Xcloud.id

Tag: Yudha Permana

  • DPRD DKI tolak rencana alih fungsi lapangan sepak bola Kedoya

    DPRD DKI tolak rencana alih fungsi lapangan sepak bola Kedoya

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak rencana alih fungsi lapangan sepak bola pilar Kedoya, Jakarta Barat, menjadi lapangan padel.

    “Jadi jangan demi bisnis, demi pemasukan, selalu mengikuti tren yang ada,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana saat rapat dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu.

    Yudha mengatakan bahwa rencana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Jakarta Barat, sudah menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama mereka pengguna lapangan tersebut.

    Menurut dia, Pemprov DKI jangan hanya mementingkan pemasukan dan mengikuti tren, padahal olahraga yang digemari masyarakat seperti sepak bola, basket, voli juga belum maksimal.

    “Sekarang sudah mulai terjadi friksi-friksi di lapangan sudah dipasang spanduk, bener penolakan untuk pembangunan lapangan pedal,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar ada kajian yang mendalam ketika akan mengubah sesuatu supaya tidak menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

    Yudha juga mempertanyakan rencana alih fungsi itu apakah penambahan fasilitas atau menghilangkan fasilitas menjadi fasilitas baru.

    “Saya ingin tahu detailnya seperti apa. Tolong kajiannya harus benar-benar final dan melibatkan warga sekitar. Kalau saya sarannya, lebih baik kalau ada lahan ekstra, dibangun lapangan basket dan lapangan futsal atau lapangan voli,” katanya.

    Dipantau dari media sosial @jakedoya92 sejumlah warga menuliskan penolakan rencana alih fungsi lapangan sepak bola menjadi lapangan padel.

    Mereka menyatakan bahwa lapangan itu merupakan lapangan sepak bola satu-satunya yang masih ada, sehingga mereka mengecam rencana alih fungsi tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waktu tunggu pengambilan obat di DKI diupayakan jadi 30 menit

    Waktu tunggu pengambilan obat di DKI diupayakan jadi 30 menit

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengupayakan waktu tunggu untuk pengambilan obat di rumah sakit dapat ditekan hingga 30 menit, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat.

    “Standar indikator yang minimal waktu tunggu di farmasi itu satu jam. Jadi, kita pasti akan menuju ke sana (30 menit),” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa.

    Ani mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya untuk menekan waktu tunggu pelayanan farmasi pada rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan.

    Menurut dia, ketika waktu tunggu pengambilan obat dapat ditekan seminimal mungkin maka baik bagi pasien dan antrean farmasi bisa berkurang.

    “Memang pelayanan obat itu ada beberapa kriteria. Ada obat yang butuh cukup lama pengerjaannya, obat untuk anak-anak, obat untuk ibu hamil yang benar-benar memang butuh waktu lebih lama,” ujarnya.

    Ia mengatakan, saat ini Dinkes DKI Juga sedang melakukan uji coba di beberapa rumah sakit terkait pelayanan farmasi yaitu dengan adanya antar obat kepada pasien sehingga mereka tidak perlu menunggu di rumah sakit.

    “Kita sudah memberikan layanan antar obat, selain itu kita juga intervensi lewat ‘e-medical record’ (rekam medis elektronik). Jadi, data pasien sudah diketahui,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan bahwa saat ini ada beberapa rumah sakit yang waktu tunggunya untuk pengambilan obat bagi pasien bisa 3-5 jam.

    Untuk itu, ia meminta supaya waktu tunggu dapat dipangkas menjadi 30 menit dengan mengubah sistem pelayanan kepada masyarakat.

    “Pakai sistem antar obat ke rumah. Bekerja sama dengan aplikasi atau bisa antar barang atau paket ke rumah. Karena kalau harus menunggu 3-5 jam, kasihan pasien lansia, bayi atau anak kecil,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakut beri layanan kependudukan langsung ke rumah warga

    Jakut beri layanan kependudukan langsung ke rumah warga

    Jakarta (ANTARA) –

    Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara memberi layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara langsung dari satu pintu ke pintu rumah lainnya di RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, pada Rabu.

