Tag: Yulianto

  • Jaktim vaksinasi 13 ribu hewan penular rabies hingga September 2025

    Jaktim vaksinasi 13 ribu hewan penular rabies hingga September 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur mengungkapkan, sebanyak 13 ribu hewan di wilayah tersebut telah mendapatkan vaksinasi rabies sejak Januari hingga September 2025.

    “Rekapitulasi sejak Januari hingga September tahun ini sebanyak 13.135 hewan penular rabies sudah melakukan vaksinasi rabies,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Vaksinasi dilakukan terhadap berbagai jenis hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera dan musang. Sebanyak 13.135 tersebut terdiri dari 10.833 kucing, 2.218 anjing, 45 kera dan 39 musang.

    Taufik menyebutkan, vaksinasi HPR ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertahankan status bebas rabies yang dilakukan secara konsisten.

    Karena itu, kegiatan vaksinasi ini dilakukan secara rutin oleh petugas di seluruh kecamatan Jakarta Timur, baik melalui pos pelayanan vaksinasi tetap hingga kegiatan jemput bola ke permukiman warga.

    “Kami terus upayakan secara konsisten melakukan vaksinasi hewan penular rabies termasuk melalui kerja sama dengan komunitas pecinta hewan dan klinik hewan swasta,” ujar Taufik.

    Taufik menjelaskan, tingkat partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi rabies tahun ini cukup tinggi.

    Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan dan mencegah penularan penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut.

    “Rabies masih menjadi ancaman jika tidak dicegah. Karena itu, kami terus mengedukasi masyarakat agar memastikan hewan peliharaannya divaksin secara berkala,” katanya.

    Selain vaksinasi, Suku Dinas (Sudin) KPKP Jakarta Timur juga rutin mengadakan sosialisasi tentang bahaya rabies dan cara penanganan bila terjadi gigitan hewan.

    Warga dapat segera mencuci luka gigitan dengan air mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Kemudian melapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Hingga akhir tahun 2025, Sudin KPKP Jakarta Timur (Jaktim) menargetkan cakupan vaksinasi bisa terus bertambah, terutama melalui kegiatan lapangan yang menyasar wilayah padat penduduk dan permukiman padat hewan peliharaan.

    “Harapan kami, seluruh masyarakat berperan aktif dengan membawa hewan peliharaannya ke pos vaksinasi terdekat. Pencegahan rabies adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hewan penular rabies divaksinasi rabies di Kramat Jati

    Hewan penular rabies divaksinasi rabies di Kramat Jati

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan warga di wilayah tersebut.

    “Layanan ini dilakukan dengan sistem jemput bola untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan vaksinasi rabies bagi hewan penular rabies (HPR) peliharaan secara gratis,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) KPKP Kecamatan Kramat Jati, Norman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 37 HPR mendapatkan layanan vaksinasi rabies gratis di aula Kantor Sekretariat RW 04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati.

    “Total ada 37 HPR yang divaksin, seluruhnya adalah kucing milik warga RW 04, Kelurahan Balekambang,” ujar Norman.

    Norman menjelaskan, layanan vaksinasi ini bertujuan menekan penyebaran penyakit rabies, terutama pada kucing yang banyak dipelihara masyarakat.

    Layanan vaksinasi ini gratis untuk warga Jakarta. “Kami mengimbau warga yang belum mengetahui jadwal vaksinasi dapat memantau melalui akun Instagram @sudinkpkp.jaktim, khusus bagi warga yang ber-KTP DKI dan sesuai domisilinya,” katanya.

    Layanan jemput bola vaksinasi rabies ini melibatkan empat petugas kesehatan hewan, dibantu unsur kelurahan, kecamatan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), RT, RW, Bhabinkamtibmas serta kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Kegiatan vaksinasi rabies gratis yang diselenggarakan Satpel KPKP Kecamatan Kramat Jati ini mendapat sambutan positif dari warga.

