Xcloud.id

Tag: Yoseph Billie Dosiwoda

  • Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?

    Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

    Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

    “Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

    Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.

  • Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Pabrik Sepatu Ramai-ramai Hengkang dari Tangerang, Buruh: Cari Upah Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja. Selain itu, hal ini berkenaan dengan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah.

    Dia lantas mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya terkait kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga perusahaan tidak mampu membayar. 

    “Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) lalu. 

  • Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) masih berharap penurunan tarif resiprokal AS atas produk Indonesia hingga di bawah 19%. Adapun, hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk membuat tarif bea masuk ke AS lebih rendah. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya masih wait and see untuk melakukan ekspansi pasar ke AS, meskipun pemerintah menyebut tarif tersebut telah berlaku pada 7 Agustus 2025. 

    “Negara lain infonya ada yang turun, harapan kami untuk terus turun. [Tarif] 19% ini cukup berat, akan ringan jika negara pesaing lebih tinggi,” kata Billie kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (10/8/2025). 

    Adapun, dibandingkan negara-negara Asean, tarif 19% berlaku tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Di sisi lain, Singapura 10%, Brunei Darussalam 25%, Vietnam 20%, Laos 40%, dan Myanmar 40%. 

    Sementara itu, dari sisi kinerja ekspor alas kaki (HS 64) sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat mencapai US$1,29 miliar atau berkontribusi 8,73% dari total ekspor ke AS pada periode tersebut.  “Harapannya agar pesanan alas kaki Indonesia stabil ke depannya,” lanjutnya.

    Selain pasar AS, pengusaha alas kaki tengah menantikan peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

    Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai perjanjian perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

    Menurut Biilie, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di ASEAN yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

    Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. 

    “Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA apabila berhasil diharapkan disepakati September meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak,” jelasnya. 

    Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    “Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta,” ungkapnya. 

    Pihaknya menargetkan, jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

    Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

  • Aprisindo apresiasi upaya Pemerintah capai tarif 19 persen dengan AS

    Aprisindo apresiasi upaya Pemerintah capai tarif 19 persen dengan AS

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang berhasil menurunkan tarif impor menjadi 19 persen, dari rencana awal 32 persen.

    “Tahapan negosiasi yang intens dilakukan pemerintah sejak bulan April dengan melewati beberapa putaran bersama U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, lanjut negosiasi bulan Juni dan Juli ini dengan negosiasi langsung bukan merupakan hasil yang instan untuk kemajuan industri padat karya yang berorientasi ekspor,” kata Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Yoseph menjelaskan industri alas kaki yang tergabung dalam Aprisindo merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja besar, terutama di Pulau Jawa. Saat ini, industri alas kaki menyerap sekitar 960 ribu pekerja langsung dan melibatkan sekitar 1,3 juta orang dalam rantai pasoknya.

    Menurut dia, keberlangsungan industri sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, terutama kebijakan tarif impor AS terhadap produk Indonesia.

    Pada 2024 saja, ekspor alas kaki Indonesia ke AS tercatat mencapai 2,39 miliar dolar AS, dan tarif yang lebih rendah diharapkan mampu mendorong peningkatan ekspor ke depannya.

    “Apabila hasil ini dianggap sebagai tantangan oleh berbagai pihak. Namun tetap harus dimaknai sebagai peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19 persen bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki, ” kata Billie.

    Ia menambahkan, dengan tarif baru tersebut, Indonesia kini memiliki daya saing lebih kuat dibanding negara lain seperti Kamboja (36 persen), Thailand (36 persen), Laos (40 persen), Malaysia (25 persen), Korea Selatan (25 persen), dan Jepang (25 persen). Bahkan lebih kompetitif dari Vietnam yang selama ini menjadi pesaing utama dengan tarif 20 persen.

    Di sektor alas kaki, lanjut Billie, pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih dimana pembeli (buyer) akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini.

    Lebih lanjut, Aprisindo berharap momentum positif ini menjadi pemicu percepatan reformasi struktural di dalam negeri, termasuk deregulasi lintas sektor yang konsisten dan terkoordinasi.

    Billie menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Asosiasi mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengurusan AMDAL, penerapan SNI yang efisien, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, hingga penyederhanaan proses ekspor-impor.