    “Layanan jemput bola ‘door to door’ ini bertujuan mengoptimalkan pendataan pendatang baru dan non-permanen,” kata Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara, Yudi Hermawan di Jakarta.

    Selain membuka layanan di kantor RW, pihaknya juga langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan pembinaan atau sosialisasi mengenai tertib adminduk.

    Yudi menjelaskan, layanan adminduk yang diberikan antara lain perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kemudian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), pencetakan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian dan konsultasi.

    Menurut dia, warga antusias memanfaatkan layanan ini dan tercatat ada 90 orang yang melakukan perekaman KTP elektronik, perubahan KK, pembuatan akta kelahiran, aktivasi IKD dan konsultasi.

    Dirma berharap layanan jemput bola ini dapat memudahkan dan menyadarkan masyarakat untuk tertib adminduk karena sangat penting kegunaannya.

    Ia mengatakan, bagi warga yang belum sempat hadir dalam pelayanan ini, bisa langsung mendatangi kantor kelurahan atau kantor Dukcapil.

    “Kegiatan ini akan terus kami adakan sesuai dengan program 100 hari kerja Pak Gubernur,” katanya.

    Warga Koja Yudha Permana (31) mengapresiasi layanan jemput bola adminduk karena sangat memudahkan warga.

    “Saya mengganti KK baru dan prosesnya sangat cepat dan gratis serta tidak perlu ke kantor kelurahan. Terima kasih, layanan ini sangat membantu kami,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono panggil Disdik DKI bahas dana KJP yang belum cair

    Pramono panggil Disdik DKI bahas dana KJP yang belum cair

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko untuk membahas adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum cair.

    “Hari ini saya secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Informasi yang dia dapatkan memang betul proses administrasinya belum selesai. “Dan saya meminta dan saya telpon sendiri kepada dirut Bank DKI untuk segera diselesaikan,” katanya.

    Pramono mengatakan dirinya sudah meminta agar penyaluran KJP ini dapat diselesaikan pada minggu ini debab banyak anak-anak yang membutuhkan dana untuk pendidikannya.

    “Karena KJP ini ditunggu bagi masyarakat yang tidak mampu, yang memang sangat membutuhkan untuk pendidikan anak dan keluarganya. Saya minta untuk diselesaikan dalam minggu ini,” kata Pramono.

    Sebelumnya, sebanyak 95.996 peserta didik yang sempat dicabut mendapatkan KJP Plus pada 2024 akan diaktifkan kembali oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

    “Pertama, dari 95.996 siswa yang kembali mendaftar ulang di tahap satu 2025, yang tahap duanya sempat dibatalkan pada tahun 2024, InsyaAllah akan kembali aktif dan disetujui,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana.

    Ia mengatakan waktu realisasi pindah buku saat ini sedang diperjuangkan dan dalam proses administrasi di internal Pemprov DKI.

    Jika sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kata dia, pindah buku atau dana cair bisa dilakukan pada akhir bulan Maret 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pencarian KJP plus dipertanyakan DPRD karena tiga kali diundur

    Pencarian KJP plus dipertanyakan DPRD karena tiga kali diundur

    Semua kena ‘prank’

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta, mempertanyakan pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada Dinas Pendidikan (Disdik) karena sudah kali diundur dan ini menjadi pertanyaan warga masyarakat.

    “Semua kena ‘prank’,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Rabu, saat rapat kerja dengan Disdik DKI Jakarta terkait evaluasi KJP Plus.

    Menurut dia, semua anggota Komisi E dan masyarakat terkena “prank” atau gurauan terkait pencairan KJP Plus yang sudah diumumkan oleh Disdik DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan bahwa Disdik akan mencairkan KJP plus pada awal tahun yaitu Januari 2025, kemudian diundur pada Februari dan setelah itu diundur lagi pada Maret.