    “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah agar semakin banyak hewan peliharaan yang terjangkau vaksin rabies,” kata Lurah Balekambang, Herman Triono.

    Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) KPKP Jakarta Timur menggencarkan layanan jemput bola vaksinasi rabies gratis bagi HPR peliharaan warga.

    “Layanan vaksinasi lebih banyak dilakukan dengan sistem jemput bola, secara gratis bagi warga yang punya peliharaan hewan penular rabies di Jakarta Timur,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/10).

    Taufik menyebutkan, vaksinasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit rabies yang dapat menjangkiti hewan maupun manusia.

    Karena itu, dia mengajak seluruh warga pemilik HPR agar membawa hewan peliharaan mereka ke lokasi layanan vaksinasi dengan sistem jemput bola yang diadakan secara berkala, khususnya di lingkungan permukiman.

    Sudin KPKP Jakarta Timur (Jaktim) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 13.112 ekor HPR sepanjang 2025.

    Sepanjang 2024, Sudin KPKP Jaktim telah memberikan layanan vaksinasi rabies terhadap 14.645 ekor HPR yang merupakan hewan peliharaan warga.

    Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri dari 2.363 ekor anjing, 12.126 ekor kucing, 104 ekor kera dan 52 ekor musang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bursa Gembok Emiten Prajogo Pangestu-PT Timah

    Bursa Gembok Emiten Prajogo Pangestu-PT Timah

    Jakarta

    Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan atau suspensi saham milik pengusaha Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO), emiten milik Happy Hapsoro PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA), dan PT Timah Tbk (TINS) hari ini, Senin (6/10/2025). Suspensi ketiganya dilakukan karena adanya peningkatan harga saham yang signifikan.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business, saham Petrosea naik 103,13% di perdagangan sebulan terakhir. Harga saham perseroan bergerak dari Rp 3.370 ke Rp 7.150 per lembar.

    Sementara emiten milik Happy Hapsoro menguat 41,51% pada perdagangan sepekan terakhir dan naik 123,21% sebulan terakhir. Harga saham BUVA naik dari Rp 328 ke Rp 750 per lembar saham.

    Kemudian untuk saham Timah, bergerak menguat sebesar 46,75% di perdagangan sepekan terakhir dan naik 107,34% selama perdagangan sebulan terakhir. Harga saham TINS bergerak naik dari Rp 1.070 ke Rp 2.260 per lembar saham sebulan terakhir.

    Ketiga saham tersebut dihentikan dari perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai. Langkah ini dilakukan untuk memberi waktu bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan setiap pengambilan keputusan investasi.

    “Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan,” tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI, Yulianto Aji Sadono, dikutip Senin (6/10/2025).

    Selain kedua saham tersebut, BEI juga melakukan suspensi terhadap tiga emiten lainnya dari perdagangan pasar tunai dan reguler. Ketiga emiten tersebut adalah PT Koka Indonesia Tbk (KOKA), PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), dan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF).

    Lihat juga Video: Curi Start Minggu Depan, Ada Emiten Cuan!

    (acd/acd)

  • Pemkab Bekasi Seleksi Terbuka Jabatan Sekda, ASN di Jabar Boleh Ikut Coba

    Pemkab Bekasi Seleksi Terbuka Jabatan Sekda, ASN di Jabar Boleh Ikut Coba

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Jawa Barat, menyiapkan proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sekretaris daerah (sekda) yang masih kosong setelah Dedy Supriyadi digeser menjadi staf ahli. Kursi sekda saat ini hanya diisi oleh penjabat sekda.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Benny Yulianto Iskandar mengatakan seleksi terbuka dapat diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bekasi maupun dari luar daerah di Jawa Barat yang memenuhi persyaratan.

    “Open bidding (seleksi terbuka) sekda dilakukan secara transparan. Proses ini akan dilakukan secara terbuka untuk umum, tentu mengacu ketentuan yang berlaku,” katanya di Cikarang, Jumat, disitat Antara. 

    Ia menyatakan tahapan seleksi terbuka akan dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN serta tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS.

