Tag: Yunarto Wijaya

Relawan Kan Kultuskan Jokowi, Tak Bisa Bicara Objektif

GELORA.CO – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang disebut oleh relawan pendukung Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai karya terbaik.

Ketua Umum ProJo (Pro-Jokowi) Budi Arie Setiadi menyebut Whoosh adalah karya terbaik, sekaligus proyek yang membawa manfaat bagi rakyat.

Bahkan, menurut Budi Arie, proyek tersebut harus dikembangkan meski saat ini sudah dibayangi utang bernilai fantastis, Rp116 triliun.

“Itu karya terbaik. Harusnya ditambahin kereta cepatnya ke Surabaya Banyuwangi. Bagus buat rakyat program itu,” tutur Budi Arie saat berbincang dengan awak media di kediaman Jokowi di di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat (24/10/2025), dilansir TribunSolo.com.

Anggapan Budi Arie Setiadi soal Whoosh menjadi karya terbaik juga diamini dan didukung oleh relawan Jokowi, David Pajung.

David menilai, Whoosh layak disebut karya terbaik karena merupakan proyek prestisius, dan hanya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat seperti ini.

“Terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya,” kata David saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Jumat (24/10/2025).

“Untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya. Di Asia hanya tiga, China, Jepang, dan Indonesia,” tambahnya.

Penilaian para relawan pendukung Jokowi soal Whoosh menjadi karya terbaik mendapat kritikan tajam dari Yunarto Wijaya.

Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, statement Whoosh sebagai karya terbaik mencerminkan sudah sejak lama, relawan selalu menoleransi atau membiarkan kesalahan Jokowi.

Toto menilai, meski Jokowi mengeluarkan program atau kebijakan yang buruk, para relawan akan tetap setia mendukungnya.

Ia pun menyoroti konsep pembentukan organisasi relawan pendukung yang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda mengkultuskan sosok Jokowi.

Kultus sendiri artinya pemujaan berlebihan.

Sehingga, kata Toto, relawan Jokowi cenderung memuja Jokowi dari sosoknya saja, bukan menilainya secara objektif mengenai pencapaian atau prestasi.

“Sebetulnya nggak ada yang baru buat teman-teman relawan ini. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan juga sudah mengarah kepada kultus ya. Dari namanya saja, relawan ‘Pro Jokowi,’”kata Yunarto Wijaya, dalam program Kompas Petang, Jumat.

“Artinya, memang yang difokuskan adalah pemujaan terhadap sosok, bukan berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi,” tambahnya.

Proyek Jokowi, terutama Whoosh, Harus Diakui Ada Kekurangan dan Perlu Evaluasi

Yunarto selanjutnya menyatakan, meski Jokowi dikenal sebagai presiden yang berani mengambil terobosan untuk pembangunan infrastruktur, kebijakannya tak lepas dari kritik dan evaluasi.

Sehingga, justru ketika kekurangan atau kesalahan diakui, maka akan dijadikan evaluasi agar tidak terulang.

Apalagi mengingat ada sejumlah proyek era Jokowi yang terancam bermasalah, seperti IKN (Ibu Kota Nusantara), Whoosh, bandara yang sepi, sampai sejumlah BUMN terjerat utang.

“Kita bisa mempelajari apa yang sudah jadi kelebihan, kita juga harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim selanjutnya,” jelas Toto.

“Nah, ketika berbicara mengenai Whoosh, IKN, terjeratnya BUMN pada utang karena proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobusan-terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang seringkali menjadi masalah dalam logistik kita,” tambahnya.

“Biayanya mahal, supply chain terganggu, dalam proses pelaksanaan harus kita akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan,” lanjutnya.

Yunarto pun menjabarkan ada dua aspek yang harus diakui sekaligus dievaluasi dalam sejumlah proyek Jokowi yang bermasalah.

“Pertama, misalnya jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN atau BUMN kita, yang pada akhirnya menjadi beban hutang di masa-masa berikutnya,” ucap Yunarto.

“Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita,” tambahnya.

“Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat bandara. Karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara cost keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikutnya. Termasuk dalam konteks Whoosh,” tegasnya.

Yunarto menambahkan, seharusnya para relawan pendukung Jokowi menerima memang proyek Whoosh tersebut bermasalah dan harus dievaluasi.

Ia juga meminta agar relawan Jokowi tidak melihat secara hitam putih, apa pun yang dibangun Jokowi adalah benar dan yang mengkritik Jokowi itu pasti salah

“Terima saja ini sebagai sebuah diskusi, bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk diteruskan ke Surabaya, misalnya,” papar Yunarto.

