Xcloud.id

Tag: Yulianto

  • Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Laporan khusus Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024. 

    Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.​

    Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

    “Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

    Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

    Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

    “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

    Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

    Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

    Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia. 

    Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

    Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

    “Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

    Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

    Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

    Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”. 

    TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

    Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

    TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024. 

    Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

    “Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

    Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

    Siapa Saja Penumpang Private Jet?

    Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

    Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

    “Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

    Alasan Temuan Baru Dipublikasi

    Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

    Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

    TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

    “Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

    Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

    Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

    Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

    “Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

    Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

    “Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

    Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

    Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

    “(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

    Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

    Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

    “Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

    Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

    Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.​

     

     

     

  • RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN) di Republik Indonesia (RI). Ditargetkan PLTN nantinya berkapasitas 32 GW dengan langkah awal reaktor nuklir berkapasitas 250 MW.

    Terkait hal tersebut, Kepala Desk Energi GREAT Institute Turino Yulianto menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran.

    “Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032,” ujar Turino dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Selain itu, Turino mengingatkan perlunya BUMN PT Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut.

    “Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI).”

    Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi ‘Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta tadi siang di bilangan Gunawarman.

    Adapun FGD tersebut dihadiri antara lain Irwanuddin Kulla, tenaga ahli Menteri ESDM, Arnold Soetrisnanto, eks pimpro PLTN Muria,  Mayjen (purn) Dr. Pujo Widodo, dosen Unhan, Dr. Kusnanto, pendiri jurusan teknik nuklir UGM, Dr. Supriyadi Sadi (ahli nuklir CDC Amerika), Prof. Sidik Permana (ahli nuklir ITB), Prof. Sulfikar Amir (dosen Nanyang Technological University), Bernadus Sudarmanta (Indonesia Power), Dwi Sawung (Manajer Kampanye WALHI), Ismail, D.Eng (inspektur IAEA), Ir. Rijalul Fikri (ahli nuklir) dan Dr. Syahganda Nainggolan, pendiri GREAT Institute.

    Sementara itu Profesor Sidik Permana, guru besar ITB, salah seorang korban langsung  bencana nuklir Fukushima tahun 2011 lalu menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.

    “Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960 an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal,” kata dia.

    Sidik mengutarakan perbandingan perkembangan nuklir di negara-negara lain dengan Indonesia.

    Dalam kesempatan itu pula,Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan.

    “Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut”, jelas Sawung.

  • Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Ferry Juliantono (Wamenkop), Tito Sulistio ( Pengawas OJK), dan Syahganda Nainggolan (GREAT Institute) dalam diskusi belum lama ini di Jakarta. (ANTARA/HO-GREAT Institute)

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 09:24 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

    Wacana ini tentu saja menuai pro kontra. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya di tengah kompleksitas ekonomi pedesaan dan sejarah panjang koperasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sukses.

    Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, langkah ini sesungguhnya bukan sekadar gerakan simbolik, melainkan inisiatif strategis untuk melakukan reorientasi sistemik terhadap struktur ekonomi nasional.

    Optimisme terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute.

    Menurut Tito, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis koperasi bukan sekadar memperkuat sektor tradisional, melainkan juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

    Tito menekankan pentingnya koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam seperti selama ini, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

    Dalam konteks pembiayaan, Tito menyoroti pentingnya peran Danantara, lembaga yang bertugas mengonsolidasi aset negara dan memberdayakannya untuk masyarakat.

    Ia mengusulkan agar Danantara tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke koperasi desa sebagai mitra strategis.

    Sinergi ini akan memperkuat posisi tawar koperasi, mempercepat akses permodalan, dan menjadikan koperasi desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Tito juga mengusulkan koperasi-koperasi ini terhubung langsung dengan pengawasan OJK, mengadopsi skema tata kelola modern yang sudah biasa diterapkan di sektor keuangan.

    Ketidakadilan struktural

    Lebih jauh, Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, menambahkan dimensi ideologis dari program ini.

    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.

    Di tengah ketimpangan distribusi aset dan kesempatan, koperasi desa bisa menjadi kendaraan efektif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang selama ini menjadi batu sandungan dalam pembangunan nasional.

    Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain.

    Turino mengingatkan bahwa di banyak negara maju, koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis.

    Koperasi Zen Noh di Jepang, misalnya, menguasai hampir seluruh perdagangan padi nasional.

    Koperasi Frisian Flag di Belanda menguasai industri susu hingga ke tingkat global. Bahkan di Brasil, koperasi Unimed mendominasi sektor kesehatan dengan jaringan rumah sakit dan asuransi terbesar di negara tersebut.

    Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Dengan lebih dari 74.000 desa, masing-masing memiliki keunggulan lokal, koperasi desa bisa diarahkan menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung ke pasar nasional dan internasional.

    Turino menekankan bahwa perbedaan fundamental Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep BUMDes terletak pada pengakuan badan hukumnya di tingkat internasional.

    Dengan status koperasi, jaringan global yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan, membuka peluang ekspor komoditas lokal tanpa harus bergantung pada perantara besar.

    Sebagai contoh, koperasi peternak sapi perah di daerah dapat langsung bermitra dengan pabrik susu di New Zealand atau Belanda.

    Faktor krusial

    Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa harus dibangun secara serius.

    Ini memerlukan program pendidikan dan pelatihan intensif, tidak hanya tentang manajemen koperasi, tetapi juga tentang kewirausahaan modern, literasi keuangan, dan pemasaran digital.

    Kedua, perlu ada jaminan bahwa koperasi ini memiliki akses terhadap pasar yang adil. Tanpa perlindungan dari monopoli dan kartel yang selama ini menguasai distribusi hasil bumi dan produksi pedesaan, koperasi desa hanya akan menjadi pemain pinggiran.

    Ketiga, pemerintah perlu memastikan sistem insentif yang mendukung pertumbuhan koperasi, termasuk kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, dan perlindungan hukum.

    Lebih jauh lagi, Koperasi Desa Merah Putih harus dirancang bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai pusat inovasi dan regenerasi sosial di desa.

    Mereka harus menjadi rumah bagi ide-ide baru, teknologi baru, dan semangat baru. Koperasi yang sehat akan melahirkan kelas menengah desa yang kuat, mandiri, dan produktif, sesuatu yang selama ini absen dalam peta pembangunan nasional.

    Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya bergerak dari bawah ke atas, tetapi juga menumbuhkan fondasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah Presiden Prabowo dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih bisa dibaca sebagai upaya terstruktur untuk menempatkan kembali rakyat sebagai aktor utama dalam ekonomi nasional.

    Jika dirancang dengan serius, didukung oleh regulasi yang tepat, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, koperasi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang berakar kuat di desa namun menjulang tinggi ke pentas dunia.

    Sumber : Antara

  • Koperasi Desa Merah Putih, Langkah Tepat dari Prabowo Membangun Ekonomi  Pedesaan  – Halaman all

    Koperasi Desa Merah Putih, Langkah Tepat dari Prabowo Membangun Ekonomi  Pedesaan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pro kontra masih terjadi antara pengamat dan pelaku koperasi terkait peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh pemerintah Prabowo Subianto 12 Juli 2025.

    Sebagian punya keyakinan bahwa didirikannya Koperasi Desa  Merah Putih merupakan langkah terobosan dari Presiden Prabowo menggerakkan perekonomian nasional berbasis kelembagaan koperasi.

    Pandangan optimistik datang dari Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi OJK periode 2023-2028 pada kesempatan diskusi yang diadakan oleh lembaga kajian politik ekonomi GREAT Institute beberapa waktu lalu.

    Tito menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam menginisiasi berdirinya koperasi desa merah putih adalah langkah luar biasa yang akan menjadikan koperasi  pintu masuk industrialisasi pedesaan.

    “80 ribu koperasi desa merah putih sebagai bagian dari ekonomi Pancasila yang berbasis industrialisasi pedesaan dan koperasi,” kata Tito pernah menjadi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

    Dalam hal pembiayaan, koperasi desa dapat memanfaatkan keberadaan Danantara,  Tito melanjutkan bahwa Danantara harus masuk dan bekerjasama dengan koperasi.

    “Danantara harus bisa mengonsolidasi dan mengelola aset negara untuk di distribusikan ke masyarakat, melalui koperasi desa Merah Putih” ungkap Tito.

    Tito juga menyarankan agar koperasi segera bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk masuk pada skema transparansi ke depan.

    Turino Yulianto tokoh koperasi pemuda menyatakan bahwa koperasi merah putih adalah langkah ideologis dari Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan.

    “Kopdes MM adalah misi besar Prabowo untuk melakukan transformasi ekonomi dari  ekonomi elit yang dikuasai oligarki menjadi ekonomi rakyat yang dikuasai banyak orang.

