Xcloud.id

Tag: Yuddy Renaldi

  • Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Begini Kata Dedi Mulyadi

    Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Begini Kata Dedi Mulyadi

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan mengomentari soal penggeledahan rumah milik Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Dedi memastikan pelayanan Bank BJB masih tetap berjalan optimal.

    Dedi mengatakan, tindakan yang dilakukan KPK terhadap rumah Ridwan Kamil bukan merupakan ranahnya untuk memberikan komentar. Dia pun telah memerintahkan jajarannya agar Bank BJB tetap beroperasi melayani masyarakat.

    “Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan harus tetap berjalan,” ujar Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025).

    Dia mengatakan, pelayanan BJB hingga saat ini tidak mengalami gangguan dengan proses hukum yang tengah berlangsung oleh KPK. Terlebih, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi telah mengundurkan diri pada Selasa, 4 Maret lalu.

    “Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri, tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. (Pelayanan) berjalan, sampai sekarang yang pinjem masih banyak,” kata Dedi.

    Sementara itu disinggung mengenai adanya dugaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat kasus dugaan korupsi Bank BJB, Dedi pun enggan berkomentar. Dia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan rahanya untuk berkomentar.

    “Tidak bisa berkomentar itu ranah KPK,” ucap dia.

    (Arya Prakasa)

     

  • Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB Bisa Turunkan Kepercayaan Nasabah

    Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB Bisa Turunkan Kepercayaan Nasabah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan korupsi dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) dengan nilai mencapai Rp 200 miliar. Saat ini, tim penyidik tengah menentukan langkah lebih lanjut dalam penanganan perkara tersebut.

    Kasus ini semakin mendapat sorotan setelah Yuddy Renaldi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur utama (dirut) BJB karena alasan sakit. Yuddy mundur di saat muncul dugaan penggelembungan anggaran iklan Bank BJB periode 2021-2023. KPK mencurigai adanya markup dana hingga Rp 200 miliar yang diduga mengalir ke sejumlah pihak.

    Pengamat Hukum Bisnis Rio Christiawan menilai kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BJB. Bahkan, tidak menutup kemungkinan para nasabah akan menarik dananya sebagai respons terhadap dugaan korupsi yang terjadi.

    “Dalam hal ini, reputasi BJB akan terdampak. Apabila terjadi korupsi, likuiditas bank akan menurun,” ujar Rio kepada Beritasatu.com, Jumat (7/3/2025).

    Rio juga mendorong langkah KPK untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan penggelembungan anggaran iklan ini secara transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia.

    “Isu ini sangat sensitif dan harus dikelola dengan bijak. KPK perlu mengungkapnya secara transparan, tetapi tetap menjaga agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” kata Rio terkait penuntasan kasus korupsi dana iklan BJB. 

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah mengonfirmasi penerbitan sprindik terkait kasus ini.

    “Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” ujar Setyo di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang turut mengusut dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara.

  • Tak Sembarangan! Ini 5 Kriteria Dirut Baru BJB Versi Dedi Mulyadi

    Tak Sembarangan! Ini 5 Kriteria Dirut Baru BJB Versi Dedi Mulyadi

    Bandung, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, proses pemilihan direktur utama (dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) harus bebas dari intervensi dan lobi politik.

    Ditegaskan Dedi, pengganti Yuddy Renaldi yang mundur sebagai dirut BJB karena alasan sakit harus dipilih berdasarkan profesionalisme demi menjaga integritas BUMD tersebut.

    “Bank harus independen. Tidak boleh ada intervensi politik atau lobi-lobi dalam pemilihan dirut BJB,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).

    Dedi menekankan, pemilihan dirut baru BJB harus dilakukan oleh lembaga berwenang dengan mempertimbangkan minimal empat hingga lima kualifikasi utama.

    Pertama, dirut baru BJB harus mampu merampingkan struktur organisasi BJB agar lebih efisien. Jumlah direksi dan komisaris harus dikurangi menjadi masing-masing tiga orang, tanpa adanya jabatan wakil direktur atau wakil manajer.

    “BJB harus menjadi lembaga yang ramping. Jumlah direkturnya cukup tiga, komisarisnya cukup tiga, tanpa ada wakil-wakil,” tegasnya.

    Kedua, dirut baru harus berani melakukan evaluasi SDM dan memastikan tidak ada pegawai yang merupakan “titipan” pejabat tertentu.

