Xcloud.id

Tag: Yusharto Huntoyungo

  • Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing

    Jakarta –

    Pemerintah daerah diminta memperkuat ekosistem inovasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing nasional, menyusul turunnya peringkat Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025 dari posisi 27 ke-40.

    Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12).

    “Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

    Wiyagus menekankan pentingnya dukungan bagi inovator lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui insentif, inkubasi, dan skema pembiayaan inovatif. Ia juga mendorong replikasi praktik baik antar-daerah agar inovasi memberi dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi sesuai kewenangan dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

    Wiyagus menambahkan bahwa inovasi inklusif berperan penting dalam memperluas pemerataan akses dan kesempatan. Karena itu, pemetaan potensi daerah harus dilakukan secara proaktif agar program inovasi lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Ia mengungkapkan jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, inovasi masih didominasi daerah Indonesia bagian barat serta terpusat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di Papua yang belum menyampaikan laporan inovasi.

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat lainnya.

    (akn/ega)

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • BSKDN: Balangan penuhi kriteria daerah dengan ekosistem inovasi kuat

    BSKDN: Balangan penuhi kriteria daerah dengan ekosistem inovasi kuat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Kabupaten Balangan telah memenuhi kriteria sebagai daerah dengan ekosistem inovasi yang kuat dan terarah, dengan peningkatan skor inovasi yang konsisten naik setiap tahunnya.

    Hal itu terungkap saat melakukan validasi lapangan terhadap inovasi daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu dilakukan dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan proses validasi dilakukan dengan kerja sama Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk memastikan kualitas dan akurasi data inovasi daerah.

    Dari total 36.374 inovasi yang dijaring hingga Agustus 2025, BSKDN memilih inovasi dan daerah dengan tingkat kematangan terbaik untuk divalidasi lebih lanjut.

    “Hasil validasi menunjukkan bahwa data inovasi dari Kabupaten Balangan sejalan dengan hasil penilaian kedua perguruan tinggi tersebut. Artinya, tingkat kematangan inovasi di Balangan sudah sangat baik dan konsisten,” kata Yusharto.

    Ia menyampaikan, IGA tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mendorong pemerintah daerah terus memperkuat daya saing melalui inovasi.

    “Atas dasar capaian data yang meningkat setiap tahun, kami menambah tantangan bagi pemerintah daerah. Skor kategori sangat inovatif yang sebelumnya berada di rentang 60–100, kini dinaikkan menjadi 65–100,” ujarnya

    Ia menambahkan, langkah ini menjadi bentuk dorongan agar daerah terus memperbaiki kualitas dan keberlanjutan inovasi yang dijalankan.

    Dirinya juga mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, terutama kepemimpinan Bupati dan jajarannya, yang secara aktif hadir dan memaparkan hasil inovasi daerah dengan penguasaan yang mendalam di hadapan tim juri IGA 2025.

    “Kami melihat sendiri semangat dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Balangan beserta jajaran. Komitmen yang tinggi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

    Hasil validasi dan quality control ini akan menjadi dasar BSKDN dalam pemeringkatan indeks inovasi daerah. BSKDN menilai bahwa Balangan telah menunjukkan contoh nyata daerah yang mampu mengelola inovasi secara terstruktur, baik dari sisi komitmen, manajemen sumber daya, maupun relevansi inovasi terhadap isu strategis daerah.

    “Balangan ini salah satu contoh daerah yang berhasil membangun ekosistem inovasi yang kuat, berorientasi pada solusi, dan berkelanjutan. Kami berharap daerah lain dapat meneladani semangat dan komitmen yang ditunjukkan Kabupaten Balangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan ekosistem inovasi.

    Langkah tersebut perlu menjadi perhatian pemda sehingga ekosistem terbangun dengan tidak hanya mengandalkan unsur dari pemerintah. Para pihak tersebut, di antaranya masyarakat dan asosiasi profesi.

    Yusharto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat mencontohkan inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya.

    Inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tersebut memiliki unit usaha yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pihak lain diperlukan.

    “Bagaimana Kadin (Kamar Dagang dan Industri) masuk ke situ dan unsur-unsur yang lain barangkali bisa berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi,” katanya.

    Hal itu disampaikan Yusharto saat menanggapi presentasi inovasi yang disampaikan oleh Pemkab Bangka secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar BSKDN Kemendagri.

    Ia mengapresiasi Ekonomi Peka Gender karena dapat mendukung ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan.

