Xcloud.id

Tag: Yustinus Prastowo

  • Ini Tujuan Pembongkaran Tiang Monorel yang Telan Biaya Rp100 Miliar

    Ini Tujuan Pembongkaran Tiang Monorel yang Telan Biaya Rp100 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel yang membutuhkan biaya Rp100 miliar segera terlaksana, demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. 

    Pasalnya tiang monorel yang telah bertahun-tahun mangkrak tersebut telah menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan. Terlebih, tiang itu berada di lokasi vital dengan keberadaan banyak kantor kedutaan dan kerap dilalui para ekspatriat. 

    Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan pembongkaran tiang monorel hanyalah salah satu kegiatan, di samping penataan jalan dan trotoar agar berfungsi optimal dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta estetika kota. 

    “Seperti kita ketahui, kawasan Kuningan merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Kuningan adalah wajah Jakarta. Tak kurang dari 11 kantor kedutaan berada di kawasan ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/1/2026). 

    Selain itu, pada kawasan ini juga telah terdapat jalur LRT dan Transjakarta yang menjadi tumpuan transportasi publik. Mobilitas pun akan terus terganggu apabila monorel mangkrak tersebut tak kunjung dibenahi. Data juga menunjukkan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi akibat keberadaan tiang monorel yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.

    Prastowo memastikan fokus penataan kawasan Kuningan saat ini bukan berarti mengabaikan kawasan dan kebutuhan lain. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tetap fokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan layanan esensial bagi warga DKI. 

    Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Afan Adriansyah menegaskan Pemprov DKI Jakarta siap menata kembali wajah kota dengan membongkar tiang-tiang monorel mangkrak secara transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik.

    Menurutnya, langkah ini penting dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat karena cukup banyak korban kecelakaan yang diakibatkan oleh keberadaan tiang monorel.

    Selain itu, pembongkaran diharapkan mampu mengurai kemacetan hingga 18% sekaligus memperindah wajah Jakarta. Dalam catatan, sebanyak 122 tiang monorel tersebut memang milik PT Adhi Karya, tetapi berada di lahan Pemprov DKI. 

    Afan menjelaskan, dalam Peraturan Presiden No.55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek maupun Peraturan Daerah No.7/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044, tidak terdapat rencana pengembangan monorel.

    Selain itu, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Biro Hukum DKI Jakarta, disebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail secara resmi telah berakhir sejak 21 September 2011.

    Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Pemprov DKI Jakarta juga menghormati hak PT Adhi Karya. Oleh karena itu, meskipun pembongkaran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, aset milik PT Adhi Karya tersebut akan disimpan di tempat yang aman,” tuturnya.

  • 5 Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati Nasional

    5 Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati Nasional

    Mudji Sutrisno dalam Kenangan: Pastor cum Ahli Filsafat yang Penuh Empati
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Romo Mudji Sutrisno telah berpulang. Sahabat mengenang pastor sekaligus budayawan tersebut semasa hidup.
    Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Simon Petrus Lili Tjahjadi, mengenang koleganya tersebut sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan.
    “Beliau saya kenang sebagai sahabat dalam filsafat yang selalu saja berusaha, dengan aneka talenta yang ia miliki, memasyarakatkan filsafat dengan memfilsafatkan masyarakat,” kata Lili kepada
    Kompas.com
    , Senin (29/12/2025).
    Hingga akhir hayatnya,
    Mudji Sutrisno
    yang merupakan doktor bidang filsafat dari Universitas Gregoriana, Italia, itu tercatat sebagai pengajar di STF Driyarkara, Jakarta.
    Dia juga mengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan pascasarjana Universitas Indonesia (UI).
    Lili mengenal Mudji Sutrisno sejak tahun ’80-an, saat Mudji baru kembali dari Roma dan Lili menjadi mahasiswa STF Driyarkara.
    Lili adalah murid Mudji Sutrisno saat Mudji baru menjadi dosen.
    “Gaya bicaranya lugas, tapi kosa kata dan diksi yang dipakai cenderung susastrawi. Padahal bahasa filsafat amat ketat dengan logika, koherensi, dan sistematika. Ada kemiripan dengan gaya Romo Mangunwijaya. Saya langsung mengendus ‘Itu gaya khasnya! Bisa mudah masuk ke publik’,” kata Lili.
    Sejak saat itu, Romo produktif berkiprah di pelbagai bidang. Tulisannya banyak muncul di media massa, buku-buku dihasilkan, dan pembahasannya merentang pada ranah yang luas.
    Mudji Sutrisno juga menghasilakn karya dalam bentuk lukisan-lukisan.
    “Dan betul! Sejak 1980-an itu ia berkiprah ke sana-sini, sastra, politik, budaya, agama, dan sebagainya,” kata Lili.
    Lili dan Mudji punya kesamaan minat yakni Filsafat Timur. Mudji lama mengampu materi Filsafat India sebagai dosen di STF Driyarkara sejak masa mudanya.
    Lili mengenang karya-karya Mudji Sutrisno dan yang berkesan adalah karyanya tentang Zen Buddhisme. Ada buku Mudji Sutrisno berjudul “Zen Buddhis: Ketimuran dan Paradoks Spiritual” tahun 2002 dan “Zen dan Fransiskus” tahun 1983.
    “Selamat jalan, sahabat!” ucap Lili.
    Alumni STF Driyarkara dan mantan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengenang Mudji Sutrisno sebagai sosok yang mencintai kepentingan publik.
    “Kecintaan dan perhatian pada kebaikan publik beliau tunjukkan ketika menjadi anggota KPU dan berbagai lembaga ad hoc lainnya. Bagaimana sebagai rohaniwan Romo Mudji ingin mewujudkan keterlibatan konkret pada urusan publik,” kata Yustinus Prastowo, dihubungi terpisah oleh
    Kompas.com
    .
    Mudji Sutrisno juga pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2003. Menurut situs Lembaga Pers Dr Soetomo, Mudji Sutrisno mengundurkan diri dari KPU karena kala itu hendak fokus sebagai dosen.
    Di mata Yustinius, sahabatnya tersebut merupakan sosok yang penuh empati. Sosok yang sering tampil di muka publik mengenakan kacamata dan rambut gondrong itu dikenangnya sebagai pria yang ramah.
    “Saya mengenal dan bersahabat dekat dengan beliau. Sosok yang rendah hati, penuh empati, dan ramah. Beliau punya perhatian besar pada kemanusiaan selain seni budaya,” kata Yustinus.
    Mudji Sutrisno meninggal dunia
    di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, Minggu (28/12/2025) pukul 20.43 WIB karena sakit.
    Misa requiem akan digelar pada Senin (29/12/2025) dan Rabu (30/12/2025) pukul 19.00 WIB di Kapel Kolese Kanisius, Jakarta.
    Jenazahnya akan diberangkatkan ke Girisonta, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 30 Desember 2025 pukul 21.00 WIB.
    Prosesi pemakaman akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2025, didahului dengan Ekaristi pukul 10.00 di Gereja Paroki, lantas dilanjutkan dengan pemakaman di Taman Mari Ratu Damai, Girisonta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Romo Mudji Sutrisno Meninggal Dunia