    “BJB bukan sekretariat daerah, tetapi lembaga perbankan independen yang sudah go public. Jadi pilihlah SDM yang memiliki standardisasi layanan yang kuat,” ujarnya.

    Ketiga, dirut BJB harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi agar lebih efisien dan tidak membebani anggaran.

    Keempat, dirut BJB harus mampu merampingkan jumlah kantor cabang yang saat ini terlalu banyak untuk meningkatkan efektivitas layanan.

    Apabila memungkinkan, dirut baru juga harus mampu menurunkan suku bunga BJB agar lebih kompetitif dan mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

    “Orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini, malah tambah lima kalau berani menurunkan bunga, ya bisa jadi dirut. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan,” tegasnya.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, pemilihan dirut baru BJB akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025. Ia menegaskan, dirinya tidak akan mengintervensi proses tersebut dan mengedepankan profesionalisme.

  • Gubernur Jabar Harap Pelayanan di Bank BJB Tidak Terganggu

    Gubernur Jabar Harap Pelayanan di Bank BJB Tidak Terganggu

    Bandung, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berharap pelayanan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) tidak terganggu dengan pengunduran diri Yuddy Renaldi sebagai dirut BJB.

    Sebelumnya, Yuddy Renaldi dikaitkan dengan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi iklan senilai Rp 200 miliar.

    “Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu. Namun, proses hukum itu dan (dirut BJB) ini sudah mengundurkan diri, maka tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB,” ujar Dedi di gedung Pakuan, Kota Bandung pada Rabu (5/3/2025).

    Dedi mengaku tidak mengetahui apakah ada hubungannya langkah Yuddy dengan pemeriksaan oleh KPK.

    “Saya tidak tahu inti dari pengunduran itu,” jelas Dedi.

    Ia pun meminta publik mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang saat ini dijalankan oleh KPK terkait BJB.

    “Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada di KPK dan kita hormati seluruh proses hukum itu. Namun, proses hukum itu dan (dirut BJB) ini sudah mengundurkan diri, maka tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB,” tegasnya. 

    Menurutnya langkah dirut BJB untuk mundur baik daripada melanjutkan kepemimpinan di perusahaan perbankan tersebut. “Keputusan itu lebih baik daripada tetap melanjutkan kepemimpinan di BJB,” ungkap Dedi Mulyadi terkait pengunduran diri dirut BJB.

  • Profil Yuddy Renaldi, Dirut yang Mengundurkan Diri dari Bank BJB, Kenapa?

    Profil Yuddy Renaldi, Dirut yang Mengundurkan Diri dari Bank BJB, Kenapa?

    Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan Yuddy Renaldi untuk mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mengejutkan banyak pihak.

    Kabar pengunduran diri dirut Bank BJB tersebut dikonfirmasi oleh Corporate Secretary Bank BJB, Ayi Subarna, yang menyatakan bahwa pada Selasa (4/3/2025), perusahaan telah menerima surat pengunduran diri Yuddy.

    Lantas, siapa sebenarnya sosok Yuddy Renaldi ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Yuddy Renaldi

    Yuddy Renaldi adalah seorang bankir profesional asal Indonesia yang telah mengukir perjalanan karier cemerlang di dunia perbankan. Lahir di Bogor pada tahun 1964, Yuddy menempuh pendidikan sarjana di fakultas ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, dan berhasil meraih gelarnya pada tahun 1990. Tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan memperoleh gelar magister manajemen dari STIE IPWI Jakarta pada tahun 2000.

    Awal Karier di Dunia Perbankan

    Perjalanan kariernya dimulai dengan bergabung di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Mandiri. Berkat dedikasi dan keahliannya, ia menempati berbagai posisi strategis, yang semakin mengokohkan reputasinya sebagai seorang bankir andal.

    Pengalaman Profesional

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Bank BJB pada tahun 2019, Yuddy memiliki pengalaman luas dalam industri perbankan. Ia pernah mengemban tanggung jawab sebagai group head subsidiaries management di Bank Mandiri dari tahun 2016 hingga 2017, di mana ia bertanggung jawab atas pengelolaan anak perusahaan. 

    Selanjutnya, ia bergabung dengan Bank BNI sebagai SEVP remedial & recovery dari tahun 2017 hingga 2019, dengan fokus utama pada pemulihan aset dan penanganan kredit bermasalah.

