Xcloud.id

Tag: Yustinus Prastowo

  • Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Menurunkan Daya Beli Masyarakat, Begini Fakta dan Pandangan Ahli – Page 3

    Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Menurunkan Daya Beli Masyarakat, Begini Fakta dan Pandangan Ahli – Page 3

    Dijelaskan oleh Yustinus Prastowo, pengamat perpajakan sekaligus mantan staf khusus Menteri Keuangan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang bisa memberikan dampak untuk rumah tangga. Namun, hal yang paling penting adalah bagaimana mitigasi pemerintah menghadapi risiko tersebut. 

    “Secara faktual memang pasti mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun bagaimana respons pemerintah adalah hal yang penting. Pemerintah memberikan kebijakan berupa stimulus supaya rumah tangga yang terdampak bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar. Karena PPN dan semua jenis pajak itu tujuannya menyasar semua wajib pajak, maka pemberlakuannya harus mempertimbangkan daya beli,” ungkapnya dalam wawancara bersama tim Liputan6.com. 

    Ia pun menyebutkan sekarang pemerintah sudah mempersiapkan berbagai stimulus seperti seperti PPH 21 ditanggung pemerintah untuk gajinya sampai dengan Rp10 juta, bantuan pangan 10 kg beras untuk 16 juta rumah tangga, bantuan listrik, jaminan kehilangan pekerjaan dan sebagainya sebagai upaya pemerintah memberikan kompensasi. 

    Selain itu, sosok yang akrab disapa Prastowo ini juga mengajak masyarakat untuk melihat lebih besar hasil dari kenaikan tersebut. “Pajak tadi kan tujuannya akan dibelanjakan kembali dalam bentuk APBN. Belanjanya ada berbagai macam, seperti Makan Bergizi Gratis, program pembangunan 3 juta perumahan, dan lain-lain. Ini juga akan menggeliatkan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau uang pajak yang dibayarkan tadi dipakai untuk belanja publik, otomatis ini kan akan menambah pendapatan rumah tangga karena rumah tangga akan mendapatkan tambahan pekerjaan,” lanjutnya. 

    Perhitungan Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi

    Dikutip dari pernyataan Kepala Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, tingkat inflasi Indonesia saat ini cenderung rendah di 1,6%. Sementara itu, dampak kenaikan PPN ke 12% adalah 0,2%. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target APBN 2025 di 1,5%-3,5%. 

    Lalu bagaimana dengan dampak kenaikan PPN menjadi 12% terhadap tingkat inflasi? Mantan staf khusus Menteri Keuangan ini menyebutkan bahwa dampaknya akan tetap ada, namun bersifat temporer. 

    “Kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya terkait kenaikan harga BBM maupun kenaikan PPN 11%, dampak inflasi ada tapi temporer. Artinya 3 bulan pertama ada tapi masih bisa diatasi, artinya ekonomi kita bergerak, tidak statis. Jadi, harapannya nanti juga temporer seperti itu, bisa dikendalikan dampaknya termasuk pemerintah kan diharapkan mengendalikan harga-harga yang variabelnya banyak ya,” ungkap Prastowo. 

    Ia pun menekankan bahwa dari skema tersebut, hal yang perlu dipastikan adalah pemerintah fokus mengukur dampak di lapangan dalam beberapa bulan setelah penerapan. Hal ini bertujuan untuk melihat sektor mana yang kemungkinan terdampak, tapi belum tercakup skema stimulus. 

    Upaya Aktif Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat

    Lebih lanjut, pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat di tengah proses kenaikan PPN menjadi 12%. Prastowo juga menyebutkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap sehat. 

    “Tentu pengendalian inflasi secara umum ya, karena faktornya mulai dari musim panen, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua ya delivery dari stimulus itu tepat sasaran. Apakah pemerintah sudah bekerja serempak di lapangan untuk memastikan itu, dan lain sebagainya. Pemerintah juga bisa lebih fokus ke kelompok yang relatif lebih kaya dan mampu, terutama yang belum patuh dan di luar sistem itu bisa dikejar,” pungkasnya.

  • Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

    Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan perayaan Natal Nasional 2024 yang akan berlangsung pada 28 Desember 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

    Dukungan itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 Thomas AM Djiwandono di Ruang Rapat Mendagri Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (20/12).

    Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Panitia didampingi beberapa anggota, yakni Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana sebagai Koordinator Bidang Pengerahan Massa, Brigjen Pol Aldrin Hutabarat sebagai Wakil Koordinator Bidang Keamanan, dan Yustinus Prastowo sebagai Wakil Sekretaris Umum.

    Adapun Mendagri didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga yang juga anggota Bidang Sekretariat Panitia Natal Nasional 2024.

