Xcloud.id

Tag: Yusril Ihza Mahendra

  • Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia

    Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia

    Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    menyatakan, eks anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI),
    Hambali
    alias Encep Nurjaman, tidak akan diizinkan kembali ke Indonesia ketika sudah bebas nanti.
    Yusril menjelaskan, Hambali yang sedang ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, tidak dapat kembali ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI) saat ditangkap.
    “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).
    “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” imbuh dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung soal pengungsi asal Myanmar yang kini ada di wilayah Indonesia.
    Dia mengatakan, pengelolaan pengungsi merupakan tugas dari Kementerian Koordinator Kumham Imipas RI.
    Namun, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menampung para pengungsi untuk sementara waktu.
    “Pengungsi asal Myanmar saat ini berada di Aceh. Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan berharap konflik politik di Myanmar segera berakhir. Dalam waktu dekat, saya juga berencana untuk melakukan kunjungan ke Aceh guna melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Yusril.
    Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.
    Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    “Kita juga
    concern
    dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat pada 17 Januari 2025.
    Namun, Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    Dia menyebut, Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.
    “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” ujar Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada pekan ini menjadi sorotan, mulai dari Prabowo tegaskan tak ada reshuffle kabinet karena kerja menteri baik hingga legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo tegaskan tak ada “reshuffle” kabinet karena kerja menteri baik

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun “giant sea wall”

    Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence

    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 dokumen nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

    Dia menilai langkah strategis itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

    “Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Daeng Ical itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang Kamis, 12 Juni 2025 – 13:19 WIB

    Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang
    Kamis, 12 Juni 2025 – 13:19 WIB

  • Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Di sektor pertahanan, lanjut Yusril, AS merupakan mitra utama dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung perdamaian kawasan.

    Sementara di bidang perdagangan dan investasi, kerja sama antara kedua negara menunjukkan tren yang positif.

    Dengan demikian, Yusril menyatakan bahwa AS merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral antara kedua negara terus mencetak rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang semakin kuat antara pelaku usaha kedua negara,” tuturnya.

    Ia berharap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus diperkuat secara menyeluruh, tidak hanya dalam kerja sama antarpemerintah dalam segala aspek.

    Ia pun menekankan pentingnya membangun kemitraan strategis yang saling menghormati kedua belah pihak.

    Perayaan Hari Kemerdekaan AS di Jakarta dinilai Yusril mencerminkan eratnya persahabatan antara kedua negara serta semangat keterbukaan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

    Kehadiran Menko Yusril merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Negeri Paman Sam.

    Perayaan tahunan AS yang dikenal sebagai 4th of July tersebut pada tahun ini mengusung tema New York dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis serta kerja sama lintas sektor antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Turut hadir dalam kegiatan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas RI Nofli yang menegaskan pentingnya memperkuat landasan hukum dalam setiap bentuk kerja sama internasional, termasuk hubungan strategis antara Indonesia dan AS, yang terus berkembang dalam berbagai bidang.

    Acara turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, selebritas, duta besar negara sahabat, serta para alumni program kerja sama AS.

    Perayaan semakin semarak dengan beragam sajian kuliner khas dari berbagai merek ternama asal Negeri Adidaya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI Nasional