    Kepemimpinan di Bank BJB

    Pada tahun 2019, Yuddy dipercaya untuk memimpin Bank BJB sebagai direktur utama. Di bawah kepemimpinannya, Bank BJB mengalami pertumbuhan pesat dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank nasional yang kompetitif. Salah satu visi besar yang ia usung adalah menjadikan Bank BJB sebagai Bank BUKU IV, dengan modal inti lebih dari Rp 30 triliun. 

    Selain itu, ia juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Barat, sejalan dengan visi pemerintah daerah.

    Kontribusi terhadap Pembangunan Infrastruktur

    Di samping itu, Bank BJB juga memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek infrastruktur strategis di Jawa Barat, dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi. Langkah ini semakin mempertegas komitmen bank dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

    Mengundurkan Diri, Kenapa?

    Pada 4 Maret 2024, Yuddy Renaldi secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pribadi. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, mengingat perannya yang sangat penting dalam perkembangan Bank BJB. Terlepas dari alasan di balik pengunduran dirinya, warisan kepemimpinan dan visi strategis yang telah ia bangun di Bank BJB akan terus dikenang.

    Perjalanan karier Yuddy Renaldi sebagai seorang bankir ulung telah membuktikan dedikasi dan kepemimpinannya dalam dunia perbankan Indonesia. Dari awal kariernya di Bank Mandiri hingga menduduki posisi puncak sebagai direktur utama Bank BJB, ia berhasil membawa perubahan dan pertumbuhan yang signifikan bagi bank yang dipimpinnya.

  • Yuddy Renaldi Mengundurkan Diri Jadi Dirut BJB, Siapa Penggantinya?

    Yuddy Renaldi Mengundurkan Diri Jadi Dirut BJB, Siapa Penggantinya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Secara mengejutkan, Yuddy Renaldi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

    Corporate Secretary Bank BJB, Ayi Subarna membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pada 4 Maret 2025, perusahaan telah menerima surat pengunduran diri Yuddy Renaldi sebagai Direktur Utama.

    “Benar, beliau (Yuddy Renaldi) sudah mengundurkan diri,” ujar Ayi saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (5/3/2025).

    Namun, ketika ditanya mengenai alasan pengunduran diri Yuddy Renaldi, Ayi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut secara terbuka terkait pengunduran diri Yuddy Renaldi.

    Sementara itu, mengenai pengganti Yuddy Renaldi, Ayi menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut.

    Penggantian akan dilakukan setelah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Untuk penggantinya belum ada keputusan. Mungkin calon penggantinya akan ditentukan saat RUPST,” jelasnya.

    Meskipun Yuddy Renaldi mengundurkan diri sebagai Dirut BJB dan akan terjadi perubahan dalam kepemimpinan, Bank BJB memastikan kegiatan usaha, operasional, dan layanan tetap berjalan normal.

  • Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Bisnis, JAKARTA— Dari sisi operasional PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Kinerja Harita Nickel hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG menjadi isu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Senin (25/11/2024). Berikut berita selengkapnya:
    1.Kinerja Harita Nickel (NCKL) Terdongkrak Smelter
    PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari—September tahun ini, sejalan dengan perluasan kapasitas produksi perusahaan.
    Secara keseluruhan, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut berhasil menorehkan kinerja operasional yang baik dan pertumbuhan keuangan yang stabil di tengah tantangan pasar global.
    Dari sisi operasional, volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Tidak jauh berbeda, produksi FeNi dari smelter RKEF tercatat sebesar 95.813 ton, meningkat 39% secara tahunan, sementara fasilitas HPAL menghasilkan 71.531 ton MHP Ni, naik 47% secara tahunan.
    Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel, menyebut fasilitas HPAL kedua PT Obi Nickel Cobalt (ONC) telah memulai lini produksi pertamanya pada April 2024 dan keseluruhan tiga lini produksinya sudah berhasil mencapai kapasitas penuh pada Agustus lalu.
    Dengan keberhasilan tersebut, jelasnya, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keseluruhan total produksi fasilitas HPAL serta berkontribusi terhadap kenaikan penjualan bijih nikel ke divisi tambang.
    Selain itu, imbuhnya, fasilitas HPAL pertama yang juga mulai memproduksi dan mengekspor kobalt elektrolitik pada Agustus, menambah ragam produk perusahaan.
    “Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk mengoptimalkan operasional dan menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga nikel global. Perluasan kapasitas produksi kami mendukung kebutuhan pasar yang terus meningkat, khususnya di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Adapun, dari sisi pendapatan perusahaan pada periode Januari—September 2024 tercatat sebesar Rp20,38 triliun, meningkat 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan volume produksi di operasi penambangan dan pemrosesan.
    2. Peluang Multifinance dalam Program 3 Juta Rumah Era Prabowo
    Industri multifinance berpeluang untuk mendukung pemerintah di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah per tahun. Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunia layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
    Dalam hal ini, multifinance berpotensu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.
    Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti bahwa multifinance bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan. Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.
    “Sedangkan yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).
    Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance supaya tetap terjangkau. Meskipun, tantangan utama yang dihadapi multifinance dalam hal ini adalah keterbatasan likuiditas. Sehingga, kerjasama antara multifinance dan perbankan dapat menjadi solusi strategis.
    Pasalnya, perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. “Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.
    3. Skenario Pialang Asuransi Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
    Disrupsi teknologi mengancam eksistensi bisnis pialang asuransi, seiring dengan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce.
    Adapun pada 2027, OJK mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce menjadi 45% dari total pendapatan premi asuransi, yang saat ini didominasi saluran pialang asuransi. Sementara dari kalan pialang asuransi hanya 3%.
    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per semester I/2024 terdapat 150 perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.
    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Yulius Bhayangkara menjelaskan selain berperan sebagai kanal distribusi, pialang asuransi juga memegang peran konsultasi dan peran advokasi. Dengan peran tersebut, lanjutnya, pialang aruansi masih memiliki potensi di tengah disrupsi teknologi.
    “Bila pialang hanya melakukan peran poin pertama[sebagai perantara] memang akan sangat berat untuk bisa bertahan,” kata Yulius kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Untuk itu, Yulius berharap dukungan pemerintah agar tetap memberikan perlakuan yang adil bagi para perusahaan pialang asuransi.
    Yulius menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pialang yang beroperasi di Indonesia bukan hanya calo yang mengandalkan koneksi bisnis, namun mereka diwajibkan memenuhi syarat memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memberikan seluruh layanan.
    Misalnya, lanjutnya, sertifikasi bagi para karyawan perusahaan pialang menjadi keharusan dan perusahaan diwajibkan memenuhi standard modal dan ekuitas. Bahkan, para perusahaan pialang juga memiliki mitigasi risiko dengan memiliki polis asuransi kegagalan profesi.
    4. Peluang Sempit Cuan BPD kala Likuiditas Terimpit
    Tekanan akibat tingginya suku bunga acuan diperkirakan bertahan hingga akhir tahun. Ruang sempit cuan bank pembangunan daerah (BPD) pun tak terelakkan karena likuiditas yang masih terbatas.
    Potret ruang cuan BPD pun telah tergambar pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun atau tumbuh 6,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Agustus 2024. Sayangnya, tren pertumbuhan tak terjadi pada bank daerah. BPD membukukan laba Rp8,95 triliun hingga bulan ke delapan tahun ini. Meski mencatat kenaikan Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini justru turun 5,39% YoY dari Rp9,46 triliun pada Agustus 2023.
    Lebih lanjut, dibandingkan kelompok bank lainnya, laba bersih BPD pun masih kontras. Tercatat, pada periode yang sama, laba bersih bank badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp85,79 triliun, naik 4,52% YoY. Kemudian, bank swasta mengumpulkan laba bersih Rp66,48 triliun, tumbuh 8,18% YoY dari Rp61,45 triliun.
    Lalu kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing menutup Agustus 2024 dengan laba bersih Rp9,81 triliun atau terkerek 27,17% YoY dari Rp7,71 triliun.
    Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi pun tak menampik fakta bahwa tekanan biaya dana masih terasa pada sisa akhir tahun ini.
    “Apalagi menjelang akhir tahun perbankan biasanya berebut likuiditas untuk menjaga posisi kebutuhan likuiditas sampai dengan akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).
    Dengan begitu, kata Yuddy, untuk menjaga profitabilitas, perusahaan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber dana murah yang ada hingga akhir tahun ini, menggenjot sumber-sumber pendapatan berbasis komisi atau fee-based income serta menjaga kualitas kredit sehingga tak menyeret kinerja laba bersih perusahaan.
    Dihubungi terpisah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. alias Bank Jatim (BJTM) optimistis masih mampu mencapai target yang ditetapkan.
    5.Energi Mega (ENRG) Incar Pendapatan dari Negosiasi Kontrak Migas
    PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) mengincar tambahan pendapatan dari sejumlah negosiasi kontrak jual beli minyak dan gas bumi dengan Kilang Pertamina hingga PT PLN (Persero).
    Sejauh ini, emiten Grup Bakrie tersebut tengah melakukan negosiasi kontrak dengan sejumlah pembeli minyak dan gas (migas) dari Blok Bentu, Sengkang, dan Malacca Strait.
    Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menargetkan perseroan dapat meningkatkan pendapatan dari sejumlah negosiasi yang berhasil diamankan dengan pelanggan mereka saat ini.
    Menurut Eduardus, negosiasi tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan harga jual, volume serta perpanjangan kontrak jual beli dengan pelanggan.
    “Salah satunya Blok Sengkang, di mana kami berhasil meningkatkan volume dan meningkatkan harga yang sebelumnya US$5,08 per BBtud menjadi US$6 per BBtud,” kata Eduardus saat public expose secara daring, Jumat (22/11/2024).
    Selain itu, Eduardus menambahkan, negosiasi kontrak anyar juga bisa diteken untuk kelanjutan komersialisasi Blok Bentu. “Sebelumnya harga 10% dari ICP [Indonesia crude price] dengan kontrak baru perseroan berhasil mendapatkan kesepakatan baru US$10,75% dari ICP,” tuturnya.
    Sebagai gambaran, ENRG memiliki komitmen kontrak penjualan dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Riau Andalan Pulp & Paper dan Pertamina untuk blok Bentu. Sementara itu, pembeli untuk Blok Sengkang sepenuhnya dimanfaatkan oleh PLN.