    Untuk itu, kata Thamrin, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta kejelasan kapan KJP Plus bisa dicairkan, sebab selama tiga bulan ini semua tidak pasti.

    “Jangan janji melulu. Saya capek juga mengikuti masalah KJP,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan bahwa Disdik tidak serius dalam pencairan KJP Plus karena dengan mudahnya menunda tanpa ada kejelasan.

    Padahal kata Yudha, saat menyampaikan pada rapat dengan Komisi E Disdik menyatakan dengan mudah bahwa KJP akan cair Januari, kemudian mundur lagi Februari dan yang terakhir Maret.

    “Ternyata sekarang sudah tanggal 12, belum ada kabar pasti. Pada saat menyampaikan, sangat mudah sekali seolah-olah ini prosesnya cepat, mudah, efektif, efisien. Tapi ternyata, saya melihat penundaan lama sekali. Kita butuh transparansi,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan penerima bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada Maret 2025 mencapai sekitar 705.000 siswa atau naik dibandingkan bulan lalu, yakni sebanyak 523.622 peserta didik.

    “Kemarin (Februari), sekitar 525.000 orang, sekarang akan kami naikkan kembali menjadi 705.000 siswa penerima KJP. KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kurang lebih 15.000 orang,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Pramono berharap dana bansos ini dapat dicairkan pada akhir bulan ini atau sebelum Lebaran 1446 Hijriah/2025.

    “Mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kami bagikan,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakal ada “BK Award” di DPRD DKI Jakarta

    Bakal ada “BK Award” di DPRD DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta bakal mengadakan Program Penghargaan “BK Award” sebagai bentuk apresiasi untuk para legislator yang berkinerja baik.

    “Program ini dianggap perlu karena sejumlah hal,” kata Ketua BK DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yudha Permana saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

    “BK Award” diharapkan dapat memotivasi jajaran DPRD Jakarta untuk menjalankan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

    Selain itu, program ini perlu untuk memotivasi jajaran DPRD DKI Jakarta untuk taat pada kode etik yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik jajaran DPRD DKI Jakarta.

    Dalam pelaksanaannya, “BK Award” bakal memberikan penilaian kepada anggota DPRD DKI Jakarta kecuali pimpinan dan anggota BK dengan beberapa kategori.

    Pertama, anggota Dewan dengan disiplin kehadiran dan ketepatan waktu dalam rapat-rapat DPRD dengan nominasi satu orang untuk setiap fraksi dan apresiasi untuk satu pimpinan Dewan bergantian setiap tahunnya.

    Kedua, kinerja anggota Dewan terbaik dengan nominasi lima orang anggota Dewan. Ketiga, anggota Dewan pendatang baru terbaik dengan nominasi satu orang anggota Dewan.

    Keempat, anggota Dewan terpopuler dengan nominasi satu orang anggota Dewan. Kelima, anggota Dewan inspiratif dengan nominasi dua anggota Dewan, satu pria dan satu wanita.

    Keenam, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbaik dengan nominasi satu SKPD. Ketujuh, tenaga pendukung anggota Dewan terbaik dengan nominasi dua orang.

    “Total keseluruhan peraih penghargaan nantinya ada sebanyak 22 orang yang terdiri dari 19 anggota DPRD Jakarta, dua tenaga pendukung dan satu satuan kerja perangkat daerah,” katanya.

    Untuk kriteria penilaian, Yudha menjelaskan, akan disusun berdasarkan asas objektivitas seperti perhitungan kehadiran rapat paripurna dengan sistem digital dan manual dan ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.

    Selanjutnya, laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga kerapihan cara berpakaian pada setiap kegiatan DPRD Jakarta.

    Yudha mengatakan penilaian akan dimulai pada bulan April sampai November 2025 dan pelaksanaan pemberian penghargaan “BK Award” akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember tahun 2025 di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

    Yudha menjelaskan hadiah dari program ini senilai Rp25 juta namun tidak akan diberikan dalam bentuk uang.

