Tag: Yunarto Wijaya

  • Nama-nama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno

    Nama-nama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno

    loading…

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno telah menyusun tim transisi yang akan bekerja hingga sebelum pelantikan. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno telah menyusun tim transisi yang akan bekerja hingga sebelum pelantikan. Tim tersebut terdiri dari 14 orang yang berlatar belakang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) hingga praktisi.

    Komposisi tim transisi itu pun dibenarkan oleh Juru Bicara Pramono-Rano, Iwan Tarigan. “Iya betul (Pramono telah membuat tim transisi),” kata Iwan saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

    Tim itu terdiri dari tiga klaster dan satu klaster pendukung. Klaster pertama, merupakan tim inti yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.

    Adapula nama mantan staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang ditugaskan menjadi Bidang Keuangan. Selain itu, ada juga nama pengamat politik Yunarto Wijaya yang ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Teknologi Informasi.

    Adapun daftar tim transisi Pramono-Rano sebagai berikut:

    Tim Inti (4 orang)

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chico Hakim
    4. Sekretaris: Beno Muhammad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 orang)

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur: John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 orang)

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial dan Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 orang)

    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.

    (rca)

  • Pengamat Analisis Langkah Politik Jokowi, Ketum Joman Tegas: Ngapain Juga Masuk PSI

    Pengamat Analisis Langkah Politik Jokowi, Ketum Joman Tegas: Ngapain Juga Masuk PSI

    TRIBUNJAKART.COM – Pengamat politik Yunarto WIjaya, menganalisis langkah politik Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Seperti diketahui, Jokowi baru saja dipecat partai yang membesarkannya, yakni PDIP.

    Setelahnya, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu terlihat bertemu Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, hingga dikunjungi Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

    Isu menyeruak, Jokowi akan bergabung dengan Gerindra.

    Sebelumnya, Golkar juga sempat menyatakan siap menerima Jokowi jika ingin bergabung.

    Yunarto mengawali analisisnya dengan berkaca pada tiga presiden yang membangun partai sebelum menjadi presiden.

    Pertama adalah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri membangun PDIP, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membangun Partai Demokrat.

    Begitu juga dengan Presiden ke-8 RI yang saat ini menjabat, Prabowo Subianto, dia membangun Partai Gerindra.

    Menurut Yunarto, Jokowi juga bisa mengikuti langkah ketiga presiden tersebut, yakni membangun partai.

    “Jadi kalau betul bicaranya dalam gagasan besar, saya berharap Jokowi sekalian bikin partai,” kata Yunarto di program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (11/12/2024).

    Jikapun harus masuk partai yang sudah ada, Yunarto menyarankan Jokowi gabung PSI.

    Sebab, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi sendiri, Kaesang Pangarep itu mendaku diri berideologi Jokowisme.

    “Atau masuk ke PSI. Karena memang dari awal PSI mengklaim bahwa partai ini adalah partainya Jokowi. Dan ideologinya Jokowisme,” kata Yunarto.

    Selain soal perahu politik, masuknya Jokowi ke PSI juga sebagai pembuktian seberapa besar magnet elektoral mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu.

    Yunarto mengingatkan, sudah dua Pemilu dilalui, PSI dengan Jokowismenya gagal masuk parlemen.

    “Pak Jokowi harus bisa membuktikan bahwa memang magnet politiiknya besar seperti Bang Noel sebutkan.”

    “Karena terbukti ketika menjual Jokowisme, ternyata PSI dua kali mencoba dan tidak lolos parlemen kan,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika itu.

    Namun, di atas masuk partai atau membangun partai baru, Yunarto beranggapan lebih baik Jokowi tak aktif politik praktis lagi.

    “Walaupun menurut saya idealnya Pak Jokowi tidak masuk ke level politik praktis lagi,” tutupnya.

    Kata Ketum Joman

    Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, pada forum yang sama, membantah Yunarto.

    Menurutnya, Jokowi tak perlu masuk PSI, atau[un partai lain.

    “Ngapain juga masuk PSI, ngapain juga misal masuk partai-partai lain,” kata Noel, sapaa karib Immanuel.

    “Ini kan orang coba melihat langkah politik Pak Jokowi. Dia ke mana, ke mana,” lanjutnya.

    Menurut Noel, hal itu menunjukkan, Jokowi masih menjadi magnet elektoral.

    Dia tidak perlu partai untuk mendapat simpati masyarakat dan berselancar di dunia politik Indonesia.

    “Jokowi ini tetap menjadi sesuatu lah ya, sudah dihina, difitnah, diapain, ya tetap saja dia menjadi magnet politik, magnet berita,” kata Noel.

    “Publik masih ada respek politik,” tambahnya.

    Dipecat PDIP

    Seperti diketahui, PDIP sudah tidak mengakui lagi Jokowi sebagai kadernya.

    Hal itu tegas disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kritiyanto di Sekolah Partai PDIP di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto, dikutip dari Kompas.com.

    PDI-P melihat, Jokowi beserta keluarganya memiliki ambisi kekuasaan yang tiada henti. Selain itu, praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarganya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak menjalankan disiplin partai.

    Meski demikian, Hasto memastikan bahwa PDIP tidak akan pernah kehilangan gagasan ideal mengenai seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

    Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keanggotaan PDIP berada pada komitmennya dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, bukan semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota (KTA).

    ”PDI-P percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa,” kata Hasto.

    “Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun yang mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” tambahnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat Menilai Pram-Doel Berhasil Satukan Ahokers dan Anak Abah

    Pengamat Menilai Pram-Doel Berhasil Satukan Ahokers dan Anak Abah

    Jakarta

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu terjadi di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta, hari ini.

    Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa Mas Pram bisa menyatukan 2 kekuatan besar di Jakarta yaitu relawan Ahok (Ahokers) dan relawan Anies (Anak Abah).

    “Jika kita lihat situasinya, Pram-Doel mendatangi Mas Anies, bisa dilihat ini konsistensi sikap Pram-Doel yang mengatakan akan sowan ke gubernur-gubernur sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan poin debat dan orasi politik yang kita lihat tersebar di media dari Pram-Doel yang ingin meneruskan legacy dari gubernur-gubernur sebelumnya baik itu Foke, Ahok dan sekarang Anies Baswedan,” ujar Yunarto, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    “Saya rasa ini sesuatu yang positif karena Jakarta tidak membutuhkan program-program yang bombastis tapi bisa melanjutkan legacy-legacy dari gubernur sebelumnya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Yunarto menekankan ada 2 hal yang bisa dipetik dari pertemuan tersebut. Pertama, Pram-Doel sebagai pasangan pemersatu dan kedua, bisa menjadi daya ledak elektoral.

    “Pertama, ini juga menebalkan pasangan Pram-Doel sebagai pemersatu antara 2 kekuatan besar yang sempat bertarung di tahun 2017, yaitu para relawan Ahok dan Anies yang kala itu pertarungan kerasnya tak terelakkan, namun bisa disatukan oleh pasangan Pram-Doel,” ungkapnya.

    (prf/ega)