Xcloud.id

Tag: Yusril Ihza Mahendra

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri

    Menko Yusril Sebut Presiden dan DPR Berwenang Ubah Kedudukan Polri

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Polri sepenuhnya berada di tangan Presiden dan DPR.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    “Bagaimana susunan dan kewenangan Polri ke depan, apakah tetap seperti sekarang atau akan ada perubahan struktur, semuanya menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk memutuskannya,” kata Yusril dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

    Yusril menjelaskan, dasar konstitusional pengaturan struktur Polri diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan kedudukan TNI dan Polri serta hubungan kewenangan antara keduanya diatur dengan undang-undang.

    Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    “Secara normatif, apakah kedudukan Polri akan tetap seperti sekarang atau akan diubah, semuanya tergantung Presiden dan DPR. Kalau sekiranya akan diubah, perubahan itu harus diatur dengan undang-undang,” ujar Yusril.

    “Dan kita tahu bahwa inisiatif perubahan undang-undang bisa datang dari Presiden dan bisa pula dari DPR,” sambung dia.

    Terkait wacana pembentukan Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden, Yusril menilai hal itu wajar memunculkan diskusi publik terkait susunan dan kedudukan Polri.

    “Pemerintah menghargai dan menghormati wacana tersebut sebagai ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan mimbar akademik. Pemikiran seperti itu nanti dapat disumbangkan kepada Komisi Reformasi Kepolisian untuk digodok. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden,” jelas Yusril.

    Ketika ditanya kapan Presiden akan mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengaku belum mendapatkan informasinya.

    “Saya belum mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini. Semuanya tergantung kepada beliau (Presiden), kapan saat yang tepat untuk mengumumkannya. Saya yakin Presiden pasti punya pertimbangan yang tepat. Mohon sabar menunggunya,” tutupnya.

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Para pejabat-anggota kabinet syukuran ulang tahun Prabowo di Istana

    Para pejabat-anggota kabinet syukuran ulang tahun Prabowo di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pejabat parlemen hingga anggota Kabinet Merah Putih menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat siang.

    Momen itu diunggah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui akun Instagram resminya pada Jumat petang. Presiden Prabowo pun tampak berada di tengah-tengah perayaan ulang tahun itu.

    “Dengan penuh rasa bangga dan suka cita, kami selalu bersamamu dalam berjuang mewujudkan Indonesia adil makmur ke depan,” kata Dasco dalam keterangan unggahannya tersebut.

    Dalam unggahan itu, tampak Presiden Prabowo beserta para pejabat negara berdoa bersama dengan mengelilingi tumpeng nasi kuning. Usai berdoa bersama, mereka pun tampak berbincang-bincang.

    Syukuran itu tampak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Didit Hediprasetyo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN M Herindra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka, hingga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Di luar syukuran itu, sejumlah tokoh publik juga mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo yang berulang tahun. Ucapan itu, di antaranya datang dari Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggap Tertinggal, Menko Yusril Dorong Perumusan Hukum Perdata RI Komperehensif

    Anggap Tertinggal, Menko Yusril Dorong Perumusan Hukum Perdata RI Komperehensif

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendorong perumusan hukum keperdataan nasional yang komprehensif agar selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini.

    “Saya menganggap pertemuan ini penting karena akademisi dan praktisi berkumpul di Surabaya untuk membahas hukum keperdataan nasional kita. Kita ini ketinggalan menghadapi perubahan yang terus terjadi sehingga membutuhkan perumusan hukum yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum kita sekarang,” ujar Yusril dalam Konferensi Nasional X Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) di Universitas Surabaya, Jatim, Selasa.

    Yusril berharap pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan melahirkan gagasan-gagasan penting sebagai sumbangan bagi pemerintah dalam merumuskan hukum nasional baru, khususnya di bidang hukum keperdataan.

    “Bidang hukum pidana sudah banyak kemajuan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah selesai dibahas, sementara di bidang hukum perdata kita masih jauh tertinggal. Walaupun banyak undang-undang mengatur sektor perbankan, asuransi, dan transaksi bisnis, induk hukumnya masih mengacu pada hukum Belanda,” katanya.