    “Kopdes MM menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan tambang, pengiriman pupuk Di negara maju sudah banyak kisah sukses koperasi mengelola jaringan bisnis utama sebuah negara seperti Koperasi padi Zen Noh di Jepang, koperasi susu Frisian Flag di Belanda, Koperasi kesehatan Unimed di Brazil,” jelas Turino pernah menjadi Ketua Kokesma ITB. 

    Menurut Turino, koperasi desa ini visi besar pemerintah untuk membawa desa-desa di Indonesia menuju jaringan global.

    “Koperasi, berbeda dengan BUMDes, adalah badan hukum usaha yang diakui secara internasional. Kopdes MM di daerah peternak sapi perah, bisa kerjasama dengan pabrik susu di New Zealand atau di Belanda. Jaringan koperasi internasional saat ini sudah membentuk jaringan bisnis dengan omset ribuan triliun,” pungkas Turino yang juga adalah pengurus INKUD.

  • Detik-detik Penjaga Angkringan di Jombang Dirudapaksa 3 Pria, Dicekoki Miras hingga Tak Sadar – Halaman all

    Detik-detik Penjaga Angkringan di Jombang Dirudapaksa 3 Pria, Dicekoki Miras hingga Tak Sadar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak tiga pria di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ditangkap usai merudapaksa remaja perempuan yang bekerja sebagai penjaga angkringan.

    Identitas para pelaku yakni KA (38) pemilik warung, KS (24), dan JR (22).

    Kasus rudapaksa terjadi saat korban menjaga angkringan di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada Sabtu (5/4/2025) lalu.

    Korban sempat dipaksa menenggak minuman keras oleh tiga pelaku yang sedang nongkrong di angkringan.

    Lalu, korban mulai kehilangan kesadaran dan dibawa ke sebuah gubuk di persawahan.

    Di sana korban dirudapaksa dan mendapat ancaman pembunuhan jika memberontak.

    Dalam keadaan ketakutan korban tak dapat melawan para pelaku.

    Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jombang, Ipda Faris Patriadinata, mengatakan pelaku langsung ditangkap setelah orang tua korban melapor.

    “Para pelaku sudah kami amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” paparnya, Jumat (25/4/2025), dikutip dari TribunJatim.com.

    Ia menerangkan orang tua korban melihat gelagat mencurigakan dari remaja 15 tahun itu.

    Selain itu ada bekas merah di leher korban, sehingga orang tua berusaha menanyakan penyebabnya.

    Korban kemudian bercerita dirudapaksa tiga pria saat menjaga angkringan.

    Kasus ini dilaporkan ke Polres Jombang pada Selasa (8/4/2025).

    Akibat perbuatannya, para pelaku dapat terancam hukuman 15 tahun penjara.

    “Ketiganya dijerat dengan Pasal 81 Juncto Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara,” tandasnya.

    Dukun Cabul di Mojokerto

    Sementara itu, kasus pencabulan anak di bawah umur juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, dengan tersangka seorang dukun bernama Elyas Yasak (50).

    Aksi pencabulan terungkap setelah korban yang masih kelas 6 SD melapor ke orang tua.

    KBO Sat Reskrim Polres Mojokerto Kota, Iptu Yuda Yulianto, menyatakan pelaku dan korban tinggal di desa yang sama di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    “Jadi ini tersangka sudah kami tahan, dan kini masih dalam proses penyidikan,” ungkapnya.

    Penyidik terus mendalami kasus ini termasuk menerima laporan dari korban lain.

    “Untuk korban sudah melapor satu, kemudian ada laporan dua lagi. Masih kami dalami untuk korban yang lain,” imbuhnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengajak korban ritual doa di kamar kemudian mencabulinya.

    “Pelaku ini seolah-olah guru spiritual, kemudian (korban) diajak ke kamar, melakukan hubungan (suami-istri) di dalam kamar,” tandasnya.

    Akibat perbuatannya, EY dapat dijerat pasal 81 juncto 76 D dan atau pasal 82 juncto 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan dari UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Remaja Perempuan di Jombang Dirudapaksa 3 Pria, Dicekoki Miras dan Diancam Dibunuh

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJatim.com/Romadoni/Anggit Puji)

  • Detik-detik Penjaga Angkringan di Jombang Dirudapaksa 3 Pria, Dicekoki Miras hingga Tak Sadar – Halaman all

    Korban Dukun Cabul di Mojokerto Lebih dari Satu Orang, Bocah SD Diajak Ritual Doa di Kamar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polres Mojokerto Kota menangkap seorang dukun cabul bernama Elyas Yasak (50) atau akrab disapa Pak De pada Jumat (25/4/2025).

