Xcloud.id

Tag: Yusharto Huntoyungo

  • BSKDN: Balangan penuhi kriteria daerah dengan ekosistem inovasi kuat

    BSKDN: Balangan penuhi kriteria daerah dengan ekosistem inovasi kuat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Kabupaten Balangan telah memenuhi kriteria sebagai daerah dengan ekosistem inovasi yang kuat dan terarah, dengan peningkatan skor inovasi yang konsisten naik setiap tahunnya.

    Hal itu terungkap saat melakukan validasi lapangan terhadap inovasi daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu dilakukan dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan proses validasi dilakukan dengan kerja sama Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk memastikan kualitas dan akurasi data inovasi daerah.

    Dari total 36.374 inovasi yang dijaring hingga Agustus 2025, BSKDN memilih inovasi dan daerah dengan tingkat kematangan terbaik untuk divalidasi lebih lanjut.

    “Hasil validasi menunjukkan bahwa data inovasi dari Kabupaten Balangan sejalan dengan hasil penilaian kedua perguruan tinggi tersebut. Artinya, tingkat kematangan inovasi di Balangan sudah sangat baik dan konsisten,” kata Yusharto.

    Ia menyampaikan, IGA tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mendorong pemerintah daerah terus memperkuat daya saing melalui inovasi.

    “Atas dasar capaian data yang meningkat setiap tahun, kami menambah tantangan bagi pemerintah daerah. Skor kategori sangat inovatif yang sebelumnya berada di rentang 60–100, kini dinaikkan menjadi 65–100,” ujarnya

    Ia menambahkan, langkah ini menjadi bentuk dorongan agar daerah terus memperbaiki kualitas dan keberlanjutan inovasi yang dijalankan.

    Dirinya juga mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, terutama kepemimpinan Bupati dan jajarannya, yang secara aktif hadir dan memaparkan hasil inovasi daerah dengan penguasaan yang mendalam di hadapan tim juri IGA 2025.

    “Kami melihat sendiri semangat dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Balangan beserta jajaran. Komitmen yang tinggi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

    Hasil validasi dan quality control ini akan menjadi dasar BSKDN dalam pemeringkatan indeks inovasi daerah. BSKDN menilai bahwa Balangan telah menunjukkan contoh nyata daerah yang mampu mengelola inovasi secara terstruktur, baik dari sisi komitmen, manajemen sumber daya, maupun relevansi inovasi terhadap isu strategis daerah.

    “Balangan ini salah satu contoh daerah yang berhasil membangun ekosistem inovasi yang kuat, berorientasi pada solusi, dan berkelanjutan. Kami berharap daerah lain dapat meneladani semangat dan komitmen yang ditunjukkan Kabupaten Balangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    BSKDN minta pemda libatkan multipihak kembangkan inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk menggandeng banyak pihak dalam mengembangkan ekosistem inovasi.

    Langkah tersebut perlu menjadi perhatian pemda sehingga ekosistem terbangun dengan tidak hanya mengandalkan unsur dari pemerintah. Para pihak tersebut, di antaranya masyarakat dan asosiasi profesi.

    Yusharto melalui keterangannya di Jakarta, Jumat mencontohkan inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga yang dapat melibatkan berbagai pihak dalam pengerjaannya.

    Inovasi yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tersebut memiliki unit usaha yang tidak sedikit sehingga dukungan dari pihak lain diperlukan.

    “Bagaimana Kadin (Kamar Dagang dan Industri) masuk ke situ dan unsur-unsur yang lain barangkali bisa berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi,” katanya.

    Hal itu disampaikan Yusharto saat menanggapi presentasi inovasi yang disampaikan oleh Pemkab Bangka secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar BSKDN Kemendagri.

    Ia mengapresiasi Ekonomi Peka Gender karena dapat mendukung ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan.

    Kendati demikian, ia juga menekankan agar pembinaan terhadap ibu rumah tangga yang terlibat dalam inovasi tersebut terus dilakukan.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menanggapi inovasi dari berbagai daerah lainnya. Ia mengapresiasi inovasi yang dipaparkan dalam presentasi tersebut.

    Ia mengharapkan daerah terus mampu melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan ekosistem kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif melalui forum dialog dengan berbagai pihak terkait.