    Kendati demikian, ia juga menekankan agar pembinaan terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam inovasi tersebut terus dilakukan.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menanggapi inovasi dari berbagai daerah lainnya. Ia mengapresiasi inovasi yang dipaparkan dalam presentasi tersebut.

    Ia mengharapkan daerah terus mampu melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN Kemendagri raih penghargaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 

    BSKDN Kemendagri raih penghargaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Terbaik Kategori Pagu Kecil Tahun Anggaran 2024.

    Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta IV Kementerian Keuangan melalui Keputusan Kepala KPPN Nomor KEP-85/KPN.1204/2025 tertanggal 29 Oktober 2025.

    Penghargaan diserahkan langsung kepada Kepala Bagian (Kabag) Keuangan BSKDN Zuliyadi Antony, mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.

    Capaian ini menegaskan komitmen BSKDN dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Dalam keputusan tersebut, Kepala KPPN Jakarta IV Made Cana Armaya menetapkan bahwa penilaian dilakukan terhadap sejumlah komponen, meliputi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (unaudited dan audited), kelengkapan dokumen laporan dan pendukungnya, serta kualitas penyajian catatan atas laporan keuangan.

    BSKDN berhasil menempati peringkat pertama dalam kategori pagu kecil (di bawah Rp150 miliar), mengungguli dua satuan kerja lainnya yaitu Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan ekosistem kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif melalui forum dialog dengan berbagai pihak terkait.

    “Melalui forum ini, saya berharap akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan, baik di pusat maupun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat terwujudnya layanan dasar yang inklusif,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Seminar Policy Dialogue yang mengusung tema Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berharap seminar ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola kelembagaan jabatan fungsional di daerah. Dengan begitu, para analis kebijakan mampu berperan lebih aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif.

    Yusharto menjelaskan, penguatan kelembagaan dan pembinaan terhadap para pejabat fungsional analis kebijakan merupakan bagian penting dari tugas BSKDN, mengingat peran mereka sangat strategis dalam mendorong kualitas kebijakan publik di pusat maupun daerah.

    Yusharto menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar tiga puluh ribu analis kebijakan di daerah yang berada dalam lingkup pembinaan Kemendagri.

    Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BSKDN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berbagai mitra strategis seperti Program SKALA untuk memperkuat kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK).

    “Dari pengalaman kami ada 12 daerah yang menjadi pilot project peningkatan kapasitas analisis kebijakan bersama SKALA. Kami berharap ke depan, juga terus dapat memfasilitasi Bapak/Ibu (JFAK) di daerah untuk sama-sama menghasilkan policy brief yang berkualitas,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) ASN LAN Yogi Suwarno menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh para analis kebijakan dalam menjalankan perannya.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya dukungan kelembagaan di daerah. Banyak JFAK belum dilibatkan secara strategis dalam proses perumusan kebijakan. Padahal peran JFAK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data dan hasil analisis yang kuat.

    “Kualitas kebijakan ini ownershipnya tidak hanya pimpinan, tetapi juga JFAK yang harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan yang berkualitas tersebut,” ungkap Yogi.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiait, menegaskan bahwa INAKI sebagai organisasi profesi memiliki komitmen untuk menjaga standar kompetensi dan integritas analis kebijakan di seluruh Indonesia.

    “INAKI merupakan wadah bagi para analis kebijakan di Indonesia untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan kapasitas serta peran lebih berdaya guna dan berkualitas,” ujar Amrih.

    Sementara itu, dari perspektif daerah, Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Provinsi Maluku Fristina Susianti mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lapangan.

    “Kami di daerah masih menghadapi keterbatasan pelatihan fungsional, belum adanya forum komunikasi yang rutin antar JFAK, serta kurangnya pembinaan langsung dari instansi pembina. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan solusi dan penguatan kapasitas di lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendorong inovasi di seluruh Indonesia.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

    “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti.

    “Kami harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” ujarnya.

    Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

    Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

    Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.

    Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

    Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi.

    “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” kata Agus.

    Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.

    “Kami ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

    Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

    Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi dan Kick Off Peng-input-an Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 di Jakarta Pusat, Senin.

    “Melalui IPKD ini kita ingin menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Penginputan IPKD dapat menjadi momentum peningkatan kualitas pengelolaan APBD yang lebih baik,” kata Yusharto di Jakarta, Senin.