    Thomas melaporkan rencana perayaan Natal Nasional 2024. Selain menggelar puncak perayaan Natal di Indonesia Arena GBK, Panitia juga telah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan.

    Hal ini seperti kegiatan bakti sosial yang berlangsung di berbagai daerah. Ini termasuk bakti sosial terhadap korban letusan Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur.

    Rencananya perayaan Natal juga akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, bersamaan dengan puncak perayaan Natal di GBK, Jakarta.

    Selain itu, Thomas meminta arahan dan dukungan Tito untuk menyukseskan gelaran tersebut.

    Menanggapi itu, Tito menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum dan Panitia Natal Nasional 2024. Dirinya juga akan mengarahkan penjabat (Pj.) kepala daerah di wilayah Jabodetabek agar memberikan dukungan bilamana diperlukan.

    Tito juga mengarahkan Plt. Sekjen Kemendagri dan Stafsus Mendagri Kastorius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

    “Untuk memberikan dukungan penuh kepada panitia sesuai kebutuhan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Di lain sisi, berdasarkan pengalamannya menggelar kegiatan masif serupa, Tito menyarankan agar panitia benar-benar mengecek secara detail persiapan perayaan tersebut.

    Dia juga mengimbau pentingnya mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat kegiatan, termasuk kondisi cuaca.

    Kemudian, Tito juga mengusulkan agar perayaan Natal di GBK terhubung secara daring dengan beberapa daerah, seperti Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Daerah lain yang perlu dilibatkan secara daring, yakni ke enam provinsi di wilayah Papua, yaitu Prop Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

    Gelaran keikutsertaan masing-masing provinsi ini dapat dilakukan secara daring terkoneksi secara live ke GKB di masing-masing ibu kota provinsi tersebut.

    “Perayaan natal akan dapat membawa kesejukan dan merajut persatuan dan perdamaian pasca kontestasi Pilkada di Papua” ujar Tito yang juga pernah bertugas sebagai Kapolda Papua itu.

    Sebagai informasi, Natal tahun ini mengusung tema “Marilah Kita Bersama Pergi ke Betlehem”.

    Adapun puncak perayaan Natal Nasional Tahun 2024 akan berlangsung pada 28 Desember 2024, pukul 17.00-21.00 WIB di Indonesia Arena GBK.

    Perayaan ini akan dihadiri langsung oleh umat Kristiani se-Jabodetabek dan perwakilan dari daerah lain seluruh Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen bukanlah keinginan Sri Mulyani, Joko Widodo, atau bahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mau klarifikasi ya, PPN 12 persen bukan maunya Bu Sri Mulyani, bukan maunya Kementerian Keuangan, bukan maunya Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo yang baru memerintah. Ini keputusan politik bersama, karena undang-undang. Baik pada waktu dirumuskan dan saya yakin maksud tujuannya baik,” kata Pras dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Dia menjelaskan bagaimana PPN ini dinaikkan secara bertahap dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

    “Lalu kenapa PPN? Inilah kontribusi DPR yang juga bagus. Kami akhirnya sepakat 12 persen, tapi dua tahap. 11 persen dulu di 2022, lalu menjadi 12 persen di 2025, sambil mengamati kondisi ekonomi membaik atau tidak,” kata dia.

    Menurut Pras, kesepakatan dinaikannya PPN karena pajak penghasilan tidak mengangkat penerimaan negara. 

    “PPN semua bayar, gotong royong PPN itu. Tapi kan regresif pak, yang kaya dan miskin kalau beli Indomie sama-sama bayar 10 persen. Oke, kalau begitu yang kebutuhan pokok kita nol-kan,” kata Pras.

    “Tetap dipertahankan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, transportasi tetap nol sampai sekarang, tidak bayar pajak. Sampai di situ kita bisa menerima, sampai akhirnya PPN 12 persen mau diterapkan,” pungkas dia.

    Diketahui, Pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan berlaku selektif. Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). 

    Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya. 

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025.  

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco.

    Sementara itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja. 

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Yustiunus Prastowo: PPN 12% di UU HPP Sebenarnya Multitarif Sejak Awal

    Yustiunus Prastowo: PPN 12% di UU HPP Sebenarnya Multitarif Sejak Awal

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa skema multitarif pajak pertambahan nilai alias PPN sebenarnya sudah mengemuka sejak penggodokan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Dalam diskusi bertajuk ‘Wacana PPN 12%: Solusi Fiskal atau Beban Baru Bagi Masyarakat’, Prastowo menceritakan kembali dinamika perancangan UU HPP dalam konteks mengingat kembali, bagaimana para pemangku kepentingan kala itu memprediksi kondisi 2025 dan kenapa mempertimbangkan kenaikan PPN demi menggenjot penerimaan negara. 