  • Ada Deposito Rp70 Miliar! Ini Hasil Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil dan Kantor Bank di Kasus Korupsi BJB

    Ada Deposito Rp70 Miliar! Ini Hasil Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil dan Kantor Bank di Kasus Korupsi BJB

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) semakin memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Berikut adalah ulasan lengkap mengenai hasil penggeledahan, barang bukti yang ditemukan, status hukum Ridwan Kamil, hingga daftar tersangka yang sudah ditetapkan KPK.

    Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil: Latar Belakang dan Alasan

    KPK menyatakan penggeledahan rumah Ridwan Kamil dilakukan berdasarkan petunjuk yang ditemukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek iklan di Bank BJB. Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi penggeledahan dilakukan berdasarkan prioritas penyidik.

    “Pada saat itu memang secara acak adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Rumah saudara RK menjadi prioritas pertama karena ada petunjuk yang kami anggap penting,” ujarnya.

    Meski demikian, Budi Sokmo Wibowo menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami temuan tersebut dan belum ada status hukum yang diberikan kepada Ridwan Kamil.

    Sementara itu, Ridwan Kamil sendiri menanggapi penggeledahan ini dengan sikap kooperatif.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” ucapnya dalam pernyataan resmi.

    Hasil Penggeledahan dan Barang Bukti yang Disita

    Selama tiga hari penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB, KPK menemukan sejumlah barang bukti penting. Barang-barang tersebut meliputi:

    Dokumen-dokumen terkait pengeluaran dana non-budgeter Uang dalam bentuk deposito senilai kurang lebih Rp70 miliar Kendaraan roda dua dan roda empat Aset berupa tanah Rumah dan bangunan

    Dana non-budgeter yang dimaksud adalah dana di luar anggaran resmi yang tidak tercatat dalam APBD atau APBN. KPK juga mengungkapkan bahwa mereka telah memetakan sejumlah pihak yang diduga menikmati aliran dana tersebut.

    Status Hukum Ridwan Kamil: Masih Sebatas Saksi?

    Meskipun rumahnya digeledah dan sejumlah barang bukti disita, KPK menegaskan bahwa hingga saat ini Ridwan Kamil belum memiliki status hukum dalam perkara ini.

    “Beliau saat ini belum berstatus saksi, karena belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, pasti akan kita panggil untuk klarifikasi atas barang bukti yang ditemukan di rumahnya,” kata Budi Sokmo Wibowo.

    KPK memastikan akan memanggil semua pihak yang dianggap relevan dalam kasus ini, termasuk Ridwan Kamil, demi mendapatkan kejelasan atas temuan tersebut.