    Yusharto menjelaskan dalam pelaksanaannya IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

    Selain itu, hasil pengukuran IPKD juga menjadi acuan penting bagi daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan serta capaian pembangunan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, pelaksanaan IPKD Tahun Ukur 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pembaruan tersebut meliputi penyempurnaan indikator, penguatan aspek transparansi, serta penyesuaian metode penilaian agar hasil pengukuran semakin menggambarkan kondisi fiskal daerah secara aktual dan adil.

    Adapun penyempurnaan ini merupakan upaya untuk memastikan IPKD tetap relevan dengan dinamika kebijakan keuangan nasional serta mendorong daerah semakin disiplin dalam pengelolaan APBD.

    “Kami harap (pembaruan) ini dapat membuat IPKD menjadi semakin menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yusharto juga menyoroti hasil IPKD tahun sebelumnya yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan data, sebanyak 34 provinsi telah menginput data IPKD secara lengkap.

    Namun, di tingkat kabupaten dan kota, masih terdapat beberapa daerah yang belum melakukan penginputan secara menyeluruh. Meski demikian, tren perbaikan tetap terlihat dari menurunnya jumlah daerah tanpa predikat penilaian. Hal ini menjadi tanda bahwa kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan dan transparansi keuangan mulai meningkat.

    Yusharto juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam melakukan penginputan IPKD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai perangkat daerah guna memastikan data yang diinput valid dan akurat.

    “Melalui kegiatan Sosialisasi dan Kick Off ini, kami berharap bahwa Tim yang menangani IPKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD dan sudah memulai penginputan data IPKD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) dalam rangka perumusan kebijakan publik berbasis data.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah di Command Centre BSKDN, Jakarta, Kamis menjelaskan audiensi tersebut menjadi wadah penting bagi BSKDN dalam memahami hasil survei yang dilakukan BRIN terkait kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Ia menegaskan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru, sebab sebelumnya kedua lembaga telah bekerja sama dalam riset mengenai organisasi riset, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” kata Fahsul.

    Ia menyampaikan pihaknya menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi strategis kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    “Semoga upaya ini membawa banyak manfaat bagi tugas dan fungsi organisasi kami, terutama dalam hal memberikan rekomendasi strategis kebijakan publik yang berlandaskan fakta dan data,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan SDDKB merupakan inisiatif BRIN untuk mendapatkan data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Data ini, kata dia, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama.

    “Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya, menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama-negara serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

    Lebih lanjut, Boediastoeti mengatakan SDDKB bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai dimensi kehidupan beragama, mulai dari keyakinan dan doktrin, ritual dan praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, etika dan spiritualitas hingga budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia.

    Dalam konteks Kemendagri, data hasil survei tersebut dinilai relevan untuk memperkuat basis perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

    Beberapa data yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mencakup sikap toleransi responden terhadap keberagaman seperti kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda atau mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN ajak pemda perluas inovasi di luar pendidikan dan kesehatan

    BSKDN ajak pemda perluas inovasi di luar pendidikan dan kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperluas cakupan inovasi di luar sektor pendidikan dan kesehatan.

    Hal ini disampaikan Yusharto dalam kunjungan koordinasi inovasi daerah di Kabupaten Bangkalan, Rabu.

    Ia mengatakan saat ini inovasi di Bangkalan masih terkonsentrasi pada dua urusan tersebut. Padahal, inovasi seharusnya berkembang secara merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

    “Bapak Bupati (Bangkalan) mohon arahan itu kepada para pemimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta.

    Yusharto menambahkan, berdasarkan laporan 2024 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan performa dengan predikat sangat inovatif.

    Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kematangan inovasi, di antaranya variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk.

    Kedua aspek tersebut berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah.

    “Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terimakasih sudah melaporkan 305 inovasi di tahun 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Bapak Bupati, tahun ini akan melampaui prestasi di tahun 2024,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang memperhatikan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Dia menjelaskan, satu nama inovasi mungkin bisa diterima di Bangkalan, tetapi ketika direplikasi di daerah lain, bisa jadi melanggar norma sosial setempat.

    Karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah agar nilai dan maknanya tetap sesuai.

    “Untuk itu, saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan,” tambahnya.

    Selain memperluas cakupan inovasi, Yusharto juga mengingatkan pentingnya sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

    Berdasarkan hasil monitoring, sekitar 30 persen inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, dirinya mendorong kolaborasi antara OPD serta organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat publikasi inovasi.

    “Kami berharap PWI atau kelompoknya di bawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehingga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30 persen itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.