    “Dulu mau multitarif, multi-rate, mencontoh banyak negara maju, agar fleksibel,” jelasnya dalam diskusi besutan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar secara luring maupun daring itu pada Sabtu (14/12/2024).

    Prastowo yang saat itu merupakan juru bicara Menteri Keuangan, menjelaskan skema PPN multitarif sebenarnya sudah dipertimbangkan demi menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan antara masyarakat kaya dengan miskin.

    Sebagai contoh, pembebasan PPN di bidang kesehatan secara penuh tentu kurang berkeadilan, apabila melihat fenomena banyak warga miskin yang berobat ke Puskesmas, sementara di sisi lain, ada warga kaya yang memanfaatkannya untuk operasi plastik. 

    Begitu pula pembebasan PPN di beberapa bidang lain yang memiliki ragam harga yang begitu lebar antara kebutuhan masyarakat kaya dan miskin, misalnya daging premium, jasa kesehatan medis tertentu, atau jasa pendidikan.

    “Rela enggak, yang makan daging wagyu satu porsi Rp5 juta, dengan yang makan sate madura satu porsi Rp10.000, sama-sama enggak bayar pajak. Enggak rela kan? Maka dari itu, beras premium dan daging premium sebenarnya bisa dikenai PPN,” tambahnya.

    Hanya saja, saat perancangan UU HPP, beberapa pakar menyarankan PPN multitarif sebenarnya boleh diterapkan di masa depan, tidak boleh diterapkan secara tiba-tiba karena berbahaya, dan administrasi pemerintahan harus lebih mumpuni seiring dengan itu.

    “Waktu itu perdebatannya, boleh enggak ini, pasalnya tetap ditulis, tapi implementasinya bertahap atau nanti diberikan waktu, karena kalau tidak ditulis, khawatirnya butuh tidak ada cantolan. Keputusannya waktu itu tidak perlu. Nah, kejadian sekarang. Giliran ada ribut-ribut 12%, mau nyantolin barang mewah di mana, enggak ada pasalnya,” ungkapnya.

    Saat ini, karena sudah telanjur, kalau benar hanya barang mewah saja yang menjadi objek PPNBM yang dikenai kenaikan PPN 12%, perhitungannya menyebut tambahan penerimaan negara paling-paling cuma Rp2 triliun.

    Oleh sebab itu, menurutnya belum adanya dasar hukum PPN multitarif sejak awal merupakan salah satu kesalahan kecil saat perancangan UU HPP, di samping berbagai keputusan baik di dalamnya, seperti memasukkan pajak karbon, menaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi super kaya, memperlebar gap pajak untuk karyawan, hingga ketentuan pajak ringan untuk UMKM.

    “Jadi kalau mau seperti menunda, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini bukan merancang fasilitas, tapi membuat pajak ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk beberapa objek tertentu,” ungkapnya.

    Pada akhirnya, perancangan UU HPP bisa menjadi pelajaran bersama, terutama bagi para pemegang kekuasaan politik, di mana proyeksi akan kondisi menantang dalam beberapa periode berikutnya harus lebih presisi. 

    Jangan seperti saat ini, di mana kenaikan PPN dianggap seperti bencana, karena jaraknya terlalu dekat, tiba-tiba sudah di depan mata, padahal kondisi daya beli masyarakat masih belum pulih betul dari dampak pandemi Covid-19.

  • Perayaan Natal Nasional Terinspirasi Kunjungan Paus, Bawa Semangat Kemanusiaan dan Ekologis

    Perayaan Natal Nasional Terinspirasi Kunjungan Paus, Bawa Semangat Kemanusiaan dan Ekologis

