Xcloud.id

Tag: Yustinus Prastowo

  • Pramono Punya Tugas Baru ke Jakpro Saat Ibu Kota Pindah ke IKN, Apa itu?

    Pramono Punya Tugas Baru ke Jakpro Saat Ibu Kota Pindah ke IKN, Apa itu?

    Jakarta –

    Pemprov Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan sebagai penggerak pembangunan Jakarta menuju kota global. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan hal itu dilakukan agar Jakpro bisa memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola proyek besar.

    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus dalam keterangan, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menilai Jakarta membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial. Dengan menjadi holding company, kata Yustinus, Jakpro bisa bekerja lebih efisien dan mudah menjalin kerja sama dengan swasta serta investor global.

    “Peran baru Jakpro ini juga akan mendukung arah pembangunan Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi,” ujarnya.

    Yustinus berharap peran Jakpro bukan hanya sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.

    Di sisi lain, Pemprov DKI juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro. Hal ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.

    “Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” jelasnya.

    Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki sustainability report atau laporan keberlanjutan. Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.

    “Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya sustain ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia,” ucap Iwan.

    Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS), dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.

    “Mulai dari LRT, JIS, Taman Ismail Marzuki itu kami punya sustainability report-nya. Kalian bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap kawasan, terhadap people yang ada di sana,” imbuhnya.

    (bel/ygs)

  • Gubernur Pramono Dorong Jakpro jadi Lokomotif Pembangunan Jakarta Modern – Page 3

    Gubernur Pramono Dorong Jakpro jadi Lokomotif Pembangunan Jakarta Modern – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai lokomotif pembangunan Jakarta yang modern.

    Perusahaan daerah ini diharapkan akan menjadi motor utama pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inklusif.

    Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 10 Oktober 2025.

    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus.

    Dia menjelaskan, perubahan peran ini PT Jakpro ke depan diperlukan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa memiliki daya saing dan kapasitas pengelolaan proyek yang lebih kuat.

    Pasalnya, kata Yustinus, Jakarta dinilai membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial yang ada di masyarakat.

    Nilai-nilai sosial asli Jakarta diminta harus tetap diperhatikan ditengah pembangunan berskala global yang masif dilakukan.

    “Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi,” terang dia.

    Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan daerah dapat berdampak langsung bagi kualitas hidup warga. Dia menegaskan, peran Jakpro ke depan bukan sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.

    “Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” papar Yustinus.

     

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas jalan di Jakarta pada 6 Juni. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan semakin meningkatnya angka volume kendaraan.

  • DKI berharap Jakpro jadi pembangun kota modern dan berkelanjutan

    DKI berharap Jakpro jadi pembangun kota modern dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan sebagai motor utama pembangunan Jakarta menuju kota modern dan berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Pramono Anung agar perusahaan daerah ini bisa memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola proyek besar.

    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi ‘holding company’ yang memimpin sektor properti dan menjadi ‘city master developer’, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Yustinus, Jakarta membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial.

    Dengan menjadi “holding company”, PT Jakpro (Perseroda) bisa bekerja lebih efisien dan mudah menjalin kerja sama dengan swasta serta investor global.

    Peran baru Jakpro ini juga akan mendukung arah pembangunan Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke IKN Nusantara.

    Yustinus mengatakan, Jakpro akan memainkan peran penting dalam membentuk wajah kota global dengan karakter berkelanjutan.

    Ke depannya, peran Jakpro bukan hanya sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.

    “Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” kata Yustinus.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro.

    Langkah ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.

    “Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” katanya.

    Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan.

    Karena itu, Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” kata Yustinus.

    Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki “sustainability report” atau laporan keberlanjutan.

    Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.

    “Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya ‘sustain’ ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia,” kata Iwan.

    Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.

    “Mulai dari LRT, JIS, Taman Ismail Marzuki itu kami punya ‘sustainability report’-nya. Bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap kawasan, terhadap ‘people’ yang ada di sana,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Dorong Jakpro Harus Jadi Motor Pembangunan Kota Modern Megapolitan 10 Oktober 2025

    Pemprov DKI Dorong Jakpro Harus Jadi Motor Pembangunan Kota Modern Megapolitan 10 Oktober 2025