    Di samping itu, penetapan upah minimum juga harus berbasis inflasi dan memiliki regulasi yang jelas dan konsisten.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

    Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) optimistis produk alas kaki Indonesia bakal makin kompetitif di pasar Amerika Serikat (AS), menyusul penurunan tarif impor menjadi 19% dari sebelumnya 32% oleh Presiden Donald Trump.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan kebijakan ini memberi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing yang juga dibebani oleh tarif perdagangan oleh AS, seperti Vietnam (20%), Kamboja (36%), Malaysia (25%), Thailand (36%), Laos (40%), serta Korea Selatan dan Jepang (25%).

    “Pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih, di mana pihak buyer akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Billie menjelaskan bahwa industri alas kaki merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 960.000 pekerja langsung dan 1,3 juta pekerja tidak langsung, khususnya di Pulau Jawa.

    Ia menekankan bahwa keberlangsungan industri alas kaki sangat dipengaruhi faktor internal dan eksternal, salah satunya tarif perdagangan internasional. Menurutnya, tarif resiprokal dari Presiden Trump ini bisa berdampak positif terhadap kinerja ekspor.

    Tercatat, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$2,3 miliar. Aprisindo berharap angka ini akan mengalami peningkatan signifikan seiring relaksasi tarif tersebut.

    “Peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19% bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki yang berdampak menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

    Namun, Billie menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural dan deregulasi lintas sektor agar manfaat penurunan tarif bisa optimal.

    “Maka penting bagi Aprisindo mendorong pemerintah untuk terus melindungi dan memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di dalam negeri,” tuturnya.

    Aprisindo mengusulkan beberapa kebijakan deregulasi, seperti perampingan aturan administrasi dan teknis, kemudahan izin seperti AMDAL dan SNI, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, proses ekspor-impor yang lancar, serta penetapan UMK berbasis inflasi dengan regulasi yang stabil.

    Di sisi lain, Billie juga mengapresiasi langkah negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS.

    “Negosiasi ini bukan hasil yang instan, namun menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan industri padat karya berorientasi ekspor,” pungkasnya.

  • Pengusaha Sepatu RI Tak Tinggalkan Pasar AS Meski Ada IEU-CEPA

    Pengusaha Sepatu RI Tak Tinggalkan Pasar AS Meski Ada IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyambut peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

    Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai kesepakatan perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di Asean yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

    Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat (AS). 

    “Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA, apabila berhasil diharapkan disepakati September, meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak,” kata Billie kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025). 

    Menurut dia, pemerintah saat ini masih berjuang melalui negosiasi agar AS mau menurunkan tarif timbal balik yang dikenakan 32% terhadap produk Indonesia dan berharap lebih rendah dari yang sementara yang berlaku saat ini 10%. 

    Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    “Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta,” ungkapnya. 

    Aprisindo menargetkan jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

    Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

    “Jadi bisa dibayangkan [potensi] peningkatan positif ini agar industri padat karya alas kaki ini selalu menjadi industri sunsrise yang terus mampu berkembang pesat dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi,” pungkasnya. 

  • Produsen Sepatu Butuh Stimulus Tembus Pasar Ekspor Potensial Selain AS

    Produsen Sepatu Butuh Stimulus Tembus Pasar Ekspor Potensial Selain AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).  

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pengusaha alas kaki yang berorienstasi ekspor saat ini sangat mendukung penyelesaian perjanjian dagang yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). 

    “IEU-CEPA sebagai FTA [free trade agreement] yang didorong teman-teman asosiasi saat pertemuan Kemenko untuk dapat segera dirampungkan agar Eropa menjadi akses alternatif pasar bagi Indonesia,” kata Billie kepada Bisnis, dikutip Senin (21/4/2025). 

    Selain itu, pihaknya tetap berharap selama pengenaan tarif tinggi bea masuk ke AS ditunda 90 hari, pihaknya mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi sebagai jalan yang dipilih agar tarif yang dikenakan terhadap barang asal Indonesia tidak tinggi.

    Untuk diketahui, pada 2 April 2025, pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% atas produk asal Indonesia. Tarif tersebut akan menjadi tarif tambahan dari tarif dasar 10% sehingaa menjadi 42%. 

