Xcloud.id

Tag: Yose Rizal Damuri

  • Menyeimbangkan Pengamanan Transaksi Elektronik dan Inklusi Keuangan

    Menyeimbangkan Pengamanan Transaksi Elektronik dan Inklusi Keuangan

    Jakarta –

    Saat ini teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam melakukan transaksi ekonomi. Dari berbagai penggunaan digital ekonomi, satu yang terlihat menonjol dan berkembang sangat pesat adalah penggunaan teknologi tersebut dalam transaksi keuangan. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) melesat menjadi Rp 659,93 triliun dari 6,24 miliar transaksi di tahun 2024 dari hanya Rp 8,21 triliun yang berasal dari 124,11 juta transaksi di tahun 2020. Sementara transaksi uang elektronik naik 34,62 persen menjadi Rp 2,5 kuadriliun di tahun 2024 dari Rp 1,85 kuadriliun di tahun sebelumnya.

    Tetapi, selalu ada dua sisi dari kemajuan teknologi. Seiring masifnya transaksi keuangan digital, praktek-praktek penipuan atau scam menggunakan platform digital juga mengalami peningkatan tajam. Berdasarkan laporan Indonesia Anti-Scam Center (IASC), terdapat 323.841 laporan terkait penipuan yang dihimpun selama satu tahun sejak peluncurannya pada November 2024. Besarnya permasalahan ini tentu saja perlu ditangani secara tepat agar berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan mendapatkan perlindungan yang mencukupi, tanpa memberatkan semua pihak, dan dapat diterapkan secara efektif.

    Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang baru saja direvisi tahun lalu, mengharuskan setiap transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi untuk menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi (TTET). Apa yang dimaksud dengan transaksi berisiko tinggi? Ternyata dalam penjelasan UU tersebut, definisinya adalah “transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik”. Definisi yang sangat luas ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai implikasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

    Satu hal yang pasti adalah akan adanya tambahan biaya operasional dari kewajiban tersebut. Kewajiban ini bukan saja membebani pelaku industri, tetapi juga bisa menjadi biaya tambahan kepada pengguna. Bila hal tersebut terjadi, maka kebijakan yang diambil menjadi kontradiktif terhadap upaya peningkatan inklusi keuangan, terutama di daerah area tertinggal. Padahal peningkatan inklusi keuangan, dengan target 93 persen pada 2029 telah menjadi indikator Sasaran Utama Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Dari sisi industri keuangan, kewajiban ini juga tentunya akan menimbulkan tambahan beban biaya. Ini dapat memberikan disinsentif bagi industri untuk melakukan berbagai inovasi yang diperlukan, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi juga inovasi dalam pengamanan. Sebenarnya, sudah banyak invoasi yang diterapkan untuk meningkatkan pengamanan dan perlindungan, seperti know your customer (KYC), one-time password (OTP), biometrik, dan two-factor authentification (2FA). Berbagai inovasi tersebut juga sudah diakui oleh lembaga regulator terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Patut juga dipertanyakan efektifitas dari aturan ini. Kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia bukanlah pemalsuan identitas data pribadi, tapi lebih sering dalam bentuk social engineering untuk mengelabui korban dalam melakukan pembayaran secara legal dan terotorisasi. Titik paling rentan bagi keamanan pengguna layanan keuangan digital adalah literasi digital dan keuangan masyarakat Indonesia yang belum memadai, bukan penggunaan data pribadi secara ilegal. Kewajiban penggunaan TTET ini tidak akan efektif menyelesaikan permasalahan yang ada, karena memang permasalahan utama bukanlah hal yang akan diselesaikan oleh kebijakan tersebut.

    Mengingat bahwa kebijakan tersebut memberikan beban tambahan kepada pengguna maupun industri, sementara efektifitasnya masih diragukan, pemerintah perlu menetapkan batasan yang lebih jelas bagi transaksi elektronik berisiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkannya dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 71/2019.

    Tanpa adanya kebijakan yang memberikan batasan, maka keharusan penggunaan TTET justru dapat menjadi bumerang dan kontra produktif terhadap inklusi keuangan. Ini juga memberikan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap perkembangan ekonomi digital secara keseluruhan dan berpotensi menganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang direncanakan.

    Sebenarnya ada beberapa alternatif solusi yang lebih efektif dalam memitigasi risiko penggunaan transaksi elektronik. Yang utama dan paling penting adalah memperkuat sosialisasi dan edukasi literasi keuangan di Indonesia. Upaya ini perlu ditingkatkan secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap penipuan.