    “Jadi hadiah kita tidak memberikan dalam jumlah uang, tapi kita memberikan dalam alat berupa barang sesuai dengan kebutuhan dari yang menang di ‘BK Award’ nanti,” katanya.

    Misalnya, akan mendapatkan kursi roda, tabung oksigen, tenis meja dan kebutuhan-kebutuhan yang tentunya nanti diberikan untuk masyarakat di dapilnya masing-masing.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seorang Pelajar Tak Bisa Makan Menu MBG karena Alasan Alergi, Begini Respons Cak Imin – Page 3

    Seorang Pelajar Tak Bisa Makan Menu MBG karena Alasan Alergi, Begini Respons Cak Imin – Page 3

    Menurut Teguh, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah tengah menunggu data dari pihak sekolah terkait jumlah anak yang tak bisa makan nasi. Sehingga, dalam pelaksanaan MBG berikutnya menu untuk anak terkait bakal diganti dengan kentang.

    “Data itu (anak tidak bisa makan nasi) berasal dari sekolah, nanti ada di masing-masing SPPG, dan dokternya ada juga,” kata Teguh di SMPN 16 Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1).

    Anggaran Seporsi di Bawah Rp10 RibuKepala SPPG Palmerah, Yudha Permana mengatakan, menu MBG bakal disesuaikan oleh pihaknya merujuk data anak yang tidak makan nasi dari sekolah terkait.

    “Dari sekolah kita meminta data adakah alergi atau misalnya tidak makan nasi, nanti kemudian pemberian setelahnya kita ganti dengan kentang gitu,” kata Yudha.

     

  • Program MBG sebagai pemerataan gizi

    Program MBG sebagai pemerataan gizi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengemukakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemerataan gizi anak-anak sekolah.

    “Para murid sekarang sama. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, makannya sama, gizinya sama, proteinnya sama,” kata Sekretaris Kota Jakbar Indra Patrianto kepada wartawan usai meninjau Program MBG di SLBN 5 Jakarta dan SDN 15 Slipi, Jumat.

    Menurut Indra, program yang dilaksanakan mulai Senin sampai Jumat itu bisa meningkatkan kecerdasan anak-anak sekolah. “Bisa menambah kecerdasan anak di kemudian hari,” katanya.

    Indra juga menyampaikan pandangannya mengenai pemberian susu dalam paket MBG yang setelah masa uji coba hanya diberikan sebanyak tiga kali dalam seminggu.

    “Kita enggak melihat ke sana. Yang dilihat adalah proteinnya. Ini hasil kajian, jadi kita tidak bisa serta-merta ini kurang susu, ini kurang apa,” kata Indra.

    Indra menegaskan bahwa kandungan gizi dalam paket MBG adalah hasil kajian yang sesuai dengan standar kebutuhan gizi anak.

    “Ini kajian, proteinnya sekian, kalorinya sekian, itu sudah ada kajian. Jadi saya rasa yang telah diberikan itu sudah sangat mencukupi,” ungkap Indra.

    Paket MBG yang disantap para murid di SLBN 5 Jakarta terdiri dari beberapa item makanan, mulai dari makaroni bolognese, tahu semur, sayur capcay, telur rebus dan dua buah pisang.

    Sebelumnya, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah Yudha Permana pada Senin (6/1) membeberkan proses pembuatan menu Program MBG bagi 2.987 pelajar di wilayah setempat.

    Yudha menyebutkan bahwa pihaknya menyusun 40 menu MBG dari alternatif 300 menu makanan bergizi versi Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya berkolaborasi dengan ahli gizi untuk mencari kesesuaian Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang diperlukan untuk masing-masing jenjang umur.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    DKI kemarin, MBG hari pertama lalu pengadaan alat bantu fisik difabel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta dan tersiar di laman Metro ANTARA pada Senin (6/1) antara lain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari pertama di Jakarta, data sambungan air bersih baru PAM Jaya, dan pengadaan alat bantu fisik untuk difabel.