    Sebelumnya, Aprisindo juga tengah berupaya mencari pasar ekspor yang potensial lainnya selain Eropa, seperti Timur Tengah, Asia, dan lainnya. Pengusaha juga akan memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia dengan berbagai negara. 

    Hingga saat ini, AS merupakan pangsa pasar ekspor utama bagi industri alas kaki nasional. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki (HS 64) ke AS pada kuartal I/2025 memberikan pangsa sebesar 34,16% sebanyak 33.370 ton. 

    Selanjutnya, ekspor alas kaki ke Belanda mengambil andil 8,40% atau sebanyak 8.180 ton, disusul ke Belgia sebanyak 6.950 ton atau berkontribusi 7,14%, kemudian ke Jepang 5.750 ton atau 5,90% dan ke China sebanyak 5.470 ton atau 5,61%.  

    Adapun, nilai ekspor alas kaki ke AS pada Januari-Maret 2025 naik 16,62% menjadi US$657,90 juta dari periode yang sama tahun lalu seniai US$564,13 juta. 

  • Video: Trump Tunda Tarif Resiprokal, Angin Segar Industri Sepatu?

    Video: Trump Tunda Tarif Resiprokal, Angin Segar Industri Sepatu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor resiprokal ke sejumlah negara berdampak signifikan pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, tapi juga mengancam keberlangsungan industri padat karya yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    Banyak industri nasional yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, garmen, alas kaki hngga produk kelapa sawit akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Namun dengan ditundanya kebijakan tarif resiprokal tersebut, seperti apa dampaknya?

    Selengkapnya saksikan dialog Bunga bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Yoseph Billie Dosiwoda di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/04/2025).

  • Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha industri menilai pemerintah perlu mengatur tata niaga impor dengan tepat agar tidak membebani industri lokal. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah membuka keran impor, serta menghilangkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai salah satu syarat impor. 

    Sebagai contoh, Pertek untuk berbagai produk industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dokumen pelengkap izin impor itu memberikan kepastian besaran kuota yang bisa diimpor dengan menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan dalam negeri. 

    Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta mengatakan Pertek dalam setahun terakhir tidak berlaku lantaran Permendag 8/2024 menghapus kebijakan tersebut dan hanya menggunakan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. 

    Namun, dia menuturkan apabila pemerintah mau menghapus Pertek, maka perlu dilakukan pemilihan antara impor untuk komoditas bahan baku, setengah jadi dan barang jadi. 

    “Jadi Permendag 8 ini kan cakupannya sangat luas, jadi perlu dipecah persektor,” ujar Redma kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/4/2025). 

    Dalam hal ini, dia mengingatkan bahwa pasar domestik saat ini sudah dibanjiri impor produk murah dari China dan negara lainnya. Hal ini terjadi lantaran Permendag 8/2024 merelaksasi impor. 

    Alhasil, produksi industri lokal turun dan berimbas pada permintaan ke industri hulu yang menyusut. Kondisi ini tercerminkan dari utilitasi produksi industri tekstil yang hanya di level 45%. 

    “Terkait pelonggaran atau penghapusan Pertek kami kira Pak Presiden sangat paham terkait sektor mana saja yang harus dibuka, dilonggarkan, diperketat bahkan yang harus ditutup,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Redma tidak memungkiri, Pertek memang perlu dilonggarkan untuk impor bahan baku guna produksi industri lokal. Namun, perlindungan impor barang jadi, khususnya sektor pakaian harus terjaga. 

    Dampak Negatif

    Senada, Direkutur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pemerintah harus selektif memilih komoditas tertentu yang bisa diimpor dan diperketat impornya karena sudah mampu diproduksi dalam negeri. 

    “Bagi pelaku usaha industri alas kaki, impor dibutuhkan untuk impor selektif bahan baku ya sebagai bahan dasar untuk bahan jadi dan produk ekspor selama ini yang sudah berjalan,” kata Billie kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Sebelumnya, Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mewanti-wanti pemerintah terkait rencana pembukaan impor secara massal bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Andry menilai kebijakan impor berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang ketat. 

    Andry menilai, jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

    “Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” tegas Andry.

