Xcloud.id

Tag: Yulianto

  • Pemkot Jaktim kerahkan 136 petugas kesehatan hewan dan daging kurban

    Pemkot Jaktim kerahkan 136 petugas kesehatan hewan dan daging kurban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengerahkan 136 petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban sebanyak 136 orang. Tentunya dalam rangka memberikan rasa kepastian, rasa aman kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih dan dikonsumsi benar-benar aman,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin saat pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban itu di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin.

    Menurut dia, petugas nantinya akan memastikan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih dan memeriksa daging kurban usai pemotongan hewan kurban.

    “Mereka akan bertugas sesuai kapasitasnya mulai dari pemeriksaan lokasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban (TPHK), kualitas daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan kurban, hingga melindungi masyarakat melalui penyediaan daging kurban yang aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi,” jelas Munjirin.

    Dia pun meminta seluruh petugas dan aparatur sipil negara (ASN) dapat menginformasikan ke seluruh warga di Jakarta Timur agar dalam proses pemotongan hewan kurban memperhatikan tata cara sesuai syariat islam dan standar kesehatan hingga kebersihan lingkungan.

    “Saya mohon jaga kepercayaan ini dengan baik sehingga masyarakat bisa percaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jaga jangan sampai kita dalam bertugas arogan dan sebagainya, tetap pendekatan secara musyawarah, kekeluargaan,” ucap Munjirin.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan, ke-136 orang petugas itu terdiri atas petugas Dinas KPKP Jakarta 48 orang, Sudin KPKP Jakarta Timur 48 orang, anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) 15 orang, dan mahasiswa sekolah kedokteran dan Biomedis IPB 25 orang.

    “Pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban ini untuk menjaga kualitas daging dari pemotongan, dan melindungi masyarakat melalui penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi,” jelas Taufik.

    Adapun pelaksanaan ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di DKI Jakarta.

    Kemudian Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Juklak Perda Nomor 8 Tahun 1989 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Hingga saat ini, hewan kurban yang sudah diperiksa kesehatannya sebanyak 11.706 ekor di 10 kecamatan Jakarta Timur dengan total 143 lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Diresmikan Jokowi, Kejari Tangkap 2 Tersangka Korupsi Proyek Masjid Agung Madaniyah

    Sempat Diresmikan Jokowi, Kejari Tangkap 2 Tersangka Korupsi Proyek Masjid Agung Madaniyah

    GELORA.CO –  Kejaksaan Negeri Karanganyar menangkap dan menetapkan N selaku Direktur Operasional PT MAMA dan TAC selaku investor dan Subkon PT MAM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Madaniyah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    “Sudah 2 orang yang jadi tersangka dan sudah ditahan,” kata Kasi Intel Kejari Karanganyar, Bonard David Yulianto, saat dikonfirmasi pada Jumat, 31 Mei 2025.

    Dugaan korupsi ini bermula ketika adanya aduan dari sejumlah vendor yang saat itu mengerjakan proyek pembangunan masjid.

    Vendor itu mengaku belum menerima pembayaran pengerjaan masjid.

    “Padahal pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh Pemkab Karanganyar,” kata Bonard.

    Dari sini, Kejari Karanganyar melakukan penyelidikan.

    Benar saja, pembangunan masjid itu hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan di awal.

    “Kami lakukan pemeriksaan dan menemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek dan pelaksanaanya tidak sesuai dengan aturan yang merugikan keuangan negara,” jelas Bonard.

    Kini, para tersangka tersebut dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor.

    Seperti diketahui, Masjid Agung Madaniyah diketahui diresmikan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo pada 8 Maret 2024 lalu dengan anggaran hingga Rp 101 miliar.

  • Sambut HUT Jakarta, Jaktim gelar festival agrikultur pada 10 Juni

    Sambut HUT Jakarta, Jaktim gelar festival agrikultur pada 10 Juni

    Tema acara berkaitan dengan kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) menyelenggarakan East Jakarta Agriculture Festival (EastJakFest) pada 10 Juni 2025 di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) Jakarta Timur, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit untuk menyambut HUT ke-498 Jakarta.

    “Tema acara berkaitan dengan kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto di Jakarta, Kamis.

    Taufik menyebut, EastJakFest akan diisi dengan berbagai acara, di antaranya bimbingan teknis (bimtek) dengan materi peningkatan peluang usaha pertanian perkotaan (urban farming) melalui budidaya pertanian konvensional dan hidroponik, budidaya perikanan, serta pengolahan pascapanen.

    Kemudian, ada juga bincang-bincang atau talkshow tentang pertanian perkotaan, success story (kisah sukses) penggiat pertanian perkotaan, mobil klinik tanaman, hingga sterilisasi gratis kucing jantan.

