Tag: Yulianto

  • Jaktim targetkan vaksinasi rabies 13 ribu HPR selama 2025

    Jaktim targetkan vaksinasi rabies 13 ribu HPR selama 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur menargetkan vaksinasi rabies terhadap 13.112 ekor hewan penular rabies (HPR) sepanjang 2025.

    “Pelaksanaan vaksinasi rabies sudah dimulai pada Senin (13/1) di beberapa kecamatan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap hingga Desember 2025, dengan target 13.112 ekor HPR, yang meliputi anjing, kucing, kera dan musang,” kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Vaksinasi rabies yang digelar pada Senin (13/1) itu, sebanyak 110 ekor HPR yang di vaksin yang berada di empat lokasi berbeda, yakni di RW 01 Kelurahan Cakung Barat (Cakung), RW 01 Kelurahan Kalisari (Pasar Rebo), RW 01 Kelurahan Cilangkap (Cipayung), dan RW 01 Kelurahan Utan Kayu Selatan (Matraman).

    Dalam pelaksanaan vaksinasi rabies itu, pihaknya berkolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk klinik hewan, komunitas pecinta hewan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas KPKP bagian kesehatan hewan. Kemudian, melibatkan seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan untuk membantu Sudin KPKP melakukan vaksinasi hewan penular rabies.

    “Harapannya kegiatan vaksin ini bisa mencegah terjadinya peningkatan penyakit hewan menular pada hewan peliharaan, sehingga Pemkot Jaktim mampu mengantisipasi penularan penyakit rabies,” ucap Taufik.

    Sepanjang 2024, kata Taufik, jajaran Sudin KPKP Jaktim telah memberikan layanan vaksinasi rabies terhadap 14.645 ekor hewan penular rabies (HPR) yang merupakan hewan peliharaan warga.

    Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri atas anjing 2.363 ekor, kucing 12.126 ekor, kera 104 ekor dan musang 52 ekor.

    “Kami juga lakukan layanan dengan sistem jemput bola, berkolaborasi dengan jajaran kelurahan, kecamatan, serta pengurus RT dan RW,” katanya.

    Dalam layanan jemput bola, kata Taufik, pihaknya menurunkan dokter hewan dan petugas penyuluh yang dibantu pengurus RT/RW dan aparatur kelurahan atau kecamatan setempat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kala Prabowo Bertemu Aktor Laga Senior Steven Seagel, Ternyata Sudah 35 Tahun Saling Kenal – Page 3

    Kala Prabowo Bertemu Aktor Laga Senior Steven Seagel, Ternyata Sudah 35 Tahun Saling Kenal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga senior asal Amerika Serikat Steven Seagel yang sedang bertandang ke Indonesia.

    Dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, pertemuan Prabowo dengan Steven Seagel terjadi tidak disengaja.

    “Tadi siang, saya habis lunch meeting sama Bapak di sebuah tempat di Jakarta. Terus keluar lift, lift sebelah ada Steven Seagal, ketika keluar saling sapa, ternyata saya juga baru tahu. Mereka saling kenal 35 tahun yang lalu,” kata Angga dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Angga mengatakan kemungkinan keduanya memulai pertemanan saat Prabowo menjadi anggota Kopassus. “Mungkin saat Pak PS (Prabowo Subianto) di Kopassus. Steven juga melatih bela diri kalau nggak salah,” katanya.

    Pertemuan Prabowo Subianto dan aktor kawakan tersebut diketahui berasal dari unggahan akun Instagram bernama @2.prabowo pada Senin sore yang kini telah disukai oleh lebih dari 3.000 pengguna.

    Dalam pertemuan itu, Steven Seagel tampil dengan gaya khasnya mengenakan atasan berwarna hitam dan celana senada serta menggunakan kalung melengkapi penampilannya.

    Sedangkan Presiden Prabowo terlihat menggunakan kemeja safari berwarna coklat dengan celana hitam. Tampak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo juga menemani Kepala Negara RI.