    Yusril juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemikir hukum dari latar belakang berbeda, termasuk akademisi hukum Islam dan hukum adat agar hasil perumusan hukum keperdataan nasional mencerminkan keadilan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

    “Jangan lupakan bahwa selain hukum perdata umum yang berasal dari zaman Belanda, ada pula hukum adat dan hukum Islam yang hidup di masyarakat kita. Pemerintah tentu ingin adil maka semua pemikiran itu perlu dihimpun agar hasilnya sesuai dengan kesadaran hukum rakyat,” tuturnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Surabaya Dr. Benny Lianto menyatakan hukum keperdataan memiliki basis yang fundamental dalam sistem hukum dan peradaban masyarakat.

    Menurut dia, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru yang menuntut pembaruan dalam cara pandang dan pendekatan terhadap hukum keperdataan.

    “Hukum keperdataan dihadapkan pada tantangan baru. Butuh pembaruan, cara pandang, dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, konferensi ini menjadi sangat relevan,” katanya.

    Melalui forum yang menghadirkan pengajar hukum perdata dari seluruh Indonesia, mereka dapat berbagi pikiran, memperkaya wacana akademik, serta mengarahkan pengembangan hukum yang lebih responsif bagi masyarakat modern tanpa meninggalkan. akar-akar keadilan.

  • Prabowo Panggil Ketua MPR, Yusril & Kepala BIN ke Hambalang, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Ketua MPR, Yusril & Kepala BIN ke Hambalang, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta beberapa menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Sabtu malam (11/10/2025). Dalam pertemuan itu membahas isu terkini yang menjadi perhatian nasional.

    Dalam rapat itu dihadiri oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kepala BIN Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu nampak hadir, Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, hingga Wamenpora Taufik Hidayat.

    “Malam minggu ini, Presiden Prabowo mengundang Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdikusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulis.

    Teddy mengatakan, pada kesempatan itu Ketua MPR memberikan beberapa pendapat & masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan – masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui Ketua.

    “Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia,” tuturnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menko Yusril Tegaskan Tidak Akan Berikan Visa Bagi Atlet Senam Israel

    Menko Yusril Tegaskan Tidak Akan Berikan Visa Bagi Atlet Senam Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak akan memberikan visa ke atlet Israel.

    Respons Yusril ini berkaitan dengan keterlibatan atlet Israel yang berniat untuk menghadiri kejuaraan senam artistik di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan 19-25 Oktober yang akan datang,” ujar Yusril dalam keterangan video, Jumat (10/10/2025).

    Yusril mengemukakan bahwa sikap pemerintah ini sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam keras perilaku kekejaman Israel di tanah Palestina.

    Oleh sebab itu, pemerintah RI menyatakan dengan tegas tidak akan berhubungan dengan Israel sampai dengan Palestina bisa benar-benar merdeka.

    “Pemerintah Indonesia tegas bahwa tidak akan melakukan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” imbuhnya.

    Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    Yusril Ihza Mahendra mengatakan sikap Pemerintah Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Yusril menyoroti pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril dilansir dari Antara, Kamis (9/10/2025).

    Selain itu, sikap pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat. Pemerintah, tutur Yusril, menyimak adanya penolakan keras dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, pemerintah daerah, hingga partai politik terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Jakarta.

    “Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita-berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi kejuaraan senam artistik dunia di Jakarta,” ucapnya.

  • Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

    Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, langkah pemerintah tidak memberi visa pada atlet Israel sangat tepat. Ia menyebut keberadaan Israel memang wajib ditolak.

    Diketahui, pemerintah Indonesia disebut tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    “Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak. Sebagai bagian tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).

    Tak hanya pada atlet senam, dia juga berharap federasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA juga memberikan sanksi pada Israel, seperti pada Rusia.

    “Sama seperti FIFA memberi sanksi pada Rusia karena serangannya ke Ukraina,” ungkap Mardani.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

    “Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril, Kamis (9/10) seperti dilansir Antara.

  • AS Kirim 200 Tentara ke Israel untuk Awasi Kesepakatan Damai

    AS Kirim 200 Tentara ke Israel untuk Awasi Kesepakatan Damai

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Jumat, 10 Oktober 2025.