    “Melalui forum ini, saya berharap akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan, baik di pusat maupun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat terwujudnya layanan dasar yang inklusif,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Seminar Policy Dialogue yang mengusung tema Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berharap seminar ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola kelembagaan jabatan fungsional di daerah. Dengan begitu, para analis kebijakan mampu berperan lebih aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif.

    Yusharto menjelaskan, penguatan kelembagaan dan pembinaan terhadap para pejabat fungsional analis kebijakan merupakan bagian penting dari tugas BSKDN, mengingat peran mereka sangat strategis dalam mendorong kualitas kebijakan publik di pusat maupun daerah.

    Yusharto menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar tiga puluh ribu analis kebijakan di daerah yang berada dalam lingkup pembinaan Kemendagri.

    Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BSKDN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berbagai mitra strategis seperti Program SKALA untuk memperkuat kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK).

    “Dari pengalaman kami ada 12 daerah yang menjadi pilot project peningkatan kapasitas analisis kebijakan bersama SKALA. Kami berharap ke depan, juga terus dapat memfasilitasi Bapak/Ibu (JFAK) di daerah untuk sama-sama menghasilkan policy brief yang berkualitas,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) ASN LAN Yogi Suwarno menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh para analis kebijakan dalam menjalankan perannya.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya dukungan kelembagaan di daerah. Banyak JFAK belum dilibatkan secara strategis dalam proses perumusan kebijakan. Padahal peran JFAK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data dan hasil analisis yang kuat.

    “Kualitas kebijakan ini ownershipnya tidak hanya pimpinan, tetapi juga JFAK yang harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan yang berkualitas tersebut,” ungkap Yogi.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiait, menegaskan bahwa INAKI sebagai organisasi profesi memiliki komitmen untuk menjaga standar kompetensi dan integritas analis kebijakan di seluruh Indonesia.

    “INAKI merupakan wadah bagi para analis kebijakan di Indonesia untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan kapasitas serta peran lebih berdaya guna dan berkualitas,” ujar Amrih.

    Sementara itu, dari perspektif daerah, Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Provinsi Maluku Fristina Susianti mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lapangan.

    “Kami di daerah masih menghadapi keterbatasan pelatihan fungsional, belum adanya forum komunikasi yang rutin antar JFAK, serta kurangnya pembinaan langsung dari instansi pembina. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan solusi dan penguatan kapasitas di lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendorong inovasi di seluruh Indonesia.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

    “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti.

    “Kami harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” ujarnya.

    Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

    Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

    Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.

    Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

    Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi.

    “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” kata Agus.

    Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.

    “Kami ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

    Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

    Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi dan Kick Off Peng-input-an Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 di Jakarta Pusat, Senin.

    “Melalui IPKD ini kita ingin menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Penginputan IPKD dapat menjadi momentum peningkatan kualitas pengelolaan APBD yang lebih baik,” kata Yusharto di Jakarta, Senin.

    Yusharto menjelaskan dalam pelaksanaannya IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

    Selain itu, hasil pengukuran IPKD juga menjadi acuan penting bagi daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan serta capaian pembangunan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, pelaksanaan IPKD Tahun Ukur 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pembaruan tersebut meliputi penyempurnaan indikator, penguatan aspek transparansi, serta penyesuaian metode penilaian agar hasil pengukuran semakin menggambarkan kondisi fiskal daerah secara aktual dan adil.

    Adapun penyempurnaan ini merupakan upaya untuk memastikan IPKD tetap relevan dengan dinamika kebijakan keuangan nasional serta mendorong daerah semakin disiplin dalam pengelolaan APBD.

    “Kami harap (pembaruan) ini dapat membuat IPKD menjadi semakin menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yusharto juga menyoroti hasil IPKD tahun sebelumnya yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan data, sebanyak 34 provinsi telah menginput data IPKD secara lengkap.

    Namun, di tingkat kabupaten dan kota, masih terdapat beberapa daerah yang belum melakukan penginputan secara menyeluruh. Meski demikian, tren perbaikan tetap terlihat dari menurunnya jumlah daerah tanpa predikat penilaian. Hal ini menjadi tanda bahwa kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan dan transparansi keuangan mulai meningkat.

    Yusharto juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam melakukan penginputan IPKD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai perangkat daerah guna memastikan data yang diinput valid dan akurat.