    Dari video tersebut terlihat interaksi antara Prabowo Subianto dan Steven Seagel begitu akrab dan cair menunjukkan kedekatan keduanya telah dibangun dari hubungan yang panjang.

    Beberapa warganet mengomentari unggahan tersebut dan tampak memuji kedekatan antara Prabowo dengan aktor kawakan yang berlaga pada film “Undersiege” itu.

    “Kereeen Pak Presiden,” ujar akun @eyesofvi.

    Ada juga akun @ay.agus_yulianto mengomentari, “Wow… keren artis Steven Seagel bisa datang ke Indonesia bertemu BPK Prabowo,”.

  • Intip Garasi Deliar Rizqon, Kadisnakertrans Sumsel yang Terjaring OTT Kejari

    Intip Garasi Deliar Rizqon, Kadisnakertrans Sumsel yang Terjaring OTT Kejari

    Jakarta

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumatera Selatan Deliar Rizqon Marzoeki ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Bicara otomotif, ini isi garasi rumah Deliar.

    Dikutip dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Deliar memiliki total harta kekayaan senilai Rp 431.860.000. Harta tersebut dilaporkan pada periode 6 Februari 2024/Periodik – 2023 dengan jabatan sebagai Kadisnakertrans Sumatera Selatan.

    Dari total harta kekayaan tersebut, senilai Rp 71.760.000 berbentuk tanah dan bangunan. Kemudian kas dan setara kas, senilai Rp 100.000. Sementara untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 360.000.000, dengan rincian:

    1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000.

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000.

    OTT terhadap Deliar berawal dari pengembangan yang dilakukan Kejari Palembang. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Yulianto mendapat laporan secara lisan dari masyarakat terkait seringnya pemberian gratifikasi dalam penerbitan izin K3.

    Dari informasi tersebut, Kajati Sumsel mengumpulkan sejumlah pejabat intelijen dari Kejati dan Kejari Palembang untuk menindaklanjuti laporan tersebut pada Kamis (9/1). Penyidik yang ditugaskan melakukan penelusuran langsung dan operasi ke kantor Disnakertrans Sumsel pada Jumat (10/1).

    “Sebelum (Deliar) ditangkap, tim lakukan pemantauan. Setelah mengumpulkan cukup bukti, tim melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Deliar dan stafnya Alex Rahman,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang Hutamrin dikutip dari detikSumbagsel.

    Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, Kejari Palembang menetapkan Deliar sebagai tersangka kasus gratifikasi. Deliar tidak sendiri. Staf pribadinya, Alex Rahman, juga ditetapkan tersangka.

    “Kami menetapkan dua tersangka dalam kasus gratifikasi ini pertama Kadisnakertrans berinisial DM, dan staf pribadinya AL berdasarkan bukti awal yang telah diperiksa,” ungkap Hutamrin.

    Keduanya telah dibawa dari Kejari Palembang ke Kejati Sumsel untuk penyelidikan. Deliar, khususnya, terancam Pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

    “Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” lanjutnya.

    (lua/riar)

  • Kronologi OTT Kadisnakertrans Sumsel, Barbuk Rp 75 Juta dan 11 Dolar Singapura Ditemukan di Bawah Jok Mobil
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Januari 2025

    Kronologi OTT Kadisnakertrans Sumsel, Barbuk Rp 75 Juta dan 11 Dolar Singapura Ditemukan di Bawah Jok Mobil Regional 11 Januari 2025

    Kronologi OTT Kadisnakertrans Sumsel, Barbuk Rp 75 Juta dan 11 Dolar Singapura Ditemukan di Bawah Jok Mobil
    Tim Redaksi
    PALEMBANG, KOMPAS.com