    Benny juga menyatakan seleksi terbuka juga akan dilakukan untuk mengisi kekosongan pada total delapan jabatan tinggi pratama atau eselon 2 selain posisi sekretaris daerah.

    Jabatan dimaksud meliputi Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Inspektorat serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat pendaftaran sudah bisa kita buka dan dapat hasilnya. Kami upayakan proses ini berjalan secepat mungkin,” ucapnya.

    Pj. Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida mengatakan sosialisasi merupakan bagian awal dari tahapan seleksi terbuka untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme, aturan dan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sosialisasi ini penting agar seluruh peserta memahami tata cara seleksi sehingga dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan proses ini secara terbuka, profesional dan berdasarkan merit sistem, demi menghasilkan pejabat berkualitas dan berintegritas,” katanya.

    Ida menegaskan kegiatan ini menjadi strategi penting untuk mewujudkan visi besar Kabupaten Bekasi yaitu Bangkit, Maju dan Sejahtera.

    Dia pun mengajak para aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bekasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal sekaligus menunjukkan kompetensi, kinerja dan dedikasi terbaik dalam melayani masyarakat.

    Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

  • Video: Permintaan Turun, Industri Logam Hadapi Tantangan Berat

    Video: Permintaan Turun, Industri Logam Hadapi Tantangan Berat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO), Erwan Yulianto, mengungkapkan kondisi industri logam nasional memasuki paruh kedua 2025 tengah mengalami tren penurunan.

    Menurut Erwan, salah satu penyebab utama adalah melemahnya permintaan, terutama dari sektor otomotif dan pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama industri pengecoran logam. Selain itu, Erwan menilai tantangan besar yang dihadapi industri logam nasional juga terkait dengan kebutuhan modernisasi teknologi dan inovasi.

    Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Ketua Umum Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO) Erwan Yulianto di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (29/09/2025).

  • Fraksi PDIP Jatim Tegaskan Komitmen Lindungi Petani dan Lahan Pertanian

    Fraksi PDIP Jatim Tegaskan Komitmen Lindungi Petani dan Lahan Pertanian

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, menegaskan komitmen partainya untuk terus berpihak kepada petani sebagai pilar utama penyangga negara. Menurutnya, petani adalah pondasi ketahanan pangan dan kemandirian bangsa.

    “Petani adalah elemen inti negara. Kemandirian bangsa ini tak akan pernah tercapai tanpa petani yang sejahtera,” kata Hari Yulianto, Minggu (28/9/2025).

    Hari menjelaskan, petani di Jawa Timur saat ini menghadapi tantangan besar, salah satunya menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi untuk industri, infrastruktur, dan perumahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, rata-rata alih fungsi lahan mencapai 1.100 hektare per tahun.

    “Jika tren ini terus dibiarkan, Jatim yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional justru bisa mengalami krisis pangan,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total 7,46 juta hektare lahan pertanian di Jatim, sekitar 659.200 hektare telah beralih fungsi. Hal ini, lanjut dia, membuat perlindungan lahan pertanian menjadi sangat mendesak.

    “Alih fungsi lahan ini ibarat bom waktu yang harus segera dikendalikan,” katanya.

    Hari menyebut Jawa Timur telah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena baru 16 dari 38 kabupaten/kota yang memiliki aturan turunan.

    “Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar perda ini benar-benar dijalankan. Pemprov harus tegas memberi sanksi bagi daerah yang lamban,” tegasnya.

    Menurutnya, kesejahteraan petani adalah indikator keberhasilan pembangunan nasional. Dia mengungkap harga beras yang dipatok pemerintah Rp6.500 per kilogram, namun di lapangan petani kerap tidak bisa menjual hasil panennya dengan harga tersebut karena masalah distribusi dan daya serap Bulog.