    1 Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI Nasional

    Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyapa
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    dan
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit
    Prabowo secara berurutan. 
    “Panglima TNI yang saya hormati Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kapolri, Kepala Kepolisian Republik INdonesia, yang saya hormati Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” kata Prabowo dari mimbar pidato peresmian Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6/2025).
    Selanjutnya, dia merasa urutan sapaan tersebut terbalik. Seharusnya dia menyapa Kapolri dulu pada urutan pertama, barulah kemudian menyapa Panglima TNI di urutan kedua.
    “Harusnya Kapolri dulu, baru Panglima TNI-nya yang saya sebut,” kata Prabowo.
    Terlihat, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperhatikan dengan saksama. 
    Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang semula membolak-balik buku di tangannya tiba-tiba mendongakkan arah pandangnya ke Prabowo.
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri HAM Natalius Pigai juga memperhatikan. Hanya Menko Hukum-HAM-Imigrasi-Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menatap ke arah yang berbeda.
    Terlihat, Kapolri Jenderal Sigit yang duduk di belakang AHY langsung tersenyum, seolah dia langsung paham bahwa Prabowo sedang bercanda.
    “Sesuai urutan nama,” lanjut Prabowo sambil tersenyum, menjelaskan sebab kenapa dia menilai Kapolri harus disapa lebih dulu ketimbang Panglima TNI.
    Sebagaimana diketahui, nama Kapolri mengandung kata “Prabowo” dan nama Panglima TNI mengandung kata “Subiyanto”. Jika digabung, jadinya adalah “Prabowo Subiyanto”, mirip nama Prabowo Subianto sendiri.
    Para menteri tersenyum mendengar candaan Prabowo.
    Dalam acara peresmian kampus ini, hadir pula perwakilan negara-negara sahabat, para rektor perguruan tinggi, pimpinan lembaga pendidikan tinggi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan para mahasiswa-mahasiswi kadet Unhan.
    Candaan soal gabungan nama Kapolri dan Panglima TNI yang sama dengan nama dirinya juga pernah dilontarkan Prabowo di panggung perayaan Hari Buruh atau May Day di Monas, 1 Mei 2025 lalu.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Menko Yusril Targetkan RI Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam tiga tahun ke depan.

    Yusril mengatakan, Indonesia pada 2045 diharapkan dapat menjadi sebuah bangsa yang maju. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah melakukan serangkaian upaya agar Indonesia dapat menjadi negara maju, salah satunya dengan menjadi anggota OECD.

    “Insyaallah maksimum tiga tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD,” kata Yusril, dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Untuk menjadi anggota OECD, Yusril menuturkan bahwa Indonesia harus melakukan aksesi terhadap konvensi yang dimiliki oleh OECD. 

    Diantaranya, kata dia, komitmen bersama dalam memberantas korupsi, menciptakan suasana yang kondusif, dan menciptakan norma-norma hukum yang adil dan memiliki kepastian hukum.

    “Saya kira merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin tegaknya keadilan dan menjamin tegaknya kepastian hukum,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan inisial memorandum sebagai bagian dari tahapan penting menuju keanggotaan organisasi negara-negara maju tersebut.

    “Atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksekusi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah kumpulan ekonomi negara-negara maju,” ujar Airlangga dalam pengumumannya secara virtual, Rabu (4/6/2025).

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, kunjungan kerja ke Paris memiliki agenda utama untuk menyerahkan dokumen inisial memorandum di forum tingkat Menteri OECD yang akan digelar pada 2025.

    Di sela pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga membahas reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam forum Informal WTO Trade Minister Gathering, serta melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. 

    “Sesuai dengan arahan dan penugasan Bapak Presiden, kunjungan kerja ke Paris ini dengan agenda utama, yang pertama tentu menyerahkan inisial memorandum sebagai persyaratan untuk Indonesia masuk dalam aksesi OECD di pertemuan tingkat Menteri di Dewan OECD pada tahun 2025,” lanjutnya.

  • Saya Masuk Penjara karena Rekayasa Jokowi

    Saya Masuk Penjara karena Rekayasa Jokowi

    GELORA.CO – Peneliti media dan politik Buni Yani buka-bukaan soal kasus hukum yang menjeratnya pada era Pesiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung setelah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 ayat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

    “Saya masuk penjara (karena) rekayasa Jokowi,” kata Buni Yani melalui podcast Forum Keadilan TV, dikutip Sabtu 6 Juni 2025.

    Dalam podcast yang dipandu ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel tersebut, Buni Yani menegaskan bahwa pernyataannya ini sangat terukur dan tidak dilandasi perasaan dendam.

    “Karena tidak mungkin saya bisa masuk penjara bila pengadilan objektif,” kata Buni Yani.

    Buni Yani mengatakan, saksi ahli Yusril Ihza Mahendra di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung mengatakan bahwa Buni Yani tidak bisa menjadi tersangka karena tidak unsur pidana dalam unggahannya di Facebook. 

    “Itu sudah sangat clear,” kata Buni Yani.

    Namun yang terjadi justru sebaliknya. Vonis 18 bulan yang diterima Buni Yani dikuatkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

    “Apa yang tidak bisa dilakukan Jokowi?” tanya Buni Yani.