    Kejaksaan Negeri Palembang
    saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus suap penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan yang menjerat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumatera Selatan,
    Deliar Marzoeki
    , beserta staf pribadinya, Alex Rahman.
    Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, mengatakan bahwa sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) berlangsung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan, Yulianto, mendapatkan aduan dari masyarakat pada Kamis (9/1/2025) secara lisan lantaran sering terjadinya gratifikasi penerbitan K3 di Disnakertrans Sumsel.
    Kajati Sumsel kemudian memanggil Kajari Palembang beserta Kasi Pidsus untuk datang langsung ke rumah dinas dan memerintahkan mereka melakukan OTT.
    “Setelah mendapatkan informasi, tim kemudian memantau aktivitas yang dilakukan Kepala Disnakertrans berinisial DM. Setelah data dikumpulkan lengkap, tim langsung mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans),” kata Hutamrin saat melakukan gelar perkara, Sabtu (11/1/2025).
    Saat OTT berlangsung, Deliar yang berada di ruang kerja pun terkejut melihat kedatangan Kajari Palembang, Hutamrin, yang memimpin langsung penangkapan.
    Dari ruang kerja, mereka mendapatkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 39,2 juta di bawah meja kerja Deliar.
    Ketika penggeledahan diperluas, ditemukan uang Rp 75 juta dan mata uang Singapura sebanyak 2 lembar dengan pecahan 10 dollar dan 1 dollar. Uang ini ditemukan di bawah jok mobil, kemudian diamankan juga alat komunikasi.
    “Selanjutnya dilakukan penelusuran kembali dan ditemukan satu buah tas hitam yang berisikan uang tunai Rp 50 juta, amplop sebanyak 117 buah yang dinomori masing-masing berisi Rp 1 juta, emas Logam Mulia (LM) seberat 50 gram sebanyak 2 keping dan 25 gram sebanyak 1 keping, tiga BPKB kendaraan roda empat, dan dua sehingga total uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp 285,6 juta dari rumah mewah tersangka,” jelas Hutamrin.
    Usai melakukan OTT, Kejari Palembang langsung mengamankan Deliar beserta staf pribadinya, Alex Rahman, berikut sopir dan satu Kepala Bidang (Kabid) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
    Hasilnya, penyidik menetapkan dua orang tersangka dalam perkara suap penerbitan K3 perusahaan oleh Disnakertrans Sumsel.
    “Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap beberapa orang yang telah diamankan, telah didapati dua alat bukti yang cukup dan tim menetapkan dua tersangka, yakni DM selaku Kepala Disnakertrans Sumsel dan AL selaku staf pribadi,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    PDIP Tegaskan Komitmen Jadi Parpol yang Konsisten Kawal Demokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Menyambut HUT ke-52 PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur pada Sabtu (11/1/2025) akan menggelar seminar bertema ‘Refleksi 52 Tahun Perjalanan dan Perjuangan Mengawal Demokrasi’.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, seminar tersebut akan menjadi ajang refleksi untuk menegaskan kembali komitmen PDI Perjuangan sebagai partai politik yang konsisten mengawal demokrasi dan menjaga keberlangsungan republik.

    “Seminar ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempertahankan sistem demokrasi yang telah dirumuskan bersama. Di tengah berbagai tantangan yang ada, kami ingin menyampaikan pesan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan demokrasi,” kata Sri Untari di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jumat (10/1/2024).

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut menuturkan, momentum peringatan ulang tahun ini juga menjadi sarana untuk menguatkan soliditas kader di Jawa Timur.

    “Kita solidkan Jawa Timur kepada satu ibu Ketua Umum. Dalam masa yang penuh kesulitan ini, kesolidan adalah kunci untuk membawa PDI Perjuangan menuju kesuksesan,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema besar ‘Satyam Eva Jayate’ yang berarti ‘Kebenaran Pasti Menang’, PDI Perjuangan Jatim menegaskan bahwa perjuangan partai selama 52 tahun merupakan wujud komitmen terhadap prinsip kebenaran dan keadilan.

    “PDI Perjuangan telah melewati perjalanan panjang dan berliku. Kami percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Itulah pesan penting dari tema tahun ini, yang kami harap dapat menginspirasi seluruh kader dan masyarakat,” ujarnya.

    Seminar ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam proses kenegaraan dan kebangsaan yang telah berlangsung.

    Sri Untari menegaskan, komitmen PDI Perjuangan terhadap demokrasi tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga tercermin dalam berbagai langkah nyata.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” imbuhnya.