    “Petani harus tetap bisa bekerja dengan layak, sementara masyarakat tetap mendapatkan harga pangan yang terjangkau,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 September 2025

    Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai Surabaya 26 September 2025

    Warga Pamekasan Minta Bupati Perjuangkan Turunnya Tarif Cukai
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Warga Pamekasan berharap Bupati Kholilurrahman memperjuangkan harga pita cukai yang lebih murah.
    Hal tersebut disampaikan warga di depan KH Kholilurrahman dan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, saat berkunjung ke Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Jumat (26/9/2025).
    Alimullah, warga Desa Plakpak, menyampaikan bahwa bupati harus memperjuangkan tarif pita cukai yang lebih murah, sehingga industri kecil juga bisa menebus pita lebih banyak di tengah keterbatasan modal.
    “Kami berharap bupati dan wakil rakyat bisa melakukan upaya lobi agar harga pita rokok bisa lebih dijangkau industri kecil,” ucapnya.
    Alimullah mengatakan, ketika tarif cukai diturunkan, akan menyejahterakan perekonomian masyarakat.
    Industri kecil bisa lebih produktif dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. “Selama ini masyarakat masih menggantungkan ekonomi pada industri kecil,” ujarnya. 
    Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman mengatakan, pihaknya sangat mendukung industri rokok di Pamekasan yang terus berkembang.
    Menanggapi keinginan masyarakat, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah sejak beberapa waktu lalu.
    Bahkan, pihaknya pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur agar aspirasi masyarakat soal tarif cukai murah dipertimbangkan.
    “Saya sudah titipkan aspirasi ke Gubernur Jatim dan Menteri Koperasi dan UKM agar cukai untuk industri rokok kecil diturunkan. Semoga aspirasi ini disampaikan ke Menteri Keuangan,” ucapnya.
    Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menyampaikan akan merumuskan kebijakan yang menguntungkan industri rokok kecil di Pamekasan.
    “Kami upayakan ada kebijakan baik untuk industri rokok. Seperti yang terjadi di Malang, pengusaha industri kecil rokok bisa mendapatkan keringanan pajak,” ucapnya.
    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Basri Yulianto, mengungkapkan, ada peningkatan signifikan pada industri kecil produksi rokok.
    “Sudah ada 146 perusahaan yang sudah bisa menebus cukai ke pemerintah di Pamekasan,” katanya.
    Oleh karena itu, menurutnya, jika rata-rata industri rokok bisa menyerap 100 tenaga kerja, ada 14.600 orang yang bisa bekerja.
    “Kami bersama bupati akan berupaya mendapatkan kebijakan tarif cukai yang bisa lebih murah. Industri kecil yang belum bisa tebus pita cukai akan kami dampingi secara bertahap,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

    Pemkot Jaktim hidupkan pertanian perkotaan lewat Pasar Tumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berupaya menghidupkan pertanian perkotaan (urban farming) melalui program Pasar Tumbuh secara rutin setiap bulan mulai September 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah itu.

    “Dalam rangka memperkuat promosi ‘urban farming’, serta pemberdayaan peminat dan penggiat, kami mengadakan Pasar Tumbuh secara rutin pada hari Jumat setiap bulan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto di Jakarta, Kamis.

    Setelah diluncurkan pada 29 Agustus lalu, kegiatan ini kembali hadir pada Jumat (26/9) di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung pukul 07.00 WIB dan terbuka untuk masyarakat umum.

    Pasar Tumbuh ini sekaligus menjadi upaya ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan UMKM, komunitas dan kelompok tani di wilayah Kota Jakarta Timur.

    Harapannya, bukan hanya sekadar bazar hasil tani, tetapi menjadi ruang edukasi, sosialisasi, hingga wadah silaturahmi bagi warga, aparatur sipil negara (ASN), penggiat urban farming, UMKM, serta komunitas lokal.

    “Kami ingin menjadikan urban farming bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Kegiatan ini menjadi panggung berkelanjutan bagi pelaku UMKM, kelompok tani, pengelola RPTRA, rusun, hingga sekolah-sekolah di Jakarta Timur,” ujar Taufik.

