Xcloud.id

Tag: Yusak Farchan

  • Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    GELORA.CO – Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin diperkirakan menggeser dominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan mengamati dari 5 pos menteri yang diganti Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

    Ia menyebutkan nama-nama seperti Dito Ariotedjo yang sebelum reshuffle menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Budi Arie yang menjabat Menteri Koperasi, dan Abdul Kadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dibilang sebagai titipan Jokowi.

    “Pelan tapi pasti, Prabowo sudah berani secara terbuka untuk menyatakan keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ujar Yusak kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.

    Dosen FISIP UNPAM itu memperkirakan, reshuffle kemarin menandakan sikap Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.

    Ia menilai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo sudah mulai mengikis pengaruh Jokowi.

    “Saya kira itu pesan penting dari reshuffle kemarin,” demikian Yusak menambahkan. 

  • Dugaan Invisible Hand di Belakang Tito Karnavian Perlu Diusut

    Dugaan Invisible Hand di Belakang Tito Karnavian Perlu Diusut

    GELORA.CO – Polemik 4 pulau antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tetap harus diusut meski sengketa perebutan telah diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Founder Citra Institute Yusak Farchan menilai, sengketa pemindahan 4 pulau dari Aceh ke Sumut tidak lepas dari keputusan Mendagri. Yusak menduga ada pihak lain yang membekingi kebijakan Mendagri tersebut.

    “Rasanya tidak masuk akal kalau Mendagri bekerja sendiri,” ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurutnya, Tito tidak akan berani mengambil kebijakan sendiri. Terlebih, 4 pulau dimaksud, yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sejak lama sudah menjadi bagian dari Aceh.

    Maka dari itu, Yusak memandang pemerintah perlu mengusut dugaan pihak-pihak lain membekingi Tito hingga berani membuat kebijakan yang bikin gaduh.

    “Pasti ada invisible hand yang turut bermain memindahkan 4 pulau tersebut. Ini yang harus segera diurai,” tuturnya.

    “Keputusan Mendagri kan tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui perencanaan matang,” pungkas Yusak. 

  • PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo, Upaya Singkirkan Pengaruh Jokowi?

    PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo, Upaya Singkirkan Pengaruh Jokowi?

    GELORA.CO -Tanda-tanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terendus, dan disinyalir merupakan bagian dari upaya menyingkirkan pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, tanda-tanda PDIP akan merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo telah nampak, setidaknya dari kedekatan Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    Menurutnya, apabila PDIP mendapat persetujuan Presiden Prabowo untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, maka upaya mendepak pengaruh Jokowi akan terwujud dengan sendirinya.

    “Saya kira arahnya ke sana, meskipun itu tidak mudah,” ujar Yusak saat dihubungi RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

    Meski begitu, dia mengamati sikap Prabowo sampai saat ini masih belum mengarah pada kesepakatan dengan PDIP untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih.

    Di samping itu, Yusak yang merupakan calon doktor ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini, karakteristik kepemimpinan Prabowo cenderung menjaga suhu politik tetap kondusif, sehingga tidak serta merta langsung memasukkan PDIP dalam koalisi pemerintahannya. 

    “Prabowo itu tipe orang yang tau berterimakasih, jadi tidak mudah memisahkan Prabowo dengan Jokowi,” tutur Yusak

    “Kecuali terjadi turbulensi politik tertentu seperti meluasnya gerakan pemakzulan Wapres Gibran di kalangan partai-partai di DPR,” demikian dia menambahkan. 

  • Modus baru rekayasa penangkapan paslon lebih bahaya dari politik uang

    Modus baru rekayasa penangkapan paslon lebih bahaya dari politik uang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    PSU Bengkulu Selatan:

    Pengamat: Modus baru rekayasa penangkapan paslon lebih bahaya dari politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik Yusak Farchan menyebut modus baru dugaan kejahatan pilkada yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan, Sabtu 19 April lalu, lebih berbahaya dari politik uang.

    Direktur Citra Institute ini menyatakan, modus baru berupa rekayasa penangkapan terhadap cawabup nomor 2 Ii Sumirat, masuk dalam kategori kejahatan besar dengan dampak yang luar biasa.

    “Politik uang bersifat transaksional antara paslon atau timses dengan pemilih, jadi tidak ada unsur kekerasan di situ, malah sukarela. Sementara yang terjadi di Bengkulu Selatan ini operasi kekerasan sekaligus fitnah oleh kubu paslon lain untuk memengaruhi pemilih,” kata Yusak, kepada wartawan, Rabu (7/5).

    Menurut Yusak, tujuan dari dua jenis kejahatan pilkada tersebut sama, yakni untuk memengaruhi perilaku pemilih. Namun dari segi dampak, lanjutnya, modus rekayasa penangkapan seorang calon lebih berbahaya karena mengancam hidup dan kebebasan yang telah dijamin sepenuhnya di dalam konstitusi.

    “Kita sepakat bahwa politik uang merusak demokrasi. Tapi kasus ini lebih parah lagi, karena di samping merusak demokrasi juga mengancam hak asasi,” ungkapnya.

    Yusak meminta Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengusut dan menindak tegas kasus tersebut serta tidak menganggapnya sebatas pelanggaran biasa.

    Terlebih kasus itu baru pertama terjadi sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia di mana jika dibiarkan berpotensi terulang di kemudian hari. “Jangan kasih ruang penjahat demokrasi model ini, mesti dihukum berat. Dan karena ini lebih jahat dari politik uang, maka kubu yang melakukan layak didiskualifikasi,” tegasnya.

    Diberitakan, calon wakil bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2 Ii Sumirat menjadi korban rekayasa penangkapan pada malam pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan, Jumat (18/4), atau 9 jam sebelum pencoblosan. Disebutkan, Ii Sumirat ditangkap polisi karena kasus korupsi. Narasi serupa terus dihembuskan secara terorganisir hingga ke lokasi-lokasi TPS.

    Paslon nomor 2  Suryatati-Ii Sumirat merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Mereka mengklaim banyak simpatisan 02 yang tidak datang ke TPS atau mengalihkan dukungan ke paslon lain akibat termakan hoaks.

    Sumber : Elshinta.Com

  • PDIP Mensyaratkan Prabowo Acuhkan Jokowi?

    PDIP Mensyaratkan Prabowo Acuhkan Jokowi?

    GELORA.CO – Isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto makin menguat usai pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-52 PDIP pada Jumat kemarin, 10 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai, isu tersebut kemungkinan bisa saja terjadi kalau berdasarkan pernyataan Megawati tersebut.

    “Mega ingin agar Prabowo menghormati sikap politik PDIP yang belum bergabung secara resmi,” ujar Yusak kepada RMOL, pada Senin, 13 Januari 2024.

    Kendati begitu, dosen Ilmu Politik Universitas Pamulang itu memandang, ada dua alasan mengapa Megawati belum mengeluarkan putusan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

    Salah satunya adalah terkait langsung soal hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    “Soal belum bergabung, saya kira ada dua faktor utama. Pertama, tawaran Prabowo dianggap kurang menarik bagi PDIP terkait jatah kabinet,” tuturnya.

    “Kedua, faktor Jokowi. Posisi Jokowi yang membuat PDIP tidak nyaman bergabung dengan pemerintahan Prabowo,” demikian Yusak menambahkan.