Xcloud.id

Tag: Yusharto Huntoyungo

  • BSKDN raih nilai tertinggi penilaian kearsipan dua tahun berturut

    BSKDN raih nilai tertinggi penilaian kearsipan dua tahun berturut

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengawasan kearsipan internal tahun 2024.

    Berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, BSKDN berhasil mempertahankan nilai tinggi dalam audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen BSKDN dalam menerapkan tata kelola arsip yang tertib dan profesional.

    Diketahui, Audit kearsipan internal dilakukan selama tujuh bulan mulai dari Februari hingga Agustus 2024, dengan metode evaluasi yang mencakup pengisian formulir, wawancara, observasi, serta verifikasi langsung di lapangan.

    Dari hasil audit yang telah dikonsolidasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 13 Agustus 2024, BSKDN Kemendagri kembali menempati peringkat pertama dalam kategori Unit Kearsipan Sekretariat Unit Kerja Eselon I dengan total nilai 97,22 dan berpredikat AA atau sangat memuaskan.

    Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim dalam mewujudkan budaya tertib arsip yang berkesinambungan.

    Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya sekadar pencapaian angka, tetapi juga cerminan dari komitmen BSKDN dalam memastikan pengelolaan arsip yang sistematis dan transparan sehingga dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi kebijakan pemerintah.

    Prestasi ini juga sekaligus menjadi bukti konsistensi BSKDN dalam menjaga kualitas tata kelola arsip. Tahun sebelumnya, BSKDN juga meraih nilai tinggi dalam pengawasan kearsipan internal, ini menunjukkan keberlanjutan upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

    “Semua upaya untuk mengembangkan budaya tertib arsip ini perlu terus dilakukan dan diapresiasi agar terus meningkat,” kata Yusharto.

    Dengan capaian ini, BSKDN Kemendagri bertekad terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip yang lebih baik.

    Ia berharap pencapaian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi tim BSKDN serta unit kerja lain di lingkungan Kemendagri untuk semakin meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Saya harap capaian ini dapat menjadi pemacu semangat kita untuk terus berinovasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, salah satunya melalui pengelolaan arsip yang tertib,” ucapnya.*

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Erafzon Saptiyulda AS
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSKDN prioritaskan adaptasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan

    BSKDN prioritaskan adaptasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memprioritaskan aspek adaptasi, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan pada tahun 2025.

    “Karena kita selalu berbicara evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti), kebijakan-kebijakan kita harus berlandaskan data dan bukti yang konkret,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.

    Menurut Yusharto, dalam era perubahan yang sangat cepat, kemampuan adaptasi menjadi salah satu fokus utama.

    “Adaptif itu adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dunia terus cepat berubah, kita harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut,” kata dia.

    Selain itu, profesionalisme juga menjadi nilai utama yang perlu dijaga. Setiap program yang dirancang mesti memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

    “Dengan layanan publik yang lebih baik, khususnya perizinan dapat berjalan lancar, lapangan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yusharto menyebut inovasi merupakan ciri khas BSKDN. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada mendorong unit kerja lain, tetapi juga harus diwujudkan dalam internal BSKDN sendiri.

    “Kita harus punya kapasitas untuk mendorong BPSDM, Dukcapil, dan unit-unit lainnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif,” katanya.

    Dia mengatakan BSKDN berkomitmen untuk meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan yang strategis.

    BSKDN telah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran data terkait perbaikan layanan publik yang diharapkan dapat mendukung kelancaran perizinan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan produksi ekonomi.

    “Jika lapangan kerja terbuka maka pengangguran berkurang. pengangguran berkurang maka produksi meningkat, ada produk. jika produk meningkat maka akan ada tambahan,” ujar Yusharto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSKDN Kemendagri Prioritaskan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Profesionalisme, dan Inovatif – Page 3

    BSKDN Kemendagri Prioritaskan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Profesionalisme, dan Inovatif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kerja Tahun 2025 di Aula BSKDN, pada Jumat 24 Januari 2025.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan, kebijakan berbasis bukti akan menjadi landasan utama dalam setiap langkah strategis BSKDN.

    “Kita akan mendalami program kerja kita di tahun 2025 dan mudah-mudahan akan ada inside baru untuk mengembangkan program hingga 2026. Karena kita selalu berbicara evidence-based policy, kebijakan-kebijakan kita harus berlandaskan data dan bukti yang konkret,” ujar Yusharto dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.

    Dia menegaskan, dalam era perubahan yang sangat cepat, kemampuan adaptasi menjadi salah satu fokus utama. “Adaptif itu adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dunia terus cepat berubah, kita harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut,” jelas Yusharto.