    “Selain itu juga akan diadakan bazar yang menampilkan produk dari pelaku usaha binaan atau Jakpreneur Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, perwakilan 10 kecamatan yang ada di Kota Jakarta Timur,” ujar Taufik.

    Menurut Taufik, kegiatan ini menjadi terobosan baru untuk menyukseskan program pemerintah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, kelompok tani, komunitas, dan media.

    “Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi, sosialisasi dan edukasi serta perluasan sasaran dan informasi kepada masyarakat,” ucap Taufik.

    Taufik berharap kegiatan ini dapat memberikan pembelajaran dan mengubah pola pikir serta tingkah laku warga yang Jakarta Timur yang peduli ketahanan pangan mandiri dan memperhatikan kesehatan hewan peliharaan.

    Masyarakat yang ingin mendaftar dan mengikuti talkshow pertanian perkotaan, kesehatan hewan dan steril kucing kesayangan, dapat mengunjungi Instgram @sudinkpkp.jaktim untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sita Dokumen dari Pegawai Bulog dan Kemensos terkait Korupsi Rp900 Miliar Bansos Presiden

    KPK Sita Dokumen dari Pegawai Bulog dan Kemensos terkait Korupsi Rp900 Miliar Bansos Presiden

    GELORA.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Bantuan Sosial (Bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

    Dokumen-dokumen tersebut disita dari tiga orang saksi yang berasal dari pegawai Bulog dan Kemensos, yaitu M. Gilang Sasi Kirono (Kasi Bantuan Hukum Divisi Hukum dan Kepatuhan Bulog), Diding (Kabag Keuangan Ditjen Linjamsos), dan Robbin Saputra (PNS Kementerian Sosial RI).

    “Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perkara, dan mendalami keterangan saksi atas dokumen tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Budi enggan memerinci jenis dokumen yang disita dari ketiga saksi tersebut. Ia berdalih bahwa materi penyidikan bersifat rahasia dan akan diungkapkan dalam proses persidangan.

    Ketiga saksi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, hari ini. Sementara dua saksi lainnya, yakni Yuli Andhika (Staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP) dan Yulianto Prihhandoyo (Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP), tidak memenuhi panggilan penyidik.

    “Meminta penjadwalan ulang,” ujar Budi.

    Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 26 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi dalam kasus ini mencapai Rp125 miliar.

    Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan satu tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ivo diduga merupakan tangan kanan eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam proyek pengadaan Bansos pada masa pandemi Covid-19.

    Kuota Bansos Juliari Batubara

    Tim penyidik KPK juga tengah mendalami pembagian jatah atau plotting kuota dari eks Menteri Sosial Juliari Batubara (JB) kepada sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam proyek Bansos Presiden saat pandemi.

    Informasi tersebut terungkap dalam pemeriksaan mantan Kepala Biro Umum Kemensos, Adi Wahyono (AW), yang dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/8/2024).

    “Saksi (AW) hadir, pertanyaan seputar plotting kuota dari menteri (JB) untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan,” kata eks Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

    Tessa tidak merinci identitas perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai titipan eks Menteri dari kader PDIP tersebut.

    Plotting kuota oleh menteri itu menjadi bagian penting dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden terkait penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada tahun 2020.

    Sebagai informasi, total ada enam juta paket sembako dari program Bansos Presiden yang diduga dikorupsi. Paket-paket tersebut berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam—masing-masing terdiri atas dua juta paket sembako.

    “Tahap tiga, lima, dan enam, per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” ujar Tessa, Kamis (4/7/2024).

    Adapun nilai proyek untuk tiga tahap penyaluran Bansos Presiden yang berujung pada dugaan korupsi ini mencapai hampir Rp1 triliun.

    “Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” ungkap Tessa.

  • KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    KPU telah gelar PSU di 22 daerah, sisa tiga daerah pada Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 22 daerah pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, sementara tiga daerah lainnya menyusul pada Agustus mendatang.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, menjelaskan tiga daerah yang akan melaksanakan PSU itu, yakni Provinsi Papua; Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).

    “Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel baru akan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Insyaallah pada tanggal yang sama juga PSU kedua [di] Barito Utara. Jadi, tinggal tiga titik tersebut,” kata dia.

    Ia menjelaskan 22 daerah yang telah PSU, antara lain, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak, Kabupaten Banggai, Kota Sabang, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Sebagai catatan, khusus untuk Kabupaten Barito Utara, hasil PSU kembali digugat ke MK. Dalam amar putusan, Mahkamah mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati karena politik uang sehingga KPU diperintahkan untuk kembali melaksanakan KPU.

    PSU juga telah digelar di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kota Banjarbaru.