    Romo Mudji Sutrisno Meninggal Dunia

    Romo Mudji Sutrisno Meninggal Dunia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Romo Mudji Sutrisno meninggal dunia di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, Minggu (28/12/2025) tadi malam.
    “Telah meninggal dunia saudara kita, P Franciscus Xaverius
    Mudji Sutrisno
    , SJ (71 tahun) pada hari Minggu, 28 Desember 2025, pukul 20.43 di RS Carolus, Jakarta,” kata Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignasius Suharyo, menyampaikan
    kabar duka
    tersebut, kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).
    Mudji Sutrisno yang dikenal sebagai budayawan, rohaniwan, sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.
    Mudji Sutrisno wafat pada usia 71 tahun karena sakit.
    “Karena sakit,” tulis informasi yang disampaikan Ignasius Suharyo.
    Meninggalnya Mudji Sutrisno juga dikonfirmasi oleh salah satu alumni STF Driyarkara yang juga mantan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.
    Misa requiem akan digelar pada Senin (29/12/2025) dan Rabu (30/12/2025) pukul 19.00 WIB di Kapel Kolese Kanisius, Jakarta.
    Jenazahnya akan diberangkatkan ke Girisonta, Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 30 Desember 2025 pukul 21.00 WIB.
    Prosesi pemakaman akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2025, didahului dengan Ekaristi pukul 10.00 di Gereja Paroki, lantas dilanjutkan dengan pemakaman di Taman Mari Ratu Damai, Girisonta.
    “Mari kita iringi kepergian Romo Mudji menghadap Tuhan dengan doa dan Ekaristi bersama,” tulis kabar duka yang disampaikan Ignasius Suharyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Pramono Punya Tugas Baru ke Jakpro Saat Ibu Kota Pindah ke IKN, Apa itu?

    Pramono Punya Tugas Baru ke Jakpro Saat Ibu Kota Pindah ke IKN, Apa itu?

    Jakarta –

    Pemprov Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan sebagai penggerak pembangunan Jakarta menuju kota global. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan hal itu dilakukan agar Jakpro bisa memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola proyek besar.

    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus dalam keterangan, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menilai Jakarta membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial. Dengan menjadi holding company, kata Yustinus, Jakpro bisa bekerja lebih efisien dan mudah menjalin kerja sama dengan swasta serta investor global.

    “Peran baru Jakpro ini juga akan mendukung arah pembangunan Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi,” ujarnya.

    Yustinus berharap peran Jakpro bukan hanya sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.

    Di sisi lain, Pemprov DKI juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro. Hal ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.

    “Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” jelasnya.

    Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki sustainability report atau laporan keberlanjutan. Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.

    “Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya sustain ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia,” ucap Iwan.

    Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS), dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.