“Jadi, jangan serta-merta berbicara ini hitam putih; bahwa apa pun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar. lalu yang menolak apa pun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah,” tandasnya

25/10/2025 11:21
Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

GELORA.CO – Pengamat politik Yunarto Wijaya mengkritik keras para relawan Presiden ke-7 Jokowi.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politik, kelompok seperti Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) hanya patuh perintah junjungannya saja.

Kritik itu disampaikan Yunarto mengomentari arahan Jokowi kepada seluruh relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sampai dua periode.

Menurut Yunarto, tugas relawan adalah mengambil peran fungsi partai politik yang tidak dijalankan.

Domba-Domba

Seharusnya, relawan bisa melakukan berbagai advokasi hingga pendidikan politik terhadap masyarakat.

“Catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasiah.”

“Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya, kemudian akan dilakukan.”

“Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu. Mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan,” papar Yunarto di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (20/9/2025).

Jokowi Menyedihkan

Yunarto juga mengkritik Jokowi yang masih saja berbicara kekuasaan pascalengser.

Jokowi dianggap masih turun gunung urusan politik praktis mengawal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu memerintahkan relawannya untuk mendukung Gibran agar tetap langgeng jadi Wapres mendampingi Prabowo sampai dua periode.

Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri belum genap setahun.

Menurut Yunarto, Jokowi menyedihkan.

Direktur Eksekutif Charta Politika itu membandingkan Jokowi dengan dua mantan presiden lainnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang berbicara tentang hal besar di dunia internasional pascalengser dari kekuasaan.

“Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya.”

“Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman.”

“Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden dua periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan,” kata Yunarto.

23/09/2025 00:41
10 GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI Nasional

GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke 7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) dianggap tengah menapaki jalan sunyi setelah ditinggal oleh banyak figur yang dulu mendukungnya.
Direktur Eksekutif
Charta Politika
,
Yunarto Wijaya
menganggap, banyak orang-orang Jokowi saat ini sudah berpindah untuk mendukung Presiden
Prabowo Subianto
.
Situasi itu membuat Jokowi dan keluarganya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan dukungan ketika mendapatkan berbagai serangan politik. Padahal, para pendukung itu yang dulu ikut mendorong agar Jokowi membantu Gibran menjadi RI-2.
“Yang paling kurang ajar itu pendukung-pendukungnya yang mendorong seperti ini dan sekarang enggak peduli yang menghadapi harus Jokowi sendirian juga. Mereka sibuk tetap cari (jabatan) komisaris, BUMD, BUMN, ikut menjilat Prabowo,” ujar Yunarto dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Sabtu (28/6/2025).
Host Gaspol! Tatang Guritno lantas menanyakan pada pandangan Yunarto, apakah saat ini Jokowi merasa Gibran tengah terancam? Pasalnya, tak ada yang pasang badan saat forum purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Jokowi itu dimakzulkan.
“Apakah Pak Jokowi merasa bahwa Mas Gibran ini dalam posisi yang sedang terancam?” tanya Tatang.
Lantas, Yunarto menganggap bahwa saat ini keluarga Jokowi tengah menghadapi situasi politik yang tak mudah. Maka, Jokowi akhirnya harus turun tangan, terutama untuk melindungi Gibran.
“Kita harus akuilah apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Belum siap, ini situasi politik yang tidak mudah dihadapi oleh keluarga Jokowi,” jawab Yunarto.
Di sisi lain, berbagai langkah Jokowi itu dianggap membutuhkan partai politik (parpol). Pasalnya, hanya dengan parpol, Jokowi bisa tetap menunjukkan kekuatannya dalam konstelasi politik di Tanah Air.
Yunarto mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar memang sempat membuka diri untuk Jokowi, tapi saat ini, tawaran yang tersisa hanya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Bagaimana obrolan selengkapnya? Simak dalam program Gaspol! yang tayang premier pukul 20:00 WIB.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/06/2025 18:56
4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dinamika internal
PDI-P
semakin terlihat dengan terbagi dua sikap kepala daerahnya dalam mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
bersama 18 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali
Wayan Koster
dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P,
Megawati Soekarnoputri
.
Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan.
“Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat.
“Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai.
“Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa para
kepala daerah PDI-P
dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang kini sudah berada di Akmil.
“Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat dinamika ini sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks politik internal partai.
Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P,
Hasto Kristiyanto
.
“Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto.
Yunarto juga menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat.
“Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto melihat hal ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
“Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
“Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto.
Dinamika ini akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua, atau tetap bertahan dengan sikap menunggu arahan Megawati? Waktu yang akan menjawabnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/02/2025 06:40
6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com
– Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
“Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
Kompas TV
, Minggu (23/2/2025).
Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
commander call”
yang digunakan dalam instruksi tersebut.
“Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
“Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
“Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
positioning
politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
“Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
“Tanya Mas Pram,” kata Rano.
Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
“Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
“Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
“Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
“Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
“Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/02/2025 05:55
Jadi Strategi Megawati Menangkan Pilkada Jakarta, Jawara Betawi Tidak Masuk Tim Transisi Pram-Rano