    Selain itu, profesionalisme juga menjadi nilai utama yang harus dijaga. Yusharto menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

    “Dengan layanan publik yang lebih baik, (khususnya) perizinan dapat berjalan lancar, lapangan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menegaskan, inovasi telah menjadi trademark atau ciri khas BSKDN. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada mendorong unit kerja lain, tetapi juga harus diwujudkan dalam internal BSKDN sendiri.

    “Kita harus punya kapasitas untuk mendorong BPSDM, Dukcapil, dan unit-unit lainnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif,” kata Yusharto.

     

  • BSKDN: Pilkada harus mampu lahirkan pemimpin berintegritas

    BSKDN: Pilkada harus mampu lahirkan pemimpin berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa pilkada harus mampu melahirkan pemimpin daerah yang kuat, bersih, dan berintegritas.

    Dia mengungkapkan pihaknya telah memetakan isu-isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, salah satunya terkait keberadaan calon tunggal di 37 daerah. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan demokrasi yang kompetitif.

    “Terdapat 37 daerah dengan calon tunggal. Terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara dengan 6 daerah dengan calon tunggal,” kata Yusharto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain adanya calon tunggal, isu utama yang dibahas dalam evaluasi adalah masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada 2024.

    Terkait hal itu, dirinya berharap ke depan penguatan pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

    Selain itu, biaya politik tinggi juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.

    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti kurangnya transparansi dalam pembiayaan kampanye.

    Politik biaya tinggi sering kali terjadi di ruang yang tak dapat diketahui, tanpa adanya laporan dana kampanye yang jelas. Hal ini menjadi tantangan besar untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan transparan.

    “Tapi problemnya politik biaya tinggi itu di ruang gelap, kalau kita baca ruang-ruang terangnya laporan dana kampanyenya tidak ada itu politik biaya tinggi. Tidak ada instrumen kuantitatif formal resmi yang bisa menunjukkan itu (politik biaya tinggi),” jelas Titi.

    Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menambahkan pilkada yang ideal harus berlandaskan pada filosofi Pancasila dan UUD 1945, menghormati kekhususan daerah, serta menjamin integritas elektoral.

    Menurutnya, pilkada juga harus dilakukan secara kompetitif, aman, dan nyaman. Sebab, pilkada yang efisien dan demokratis adalah kunci untuk melahirkan pemimpin daerah yang kuat dan bersih.

    “Pemilihan pemimpin harus dilakukan secara free dan fair, secara bebas, jujur, adil. Lalu juga harus aman dan nyaman. Tidak boleh kemudian pemilihan itu menimbulkan korban. Itu harus dihindari,” ujar Djohermansyah.

    Di lain pihak, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyoroti fenomena “pokoknya menang” yang menciptakan iklim politik yang tidak sehat.

    Ia juga menyinggung anomali seperti Pilkada melawan “kotak kosong” sebagai salah satu indikasi sistem yang tidak ideal.

    Dia menilai upaya perbaikan harus difokuskan pada memperkuat hukum, menegakkan etika, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.

    “Ketika kita memaksakan satu sistem yang tidak aplikatif untuk kondisi kita dan tercerabut dari akar kita, maka dampaknya adalah hilangnya etika, bahkan hukum sering kali dilanggar,” pungkas Siti.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri mantapkan kesiapan penanaman jagung serentak 1 juta hektare

    Kemendagri mantapkan kesiapan penanaman jagung serentak 1 juta hektare

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri berupaya terus mendukung program swasembada pangan tahun 2025 dengan memantapkan langkah persiapan penanaman jagung serentak pada lahan seluas 1 juta hektare.

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan sebagai salah satu jenis pangan yang dibutuhkan masyarakat, penanaman jagung serentak tersebut tidak hanya dapat meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi antardaerah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

    “Jagung ini merupakan salah satu jenis pangan yang diidentifikasi sangat dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu, seperti Nusa Tenggara maupun daerah-daerah yang ada di Indonesia timur, seperti Sulawesi dan Maluku, sehingga optimalisasi penanaman sangat diperlukan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan program ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Selain itu, program penanaman jagung serentak tersebut dirancang untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi petani, dan sektor swasta.

    Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait berupaya mendukung program swasembada pangan melalui sejumlah langka strategis, meliputi identifikasi lahan potensial, penyediaan benih berkualitas, pendampingan teknis kepada petani, hingga akses pemasaran hasil panen.

    “Bersama Kementerian Pertanian, berikut Polri sebagai lembaga negara, dan kementerian lainnya, kita bersama-sama membina penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai di tingkat kabupaten/kota, termasuk dalam upaya meningkatkan produksi jagung melalui penyediaan benih, pupuk, hingga sarana pertanian,” jelasnya.