    Perayaan Natal Nasional Terinspirasi Kunjungan Paus, Bawa Semangat Kemanusiaan dan Ekologis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Perayaan Natal
    Nasional 2024 akan membawa semangat bakti sosial, kemanusiaan, dan ekologis, terinspirasi dari pesan kunjungan
    Paus Fransiskus
    .
    Hal ini disampaikan Ketua Panitia Natal Nasional Thomas Djiwandono saat audiensi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).
    Perayaan yang mengusung tema *”Kembali ke Betlehem”* ini dirancang untuk merefleksikan nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.
    “Kami mengimplementasikan tema ini dengan semangat bakti sosial kemanusiaan dan ekologis, terinspirasi oleh pesan
    kunjungan Paus
    Fransiskus,” ujar Thomas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/12/2024).
    Acara Natal Nasional ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada 28 Desember 2024, dihadiri oleh para tokoh lintas agama dan 13.000 umat Kristiani. Presiden Prabowo juga direncanakan hadir pada perayaan tahunan tersebut.
    Thomas, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, menegaskan bahwa acara ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan.
    Ketua PGI 2019-2024, Pendeta Gomar Gultom, menyambut baik rencana ini dan menilai perayaan tersebut dapat menjadi penghormatan bagi mendiang TB Silalahi, perancang
    perayaan Natal
    inklusif.
    “Semangat inklusivitas yang melibatkan seluruh pihak serta doa untuk keselamatan bangsa, para pemimpin, dan masyarakat harus tetap menjadi fokus utama,” ungkap Gomar.
    Dalam audiensi tersebut, sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Wakil Ketua Umum Panitia Nasional Letjen TNI Budi Sulistya, Koordinator Bidang Puncak Acara Chatarina Girsang, Wasekum Yustinus Prastowo, dan Bendahara Wiwin Istanti.
    Dari PGI, audiensi diterima oleh Ketua PGI terpilih 2024–2029 Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty dan Sekretaris Umum terpilih Pendeta Darwin Dharmawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Umumkan Insentif Perumahan Minggu Depan, Ini Bocorannya

    Pemerintah Umumkan Insentif Perumahan Minggu Depan, Ini Bocorannya

    Jakarta CNBC Indonesia – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah memberi sinyal pemerintah bakal memberikan insentif dalam waktu dekat. Sayangnya Ia enggan memperinci jenis pajak yang dimaksud.

    “(Insentif) pekan depan akan diumumkan resmi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan,” kata Fahri di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/12/2024).

    Namun ia enggan memberi bocoran insentif apa yang bakal diberikan, termasuk angka yang bakal keluar.

    “Besok biar tepat omongannya, angkanya, segala macam nanti kita tunggu pekan depan,” ujar Fahri.

    Ditanya waktu perilisannya, Ia juga enggan menjawab dengan lugas.

    “Ya pekan depan tunggu aja,” sebut Fahri.

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tengah digodok. Ia mengatakan, ketentuan berupa peraturan menteri keuangan itu tinggal menunggu ketetapan menteri-menteri terkait.

    “Tinggal penetapan kok. Saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,” ucap Prastowo beberapa waktu lalu.

    Mulanya, insentif PPN DTP yang berlaku hingga hingga Desember 2024 hanya sebesar 50%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah.

    Aturan itu membagi dua periode pemberian insentif PPN DTP. Pertama, penyerahan rumah untuk periode 1 Januari-30 Juni 2024 dengan PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang.

    Lalu, periode kedua, untuk penyerahan rumah periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024, PPN DTP yang diberikan harusnya 50% dari PPN yang terutang dari bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual maksimal Rp5 miliar, sebelum akhirnya kini akan ditetapkan kembali menjadi 100%.

    (fab/fab)

  • Dua Kata dari Sri Mulyani Jawab Isu Mundur Jadi Menkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. Padahal isu dirinya akan mundur dari kabinet semakin kencang akhir-akhir ini.

    Isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pertama kali diungkap oleh ekonom senior, Faisal Basri. Kata dia, Sri Mulyani adalah sosok menteri paling siap untuk mundur dari kabinet.

    Alasannya, karena Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sudah melanggar aturan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Para pembantunya yakni menteri merasa sudah tak sejalan dalam membangun negeri.

    Bahkan menurut Faisal, bukan hanya Sri Mulyani yang akan mundur. Sejumlah menteri lain, mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga akan mundur dari kabinet.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah, muncullah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki. Dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” kata Faisal.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Keesokan harinya setelah pernyataan Faisal Basri, Sri Mulyani malah mengunggah foto bersama Basuki.

    Dalam unggahan di akun instagramnya @smindrawati pada Minggu (14/1), keduanya tampak berdiskusi. Sri Mulyani mengungkapkan ia dan Basuki sedang membahas ibu kota negara (IKN) Nusantara hingga APBN.

    “Pak Bas dan saya Sahabat dalam kerja. Minggu lalu Hari Selasa Di Istana Negara Tukar pikiran dan tukar kata Tentang membangun negara Juga Ibu Kota Nusantara Dan anggaran belanja Yang terencana dan tertata Wujud tanggung jawab kita Untuk Nusa Bangsa,” katanya seperti dikutip dari unggahan tersebut.

    Ini bukan pertama kali isu Sri Mulyani disebut bakal mundur jadi Menkeu. Sebelumnya isu serupa juga pernah muncul .

    Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo sendiri sudah pernah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang Bendahara Negara kecewa dengan pemerintahan saat ini.

    “Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab,” tegas Prastowo di akun X @prastow, Jumat (5/1) lalu.

    (tst/chs)

    [Gambas:Video CNN]