    “Seluruh kader harus bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Perjalanan 52 tahun ini bukanlah hal yang mudah. Banyak ujian yang telah kita lalui, tetapi dengan prinsip Satyam Eva Jayate’ kita mampu bertahan dan terus melangkah maju,” tandas Untari.

    Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Jatim, Hari Yulianto menambahkan, bahwa seminar ini juga bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara harus terus ditanamkan dalam setiap generasi untuk menjaga integritas bangsa.

    “Prinsipnya, acara ini adalah semakin membumikan Pancasila pada generasi muda. Kami ingin generasi penerus memiliki pemahaman yang kokoh terhadap demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Hari.

    Untuk itu, seminar yang akan digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama tersebut akan menghadirkan beberapa pembicara terkemuka yang memiliki keahlian di bidang demokrasi dan politik.

    Mereka adalah Adi Prayitno, M.Si., seorang pengamat politik yang dikenal dengan analisisnya yang tajam dan relevan, serta Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., pakar politik senior yang memiliki pengalaman panjang dalam meneliti perkembangan demokrasi Indonesia.

    Selain itu, Ketua DPP PDIP Ir. Bambang Wuryanto, MBA., serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, juga dijadwalkan memberikan pandangan mereka dalam seminar ini.

    “Kami percaya bahwa melalui diskusi seperti ini, masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga sistem demokrasi. Seminar ini menjadi bukti nyata bahwa PDI Perjuangan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” jelasnya.

    Politisi yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu berharap bahwa seminar tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga inspirasi bagi semua elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik.

    “Seminar ini adalah salah satu wujud dari komitmen kami untuk terus bersama rakyat. Kami ingin memastikan bahwa semangat kebangsaan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan PDI Perjuangan,” pungkas Hari. [tok/suf]

  • Oknum Hakim di Kaltim Dilaporkan ke KY dengan Bukti Suap Rp 1,5 Miliar

    Oknum Hakim di Kaltim Dilaporkan ke KY dengan Bukti Suap Rp 1,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus menyerupai Ronald Tannur kembali terjadi setelah salah seorang hakim di Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan ke Komisi Yudisial pada Kamis (9/1/2025) atas dugaan menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar. 

    Warga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Yulianto yang didampingi kuasa hukumnya mengadukan seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kaltim dengan tuduhan suap atau pelanggaran kode etik hakim. 

    Dugaan tersebut bermula dari sidang sengketa warisan tanah. Pihak Yulianto yang merupakan keluarga kandung ahli waris dikalahkan dalam sidang di PN Tanjung Redeb oleh majelis hakim. Sebagai bukti, pihak Yulianto memiliki saksi mata serta bukti kuitansi suap, dari kuasa hukum lawan kepada hakim. 

    Kuasa hukum pelapor, Syahrudin menyatakan dalam kuitansi itu, tertera serah terima uang sebanyak Rp 500 juta serta ponsel mewah kepada ketua majelis hakim berinisial “l” dan oknum hakim yang sudah terkena sanksi berinisial “M”. Bahkan pihak hakim awalnya sempat meminta suap sebesar Rp 2,5 miliar. Namun akhirnya, nominal suap yang disepakati menjadi Rp 1,5 miliar. 

    “Menurut saksi fakta yang datang ke kantor kami, awalnya itu negosiasi diminta Rp 2,5 miliar. Setelah tiga kali negosiasi akhirnya diputuslah Rp 1,5 miliar,” katanya kepada wartawan pada Kamis (9/1/2025).

    “Perjalanan waktu sebelum pengadilan ini putus si oknum ini menagih janji yang sudah disepakati sama lawan dengan mereka ini. Namun, ternyata si lawan ini dananya ini baru siap Rp 500 juta,” lanjut Syahrudin. 

    Tak hanya mengadukan ke Komisi Yudisial, pelapor juga membawa laporan dugaan suap atau pelanggaran kode etik hakim ini ke Badan Pengawas Kejaksaan Agung.

  • Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilkada Bondowoso, Paslon 02 Beberkan Sejumlah Bukti Dugaan Kecurangan

    Sidang Perdana Gugatan Hasil Pilkada Bondowoso, Paslon 02 Beberkan Sejumlah Bukti Dugaan Kecurangan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO– Gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 Pilkada Bondowoso, Bambang Soekwanto-Gus Muhammad Baqir (Bagus) menjalani sidang perdana, di Gedung MK, Jakarta pada hari ini, Rabu (8/1/2025).

    Dalam sidang yang bisa disaksikan live di YouTube itu, diketahui sidang gugatan Pilkada Bondowoso masuk dalam panel 3 yang  dipimpin oleh tiga hakim. Di antaranya yakni Arif Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur.

    Sementara itu, penggugat dari Paslon 02 Bondowoso sendiri dihadiri langsung oleh Cabup Bambang Soekwanto dan Kuasa Hukumnya, Mohammad Hasby As Shiddiqi S.H.I.

    Dalam sidang tersebut, dibacakan tuntutan dari pemohon Paslon Bagus. Untuk hal ini dibacakan oleh kuasa hukumnya Mohammad Hasby As Shiddiqi S.H.I.

    Menurut Hasby, kliennya meminta pembatalan keputusan KPU Bondowoso nomer 1844 tentang  hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilbup 2024.

    Kendati tidak memenuhi ambang batas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 185.

    Karena, dari total jumlah penduduk 802.864 jiwa selisih yang bisa digugat yakni 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kabupaten/Kota.

    Sementara selisih perolehan suara Paslon 01 yakni 223.907, dan Paslon 02 yaitu 212.295. Adalah 11. 612.
    “Maka ambang batasnya 4.362 suara,” terangnya.

    Namun begitu, kata Hasby, jadi  meskipun tidak memenuhi ambang batas tapi agar disampangi dulu karena ada pelanggaran TSM (Terstruktur Sistematis, dan Masif).

    Adapun sejumlah temuan dugaan pokok-pokok pelanggaran sebagaimana disampaikan Hasby saat membacakan Petitum di antranya yakni :

    1. Desa Bandelan, Kecamatan Prajekan. TPS 01 dimana terdapat pemilih yang tercatat dalam DPT namun telah meninggal dunia dan tetap tercatat dalam daftar hadir. Pemilih nomer 156 dan 157 diduga ganda mencoblos, dan pemilih nomer 169 atas nama HATANGI sudah menjadi TKI tidak lagi berada di wilayah tersebut. Namun tetap tercatat hadir dan memberikan suara. Maka analisanya pemilih yang sudah meninggal dunia harusnya docoret dari DPT dan tidak berhak memberikan suara.

    2. Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, pada TPS 07 permasalahan pemilih nomer 343 atas nama SIWANI yang sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT dan diberikan kesempatan untuk memberikan hak suara. Meskipun Siswani telah meninggal dunia. Ada tanda tangan, ia telah hadir dalam pemungutan suara.

    3. Desa Bandelan, Kecamatan Prajekan TPS 01, Pemilih nomer 39 atas nama Aknami, yang tercatat dalam DPT diduga mengalami gangguan mental (pikun) namun tercatat hadir dan memberikan suara.

    4. Adanya pemilih ganda yang terdaftar dalam daftar hadir di beberapa TPS yang juga menunjukkan potensi manipulasi dalam pelaksanaan Pemilu. Seperti Desa Bandelan, Kecamatan Prajekan.

    5. Indikasi manipulasi penghitungan suara di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari DS. Ditemukan bukti video yang menunjukkan anggota KPPS memberikan suara tambahan untuk melengkapi jumlah surat suara yang kurang. Surat suara ini diambil dari tas berwarna merah yang dimiliki oleh anggota KPPS dan diberikan kepada pemilih yang tak sah.

    Menurut Hasby, semua pelanggaran ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Karena itulah, kliennya menuntut pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk memastikan hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU  benar-benar sah dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan. 