    Selain itu, kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam melawan penipuan/scam pada transaksi elektronik perlu dilakukan melalui fraud detection system maupun fraud database yang dapat menindak secara cepat para pelaku kejahatan elektronik. Inisiatif yang diluncurkan OJK melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC) menjadi sebuah refleksi dari kolaborasi antara regulator dan industri keuangan pada 2024 untuk berbagi informasi daftar hitam secara real-time. Selain itu, IASC juga dapat menjadi acuan upaya anti scam berbasis prinsip ekonomi di sektor jasa keuangan.

    State of Scams in Indonesia 2025 Report yang diterbitkan oleh Global Anti Scam Alliance (GASA) mencatat bahwa 66 persen orang dewasa di Indonesia terpapar upaya scam setiap bulannya, dengan total 55 upaya scam per orang per tahun. Hal ini mencerminkan betapa masif dan terorganisasinya pola scam saat ini. Dalam konteks ini, kehadiran IASC menjadi sebuah tonggak penting yang menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun sistem pertahanan digital yang lebih terintegrasi.

    Dalam penerapan kewajiban TTET, pemerintah juga perlu menggunakan cost-benefit analysis dalam menajamkan definisi transaksi berisiko tinggi yang akan menggunakan TTET melalui revisi PP No. 71/2019. Ini juga perlu diikuti dengan proses benchmarking secara sistematis untuk memutuskan kebijakan yang tepat terhadap pengamanan transaksi elektronik. Tidak ada satu negara pun yang mewajibkan penggunaan TTET sebagai cara untuk terhadap risiko penipuan/scam.

    Pengaturan teknis lanjutan mengenai transaksi berisiko tinggi sebaiknya ditetapkan regulator dengan kewenangan paling sesuai, misalnya BI dan OJK pada sektor keuangan. Ini dilakukan agar penerapan kebijakan menjadi lebih kontekstual, sehingga memastikan keseimbangan pengendalian risiko dan keberlanjutan inovasi di industri transaksi elektronik, serta menghidari dampak kontraproduktif terhadap pencapaian perkembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan di Indonesia.

    Ditulis oleh Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. Lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan master The Australian National University ini juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

    (asj/asj)

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

    Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Ekonom Indonesia mendesak penyederhanaan birokrasi dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif.

    “Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif,” ujar Rizki Nauli Siregar dari Aliansi Ekonom Indonesia yang juga seorang Asisten Profesor bidang ekonomi di Universitas Indonesia dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

    Desakan tersebut, lanjutnya, meliputi reformasi menyeluruh proses perizinan, penyederhanaan prosedur, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Di samping itu, pemberlakuan secara konsisten pemberian izin yang tertib dan transparan, kemudian berantas seluruh bentuk usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan maupun perkebunan, dalam rangka menegakkan amanat konstitusi.

    Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, namun kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional.

    Aliansi Ekonom Indonesia juga menyampaikan agar adanya pelonggaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

    Desakan terkait deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi tersebut merupakan salah satu dari beberapa desakan ekonomi yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia.

    Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari para ekonom dan akademisi menyampaikan pernyataan bersama berisi sejumlah poin desakan kepada penyelenggara negara untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dihadapi saat ini.

    Pernyataan bersama ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan berdasarkan kapasitas profesional untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan ekonomi Indonesia.

    Adapun beberapa ekonom yang terlibat di Aliansi Ekonom Indonesia di antaranya pengamat ekonomi Andry Satrio Nugroho dari INDEF, Yose Rizal Damuri dari CSIS, dan ekonom senior Lili Yan Ing dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

    Daftar individu yang terlibat dalam menandatangani pernyataan bersama ini tidak mewakili institusi dimana ia terafiliasi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Sulit Akui RI Tidak Baik-baik Saja, CSIS Beri Bukti Ini!

    Pemerintah Sulit Akui RI Tidak Baik-baik Saja, CSIS Beri Bukti Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah masih menyangkal bahwa demonstrasi yang berlangsung pada akhir pekan lalu merupakan bentuk keresahan masyarakat akan kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri menilai hingga saat ini para pengambil kebijakan belum mengakui adanya permasalahan fundamental yang berasal dari kondisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga kondisi politik yang ada.

    “Ada kecenderungan bahwa situasi saat ini dilihat sebagai situasi political chaos belaka yang memerlukan penanganan cepat dan bahkan juga mungkin bertendensi untuk menggunakan kekuatan. Tetapi belum kelihatan adanya pengakuan untuk bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar Yose dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah perlu mencari strategi untuk menata kembali kebijakan-kebijakan ekonomi dan kesejahteraan serta memperbaiki sistem dan mekanisme politik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    “Tanpa adanya tindakan solutif yang komprehensif untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kita akan terjebak di dalam situasi yang lebih buruk lagi dan beresiko untuk mengulangi berbagai hal-hal yang terjadi belakangan ini di kemudian hari,” ujarnya.