    “Melalui kegiatan Sosialisasi dan Kick Off ini, kami berharap bahwa Tim yang menangani IPKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD dan sudah memulai penginputan data IPKD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) dalam rangka perumusan kebijakan publik berbasis data.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah di Command Centre BSKDN, Jakarta, Kamis menjelaskan audiensi tersebut menjadi wadah penting bagi BSKDN dalam memahami hasil survei yang dilakukan BRIN terkait kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Ia menegaskan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru, sebab sebelumnya kedua lembaga telah bekerja sama dalam riset mengenai organisasi riset, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” kata Fahsul.

    Ia menyampaikan pihaknya menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi strategis kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    “Semoga upaya ini membawa banyak manfaat bagi tugas dan fungsi organisasi kami, terutama dalam hal memberikan rekomendasi strategis kebijakan publik yang berlandaskan fakta dan data,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan SDDKB merupakan inisiatif BRIN untuk mendapatkan data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Data ini, kata dia, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama.

    “Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya, menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama-negara serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

    Lebih lanjut, Boediastoeti mengatakan SDDKB bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai dimensi kehidupan beragama, mulai dari keyakinan dan doktrin, ritual dan praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, etika dan spiritualitas hingga budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia.

    Dalam konteks Kemendagri, data hasil survei tersebut dinilai relevan untuk memperkuat basis perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

    Beberapa data yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mencakup sikap toleransi responden terhadap keberagaman seperti kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda atau mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN ajak pemda perluas inovasi di luar pendidikan dan kesehatan

    BSKDN ajak pemda perluas inovasi di luar pendidikan dan kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperluas cakupan inovasi di luar sektor pendidikan dan kesehatan.

    Hal ini disampaikan Yusharto dalam kunjungan koordinasi inovasi daerah di Kabupaten Bangkalan, Rabu.

    Ia mengatakan saat ini inovasi di Bangkalan masih terkonsentrasi pada dua urusan tersebut. Padahal, inovasi seharusnya berkembang secara merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

    “Bapak Bupati (Bangkalan) mohon arahan itu kepada para pemimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta.

    Yusharto menambahkan, berdasarkan laporan 2024 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan performa dengan predikat sangat inovatif.

    Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kematangan inovasi, di antaranya variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk.

    Kedua aspek tersebut berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah.

    “Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terimakasih sudah melaporkan 305 inovasi di tahun 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Bapak Bupati, tahun ini akan melampaui prestasi di tahun 2024,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang memperhatikan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Dia menjelaskan, satu nama inovasi mungkin bisa diterima di Bangkalan, tetapi ketika direplikasi di daerah lain, bisa jadi melanggar norma sosial setempat.

    Karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah agar nilai dan maknanya tetap sesuai.

    “Untuk itu, saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan,” tambahnya.

    Selain memperluas cakupan inovasi, Yusharto juga mengingatkan pentingnya sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

    Berdasarkan hasil monitoring, sekitar 30 persen inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, dirinya mendorong kolaborasi antara OPD serta organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat publikasi inovasi.

    “Kami berharap PWI atau kelompoknya di bawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehingga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30 persen itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Dukung Program Satu Rumah Satu Kolam di Jember, Perkuat Ekonomi Lokal

    Kemendagri Dukung Program Satu Rumah Satu Kolam di Jember, Perkuat Ekonomi Lokal

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi Satu Rumah Satu Kolam.

    Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan audiensi antara BSKDN dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember di Ruang Video Conference BSKDN Pada Rabu, 8 Oktober 2025.

    Dalam sambutannya, Yusharto menilai bahwa Jember memiliki potensi besar untuk mengembangkan inovasi berbasis sumber daya lokal. Menurutnya, inovasi Satu Rumah Satu Kolam yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Jember merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

    Kendati terkesan sederhana, namun inovasi tersebut sangat berdampak. Melalui Satu Rumah Satu Kolam, masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk budidaya ikan konsumsi. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi dari tingkat rumah tangga.

    “Selama ini masih banyak yang salah paham, kalau inovasi itu harus digital, harus berbasis aplikasi, padahal melalui inovasi yang terkesan sederhana seperti Satu Kolam Satu Rumah ini manfaatnya luar biasa, tidak hanya untuk ketahanan pangan tapi juga pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Yusharto dalam keterangannya.

    Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa Jember sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur memiliki potensi alam yang besar, namun dihadapkan pada sejumlah tantangan geografis karena letaknya yang cukup terpencil. Meski demikian, Jember terbukti mampu bangkit lebih cepat pasca pandemi Covid-19 melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan forum rektor perguruan tinggi di wilayah tersebut.

    “Jember dikenal sebagai kota pendidikan, memiliki banyak universitas dan sumber daya manusia yang unggul. Ini adalah kekuatan besar yang bisa dioptimalkan dalam mendukung inovasi daerah. Semangat kolaboratif inilah yang perlu terus dijaga,” tegasnya.

     

  • BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menjajaki kerja sama strategis dengan Chandler Institute of Governance (CIG) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

    “Kemendagri, dalam hal ini BSKDN, memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, khususnya koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” kata Yusharto kepada ANTARA dalam diskusi yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa.

    CIG adalah lembaga internasional yang berbasis di Singapura dengan rekam jejak panjang dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

    Menurut dia, BSKDN akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data yang dapat menjadi acuan perbaikan kinerja, peningkatan layanan publik, serta perumusan kebijakan tepat sasaran.

    Adapun empat indeks strategis yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

    Yusharto menambahkan pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, berbasis data, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pada kesempatan itu, CIG memaparkan Local Government Index, instrumen yang dirancang untuk mengukur, menilai, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah pada kapasitas sumber daya, visi dan perencanaan, keterampilan aparatur, jejaring kerja sama, hingga tingkat kepercayaan publik.

    Yusharto berharap Local Government Index dapat melengkapi instrumen evaluasi Kemendagri yang sudah berjalan, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta bersinergi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil pengukuran kinerja lebih holistik dan relevan.

    “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan kerja sama dengan CIG berpotensi memberikan manfaat strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan transparansi, hingga penciptaan kebijakan berbasis bukti.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri

    BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri

    Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan jajarannya telah bergerak untuk mengawal pelaksanaan 11 arahan utama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah bersama unsur masyarakat.

    “Izin ada sebelas arahan yaitu mulai dari laksanakan rapat Forkopimda, mendatangi dan bersama-sama berdialog dengan para tokoh, melaksanakan doa kedamaian, gencarkan program pro-rakyat dalam bentuk pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial, dan seterusnya sampai dengan mengaktifkan Siskamling,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yusharto juga menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis yang telah diarahkan Mendagri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat dan perwakilan pemuka agama di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

    Menurut dia, arahan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi upaya konkret dalam meredam potensi konflik sosial, sekaligus menjaga kondusifitas daerah.

    Dia menambahkan, Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah selalu berada di wilayahnya saat kondisi rawan, menunda keberangkatan ke luar negeri, serta menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan saat memberikan pernyataan publik.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti peran vital siskamling (sistem keamanan lingkungan) dalam menjaga keamanan di tingkat paling bawah.

    Menurutnya, Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

    “Rapat kami terakhir dengan Pak Menteri, kami mencoba mengidentifikasi di antaranya bagaimana sehari-harinya poskamling, sistem keamanan lingkungan itu dioperasikan, bagaimana standar operasional prosedur, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Ini memang belum ada, tetapi secara kelembagaan unsur yang bisa menjadi pelaksana kegiatan yang bersifat preventif ini akan kita coba gunakan untuk merendam kondisi di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

    Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jambi yang telah melaksanakan sebagian besar dari arahan Mendagri, mulai dari rapat Forkopimda, doa lintas agama, hingga pengaktifan Siskamling di sejumlah kabupaten/kota.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga meminta agar kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti segera melaporkan pelaksanaannya kepada Kemendagri.

    “Terima kasih Jambi sudah lewat instruksi sudah menyampaikan dan kami diminta untuk sampai ke Siskamlingnya. Kami akan ikut mungkin patroli atau bersama-sama dengan warga besok malam, izin untuk bisa merasakan hadir dalam pelaksanaan Siskamling nanti,” kata Yusharto.

    Di lain sisi, Yusharto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan.

    Dia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh suasana.

    Dengan pelaksanaan 11 arahan Mendagri secara konsisten, serta penguatan Siskamling dan Linmas di desa/kelurahan, Yusharto optimistis Jambi dapat menjaga stabilitas dan menjadi contoh dalam membangun keamanan berbasis partisipasi masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.