    Taufik menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan, menyediakan ruang edukasi, kolaborasi, sosialisasi, silaturahmi dan ekspresi warga.

    “Kegiatan ini juga mampu memberikan panggung berkelanjutan bagi penggiat urban farming, pelaku UMKM, komunitas, kelompok tani, pegawai perkantoran, pengelola RPTRA, rusuk, sekolah, dan pengelola Gang Hijau,” jelas Taufik.

    Lalu, menumbuhkan ekosistem EastJakFest secara organik sepanjang tahun, memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan.

    Bentuk Pasar Tumbuh terdiri dari bazar urban farming, edukasi singkat, temu tani, seminar, instalasi modular, mobil klinik konsultasi penyakit tanaman, bibit gratis, vaksinasi hewan kesayangan gratis, musik dan senam.

    Pengisi bazar merupakan produk hasil budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan olahan pascapanen yang dihasilkan oleh para penggiat urban farming, kelompok tani, ataupun komunitas yang berkegiatan di Jakarta Timur.

    Pasar Tumbuh kali ini diikuti penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Mereka berasal dari kelompok binaan Jakpreneur, PKK, PJLP, kelas berkebun, serta komunitas tani.

    Para peserta menampilkan berbagai inovasi produk hasil panen maupun olahan yang layak bersaing di pasar kota.

    Kesuksesan agenda ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak.

    Selain Wali Kota Jakarta Timur beserta jajaran, kegiatan ini melibatkan Sudin Parekraf, Sudin Kominfotik, Sudin Kebudayaan, Tim Penggerak PKK, HIPMI Jakarta Timur, Bank Jakarta, Baznas Bazis, hingga berbagai pihak swasta lainnya.

    “Kolaborasi ini memperkuat citra Jakarta Timur sebagai pelopor pertanian kota dan pangan berkelanjutan di DKI Jakarta,” ucap Taufik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Surabaya Normalisasi Sungai Perbatasan dengan Sidoarjo untuk Antisipasi Banjir

    Pemkot Surabaya Normalisasi Sungai Perbatasan dengan Sidoarjo untuk Antisipasi Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai pengerukan dan normalisasi sungai di perbatasan Surabaya-Sidoarjo, tepatnya di sekitar Kampus 2 UINSA di kawasan Gunung Anyar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan dan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut saat musim hujan.

    Koordinator Lapangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Sandy, menyatakan pengerukan bertujuan untuk melancarkan aliran air yang selama ini terhambat oleh eceng gondok. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya banjir.

    “Normalisasi ini untuk melancarkan aliran dan mengurangi genangan banjir yang ada di Gunung Anyar Kidul. Tahun kemarin di sini banjir parah karena air tidak mengalir,” ujar Sandy di lokasi, Kamis (25/9/2025).

    Proses pengerukan dimulai dari Jembatan UINSA dan ditargetkan hingga area perumahan di sepanjang sungai. Namun, pengerjaan juga menghadapi tantangan di beberapa titik, terutama di area yang terhalang warung-warung warga.

    Untuk itu, DSDABM bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.

    “Alat berat kita tidak bisa menjangkau semua area. Jadi, teman-teman dari DLH membantu menggunakan perahu karet untuk mendorong tumpukan eceng gondok agar bisa dijangkau alat berat,” jelas Sandy.

    Normalisasi sungai ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkot Surabaya yang biasanya dilakukan dua kali dalam setahun. Sandy menambahkan, pembersihan ini dilakukan sebagai antisipasi sebelum musim hujan yang diprediksi akan tiba pada November-Desember mendatang.

    “Kami tahu sungai ini sudah penuh, makanya kami normalisasi agar tidak ada genangan saat musim hujan. Jadi, ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi,” katanya.

    Terkait pengerukan di perbatasan ini, Pemkot Surabaya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola jalan tol, karena pengerahan alat berat memerlukan izin khusus.