    Daftar Tersangka Kasus Korupsi Bank BJB

    KPK telah menetapkan lima tersangka utama dalam kasus ini. Berikut daftar lengkapnya:

    Yuddy Renaldi – Direktur Utama Bank BJB Widi Hartoto – Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Ikin Asikin Dulmanan – Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Suhendrik – Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Raden Sophan Jaya Kusuma – Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB)

    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Follow The Money: Penelusuran Aliran Dana Korupsi Bank BJB

    KPK menggunakan metode follow the money dalam menyelidiki aliran dana kasus ini. Dari total anggaran iklan sebesar Rp409 miliar (sebelum pajak), hanya Rp100 miliar yang digunakan sesuai peruntukannya. Sebanyak Rp222 miliar teridentifikasi sebagai dana fiktif.

    Keterangan awal KPK menunjukkan bahwa enam agensi yang terlibat menerima dana sebagai berikut:

    PT Cipta Karya Mandiri Bersama: Rp41 miliar PT Cipta Karya Sukses Bersama: Rp105 miliar PT Antedja Muliatama: Rp99 miliar PT Cakrawala Kreasi Mandiri: Rp81 miliar PT BSC Advertising: Rp33 miliar PT Wahana Semesta Bandung Ekspres: Rp49 miliar

    KPK menduga para tersangka bersama-sama mengatur pemenang pengadaan iklan dan menggunakan dana non-budgeter ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Segera Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi BJB, Temuan di Rumahnya Jadi Fokus Pemeriksaan

    Ridwan Kamil Segera Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi BJB, Temuan di Rumahnya Jadi Fokus Pemeriksaan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021- 2023. Pemeriksaan Ridwan Kamil penting untuk mengklarifikasi temuan barang bukti di rumah eks orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. 

    “Pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025. 

    Namun, Budi belum mengungkapkan mengenai kapan Ridwan Kamil akan diperiksa. Ia hanya menyebut agenda pemeriksaan politikus Partai Golkar itu bakal dilakukan secepatnya lantaran keterangannya sangat dibutuhkan untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan.

    “Sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan,” ujarnya. 

    KPK Sita Dokumen di Rumah Ridwan Kamil 

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, penyidik menyita dokumen dan beberapa barang saat menggeledah rumah mantan Ridwan Kamil di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Menurutnya, barang bukti tersebut sedang dikaji oleh penyidik.

    Setyo menyampaikan, barang-barang yang disita tidak terlalu banyak tapi memiliki relevansi dengan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). 

    “Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian dokumen dan barang yang disita, Setyo enggan memberikan jawaban spesifik. Ia hanya menyebut, penyidik menyita berbagai jenis barang bukti yang rilis resminya akan segera disampaikan ke publik. 

    “Macam-macam ada beberapa. Nanti detailnya silakan sama jubir,” ujar Setyo. 

    Setyo menegaskan, semua barang yang relevan dengan penanganan perkara akan digunakan dalam proses penyidikan. Namun, jika tidak ada kaitannya makan barang akan dikembalikan kepada Ridwan Kamil. 

    “Sementara pasti dikaji segala sesuatunya itu tidak serta merta. Diteliti, dilihat, nanti kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan,” ucapnya. 

    Lima Orang Jadi Tersangka 

    Ilustrasi tersangka.

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Akan tetapi, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka. 

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma. 

    KPK mengungkap, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    Lembaga antirasuah mendapatkan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. 

    Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skandal Korupsi BJB, KPK Sita Barang Bukti Fantastis dari Penggeledahan di Bandung

    Skandal Korupsi BJB, KPK Sita Barang Bukti Fantastis dari Penggeledahan di Bandung

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan selama tiga hari di Kota Bandung mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2025. Penggeledahan menyasar lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dan kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

    Barang bukti yang disita yakni uang dalam bentuk deposito sekira Rp70 miliar rupiah dan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian, aset tanah rumah dan bangunan yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021- 2023.

    “Ini secara overall ya, semua tempatnya saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan, nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis berikutnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Budi mengatakan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pengeluaran dana non-budgeter. Ia menyebut, pihaknya telah memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana non-budgeter tersebut.

    Budi kembali menekankan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, ia enggan memberikan perincian mengenai barang bukti yang ditemukan di setiap lokasi. Pada intinya banyak barang bukti yang didapatkan KPK selama penggeledahan.

    “Saya bukan ngomong di satu tempat. Selama tiga hari saya melaksanakan penggeledahan banyak yang kami dapatkan,” ucap Budi.

    Kenapa Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah?

    Ridwan Kamil jadi sasaran pertama KPK terkait kasus korupsi BJB.

    KPK mengakui tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Budi menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan karena langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    Ilustrasi tersangka.

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Akan tetapi, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerjasama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerjasama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News