    Berikut rangkumannya:

    1. Bapemperda prioritaskan 15 Raperda Kewenangan khusus Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait 15 Kewenangan Khusus yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Jakarta.

    “Kami masih menunggu pengajuan draf dari Pemprov DKI bersama dua syarat administratif,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Hari pertama Program MBG di DKI jangkau 12.054 siswa

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah mendapatkan makan gratis di hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pelaksanaan Program MBG untuk anak sekolah di SD Barunawati II dan SMP Barunawati serta SMPN 61 Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Ini proses lengkap penyediaan Makan Bergizi Gratis di Palmerah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Yudha Permana membeberkan proses lengkap penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 2.987 pelajar di wilayah tersebut pada Senin.

    Pertama, kata Yudha di Jakarta, adalah penyusunan 40 menu MBG dari alternatif 300 menu makanan bergizi versi Badan Gizi Nasional (BGN).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

    “Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap,” kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Terdapat 46 ribu sambungan air bersih baru pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya mengungkapkan bahwa selama 2024 terdapat penambahan pelanggan lebih dari 46 ribu sambungan baru dan angka ini pencapaian tertinggi dalam penyediaan akses air bersih yang berkualitas.

    “Kami berupaya terus meningkatkan layanan guna mencapai target cakupan layanan 100 persen pada 2030,” kata Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Jakbar buat pengadaan 720 alat bantu fisik untuk difabel pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) membuat pengadaan sebanyak 720 alat bantu fisik bagi warga difabel di wilayah setempat pada 2025.

    “Tahun 2025 kita buat pengadaan lagi, kursi roda 460, ‘hearing aid’ (alat bantu dengar) 260,” Kasudin Sosial Jakbar melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Susu di Menu Makan Bergizi Gratis DKI Dua Kali Sepekan

    Susu di Menu Makan Bergizi Gratis DKI Dua Kali Sepekan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

    “Seminggu dua kali, susu,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (6/1).

    Namun dia tak merinci waktu pemberian susu dan alasan tak memasukkan susu ke dalam menu harian Program MBG.

    Adapun terkait menu makanan yang disajikan kepada siswa, Teguh mengatakan akan bervariasi. Pada Senin ini, misalnya, peserta didik di SMPN 61 Jakarta mendapatkan paket makan siang dengan menu nasi putih, ayam, tahu goreng, tumis kacang dan buah jeruk.

    “Variasi menu ini akan selalu berganti dan nanti kita harapkan juga dari sisi pengawasan, kualitasnya juga akan tetap terjaga,” ujar Teguh.

    Makanan yang disajikan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang berjarak tidak lebih dari lima kilometer (km) dari sekolah.

    “Lokasi SPPG ini, tidak jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Jaraknya tidak lebih dari 5 km sehingga pendistribusinya diharapkan lancar dan itu juga menjaga kualitas dari makanan yang disuplai,” ujar Teguh.

    Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Yudha Permana mengatakan, dengan dana di bawah Rp10 ribu per porsi makanan sudah mencukupi kebutuhan gizi.

    “Jadi dengan budget (dana) seperti itu, sudah kami uji coba kurang lebih 2 bulan. Dan itu sesuai,” katanya.

    Angka kebutuhan gizi dari masing-masing kategori umur sudah sesuai. “Sudah kami pastikan bahwa itu angkanya di bawah dari 10 ribu,” kata dia.

    Lalu terkait potensi alergi peserta didik, Yudha menuturkan sudah meminta data mengenai hal ini kepada pihak sekolah.

    “Dari pihak sekolah, kami mintakan data terkait adakah alergi. Kalau ada alergi atau tidak makan nasi, itu kami mendata. Nantinya ketika pemberian setelah itu kami ganti. Contoh kami ganti dengan kentang,” katanya.

    Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai hari ini di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.

    Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita. Program ini dilakukan secara bertahap.

    Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

    (Antara/kid)

    [Gambas:Video CNN]