    Buni Yani yang mengaku tidak mempunyai kekuatan politik dan finansial akhirnya dijebloskan ke LP Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

    Buni Yani menekankan, Jokowi sangat berkuasa sehingga bisa berbuat semaunya.

    “Kita lihat di MK (Mahkamah Konstitusi) saja bisa dia utak-atik untuk bisa meloloskan anaknya,” kata Buni Yani. 

    Vonis 18 bulan penjara yang diterimanya, kata Buni Yani, murni untuk melindungi Ahok yang tersandung kasus penistaan agama.

    “Ini murni untuk melindungi ahok waktu itu,” pungkas Buni Yani. 

  • Menko Yusril: Iduladha momen pengingat hidup perlu banyak pengorbanan

    Menko Yusril: Iduladha momen pengingat hidup perlu banyak pengorbanan

    Allah Swt. akan memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia seiring dengan pengorbanan tersebut.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Iduladha merupakan momen pengingat bahwa hidup memerlukan banyak pengorbanan.

    Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan puteranya, Nabi Ismail a.s.

    “Ini dapat kita jadikan sebagai contoh, suri, dan teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa segala pengorbanan itu harus dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan pada berbagai perintah Allah Swt. di dalam Al-Qur’an.

    Menko Kumham Imipas meyakini bahwa Allah Swt. akan memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia seiring dengan pengorbanan tersebut.

    Pada momen Iduladha 1446 Hijriah, Yusril menyampaikan selamat merayakan Iduladha kepada kaum muslim dan muslimat di mana pun berada.

    “Mudah-mudahan perayaan Iduladha 1446 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua,” ucap dia.

    Iduladha atau Lebaran Besar merupakan hari raya haji yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah dalam kalender Hijriah yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi atau kambing bagi yang mampu. Pada tahun ini, Iduladha 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025.

    Keputusan tersebut diperoleh setelah hasil pantauan hilal yang dilakukan dari 114 lokasi berbeda di Indonesia.

    Penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah berlangsung alot. Bahkan, dari seratusan titik pemantauan hilal tidak ada yang melaporkan telah melihat hilal sesuai dengan kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Mabims).

    Perayaan ini tidak hanya menandai puncak ibadah haji di Makkah, tetapi juga menjadi momen refleksi atas nilai pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Swt.

    Umat Islam di seluruh dunia memperingatinya dengan melaksanakan salat Id dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim a.s.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo-Megawati Ngobrol Berdua Usai Upacara Hari Lahir Pancasila – Page 3

    Momen Prabowo-Megawati Ngobrol Berdua Usai Upacara Hari Lahir Pancasila – Page 3

    Dalam upacara ini, hadir para menteri dan kepala lembaga negara. Mulai dari, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono.

    Lalu hadir juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025). Upacara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai ideologi bangsa dalam kehidupan bernegara.

    Tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama burung Garuda Pancasila sebagai lambang karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.02 WIB dengan mengenakan setelan jas abu-abu tua dan dasi biru langit. Upacara resmi dimulai pukul 09.20 WIB.

    Rangkaian Upacara dan Kehadiran Tokoh Nasional

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, penghormatan kepada inspektur upacara, serta mengheningkan cipta.

    Pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

    Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam upacara, di antaranya:

    Presiden ke-5 RI, Megawati SoekarnoputriWakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try SutrisnoWakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla

    Jajaran menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, seperti:

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti YudhoyonoMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PratiknoMenko Hukum dan HAM, Yusril Ihza MahendraMenteri Pertahanan, Sjafrie SjamsoeddinMenteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Dalam Negeri, Tito KarnavianMenteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

    Turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Penyesuaian Jadwal oleh BPIP

    Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini semula direncanakan pada Minggu (1/6/2025), tetapi pelaksanaannya diubah menjadi Senin (2/6/2025). Perubahan ini diputuskan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seusai berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

    Sesuai edaran resmi, upacara di tingkat pusat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Gedung Pancasila, dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, dan tokoh nasional.

    Penurunan bendera dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB di hari yang sama, tetapi tanpa peserta dan tamu undangan.

    Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan juga diminta menyelenggarakan upacara serupa secara luring pada pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk turut menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sementara itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yaitu pada 1 dan 2 Juni 2025, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.