TRIBUNJAKARTA.COM – Elemen Betawi tengah menjadi pembicaraan di balik kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyebut, pendekatan dengan jawara Betawi menjadi salah satu siasatnya untuk unggul.

Di sisi lain, pengamat menyayangkan karena tidak ada elemen tokoh Betawi di daftar tim transisi Pram-Rano jelang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta definitif.

Siasat Megawati dan Jawara Betawi

Megawati mengatakan, kontestasi politik Jakarta menjadi salah satu yang paling dia sorot di antara seluruh wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada, serentak pada 27 November 2024 lalu.

“PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan, hore, hore.”

“Coba siapa nyangka, padahal waktu itu mau nangis, mau marah, ketika, waduh Jakarta nih ya, gile nih Jakarta.”

“Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya,” kata Megawati saat pidato di acara HUT ke-52 PDIP, di Gedung Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Pram yang disinggung Megawati juga tertawa.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubrnur Jakarta terpilih Pramono Anung. (Youtube PDI Perjuangan)

Megawati lantas menyinggung soal dugaan rekayasa di Pilkada Jakarta yang begitu disadarinya.

“Lho iya, coba toh, yang direkayasa, lah saya itu kaya enggak ngerti, gak orang lapangan, gak opo ngono lho. Aku mikir, iki yang gawe-gawe scenario iki, maaf seribu maaf, bodoh!” tegasnya.

Megawati pun membocorkan momen dia memerintahkan Pram untuk jadi Cagub Jakarta, sempat ada drama penolakan.

“Kaya Pak Pram ini, tadinya nangis-nangis. Saya keren, lho. Kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang gini, ‘Pramono Anung, saya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan saya minta kamu untuk calon DKI’.”

“Tanya sama dia kalau bohong.”

“Langsung dia merah, ‘Bu, saya gak mau, saya gak mau’.”

“Ini perintah Ketua Umum. Gitu, udah gitu kaya mau nangis,” kata Megawati bercerita.

Akhirnya Pram luluh kala menelepon istrinya yang justru membela perintah Megawati.

“Aku bilang, keluar keluar keluar sana, telepon istrimu. Aku seneng, kenapa, tahu-tahu datang lagi, Namanya istrinya kan Mbak Hani, Hani bilang, ‘lho kalau itu perintah Ibu, kamu musti nurut,’ hore.”

“Jadi dia (gubernur), jadi dia. Sudah gitu sama si Rano, Si Doel itu,” kata Megawati membanggakan.

Siasat Megawati memenangkan Pilkada Jakarta 2024 di antaranya adalah memenangkan hati warga Betawi dengan mencalonkan Rano Karno alias Si Doel.

Seperti diketahui, Si Doel dieknal sebagai tokoh Betawi berkat sinetron karyanya yang begitu karib dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, ‘Si Doel Anak Sekolahan’.

“Aku pikir siasat apa nih yang enggak dilihat tuh yang sama suka ganggu-ganggu gue, oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi, iya dong, ah si Doel aja udah gua jadiin. Doel sini lu gua pasangin lu mau enggak sama si Pram,” kata Megawati.

Dengan Si Doel sebagai cawagub, Megawati pun memintanya untuk mendekati para jawara Betawi.

“Saya banyak kenal jawara lho,” pungkasnya.

Tak Ada Elemen Betawi di Tim Transisi

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyoroti tim transisi Pram-Rano yang dianggapnya tidak mengakomodir semua kelompok perwakilan masyarakat.

Menurutnya, Tim Transisi Pram-Rano tidak mempresentasikan simpul kelompok kepentingan masyarakat Jakarta.

Pasalnya, tidak ada figur perwakilan tokoh umat, NU maupun Betawi hingga mantan birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi, harusnya ada perwakilan umat, ya NU, Betawi hingga mantan birokrasi,” kata Pangi, Jumat (10/1/2025).