    Pemprov DKI Dorong Jakpro Harus Jadi Motor Pembangunan Kota Modern
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan sebagai motor utama pembangunan Jakarta menuju kota modern dan berkelanjutan.
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Pramono Anung agar perusahaan daerah ini bisa memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola proyek besar.
    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus dalam acara Balkoters Talk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Yustinus, Jakarta membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial.
    Dengan menjadi
    holding company
    , Jakpro bisa bekerja lebih efisien dan mudah menjalin kerja sama dengan swasta serta investor global.
    Peran baru Jakpro ini juga akan mendukung arah pembangunan Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
    Jakpro akan memainkan peran penting dalam membentuk wajah kota global dengan karakter berkelanjutan.
    “Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi,” ujar dia.
    Ke depannya, peran Jakpro bukan hanya sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.
    “Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” ungkap Yustinus.
    Selain itu, Pemprov DKI juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro.
    Langkah ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.
    “Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” ucap dia.
    Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Karena itu, Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.
    “BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” ujar dia.
    Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki sustainability report atau laporan keberlanjutan.
    Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.
    “Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya sustain ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia,” kata dia.
    Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS), dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.
    “Mulai dari LRT, JIS, Taman Ismail Marzuki itu kami punya sustainability report-nya. Kalian bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap kawasan, terhadap people yang ada di sana,” ucap Iwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wacana Bagi Hasil PPh Berdasarkan Domisili Karyawan, Jakarta Paling Dirugikan?

    Wacana Bagi Hasil PPh Berdasarkan Domisili Karyawan, Jakarta Paling Dirugikan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atau pajak karyawan berdasarkan domisili pada tahun 2026.

    Jika jadi diterapkan, kondisi ini akan berdampak kepada jumlah dana bagi hasil PPh pajak penghasilan yang dibagikan ke sejumlah daerah, salah satunya Daerah Khusus Jakarta. 

    Sekadar catatan, pada tahun 2024 lalu, Provinsi Jakarta memperoleh dana bagi hasil alias DBH PPh senilai Rp15,59 triliun. Itu artinya jika rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu terealisasi, maka DBH PPh Jakarta berpotensi berkurang dari tahun sebelumnya. Pasalnya, sebagian pekerja di Jakarta berdomisili di luar daerah.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Jakarta Pramono Anung, Yustinus Prastowo meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam mengkaji ulang skema bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) 21, alias PPh karyawan.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema bagi hasil pungutan PPh berdasarkan domisili karyawan. Saat ini, skema masih merujuk pada lokasi pemotong pajak.

    Saat dimintai tanggapan, Yustinus Prastowo mengaku dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum mendapatkan ajakan untuk berdiskusi mengenai kajian tersebut.

    “Sejauh ini belum ada. Kami siap jika diajak mendiskusikannya,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Yustinus, kebijakan desentralisasi fiskal adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Daerah dipastikan tentu akan mengikuti kebijakan Pusat. Namun, apabila saat ini masih dalam tahap kajian, otoritas fiskal pusat diharapkan bisa turut mengajak keterlibatan pemerintah daerah.

    “Jika masih di tahap kajian, akan bagus jika Daerah juga dapat dilibatkan agar bisa memberikan masukan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih komprehensif dan implementatif di lapangan,” terangnya.

    Rencana Implementasi

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa masih menyempurnakan skema baru tersebut, termasuk dampaknya ke penerimaan pemerintah daerah. Kendati demikian, kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada tahun depan.

    “Sedang dikerjakan. Kita lagi me-mapping [memetakan] PPh 21 berbasis kepada domisili. [Targetnya] untuk 2026,” jelas Anggito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Sebelumnya, wacana perubahan skema dana bagi hasil PPh 31 diungkapkan dalam rapat kerja dengan DPD awal September ini. Saat ini, mekanisme bagi hasil PPh 21 masih mengacu pada lokasi pemotong pajak (perusahaan), bukan domisili karyawan.

    Anggito meyakini bahwa skema berbasis domisili diyakini akan lebih adil serta menjawab aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak.

    Pro-Kontra

    Kendati demikian, wacana tersebut menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono meyakini wacana skema baru bagi hasil PPh 21 dimaksudkan untuk memastikan distribusi hasil pajak lebih merata.

    “Keadilan distributif itu mengatur bagaimana barang, kekayaan, hak, dan beban didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Tujuan adalah untuk menyeimbangkan kesenjangan. Jadi, asas ini berfokus pada hasil distribusi, misalnya kekayaan, dan bukan pada proses,” ujar Prianto kepada Bisnis, Minggu (7/8/2025).

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute ini menjelaskan, PPh 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja dan dibagihasilkan ke pemerintah daerah sesuai domisili pekerja memungkinkan distribusi dana pajak ke daerah. Hal ini membuat dana pajak tidak lagi terpusat di kota-kota besar.

    Dia mencontohkan, jika sebuah perusahaan di Jakarta memiliki 1.000 pekerja yang domisilinya tersebar di 20 kabupaten/kota di luar Jakarta, maka dana bagi hasil PPh 21 akan mengalir ke 20 daerah tersebut.

    “Kondisi demikian akan lebih memeratakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota di luar Jakarta,” jelasnya.

    Prianto menilai cara ini bisa membantu mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah. Selama ini, perusahaan besar umumnya berlokasi di Jakarta atau kota besar lain sehingga penerimaan dana bagi hasil PPh 21 lebih banyak dinikmati daerah tersebut.

