Xcloud.id

Tag: Yusril Ihza Mahendra

  • Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi membatalkan aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen dari suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan terkait presidential threshold, kemungkinan besar MK juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini kerap dipersoalkan oleh partai-partai politik,” ujar Yusril di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Menurut Yusril, putusan MK yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden memberikan dampak signifikan pada aturan ambang batas parlemen. Keputusan tersebut, menurutnya, membuka peluang bagi partai politik untuk berkembang dalam iklim demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

    “Ini memberikan secercah harapan, khususnya bagi partai-partai politik seperti PBB,” tambahnya.

    Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan menyusun norma hukum baru di bidang politik yang sesuai dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Aturan baru ini akan diterapkan untuk pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa adanya lagi ambang batas pencalonan.

    “Kami akan merumuskan constitutional engineering yang harus diterapkan ke depan. Pemerintah tentu harus menerima putusan MK dengan sikap yang terbuka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusril menyarankan agar partai politik yang memperoleh sedikit kursi di parlemen dapat membentuk fraksi gabungan. “Pendapat saya, lebih baik jumlah fraksi di DPR dibatasi menjadi 10 fraksi. Jika partai tidak mencapai 10 persen, mereka dapat bergabung membentuk fraksi bersama,” tuturnya. (bs-zak/fajar)

  • Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold

    Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra diwawancarai wartawan di sela pembukaan Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

    Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut. Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

    “Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.

    Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

    “Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

    Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

    “Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DPD: Retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air

    DPD: Retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyambut baik rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden RI Prabowo Subianto karena dapat berdampak positif dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air.

    Selain menyatukan misi presiden dengan para kepala daerah, dia menilai retreat tersebut juga akan meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme para kepala daerah dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah.

    “Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang ingin memastikan para kepala daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat. Retreat memiliki dampak yang positif dan berarti dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, dia meminta semua kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota berpartisipasi dalam kegiatan retreat tersebut sebab agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi warna dan motif politik.

    “Kami optimistis para kepala daerah akan antusias berpartisipasi dalam retreat nasional nanti. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi nasional kepala daerah,” ujarnya.

    Meski demikian, dia berharap agar retreat kepala daerah tidak serta merta diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Kami ingin retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata dia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Meski begitu, dia mengatakan belum ada pembahasan apakah retreat tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Yusril Sebut MK Berpeluang Hapus Parlementary Threshold 4%, Ini Alasannya

    Yusril Sebut MK Berpeluang Hapus Parlementary Threshold 4%, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional saat Pemilu. 

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025) dilansir dari Antara. 

    Dia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

    Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Dengan demikian, dia mengatakan semua partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

    “Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wail khusus juga PBB,” ucapnya.

    Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

    Menurut Yusril, rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

    “Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

    Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

    “Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10%, mereka bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya.

    Dalam amar putusan yang dibacakan pada perkara No.62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden yang saat ini berlaku 20% inkonstitusional. Artinya, pencalonan presiden oleh partai politik tidak harus memiliki suara 20% di DPR.  

    “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (2/1/2025).  

    MK juga menyatakan dalam putusannya bahwa pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alias inkonstitusional. 

  • Dasco Soal Rencana Retreat Kepala Daerah: Menyamakan Visi Daerah dan Pusat

    Dasco Soal Rencana Retreat Kepala Daerah: Menyamakan Visi Daerah dan Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan ada rencana untuk melaksanakan retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

    Ide tersebut, kata Dasco, dimaksudkan untuk menyelaraskan visi para kepala daerah terpilih dengan pemerintah pusat.

    “Saya dengar bahwa memang ada rencana seperti itu. Idenya ini tentu dilaksanakan untuk menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana kemudian menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

    Ketua Harian Gerindra itu berpandangan retreat ini juga ditujukkan untuk menjaga persatuan dan kekompakan supaya Indonesia bisa maju, karena kepala daerah tentu berasal dari partai yang berbeda.

    “Saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda, sehingga perlu dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi misi dan semangat persatuan demikian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menuturkan ada rencana kepala daerah menjalani retreat seusai dilantik, seperti yang pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) lalu.

    Katanya, kegiatan itu diperlukan lantaran supaya ada sinkronisasi dan perspektif yang seirama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

    “Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” katanya Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Kendati demikian, dia menyampaikan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai lokasi retreat apakah akan dilaksanakan di lokasi sama seperti KMP di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah atau tidak.

  • Menko Yusril Sebut MK Berpeluang Hapus Parliamentary Threshold 4 Persen – Page 3

    Menko Yusril Sebut MK Berpeluang Hapus Parliamentary Threshold 4 Persen – Page 3

    Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

    Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

    “Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

     

  • Prabowo Bakal Gelar Retreat Kepala Daerah, Dasco: Samakan Visi dengan Pemerintah Pusat – Page 3

    Prabowo Bakal Gelar Retreat Kepala Daerah, Dasco: Samakan Visi dengan Pemerintah Pusat – Page 3

    Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggelar pelatihan atau retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Konsepnya akan mirip seperti retreat kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

    “Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    “Ya rencananya seperti itu (retreat), dikumpulkan di satu tempat,” sambungnya.

    Namun, dia tak mengetahui apakah para kepala daerah tersebut akan menjalani retreat di Akmil Magelang atau tidak. Yusril juga tak menjawab saat ditanya kapan retreat kepala daerah akan digelar.

    “Belum tau,” ucapnya.

  • Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

    “Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia,” kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

    Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

    Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

    Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

    Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

    Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

    Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

    Sumber : Antara

  • Video Yusril Bantah Anggota Bali Nine Kini Bebas: Direhabilitasi di Australia

    Video Yusril Bantah Anggota Bali Nine Kini Bebas: Direhabilitasi di Australia

    Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia tidak serta-merta bebas. Dikatakan oleh Yusril para anggota Bali Nine kini menjalani rehabilitasi sesuai dengan hukum Australia.

  • Yusril beri sinyal dukung figur muda jadi Ketum PBB

    Yusril beri sinyal dukung figur muda jadi Ketum PBB

    Denpasar (ANTARA) – Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda menjadi ketua umum partai yang berdiri pada 1998 itu.

    “Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin malam.

    Ia berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

    “Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan,” katanya.

    Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

    Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

    “Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum),” katanya.

    Senada dengan Masrur Anhar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan ketika memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi Ketua Umum (Ketum) PBB.

    Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

    “Saya doakan semoga beliau yang terpilih,” kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

    Dalam muktamar itu mencuat sejumlah nama yang akan mencalonkan diri menduduki posisi ketua umum di antaranya mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

    Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

    Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025