Dari 16 nama yang masuk dalam tim transisi memang diisi oleh para politisi PDIP, pengamat hingga profesional.

Jabatan ketua tim transisi dijabat oleh Ima Mahdiah, politisi PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Menurut Pangi, seharusnya Pram bisa mengakomodir semua golongan yang telah membantunya saat tarung di Jakarta ke dalam tim transisi.

“Kenapa saya bilang begitu? karena tantangan yang dihadapi oleh Pramono-Rano ini kan bukan hal yang mudah, mereka punya PR yang begitu banyak, mereka juga punya banyak tantangan ke depan.

Jadi ini yang kemudian saya mencermati, mestinya semua kekuatan-kekuatan pendekatan itu dipakai oleh tim transisi Pramono-Rano ini, jadi tidak bisa hanya kelompok atau golongan tertentu saja, tapi juga berbagai perwakilan semua stakeholder, semua kelompok ya terhimpun,” paparnya.

Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

Tim Inti (4 Orang)
1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

Tim Bidang Teknis (5 Orang)
1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)
1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

Tim Pendukung (2 Orang)
1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

“Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

11/01/2025 08:56
Didapuk Jadi Ketua, Ima Mahdiah Tegaskan Dirinya Keterwakilan Betawi di Tim Transisi Pramono-Rano

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM – Politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah menegaskan dirinya merupakan keterwakilan Betawi di dalam struktur tim transisi Pramono Anung-Rano Karno.

Hal itu disampaikan Ima untuk menanggapi pernyataan pihak yang merasa tim transisi Pramono-Rano tak memasukkan tokoh Betawi.

Ima yang didapuk sebagai ketua di tim transisi Pramono-Rano menegaskan dirinya merupakan anak Betawi asli.

“Sebagai Ketua Tim Transisi Pramono-Doel, saya merasa perlu meluruskan informasi yang beredar mengenai tidak adanya keterwakilan masyarakat Betawi di tim transisi ini. Pernyataan tersebut tidak benar.

Saya sendiri adalah warga asli Betawi yakni Betawi Mampang,” kata Ima saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025).

Menurut Ima, keberadaannya yang dipercaya sebagai ketua tim transisi merupakan bentuk apresiasi dari Pramono dan Rano terhadap masyarakat Betawi.

“Betawi adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas Jakarta, dan kehadiran saya di tim ini adalah wujud representasi serta komitmen kami untuk membawa aspirasi masyarakat Betawi ke dalam proses peralihan pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, Ima juga memastikan tim transisi tetap membawa nilai-nilai keberagaman, inklusi, dan keadilan.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung proses transisi ini dengan semangat positif dan konstruktif.

lihat foto
Pelarian pasangan suami istri (pasutri) muda, pelaku pembuang jasad bocah berusia lima tahun dalam sarung akhirnya berakhir. Setelah dua hari buron pasca pembuangan jasad pada Senin (6/1/2024) lalu, akhirnya mereka di ringkus di Ruko Kosong, Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

“Mari kita fokus pada tujuan bersama, yaitu memastikan Jakarta dapat terus bergerak maju dengan mengakomodasi kepentingan seluruh warganya, termasuk masyarakat Betawi yang telah menjadi bagian penting dari kota ini,” kata Ima.

Sebelumnya, usai ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno langsung mengumumkan nama tim transisinya.

“Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata Pramono menjelaskan keberadaan tim transisi.

Tim transisi yang berisi 16 nama itu terbagi ke dalam empat tim yang secara keseluruhan diketuai oleh Ima Mahdiah.

Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

Tim Inti (4 Orang)

1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

Tim Bidang Teknis (5 Orang)
1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

4. Bidang Infrastruktur:John Oddius

5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)

1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

Tim Pendukung (2 Orang)

1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

10/01/2025 23:56
Tak Masuk Tim Transisi Pram-Rano, Anies dan Ahok Bakal Tetap Dilibatkan Dalam Transisi Kepemimpinan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Meski tak masuk daftar Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, sosok mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bakal tetap dilibatkan dalam proses transisi kepemimpinan di Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah yang menyebut pihaknya bakal tetap meminta masukan dari kedua sosok tersebut.

“Oh ya pasti. Pasti kami dari tim transisi juga akan meminta masukan dari pak Ahok dan pak Anies,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Politikus muda PDIP ini menambahkan, Tim Transisi Pram-Rano nantinya juga akan meminta masukan pihak-pihak lain yang dinilai kompeten.