    Sementara dari sisi kontra, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat kebijakan ini bisa menimbulkan diskriminasi perekrutan tenaga kerja karena dapat mendorong perusahaan hanya merekrut buruh yang sesuai dengan domisili tertentu.

    “Perusahaan selama ini juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari fasilitas umum yang diberikan pemerintah daerah,” jelasnya, Sabtu (6/9/2025).

    Dia memberi catatan bahwa perubahan skema dana bagi hasil tidak otomatis menyelesaikan persoalan penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026.

    Meski demikian, dia mengakui ada potensi tambahan penerimaan bagi daerah di luar kota-kota besar/industri. Hanya saja, manfaat wacana skema baru itu diyakini hanya akan banyak dirasakan oleh daerah penyangga kota besar.

    “Saya menduga dampaknya akan terbatas, hanya antarwilayah di Pulau Jawa saja, tidak menyentuh masalah ketimpangan sebenarnya yakni antara Pulau Jawa dengan lainnya atau wilayah Barat dengan Timur,” tegasnya.

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Solusi Jangka Pendek-Menengah Atasi Macet Jalan TB Simatupang

    Jakarta –

    Kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, masih dihadapi pengendara setiap harinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan beberapa solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi macet di sana.

    Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas solusi kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang. Dalam rapat itu, dibahas seputar solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi macet di TB Simatupang.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” ujar Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin, (25/8/2025).

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yaitu:

    1. Review Proyek Galian

    Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, yaitu proyek IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025.

    2. Percepatan Pengerjaan

    PAM Jaya dan Paljaya diinstruksikan mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

    3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

    Mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    4. Optimalisasi Area Publik

    Memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang.

    5. Pemanfaatan Trotoar

    Menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    6. Sinergi Antar-Lembaga

    Memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

    7. Informasi Lalu Lintas

    Bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    8. Solusi Jangka Menengah

    Mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” kata Yustinus.

    (rgr/dry)

  • Ini Rencana Pemprov DKI Urai Kemacetan di TB Simatupang

    Ini Rencana Pemprov DKI Urai Kemacetan di TB Simatupang

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berupaya menindaklanjuti laporan warga terkait kemacetan di kawasan kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Akan ada rencana penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi masalah tersebut. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu 23 Agustus.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya mengtuip ANTARA pada Minggu, 24 Agustus.

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.

    “Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ​​​​​​Pemprov DKI menginstruksikan ​PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

    Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    Pemprov DKI juga akan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang serta menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

    Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan ​​​​​​​mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    “Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang,” kata Yustinus

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” katanya.

  • DKI kemarin, kemacetan di TB Simatupang hingga kebakaran di Jakbar

    DKI kemarin, kemacetan di TB Simatupang hingga kebakaran di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Minggu (24/8) antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang hingga kebakaran melanda sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Jelambar Jaya 3, RT 08/RW 02, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    1. Langkah Pemprov DKI atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (23/8).

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pramono senang dapat berpartisipasi di wondr ITB Ultra Marathon

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku senang dan gembira dapat berpartisipasi dalam kegiatan wondr ITB Ultra Marathon.

    “Saya sungguh sangat gembira karena ultra marathon ini tanpa banyak yang tahu sebenarnya saya termasuk yang selalu mengikuti,” katanya saat memberikan sambutan di Gedung Grha BNI Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. PAM Jaya segera tuntaskan sejumlah galian untuk air perpipaan

    Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya saat ini berupaya menuntaskan pekerjaan konstruksi pemasangan pipa air minum di beberapa wilayah sebagai upaya peningkatan infrastruktur serta pemerataan suplai air.

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa pekerjaan ini dilakukan demi percepatan pemerataan layanan air minum perpipaan yang aman dan berkualitas untuk seluruh warga Jakarta.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pemprov salurkan Kartu Lansia Jakarta kepada 60 warga Tamansari

    Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mendistribusikan bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) kepada 60 warga lanjut usia (lansia) di wilayah Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, pada Minggu.

    KLJ diberikan kepada warga dengan kategori lansia berusia minimal 60 tahun ke atas, berdomisili (ber-KTP Jakarta), termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin, serta tidak memiliki penghasilan tetap.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Kebakaran landa ruko di Grogol Petamburan Jakbar

    Kebakaran melanda sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Jelambar Jaya 3, RT 08/RW 02, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu sore.

    Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat (Jakbar) Syarifudin menyebutkan pihaknya menerima informasi kebakaran tersebut sekitar pukul 15.52 WIB.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (23/8/2025). ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

    DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (23/8).

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.

    “Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ​​​​​​Pemprov DKI menginstruksikan ​PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya. Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    Pemprov DKI juga akan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang serta menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya. Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan ​​​​​​​mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    “Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang,” kata Yustinus

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” katanya

    Sumber : Antara