    Selain itu, dalam Petitum pihaknya memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

    Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Bondowoso nomer 1844 penetapan rekapitulasi dan hasil penghitungan suara Pilbup 2024 pada 4 desember 2024 berdasarkan perolehan suara TPS yang bermasalah. Di antaranya  :
    1. Desa Mengok, Kecamatan Pujer di TPS 1 hingga 9 
    2. Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem – TPS 1 dan 2
    3. Desa Bandilan, Prajekan – TPS 1
    4. Desa/Kecamayan Cermee – TPS 3
    5. Desa Suling Kulon/Cermee – TPS 4
    6. Desa Pelalalangan/Wonosari – TPS 2
    7. Desa Ramban Wetan/Cermee – TPS 7

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan bukti tambahan yg sagat penting untuk dapat membuktikan dugaan kecurangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara dan oknum tim paslon.

    “Kareba dalam perjalanan waktu kami dapat support dari loyalis untuk bisa membuktikan gugatan kami, sehingga bukti-bukti itu sudah layak dan patut untuk dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi nantinya,” terangnya.

    Sementara itu, Hakim Arief Hidayat mengatakan, pihak terkait atau pihak termohon yang mau ngomong inzage ada suratnya.

    “Diserahkan ke paniterak an yang melayani saudara,” ujarnya.

    Untuk perkara 184 (Bondowoso), sidang lanjutan akan dipanggil secara resmi oleh MK. Namun belum ditentukan karena masih ada pergeseran-pergeseran hakim yang menangani perkara ini.

    Cabup Bambang Soekwanto dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi jadwal sidang berikutnya.

    “Nunggu jadwal sidang berikutnya,” urainya.

    Untuk informasi, dari tergugat yakni KPU Bondowoso dihadiri oleh kuasa hukumnya Rony Bagus Widarto dari Kantor Hulum AW Law Firm yang didampingi oleh Komisioner Hukum dan Pengawasan KPU Bondowoso, Andre Yulianto.

    Sementara dari Bawaslu Bondowoso, dihadiri oleh Ketua Bawaslu Nani Agustina, dan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengekata, Ahmad Zairuddin, sebagai pemberi keterangan.

  • Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, Ada Kepala BSSN hingga Basarnas

    Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, Ada Kepala BSSN hingga Basarnas

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 101 perwira tinggi untuk mengisi jabatan-jabatan strategis, termasuk mengganti Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Kepala Basarnas.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan TNI itu merujuk pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto (3/1).

    Dalam daftar mutasi perdana TNI pada Tahun 2025 itu, Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang belum lama menjabat sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dimutasi sebagai perwira tinggi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) dalam rangka pensiun.

    “Dalam surat keputusan (SKep) itu, Panglima belum menetapkan pengganti Letjen Nugroho yang akan memimpin BSSN kedepannya,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025). 

    Selanjutnya, Panglima juga memutasi Marsekal Madya TNI Kusworo, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNNP/Basarnas), saat ini sebagai perwira tinggi Markas Besar TNI Angkatan Udara dalam rangka pensiun.

    Posisi Kepala Basarnas saat ini diisi oleh Marsekal Muda Mohammad Syafii, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Asisten Personel (Aspers) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Dalam SKep itu disebutkan serah terima jabatan untuk Kepala Basarnas menunggu keputusan presiden (keppres).

    Panglima TNI juga untuk pertama kalinya menempatkan perwira tingginya di Dewan Pertahanan Nasional. Brigjen TNI Ari Yulianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, saat ini dipercaya sebagai Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Walaupun demikian, pelantikan dan acara serah terima jabatannya menunggu keppres.

    Posisi Dansatsiber akhirnya diisi oleh Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring.

    Dari total 101 perwira tinggi TNI yang masuk dalam daftar mutasi, 62 di antaranya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 31 perwira tinggi TNI Angkatan Udara, dan delapan perwira tinggi TNI Angkatan Laut.

    Wakil Gubernur Lemhanas 

    Dari jajaran TNI AD, Letjen TNI Eko Margiyono dimutasi sebagai perwira tinggi Mabesad dari jabatan dia sebelumnya sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kebijakan itu ditetapkan oleh Panglima dalam rangka masa persiapan pensiun untuk Letjen Eko.