    Terbaru, PSU dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025. KPU menyebut PSU di tiga daerah itu terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.

    “Atas nama KPU RI, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, kerja keras dari KPU provinsi, kabupaten, kota di daerah PSU,” ucap Afif.

    KPU pun memastikan dana untuk penyelenggaraan PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel telah tersedia. Kedua daerah itu disebut telah menyepakati adendum perihal dana PSU dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

    Terkait PSU di Kabupaten Barito Utara, KPU tengah mengurus pendanaannya. “Sekarang kawan-kawan (KPU) tengah berproses terkait dengan usulan anggaran dan terus dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat,” kata Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat pada kesempatan yang sama.

    Di samping itu, KPU juga terus memantau persiapan pilkada ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Dua daerah ini melakukan pilkada ulang karena kotak kosong menang atas calon tunggal pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan prinsip-prinsip berkelanjutan atau green penting untuk sektor properti.

    “Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,” ujar Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Kalau misalnya sektor properti sudah melakukan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi akan semakin bisa terakselerasi.

    “Saya pikir sektor properti ini sangat penting dan memang dengan adanya keberlanjutan berarti suasana kehidupan di perumahan itu akan lebih nyaman, lebih sehat dan sebagainya,” kata Dida.

    Dengan adanya konsep green ini di sektor properti berarti menjamin bagi penghuninya dan juga masyarakat sekitar bahwa perumahan tersebut sudah berwawasan lingkungan, artinya lebih sehat dan nyaman.

    Kemudian dari sisi penggunaan energi, air, dan sebagainya juga lebih efisien jadi tentu pada akhirnya akan mendorong perekonomian yang lebih berkualitas.

    “Jadi ini bukan suatu pilihan, seharusnya sudah merupakan keharusan,” katanya.

    Sebagai informasi, Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, tren investasi properti di Indonesia saat ini tengah mengarah ke pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).

    Dia menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi industri properti menyusul komitmen untuk mengurangi jejak karbon secara nasional dan global.

    Hal ini merupakan peluang, bagaimana tidak hanya menciptakan residential atau properti baru yang ramah lingkungan, tapi juga bagaimana dapat merenovasi atau pun mengembangkan properti yang sudah ada menjadi lebih berkelanjutan.

    Rakhmat menilai saat ini sejumlah masyarakat Indonesia sebagai konsumen juga sudah memiliki kesadaran (awareness) untuk memiliki hunian yang lebih hijau.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaktim sosialisasi pemotongan hewan kurban kepada 200 lebih warga

    Jaktim sosialisasi pemotongan hewan kurban kepada 200 lebih warga

    pengurus masjid yang bertugas sebagai penyembelih hewan kurban harus memahami tata cara pemotongan agar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dari orang yang berkurban

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menyosialisasikan dan mengedukasi tata cara pemotongan hewan kurban yang halal dan tayib kepada 200 lebih warga.

    “Hari ini kami memberikan materi sosialisasi tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik, benar, sehat, dan halal. Peserta yang hadir Alhamdulillah banyak, ada 200 orang,” kata Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Fauzi dalam acara sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu.

    Sebanyak 200 peserta yang hadir langsung di Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini merupakan anggota Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di 10 kecamatan, 20 instansi terkait, dan petugas satuan pelaksana KPKP setempat.

    Sedangkan peserta yang hadir secara daring melalui rapat zoom sebanyak 150 peserta yang terdiri dari warga sekitar dan panitia kurban.

    Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memastikan proses ataupun pelaksanaan kurban berjalan baik dan sesuai dengan syariat agama.

    Menurut Fauzi, pengurus masjid yang bertugas sebagai penyembelih hewan kurban harus memahami tata cara pemotongan agar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dari orang yang berkurban (shohibul qurban).

    “Mereka menerima amanah itu sebagai panitia sehingga ada seketika amanah ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum syariat Islam, tentunya ini akan berdampak pada ibadah itu diterima di sisi Allah SWT. Itu yang terpenting pertemuan kita kali ini,” ujar Fauzi.

    Selain itu, Fauzi menjelaskan, panitia kurban juga harus memahami terkait kesehatan hewan sebelum dilakukan proses pemotongan. Hal ini untuk memastikan daging yang didistribusikan ke warga layak dikonsumsi.

    “Semoga pelaksanaan kurban di Jakarta Timur berjalan baik, lancar dan mudah-mudahan jumlah hewan bertambah. Tahun kemarin 20 ribuan hewan kurban semoga sekarang dua kali lipat,” ucap Fauzi.

    Sementara itu, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan materi yang disosialisasikan terkait tata pelaksanaan Idul Adha, pemotongan hewan kurban, hingga kesehatan dan distribusi hewan kurban.