    Aksi pencabulan anak di bawah umur terungkap setelah korban yang masih kelas 6 SD melapor ke orang tua.

    Elyas Yasak telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Mojokerto Kota.

    KBO Sat Reskrim Polres Mojokerto Kota, Iptu Yuda Yulianto, menyatakan pelaku dan korban tinggal di desa yang sama di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    “Jadi ini tersangka (EY) sudah kami tahan, dan kini masih dalam proses penyidikan,” ungkapnya.

    Penyidik terus mendalami kasus ini termasuk menerima laporan dari korban lain.

    “Untuk korban sudah melapor satu, kemudian ada laporan dua lagi. Masih kami dalami untuk korban yang lain,” imbuhnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengajak korban ritual doa di kamar kemudian mencabulinya.

    “Pelaku ini seolah-olah guru spiritual, kemudian (korban) diajak ke kamar, melakukan hubungan (suami-istri) di dalam kamar,” tandasnya.

    Akibat perbuatannya, EY dapat dijerat pasal 81 juncto 76 D dan atau pasal 82 juncto 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan dari UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    Salah satu aksi pencabulan dilakukan tersangka di kamar korban pada Jumat (11/3/2025) sekitar pukul 19.30 WIB.

    Ayah korban, TB (32), mengatakan pelaku sudah berulang kali mengajak korban ritual doa di kamar.

    “Setiap kali anak saya diajak (tersangka) jemaah doa, pokoknya setiap masuk kamar ya kejadian seperti itu. Cuma alasannya pelaku sama saya itu jemaah, saya tidak tahu kalau seperti itu,” bebernya, Kamis (24/4/2025).

    Dalih yang digunakan pelaku agar dapat masuk ke kamar korban yakni mendoakan nenek yang sudah meninggal serta kebaikan masa depan korban.

    Selama ini, korban bungkam karena diancam pelaku.

    “(Dukun) bilang ke anak saya, jemaah doa agar neneknya masuk surga dan segala urusan ayah ibunya dilancarkan. Tidak baca doa, ya langsung seperti itu,” lanjutnya.

    Menurutnya, korban dirudapaksa sejak kelas 5 SD hingga 6 SD.

    Hasil visum dari RSUD Basoeni menunjukkan korban mengalami kekerasan seksual.

    “Dari hasil visum sudah lebih 10 kali disetubuhi,” ucapnya.

    TB menerangkan pelaku sudah membuka ritual doa sejak tahun 2011 lalu dan istrinya menjadi salah satu jamaah.

    “Kalau jemaah doa sama istri saya, ya tidak ada apa-apa. Hanya doa seperti pada umumnya,” tandasnya.

    Kasus ini terungkap setelah korban menunjukkan gelagat mencurigakan setiap melihat pelaku.

    Ketika ditanya, korban mengaku telah dirudapaksa pelaku saat berada di kamar.

    “Saya dikasih tahu istri, awalnya saya tidak percaya kalau anak saya diperlakukan seperti itu.”

    “Lalu (korban) saya minta ambil wudhu dan Al-Quran di dalam kamar, dua kali tidak menjawab sampai akhirnya ketiga mengaku sudah disetubuhi oleh pelaku,” imbuhnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Bocah SD di Mojokerto Jadi Korban Predator Anak Dukun Desa, Modusnya Ajak Ritual Doa dalam Kamar

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJatim.com/Romadoni)

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mengaku Kurang Sehat Saat Jalani Pekan-6 Sidang

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mengaku Kurang Sehat Saat Jalani Pekan-6 Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku kurang sehat dalam masa pekan ke-6 persidangan di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Hasto usai menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan sebagai terdakwa, Jumat (25/4/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hasto awalnya melakukan wawancara usai sidang tersebut. Hanya saja, dia tidak membuka sesi pertanyaan terhadap dirinya dan langsung meninggalkan lokasi.

    “Saya mohon izin berjalan dulu, kurang sehat. Sehat dan semangat oke,” ujarnya di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    Di samping itu, dia juga mengaku sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya, Kamis (24/4/2025). Kala itu, eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina menjadi salah satu saksi sidang tersebut.

    Hanya saja, menurut Hasto, Tio masih berada dalam kondisi kurang baik. Bahkan, Tio juga disebut berjalan sempoyongan ke ruang sidang dan nyaris pingsan.