“Dari beberapa orang yang memang punya kapasitas, ya pasti kita minta yang bagus-bagus dan yang belum sempurna kita sempurnakan,” ujarnya.

Ima pun memastikan Tim Transisi ini sudah mulai bekerja hari ini dengan agenda pertemuan perdana.

Selanjutnya, Tin Transisi ini bakal memberikan rekomendasi kepada Pram-Rano terkait program-program yang harus didahulukan di awal masa kepemimpinannya.

“Tapi semuanya akan dikembalikan ke mas Pram dan bang Doel. Kami hanya memberikan masukan terkait itu,” tuturnya.

Susunan Tim Transisi Pram-Rano

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno resmi mengumumkan struktur tim transisi yang akan membantunya sembari menunggu waktu pelantikan.

Total ada 16 nama yang dipilih Pram dan Rano untuk masuk dalam tim transisi.

Dari nama-nama tersebut ada yang merupakan politisi, pengamat hingga kalangan profesional.

Untuk jabatan ketua tim transisi, Pram memilih nama Wakil Ketua DPRD Jakarta yang juga Politisi PDIP, Ima Mahdiah.

Sedangkan untuk jabatan koordinator operasionalnya dipegang Emir Krishna yang memang merupakan ‘tangan kanan’ Pram.

Kemudian koordinator komunikasinya Chiko Hakim, pasti teman-teman sudah kenal.

Sekretarisnya adalah Beno Mohamad yang sehari-hari menempel ke Bang Doel,” kata Pram usai penetapan Gubernur terpilih di Hotel Pullman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

Berikut ini daftar lengkap tim transisi bentukan Pramono-Rano.

Tim Transisi Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta

Tim Inti (4 Orang)

1. Ketua Tim: Ima Mahdiah

2. Koordinator Operasional: Emir Kresna

3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim

4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

Tim Bidang Teknis (5 Orang)

1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin

2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo

3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo

4. Bidang Infrastruktur:John Oddius

5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

Tim Bidang Kebijakan (5 Orang)

1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga

2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi

3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya

4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali

5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

Tim Pendukung (2 Orang)

1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini

2. Asisten Data & Komunikasi: Mandira Bienna Elmi

Pram pun menjelaskan tugas dan fungsi dari tim transisi ini.

“Mereka tidak memutuskan. Keputusannya tetap di saya dan Bang Doel sepenuhnya. Mereka hanya membantu menyiapkan persiapan sampai dengan saya dan Bangdul nanti akan dilantik,” kata dia.

Sebelumnya, Pram menegaskan nama yang diambilnya dalam tim transisi merupakan para profesional di bidangnya dan bukan terkait politis.

“Dan tim transisi ini sepenuhnya berisi orang-orang memang yang bekerja. Jadi bukan pendekatannya politik, tetapi betul-betul pendekatannya adalah orang-orang yang kerja, yang saya kenal dan juga orang-orang yang kemudian selama ini sudah punya pengalaman di Balai Kota,” papar Pram.

Pram pun menegaskan bahwa dirinya tak akan membawa ASN ‘titipan’ untuk nanti membantunya bekerja di Jakarta.

“Begitu ditetapkan karena kewenangannya sudah di kami, jadi saya juga akan segera mengumumkan tim transisi.

Dan sebagai informasi karakter kepemimpinan saya yang selama ini saya yakini dan saya anut, dimanapun saya bekerja saya tidak pernah membawa ASN dari luar. Jadi ASN yang saya akan optimalkan adalah ASN yang ada di Jakarta,” ujar Pram.

Baik ketika menjadi pimpinan DPR, menjadi Sekretaris Presiden, menjadi Menteri dua periode, saya tidak pernah membawa ASN dari luar.

Saya yakini bahwa ASN di dalam, termasuk yang di Jakarta ini, menjadi modal dasar yang luar biasa untuk bekerja saat ini,” lanjutnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

10/01/2025 21:22
Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

Sumber foto: Antara/elshinta.com

Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 09 Januari 2025 – 19:46 WIB

Elshinta.com – Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

“Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

“Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan dipastikan profesional.

“Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

Tim Inti

1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

Tim Bidang Teknis

1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

Tim Bidang Kebijakan

1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

Tim Pendukung (2 Orang)
1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.

Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

“Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Wahyu.

Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis 9 Januari 2025 telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

Sumber : Antara

10/01/2025 00:40
Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

“Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

“Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan dipastikan profesional.

“Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

Tim Inti

1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

Tim Bidang Teknis

1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

Tim Bidang Kebijakan

1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

09/01/2025 18:36