    “Mulai dari LRT, JIS, Taman Ismail Marzuki itu kami punya sustainability report-nya. Kalian bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap kawasan, terhadap people yang ada di sana,” imbuhnya.

    (bel/ygs)

  • Gubernur Pramono Dorong Jakpro jadi Lokomotif Pembangunan Jakarta Modern – Page 3

    Gubernur Pramono Dorong Jakpro jadi Lokomotif Pembangunan Jakarta Modern – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai lokomotif pembangunan Jakarta yang modern.

    Perusahaan daerah ini diharapkan akan menjadi motor utama pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inklusif.

    Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 10 Oktober 2025.

    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus.

    Dia menjelaskan, perubahan peran ini PT Jakpro ke depan diperlukan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa memiliki daya saing dan kapasitas pengelolaan proyek yang lebih kuat.

    Pasalnya, kata Yustinus, Jakarta dinilai membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial yang ada di masyarakat.

    Nilai-nilai sosial asli Jakarta diminta harus tetap diperhatikan ditengah pembangunan berskala global yang masif dilakukan.

    “Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi,” terang dia.

    Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan daerah dapat berdampak langsung bagi kualitas hidup warga. Dia menegaskan, peran Jakpro ke depan bukan sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.

    “Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” papar Yustinus.

     

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas jalan di Jakarta pada 6 Juni. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan semakin meningkatnya angka volume kendaraan.

  • DKI berharap Jakpro jadi pembangun kota modern dan berkelanjutan

    DKI berharap Jakpro jadi pembangun kota modern dan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan sebagai motor utama pembangunan Jakarta menuju kota modern dan berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Pramono Anung agar perusahaan daerah ini bisa memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola proyek besar.

    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi ‘holding company’ yang memimpin sektor properti dan menjadi ‘city master developer’, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Yustinus, Jakarta membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial.

    Dengan menjadi “holding company”, PT Jakpro (Perseroda) bisa bekerja lebih efisien dan mudah menjalin kerja sama dengan swasta serta investor global.

    Peran baru Jakpro ini juga akan mendukung arah pembangunan Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke IKN Nusantara.

    Yustinus mengatakan, Jakpro akan memainkan peran penting dalam membentuk wajah kota global dengan karakter berkelanjutan.

    Ke depannya, peran Jakpro bukan hanya sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.

    “Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” kata Yustinus.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro.

    Langkah ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.

    “Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” katanya.

    Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan.

    Karena itu, Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” kata Yustinus.

    Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki “sustainability report” atau laporan keberlanjutan.

    Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.

    “Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya ‘sustain’ ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia,” kata Iwan.

    Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.

    “Mulai dari LRT, JIS, Taman Ismail Marzuki itu kami punya ‘sustainability report’-nya. Bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap kawasan, terhadap ‘people’ yang ada di sana,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Dorong Jakpro Harus Jadi Motor Pembangunan Kota Modern Megapolitan 10 Oktober 2025

    Pemprov DKI Dorong Jakpro Harus Jadi Motor Pembangunan Kota Modern Megapolitan 10 Oktober 2025

    Pemprov DKI Dorong Jakpro Harus Jadi Motor Pembangunan Kota Modern
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan sebagai motor utama pembangunan Jakarta menuju kota modern dan berkelanjutan.
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Pramono Anung agar perusahaan daerah ini bisa memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola proyek besar.
    “Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yustinus dalam acara Balkoters Talk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Yustinus, Jakarta membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial.
    Dengan menjadi
    holding company
    , Jakpro bisa bekerja lebih efisien dan mudah menjalin kerja sama dengan swasta serta investor global.
    Peran baru Jakpro ini juga akan mendukung arah pembangunan Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.
    Jakpro akan memainkan peran penting dalam membentuk wajah kota global dengan karakter berkelanjutan.
    “Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi,” ujar dia.
    Ke depannya, peran Jakpro bukan hanya sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.
    “Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” ungkap Yustinus.
    Selain itu, Pemprov DKI juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang selama ini diterima Jakpro.
    Langkah ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan bisa menarik lebih banyak investasi baru.
    “Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru” ucap dia.
    Ia mengatakan, banyaknya penugasan strategis yang diemban Jakpro selama ini berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Karena itu, Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar perusahaan lebih efisien dan berkelanjutan.
    “BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” ujar dia.
    Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, semua proyek yang dijalankan perusahaan wajib memiliki sustainability report atau laporan keberlanjutan.
    Laporan ini berisi dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan.
    “Kami bisa memastikan semua program strategis atau penugasan yang diberikan dampaknya sustain ke depan bagi warga Jakarta dan umumnya bagi masyarakat Indonesia,” kata dia.
    Iwan mencontohkan, proyek seperti LRT Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS), dan Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah memiliki laporan keberlanjutan masing-masing.
    “Mulai dari LRT, JIS, Taman Ismail Marzuki itu kami punya sustainability report-nya. Kalian bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap kawasan, terhadap people yang ada di sana,” ucap Iwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.