    Dia menyoroti, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Kalau kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan. 

    “PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan,” pungkasnya. 

    Wacana Kuota Impor Dihapus

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung soal peraturan teknis (pertek) di kementerian yang dapat menghambat dunia usaha. Ke depannya, Prabowo menegaskan agar Pertek yang akan dikeluarkan setiap kementerian terkait harus atas izin Presiden.

    “Jangan bikin kuota-kuota A B C, perusahaan tertentu yang ditunjuk hanya dia yang boleh impor. Enak aja, udahlah kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai pertek-pertek itu lagi,” ujarnya.

    Menurutnya, hal tersebut dapat memudahkan proses barang yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dia meyakini hal tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengusaha.

    “Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan,” pungkasnya.

  • Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Menilik Nasib Industri Lokal Jika Keran Impor Dibuka Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha industri menilai pemerintah perlu mengatur tata niaga impor dengan tepat agar tidak membebani industri lokal. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah membuka keran impor, serta menghilangkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai salah satu syarat impor. 

    Sebagai contoh, Pertek untuk berbagai produk industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dokumen pelengkap izin impor itu memberikan kepastian besaran kuota yang bisa diimpor dengan menyeimbangkan kebutuhan dan pasokan dalam negeri. 

    Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta mengatakan Pertek dalam setahun terakhir tidak berlaku lantaran Permendag 8/2024 menghapus kebijakan tersebut dan hanya menggunakan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. 

    Namun, dia menuturkan apabila pemerintah mau menghapus Pertek, maka perlu dilakukan pemilihan antara impor untuk komoditas bahan baku, setengah jadi dan barang jadi. 

    “Jadi Permendag 8 ini kan cakupannya sangat luas, jadi perlu dipecah persektor,” ujar Redma kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/4/2025). 

    Dalam hal ini, dia mengingatkan bahwa pasar domestik saat ini sudah dibanjiri impor produk murah dari China dan negara lainnya. Hal ini terjadi lantaran Permendag 8/2024 merelaksasi impor. 

    Alhasil, produksi industri lokal turun dan berimbas pada permintaan ke industri hulu yang menyusut. Kondisi ini tercerminkan dari utilitasi produksi industri tekstil yang hanya di level 45%. 

    “Terkait pelonggaran atau penghapusan Pertek kami kira Pak Presiden sangat paham terkait sektor mana saja yang harus dibuka, dilonggarkan, diperketat bahkan yang harus ditutup,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Redma tidak memungkiri, Pertek memang perlu dilonggarkan untuk impor bahan baku guna produksi industri lokal. Namun, perlindungan impor barang jadi, khususnya sektor pakaian harus terjaga. 

    Dampak Negatif

    Senada, Direkutur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pemerintah harus selektif memilih komoditas tertentu yang bisa diimpor dan diperketat impornya karena sudah mampu diproduksi dalam negeri. 

    “Bagi pelaku usaha industri alas kaki, impor dibutuhkan untuk impor selektif bahan baku ya sebagai bahan dasar untuk bahan jadi dan produk ekspor selama ini yang sudah berjalan,” kata Billie kepada Bisnis, dihubungi terpisah.

    Sebelumnya, Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mewanti-wanti pemerintah terkait rencana pembukaan impor secara massal bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Andry menilai kebijakan impor berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang ketat. 

    Andry menilai, jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

    “Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” tegas Andry.

    Dia menyoroti, industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Kalau kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan. 

    “PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan,” pungkasnya. 

    Wacana Kuota Impor Dihapus

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, utamanya terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung soal peraturan teknis (pertek) di kementerian yang dapat menghambat dunia usaha. Ke depannya, Prabowo menegaskan agar Pertek yang akan dikeluarkan setiap kementerian terkait harus atas izin Presiden.

    “Jangan bikin kuota-kuota A B C, perusahaan tertentu yang ditunjuk hanya dia yang boleh impor. Enak aja, udahlah kita sudah lama jadi orang Indonesia, jangan pakai pertek-pertek itu lagi,” ujarnya.

    Menurutnya, hal tersebut dapat memudahkan proses barang yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dia meyakini hal tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengusaha.

    “Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan,” pungkasnya.