    Yusharto juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memprioritaskan anggaran dan sumber daya dalam mendukung program swasembada pangan.

    Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan produksi pangan nasional.

    Ia berharap dengan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak, penanaman jagung serentak dapat berjalan sukses dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

    “Dalam hal ini, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan beberapa hal, yakni optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal, pemenuhan cadangan pangan, meningkatkan kerja sama antardaerah, perbaikan distribusi pangan, dan sebagainya,” kata Yusharto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Sumber foto: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024 (Sumber foto : Istimewa)

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dibanjiri apresiasi dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apresiasi tersebut disampaikan usai pemaparan capaian kinerjanya selama periode 24 September 2024 hingga 24 Desember 2024 di hadapan Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2024)

     

    Salah satu apresiasi disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga selaku Ketua Tim Evaluasi. Menurutnya, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah menyajikan laporan dengan sangat baik dan sistematis.

     

    “Yang pasti semua evaluator memuji kesiapan bahan paparan Gubernur Sumut, ini kerja sama yang luar biasa bersama OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumut,” ucap Kastorsius.

     

    Kastorsius juga menyebut Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah bekerja dengan sangat baik guna kemajuan daerah. Bahkan hasil rekomendasi dan masukan pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti secara menyeluruh.

     

    Apresiasi lain juga dilontarkan oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan Provinsi Sumut telah mencetak prestasi luar biasa bahkan skala nasional saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21.

     

    “Pelaksanaan PON pada tahun 2024 sangatlah luar biasa, bahkan Pj Gubernur Sumut juga meraih berbagai penghargaan pada tahun 2024 lalu. Selain itu, berbagai inovasi juga telah dilalaikan serentak pada 33 Kabupaten/Kota se-Sumut,” ucap Yusharto.

     

    Selain itu, Plt. Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Kusna Tambunan juga mengapresiasi kerja keras Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin bagus. Hal ini tentunya memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Sumatera Utara dalam menggunakan layanan publik.

     

    Kemudian, apresiasi lain disampaikan oleh Inspektur 4 Muhammad Valiandra. Dia mengapresiasi laporan yang telah dipaparkan Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

     

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal M. Dimiyathi. Menurutnya, laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangatlah lengkap.

     

    “Tak hanya itu, terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut juga bagus dan hal ini tentunya patut diapresiasi,” ucap Dimyathi.

     

    Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri R. Himawan Sugiharto juga mengapresiasi upaya penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

     

    Selanjutnya, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga juga mengapresiasi terkait biaya pengawasan yang telah memenuhi mandatory spending. Dirinya pun mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan pengelolaan anggaran.

     

    Tak berhenti di situ, apresiasi lain juga dilontarkan oleh Auditor Ahli Madya Wiratmoko terkait penyelesaian stunting di Sumatera Utara. Menurutnya, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

     

    “Peran Gubernur tentunya sangat optimal dalam penanganan stunting, bahkan sangat merata di Kabupaten/Kota se-Sumut,” kata Wiratmoko.

     

    Terakhir, Auditor Ahli Utama Tumonggi Siregar juga mengapresiasi pengolaaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara. Menurutnya, pengolahan BUMD di Sumatera Utara sangatlah baik.

     

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengelolaan BUMD di Sumut yang sehat,” ucapnya.

     

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan berbagai capaian keberhasilan seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik. Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1 dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita di TW III, 5,20%, lebih tinggi dari nasional, 4,95,” kata Fatoni.

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

     

    Sebagai informasi, terdapat 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama Fatoni memimpin Sumatera Utara. Penilaian tersebut terbagi dalam tiga aspek, yaitu Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.

     

    Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni juga telah melaunching 23 Gerakan Serentak guna pembangunan masyarakat se-Sumatera Utara. Selain itu, Fatoni juga telah meraih 31 penghargaan dari berbagai institusi. (LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Tujuh Tahun Beruntun, Banyuwangi Raih Gelar Kabupaten Terinovatif

    Tujuh Tahun Beruntun, Banyuwangi Raih Gelar Kabupaten Terinovatif

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award  (IGA), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan raihan ini, Banyuwangi menjadi Kabupaten Terinovatif selama tujuh tahun berturut-turut. 

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dalam ajang tersebut Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara Kabupaten dan Kota untuk Regional Pulau Jawa. 

    “Alhamdulillah komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah  mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Ipuk, Jumat (6/12/2024)

    Dikatakan Ipuk budaya inovasi terus didorong karena selama ini  inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni program “Kanggo Riko”, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini. Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh  6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko.

  • Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif Tujuh Tahun Berturut-turut

    Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif Tujuh Tahun Berturut-turut

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut Banyuwangi menerima penghargaan ini, bahkan dengan nilai tertinggi di antara kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

    “Alhamdulillah, komitmen Banyuwangi dalam berinovasi untuk kemajuan daerah mendapatkan apresiasi. Inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan ke depan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BKSDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.

    Bupati Ipuk menekankan bahwa budaya inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari Banyuwangi. Hingga saat ini, Banyuwangi telah menjalankan 220 program inovasi, termasuk program unggulan Kanggo Riko, yang menjadi sorotan dalam penilaian IGA Award.

    Kanggo Riko adalah program pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin (RTM) dengan memberikan bantuan modal sebesar Rp2,5 juta kepada penerima manfaat. Program ini telah membantu 6.898 keluarga dan ditargetkan menjangkau tambahan 1.890 penerima pada tahun ini.

    “Program Kanggo Riko adalah salah satu bentuk nyata inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” ujar Ipuk.

    Hasil dari inovasi berkelanjutan ini terlihat pada berbagai indikator positif pembangunan daerah. Pendapatan per kapita Banyuwangi naik dari Rp53,87 juta pada 2022 menjadi Rp58,08 juta pada 2023. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah meningkat dari Rp93,28 triliun (2022) menjadi Rp101,29 triliun (2023).

    Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 7,34 persen (2022) menjadi 6,54 persen (2023).

    “Ini semua adalah hasil kerja bersama seluruh stakeholder dan masyarakat Banyuwangi. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci,” pungkas Ipuk. [rin/beq]

  • Sidoarjo Raih IGA 2024 dari Kemendagri RI

    Sidoarjo Raih IGA 2024 dari Kemendagri RI

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Berkat inovasi pelayanan publik yang terus dilakukan, Kabupaten Sidoarjo dinilai terinovatif pada ajang Innovative Goverment Award (IGA) tahun 2024.

    Penghargaan IGA 2024 diterima langsung oleh Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Kamis, (5/12/2024).

    Plt. Bupati Sidoarjo mengapresiasi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo yang telah mengembangkan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
    Penghargaan IGA 2024 merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi bersama antar OPD Sidoarjo.

    Plt Bupati Sidoarjo menilai penghargaan IGA menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publiknya.

    “Kerja keras dan kolaborasi antar OPD Sidoarjo kita berbuah manis dengan kembali mendapatkan penganugerahan IGA 2024. Kemendagri menilai Sidoarjo produktif dalam membuat inovasi yang berkelanjutan,” ucapnya usai menerima penghargaan IGA 2024.

    Dia menyatakan banyaknya inovasi yang berkualitas adalah wujud meningkatnya pelayanan publik di Sidoarjo. Inovasi-inovasi pelayanan publik tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

    Karena menurutnya, tujuan diciptakannya inovasi itu sendiri adalah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, tepat dan transparan sesuai tuntutan masyarakat saat ini.

    “Penghargaan ini akan memacu kami untuk terus berinovasi serta mendorong kami untuk terus memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Penganugerahan IGA tahun 2024 sendiri diterima Kabupaten Sidoarjo untuk yang ketiga kalinya berturut-turut. Kali pertama diterima ditahun 2022 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif. Tahun 2023 kemudian Kabupaten Sidoarjo dinobatkan kembali sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada IGA 2023 oleh Kemendagri RI. (isa/kun)

  • Inovasi Tiada Henti, Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif 7 Tahun Beruntun – Page 3

    Inovasi Tiada Henti, Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif 7 Tahun Beruntun – Page 3

    Liputan6.com, Banyuwangi Dalam ajang Indonesia Government Award (IGA) 2024, Kabupaten Banyuwangi kembali meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif. Capaian ini sekaligus menegaskan status Banyuwangi menjadi Kabupaten Terinovatif selama tujuh tahun berturut-turut.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara Kabupaten dan Kota untuk Regional Pulau Jawa. 

    “Alhamdulillah komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Ipuk.

    Perbesar

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menerima Penghargaan Indonesia Government Award 2024.

    Ipuk mengatakan budaya inovasi terus didorong karena selama ini inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni program “Kanggo Riko”, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini.

    Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh 6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko.

    Perbesar

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menerima Penghargaan Indonesia Government Award 2024.

    Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Ipuk menegaskan bahwa Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Di antaranya pendapatan perkapita yang terus meningkat, pada 2022 sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp. 58, 08 juta pada 2023.

    PDRB daerah juga naik dari Rp. 93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp. 101,29 triliun (2023). Sedangkan angka kemiskinan turun dari 7,34 persen pada 2022 menjadi 6,54 persen pada 2023. 

    “Berbagai capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama, sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Ipuk.

     

    (*)