    Materi diberikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jakarta Timur KH Abdul Muis Ali dan Dosen Universitas Pertanian Bogor Danang Dwi Cahyadi.

    “Sehingga kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan khususnya penanganan saat Idul Adha. Jika semua memahami, tentunya pelaksanaan Idul Adha 2025 berjalan lancar,” kata Taufik.

    Lebih lanjut, Fauzi menyebut antusias warga terhadap sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban ini sangat besar. Sehingga, Pemkot Jakarta Timur harus melakukan sosialisasi secara daring dan luring agar warga dapat mengikuti sosialisasi serentak.

    Taufik berharap, sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban di Pemerintah Kota Jakarta Timur dapat meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan dan melindungi masyarakat dari daging kurban berbahaya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lahan P2L Polresta Sidoarjo Tunjukkan Hasil Positif, Dorong Swasembada Pangan

    Lahan P2L Polresta Sidoarjo Tunjukkan Hasil Positif, Dorong Swasembada Pangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tanaman cabai, sayuran, melon, hingga kolam ikan lele dan nila menunjukkan perkembangan menggembirakan di lahan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Mako Polresta Sidoarjo, Selasa (20/5/2025).

    Pemantauan perkembangan P2L dilakukan langsung oleh Kasiwas Polresta Sidoarjo AKP Nawang Dwi Agustina, Kasi Humas Iptu Tri Novi Handono, Ipda Didik Yulianto dari Bag SDM, serta Rani, mahasiswi Universitas Brawijaya yang berperan sebagai penyuluh pertanian lapangan.

    Pekarangan Pangan Lestari ini merupakan inisiatif Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing sebagai bagian dari implementasi program ketahanan pangan yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberdayakan lahan pekarangan agar lebih produktif, tidak hanya bagi anggota kepolisian, tetapi juga masyarakat sekitar.

    Kasiwas Polresta Sidoarjo AKP Nawang Dwi Agustina menyampaikan harapannya agar hasil panen dari berbagai komoditas yang dikembangkan di P2L Mako Polresta dapat optimal untuk mendukung swasembada pangan.

    “Melalui semangat Hari Kebangkitan Nasional, kami gelorakan semangat optimalisasi lahan produktif guna mensukseskan program ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim ke seluruh anggota. Sehingga saat berada di luar mako, anggota dapat memotivasi dan mengajak warga untuk memanfaatkan lahan yang ada,” ujarnya saat melakukan peninjauan. [isa/beq]

  • 328 kucing sudah jalani sterilisasi di Jaktim hingga Mei 2025

    328 kucing sudah jalani sterilisasi di Jaktim hingga Mei 2025

    Capaian ini merupakan hasil program  Januari sampai dengan 7 Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur telah melakukan sterilisasi terhadap 328 ekor kucing selama periode Januari-Mei 2025 sebagai upaya mempertahankan kota bebas rabies.

    “Capaian ini merupakan hasil program Januari sampai dengan 7 Mei 2025,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Program sterilisasi kucing itu dilakukan di setiap kecamatan dengan berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), klinik swasta setempat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Pusyankeswannak) Dinas KPKP DKI Jakarta, dan komunitas pecinta hewan.

    Sebanyak 328 ekor kucing yang sudah disterilisasi itu terdiri atas 324 ekor kucing jantan dan empat ekor kucing betina.

    Rinciannya, 89 ekor kucing jantan berkolaborasi dengan Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia (YPLI) di TC Klender, Duren Sawit dan 111 ekor kucing jantan lainnya berkolaborasi dengan Let’s Adopt Indonesia di Pondok Bambu, Duren Sawit.

    Lalu, 124 ekor kucing jantan dan empat ekor kucing betina disterilisasi dengan berkolaborasi Pusyankeswannak di RW 06 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati.

    Selain itu, Sudin KPKP Jakarta Timur juga bekerja sama dengan warga setempat untuk menginformasikan lokasi yang banyak kucing liar.

    “Kami mendapat informasi dari warga untuk lokasinya. Tujuan program Ini untuk mensejahterakan hewan terutama yang ada di area pasar atau lainnya. Nanti selain steril, kami juga kasih vaksin,” ucap Taufik.

    Pemkot Jaktim menargetkan sterilisasi 2.000 ekor kucing di wilayahnya untuk menekan populasi kucing.

    Target tersebut meningkat dibandingkan 2024 sebanyak 500 ekor kucing karena banyaknya aduan terkait kucing liar.

    Program sterilisasi ini berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Dinas KPKP DKI.

    Pencapaian sterilisasi kucing liar Sudin KPKP Jakarta Timur selama 2024 sebanyak 552 ekor kucing, yang terdiri atas 334 kucing jantan dan 218 kucing betina.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025