    “Kemarin kita lihat bagaimana saudari tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya yang berkait dengan hak hak atas kemanusiaan bagi dirinya pintu itu tetap tidak dibuka oleh КРК,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam sidang lanjutan hari ini Jumat (25/4/2025), penyidik KPK telah menghadirkan tiga saksi mulai dari pihak Swasta, Patrick Gerrard.

    Selanjutnya, Sopir Kader PDIP Saeful Bahri, Ilham Yulianto dan, Ajudan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.

  • Pemkot Jakarta Timur Tak Temukan Bahan Pangan Mengandung Zat Berbahaya di 6 Pasar

    Pemkot Jakarta Timur Tak Temukan Bahan Pangan Mengandung Zat Berbahaya di 6 Pasar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur tidak mendapati bahan pangan mengandung zat berbahaya saat pengawasan terpadu di enam pasar.

    Berdasar hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 78 sampel bahan pangan yang dilakukan pada Kamis (24/4/2025), seluruhnya dinyatakan aman dan bebas dari zat berbahaya.

    Pengawasan bahan pangan ini sebelumnya dilakukan Pasar Palmeriam, Pasar Jatinegara, Pasar Rawamangun, Pasar Ampera, Pasar Cawang Kapling, dan Pasar Pramuka.

    “Hasilnya bagus semua, tidak ada kandungan bahan atau zat berbahaya,” kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto saat dikonfirmasi di Jatinegara, Jumat (25/4/2025).

    Dari hasil pemeriksaan terhadap sampel bahan pangan pertanian dan peternakan yang diambil jajaran Sudin KPKP Jakarta Timur, tidak ditemukan formalin, rhodamin hingga pestisida.

    Meski dari hasil pemeriksaan bahan pangan pertanian dan peternakan yang dijual pada keenam pasar dipastikan aman, pemeriksaan berkala bahan pangan akan tetap dilakukan.

    “Pengawasan ini penting sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat atau konsumen dari mengonsumsi bahan makanan mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan,” ujar Taufik.

    Pengawasan bahan pangan tidak hanya dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern, tujuannya memastikan agar seluruh bahan pangan dijual layak dikonsumsi masyarakat.

    Bila saat pemeriksaan nanti ditemukan adanya bahan pangan mengandung zat berbahaya, maka Sudin KPKP Jakarta Timur akan melakukan penelusuran untuk memastikan asal bahan pangan.

    “Tentunya (bila ada temuan) kita akan melakukan pembinaan, dan terpenting sumbernya dari mana. Harus kita telusuri,” Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Fauzi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi – Page 3

    Sidang Hasto Kristiyanto, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jendral DPP PDIP, Jumat (25/4/2025). Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam persidangan tersebut.

    Ruang persidangan sendiri dihadiri sejumlah tokoh, seperti istri dari Hasto Kristiyanto yakni Maria Stefani Ekowati, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, hingga kader dan simpatisan PDIP.

    Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka adalah Ilham Yulianto selaku sopir kader PDIP Saeful Bahri, Rahmat Setiawan selaku ajudan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan Patrick Gerrard Masoko (swasta).

    Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

    Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus suap PAW Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

     

     

     

     

  • KPK Hadirkan 3 Saksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Hari Ini

    KPK Hadirkan 3 Saksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan 3 saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Tim Hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan tiga saksi itu yakni Sopir Kader PDIP Saeful Bahri, Ilham Yulianto dan Patrick Gerrard Masoko dari swasta.

    Selain itu, Ajudan Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rahmat Setiawan juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.

    “Saksi Jumat, 25 April 2025, Ilham Yulianto, Rahmat Setiawan Tonidaya , Patrick Gerard,” ujar Ronny kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya telah membaca berita acara pemeriksaan (BAP) terkait dengan pemeriksaan ketiganya. Namun, Ronny mengklaim bahwa dalam BAP itu tidak ada kebaruan.

    “Saya telah membaca BAP mereka dan tidak ada yg baru. Hanya copy paste dari 2020 dan tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Sekjen Hasto Kristiyanto,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak sejumlah kepolisian menjaga ketat gedung PN Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan rantis hingga pagar besi telah disiapkan aparat keamanan.

    Di samping itu, relawan dari Sekjen PDIP Hasto juga terlihat berdatangan. Selain di luar, relawan PDIP juga terlihat menjadi audiens di ruang sidang.

    Adapun, Hasto sendiri tiba sekitar 09.10 WIB. Dia terlihat mengenakan jas hitam dan kemeja berkelir putih saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara suap dan perintangan kasus penetapan anggota DPR RI 2019-2024.