    Kemudian, Panglima TNI juga memutasi Mayjen TNI Lukmansyah sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari jabatan dia sebelumnya sebagai Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jabatan deputi BNPB itu pun saat ini diisi oleh Mayjen TNI Budi Irawan.

    Upacara serah terima jabatan untuk Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menunggu keppres.

    Berikutnya, Panglima juga memberikan promosi kepada Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVIII/Kasuari. Mayjen Jimmy sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kas Kogabwilhan) I.

    Mayjen TNI Haryanto, yang sebelumnya menjabat Pangdam XVIII/Kasuari, saat ini menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat III KSAD Bidang Kesejahteraan Personel.

    Dalam SKep yang sama, Brigjen TNI Dani Wardhana, yang semula menjabat Kepala Biro Humas Settama Lemhannas, saat ini dia dipercaya sebagai Direktur Senjata Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD.

    Pejabat lama Dirsen Pussenkav, Brigjen TNI Jala Argananto saat ini menjabat Staf Khusus KSAD. Kemudian, jabatan Kepala Biro Humas Lemhannas saat ini diisi oleh Brigjen TNI Mirza Agus.

    Panglima TNI, sebagaimana diatur dalam keputusan terbarunya, juga memberikan promosi kepada Kolonel Inf. Nugroho Imam Santoso sebagai Danrem 051/WKT (Jakarta Timur), menggantikan Brigjen TNI Riyanto, yang saat ini ditugaskan sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad.

    Selain itu, Brigjen TNI Helda Risman, saat ini ditugaskan Panglima untuk mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik, menggantikan Mayjen TNI Endro Satoto, yang saat ini dipercaya sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan.

    Jabatan strategis lainnya yang masuk dalam daftar mutasi terbaru Panglima, yaitu Brigjen TNI Maulana Ridwan mendapatkan promosi sebagai Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Kolonel Cke. Kustianto Harijadi mendapatkan promosi sebagai Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika (Dansatkomlek) TNI.

    Kolonel Kav. I Made Maha Yudhiksa mendapatkan promosi sebagai Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI, Kolonel Inf. Mohammad Sjahroni sebagai Kepala Sekretariat Umum TNI.

  • Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, BSSN dan Basarnas Punya Wajah Baru

    Panglima TNI Mutasi 101 Perwira Tinggi, BSSN dan Basarnas Punya Wajah Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memulai tahun 2025 dengan mengeluarkan kebijakan strategis berupa mutasi, rotasi, dan promosi bagi 101 perwira tinggi TNI untuk mengisi berbagai posisi penting. Dalam daftar tersebut, beberapa jabatan utama, seperti Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), mengalami pergantian.

    Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/1), menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken pada 3 Januari 2025. “Pergantian ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi tugas di lingkungan TNI,” ujar Hariyanto.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BSSN, kini dimutasi ke Mabesad dalam rangka memasuki masa pensiun. Saat ini, belum ada nama yang ditetapkan untuk menggantikan Letjen Nugroho sebagai Kepala BSSN.

    Sementara itu, jabatan Kepala Basarnas kini resmi dipegang oleh Marsekal Muda Mohammad Syafii, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Aspers KSAU). Ia menggantikan Marsdya TNI Kusworo, yang juga dimutasi ke Mabes TNI AU untuk memasuki masa pensiun. Serah terima jabatan ini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

    Panglima TNI juga melakukan inovasi dengan menempatkan Brigjen TNI Ari Yulianto di Dewan Pertahanan Nasional sebagai Deputi Bidang Geostrategi. Brigjen Ari sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, yang kini diisi oleh Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring.

  • Panglima TNI Mutasi 101 Pati, Termasuk Kepala BSSN dan Basarnas

    Panglima TNI Mutasi 101 Pati, Termasuk Kepala BSSN dan Basarnas

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 101 perwira tinggi (pati) untuk mengisi jabatan-jabatan strategis, seperti mengganti kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas).

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan, pergantian sejumlah pejabat di lingkungan TNI itu merujuk pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada Jumat (3/1/2025).