    “Kami sudah telepon pihak tol untuk izin memasukkan alat, dan dikawal saat masuk,” kata Sandy.

    Normalisasi sungai ini diperkirakan akan memakan waktu hingga satu bulan, atau bahkan lebih, tergantung ketersediaan armada truk pengangkut.

    Sandy menyebutkan ada empat hingga enam armada yang dikerahkan, namun jumlahnya tidak pasti karena menyesuaikan dengan kegiatan di lokasi lain.

    “Kami tidak bisa menarget satu atau dua minggu. Kami terkendala armada. Kalau tidak ada armadanya, kami tidak bisa angkut semua. Nanti menumpuk dan bau,” terangnya.

    Sebelumnya, warga Pondok Candra, Sidoarjo, mendesak pemerintah untuk segera membersihkan sedimentasi dan eceng gondok di sungai perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Desakan ini muncul setelah pengalaman banjir setinggi lebih dari 50 cm pada Desember 2024.

    Kepada beritajatim.com, salah satu warga, Anton Eko Yulianto mengungkapkan bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang bertepatan dengan air pasang, sementara sungai tidak mampu menampung debit air akibat tumpukan eceng gondok.

    Warga berharap pemerintah bisa melakukan penanganan yang berkelanjutan dan tidak menunggu sampai bencana kembali terjadi. [ipl/beq]

  • Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

    Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mutasi jabatan untuk katagori pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dijadwalkan digelar pada akhir September 2025 mendatang.

    Mutasi jabatan tersebut dijadwalkan segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Terlebih pelaksanaan uji kompetensi tersebut juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penataan jabatan melalui mekanisme rotasi dan mutasi. Termasuk penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    “Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Rabu (24/9/2025).

    Pelaksanaan uji kompetensi hanya diikuti 20 pejabat tinggi sesuai dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. “Kalau kita lengkapi semua belum memungkinkan, sehingga kita lakukan sesuai kebutuhan. Sekalipun nanti ada dua atau tiga OPD kosong atau dijalankan Plt (Pelaksana Tugas),” ungkapnya.

    “Karena kami meyakini jika beban kerja antar perangkat daerah itu tidak sama, ada perangkat yang relatif stabil meskipun tanpa dorongan besar, ada pula yang menuntut stamina tunggu dan kerja ekstra cepat. Sehingga ada 20 pejabat yang kita lakukan uji kompetensi, hal itu berdasar kebutuhan,” jelasnya.

    Disinggung soal kriteria mutasi dari puluhan pejabat, selain kemampuan dan kinerja, juga berkenaan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan, termasuk loyalitas juga menjadi sebagai salah satu pertimbangan. “Sebab kami yakin jika loyalitas tidak bisa diukur hanya dari sikap politik masa lalu, tetapi benar-benar komitmen untuk bersama membawa Pamekasan Bangkit Bersama,” tegasnya.

    “Kita harapkan rotasi jabatan ini selesai pada September (2025) ini, dan kami berharap tidak sampai bulan (Oktober 2025) depan. Tapi apa bisa direalisasikan atau tidak, nanti kita lihat karena masih dinamis,” pungkasnya. [pin/aje]

    Berikut 20 Pejabat Eselon II Peserta Uji Kompetensi di Pamekasan:
    Abdul Fata (Kepala Dinas Perikanan)
    Ach Faisol (Inspektur Daerah)
    Achmad Sjaifudin (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
    Akhmad Basri Yulianto (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
    Akhmad Zaini (Asisten Administrasi Umum)
    Akmalul Firdaus (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
    Amin Jabir (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
    Fathorrachman (Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata)
    Herman Hidayat Santoso (Kepala Dinas Sosial)
    Kusairi (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
    Masrukin (Sekretaris Daerah)
    Mohamad Alwi (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
    Mohamad Yusuf Wibiseno (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
    Muharram (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
    Munapik (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
    Muttaqin (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja)
    Raden Budi Santoso (Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo)
    Saudi Rahman (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
    Sigit Priyono (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
    Supriyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)