    Kami membukanya dengan perkembangan terakhir terkait kesepakatan perdamaian di Gaza

    Pembebasan sandera dilakukan segera

    Kabinet Israel sudah menyetujui kerangka kerja pembebasan para sandera, menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Sementara para pemimpin Hamas menyetujui kesepakatan tersebut dalam negosiasi di Mesir, dengan mengatakan Amerika Serikat telah berjanji akan mengakhiri perang.

    Pemerintah Israel mengatakan para sandera akan dibebaskan pada hari Senin, dengan tahanan Palestina dipulangkan ke Gaza dan Tepi Barat sebagai bagian dari kesepakatan.

    Amerika Serikat juga mengirimkan satuan tugas, terdiri dari 200 tentara, termasuk dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, untuk mengawasi tahap awal rencana gencatan senjata.

    Pemerintah Israel mengatakan gencatan senjata akan berlaku 24 jam setelah persetujuan kabinet, di mana militer Israel akan menarik sebagian pasukan di Gaza.

    Tidak ada visa bagi belasan atlet Israel

    Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada semua atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025.

    Ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan sikap ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Setidaknya 12 atlet Israel hendak mengikuti kompetisi tersebut, menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman kepada Kompas.

    Pembatalan visa dilakukan setelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) meminta imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel.

    Warga Tasmania bersiap hadapi angin kencang

    Layanan Darurat Negara Bagian Tasmania mengingatkan warga untuk bersiap menghadapi kondisi cuaca berbahaya Sabtu besok.

    Badan Meteorologi mengatakan angin berkekuatan 125 kilometer per jam diperkirakan terjadi di pesisir utara dan barat, serta hingga 100 kilometer per am di Hobart dan Launceston.

    Badan itu juga menyebut, meskipun angin kencang ini jarang terjadi, kondisi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Tasmania pada musim semi.

    “Ini benar-benar dapat menyebabkan kerusakan, sehingga banyak pohon tumbang, kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik,” kata meteorolog senior Alex Melitsis.

    László Krasznahorkai dianugerahi Hadiah Nobel Sastra

    Pengumuman ini disampaikan oleh Komite Nobel Akademi Swedia, Kamis kemarin, waktu setempat.

    Hadiahnya termasuk hadiah uang tunai sebesar 11 juta kronor Swedia (A$1,7 juta).

    László adalah seorang novelis dan penulis skenario asal Hungaria yang dikenal karena menggabungkan tema-tema distopia dan melankolis ke dalam karyanya.

    Beberapa novelnya, termasuk Satantango dan The Melancholy of Resistance, sudah diadaptasi menjadi film.

    Sebelumnya, ia juga dianugerahi Penghargaan Man Booker International pada tahun 2015.

  • Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo Nasional 10 Oktober 2025

    Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo Nasional 10 Oktober 2025

    Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang hendak berlaga di World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
    Yusril mengungkapkan, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.
    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” ujar Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” sambungnya menegaskan.
    Dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo mengecam kebiadaban dan kekejaman Israel kepada Palestina.
    Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan kontak dengan Israel sampai adanya pengakuan terhadap negara Palestina.
    “Barulah Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan melakukan hubungan normal internasional lainnya,” ujar Yusril.
    Yusril menjelaskan, tidak akan diberikannya visa tersebut sejalan dengan penolakan masyarakat terhadap kehadiran atlet Israel di Jakarta.
    Sikap ini sudah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
    Total ada 12 kontingen atlet gimnastik Israel yang visanya dibatalkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
    “Dua belas orang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, kepada Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan, pembatalan visa itu dilakukan segelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) selaku penjamin meminta Imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel tersebut.
    Surat dari FGI tanggal 7 Oktober 2025 itu bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
    Pemerintah RI menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.
    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
    Sebagai informasi, World Artistic Gymnastics Championships 2025 merupakan kejuaraan senam artistik yang rencananya akan diikuti oleh 79 negara dengan 12 ajang.
    Ada lebih dari 500 atlet yang hendak berlaga. Sekitar 300 relawan juga hendak menyukseskan acara yang digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.