    Dalam daftar mutasi perdana TNI pada 2025 itu, Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang belum lama menjabat sebagai kepala BSSN dimutasi sebagai perwira tinggi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) dalam rangka pensiun. “Dalam surat keputusan (SKep) itu, Panglima TNI belum menetapkan pengganti Letjen Nugroho yang akan memimpin BSSN ke depannya,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/1/2205) dilansir Antara. 

    Selanjutnya, Panglima TNI memutasi Marsekal Madya TNI Kusworo, yang sebelumnya menjabat kepala Basarnas, saat ini sebagai perwira tinggi Markas Besar TNI Angkatan Udara dalam rangka pensiun.

    Kepala Basarnas saat ini diisi oleh Marsekal Muda Mohammad Syafii, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai asisten personel (aspers) kepala staf TNI Angkatan Udara (Kasau).

    Panglima TNI, dalam SKep itu, juga untuk pertama kalinya menempatkan perwira tinggi di Dewan Pertahanan Nasional. Brigjen TNI Ari Yulianto, yang sebelumnya menjabat sebagai komandan satuan siber (dansatsiber) TNI, saat ini dipercaya sebagai deputi bidang geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN).  Posisi dansatsiber pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring.

    Dari 101 perwira tinggi TNI yang masuk dalam daftar mutasi, 62 di antaranya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 31 perwira tinggi TNI Angkatan Udara, dan delapan perwira tinggi TNI Angkatan Laut.

    Dari jajaran TNI AD, Letjen TNI Eko Margiyono dimutasi sebagai perwira tinggi Mabesad dari jabatan sebelumnya sebagai wakil gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kebijakan itu ditetapkan oleh Panglima dalam rangka masa persiapan pensiun untuk Letjen Eko.

    Kemudian, Panglima TNI juga memutasi Mayjen TNI Lukmansyah sebagai staf khusus Kasad dari sebelumnya sebagai deputi bidang penanganan darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jabatan deputi BNPB itu saat ini diisi Mayjen TNI Budi Irawan.

    Berikutnya, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu sebagai panglima daerah militer (pangdam) XVIII/Kasuari. Mayjen Jimmy sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (kas Kogabwilhan) I.

    Adapun Mayjen TNI Haryanto, yang sebelumnya menjabat pangdam XVIII/Kasuari, saat ini menjadi perwira staf ahli tingkat III Kasad bidang kesejahteraan personel.

    Dalam SKep yang sama, Brigjen TNI Dani Wardhana, yang semula menjabat kepala biro humas settama Lemhannas, saat ini dia dipercaya sebagai direktur senjata Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD.

    Pejabat lama dirsen Pussenkav, Brigjen TNI Jala Argananto saat ini menjabat staf khusus Kasad. Kemudian, jabatan kepala biro gumas Lemhannas saat ini diisi oleh Brigjen TNI Mirza Agus.

    Panglima TNI, sebagaimana diatur dalam keputusan terbarunya, juga memberikan promosi kepada Kolonel Inf Nugroho Imam Santoso sebagai danrem 051/WKT (Jakarta Timur), menggantikan Brigjen TNI Riyanto, yang saat ini ditugaskan sebagai kepala staf divisi infanteri 2 Kostrad.

    Selain itu, Brigjen TNI Helda Risman, saat ini ditugaskan mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai staf ahli menhan bidang politik, menggantikan Mayjen TNI Endro Satoto, yang dipercaya sebagai kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan.

    Jabatan strategis lainnya yang masuk dalam daftar mutasi terbaru Panglima, yaitu Brigjen TNI Maulana Ridwan mendapatkan promosi sebagai kepala biro personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Kolonel Cke Kustianto Harijadi mendapatkan promosi sebagai komandan satuan komunikasi dan elektronika (dansatkomlek) TNI.

    Ada juga Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa mendapatkan promosi sebagai kepala pusat pengadaan (kapusada) TNI, Kolonel Inf Mohammad Sjahroni sebagai kepala sekretariat umum TNI.