinggung modus lain seperti suap, gratifikasi, nepotisme dalam perizinan, serta penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa.
    Menurut Yusuf, praktik kecurangan ini masih terus berulang tanpa perubahan signifikan, bahkan sejak 2 dekade terakhir.
    Bahkan Yusuf merasa bosan mengulang pesan yang sama setiap tahun, seolah-olah permasalahan ini sulit terselesaikan.
    “Modusnya sama saja, 10-20 tahun lalu sama seperti sekarang,” ucap Yusuf.
    Selain menyampaikan masalah kecurangan, Yusuf menawarkan solusi bagi pemerintah daerah yang ingin memperbaiki pengendalian kecurangan.
    BPKP, kata Yusuf, siap memberikan pendampingan, termasuk dalam perbaikan perencanaan dan penganggaran.
    Menurut Yusuf, komitmen kepala daerah menjadi kunci utama dalam upaya ini.
    “Kami siap mendampingi siapa pun yang berkomitmen membenahi pengelolaan anggaran,” kata Yusuf.
    Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak memanfaatkan diskresi kebijakan sebagai alasan melakukan tindakan curang.
    Diskresi sering kali digunakan sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab, sehingga pengawasan internal menjadi tidak efektif.
    Dia juga mengimbau kepala daerah supaya tidak mengulangi pola lama dalam praktik anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
    Selain itu, Yusuf mengajak kepala daerah mengambil langkah nyata dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintahannya.
    Ia menegaskan bahwa BPKP siap mendampingi upaya Pemda dalam membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.