    Di sisi lain, Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menjelaskan bahwa krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal menjadi akar dari gelombang demonstrasi.

    Menurutnya, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah. Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

    “Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

    Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

    “Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatile food sangat tinggi. Misalnya hari ini harga beras itu kisaran Rp14.000 sampai Rp18.000, tengahnya misalnya Rp16.000 itu sangat-sangat membebani masyarakat,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ‘Kuda Troya’ Amerika untuk Indonesia

    ‘Kuda Troya’ Amerika untuk Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Trump melalui media sosialnya tiba-tiba mengumumkan jika kesepakatan tarif dagang dengan Indonesia sudah ditetapkan. Hal ini menyusul usai Presiden Amerika tersebut berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Mengutip detikFinance, pemangkasan tarif impor produk Indonesia ini, menurut Trump, merupakan hasil pembicaraannya dengan Prabowo. Hal ini disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya, Selasa (15/7/2025)

    “Saya berbicara dengan presiden mereka yang sangat hebat, sangat populer, sangat kuat, cerdas, dan kami mencapai kesepakatan,” kata Trump di Gedung Putih, dikutip dari CNBC Rabu (16/7/2025).

    Namun penurunan tarif dagang ini harus dibayar mahal oleh Indonesia. Bagaikan sebuah kuda troya, pemberian ‘kado’ dari Trump tersebut ternyata tidaklah gratis. Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick menyebutkan jika atas kesepakatan ini, Indonesia akan menghapus tarif barang dari AS.

    “Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini,” kata Lutnick dalam dalam acara Halftime Report di CNBC.

    Sementara itu mengutip detikFinance, akan ada tiga hal lain yang perlu dilakukan oleh Indonesia menyusul kesepakatan yang sudah diklaim oleh Trump tersebut. Pertama, Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$). Kedua, Indonesia akan membeli produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun. Ketiga, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777.

    Lalu sejauh mana kesepakatan ini memberi dampak baik terhadap ekonomi Indonesia? Perlukah Indonesia menerima kesepakatan ini, atau justru melepaskannya? Menghadirkan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, ikuti diskusinya dalam Editorial Review selengkapnya.

    Beralih ke Bali, detikSore akan mengulas peristiwa penembakan warga negara asing di kawasan Mengwi, Badung beberapa waktu lalu. Menurut penelusuran yang telah dilakukan polisi, ketiga korban terlibat dalam organisasi narkoba luar negeri.

    Jika benar demikian, apakah Bali telah masuk sebagai destinasi operasi kartel narkoba internasional? Apa saja temuan terbaru tentang kasus ini? ikuti diskusinya dalam Indonesia Detik Ini.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan kembali membahas topik investasi. Seperti yang tengah terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat tengah gaduh saat mempersiapkan sekolah untuk anak-anak mereka.

    Sudah menjadi pengetahuan bersama bila biaya pendidikan merupakan faktor penting untuk dipikirkan. Sebab, seperti kebutuhan lainnya, biaya pendidikan juga terus meningkat setiap tahunnya. Lalu bagaimana strategi mengelola keuangan untuk menjamin pendidikan anak? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk nanti.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/far)

  • RI Kena Tarif Trump 32%, Bisa Picu Pengangguran-Ekspor Loyo

    RI Kena Tarif Trump 32%, Bisa Picu Pengangguran-Ekspor Loyo

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif untuk Indonesia sebesar 32%. Tarif itu akan resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pengenaan tarif ini akan mengakibatkan turunnya nilai ekspor Indonesia hingga Rp 105,9 triliun. Kemudian turunnya output ekonomi nasional sebesar Rp 164 triliun.

    “Jadi ini cukup signifikan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, karena beberapa sektor padat karya masih bergantung pada Amerika Serikat. Alas kaki pakaian jadi dominan ke Amerika,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (8/7/2025).

    Bhima menambahkan, dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat ialah menurunnya pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Ia menyebut penurunan pendapatan tenaga kerja mencapai Rp 52 triliun.

    Kemudian, ia menyebut bahwa tarif 32% ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan serapan tenaga kerja hingga mencapai 1,2 juta orang. Hal ini karena tarif ini sangat berdampak terhadap industri padat karya.

    “Itu dampak langsungnya bagi masyarakat soal pengangguran dan pendapatan tenaga kerja turun tajam,” katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Bhima mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna merespons kebijakan tarif tersebut dengan melakukan diversifikasi tujuan ekspor ke sejumlah negara lain.

    “Salah satunya ke Intra ASEAN, kemudian lebih penetrasi lagi ke negara BRICS. Atau ke daerah lain misalnya di Timur Tengah, kemudian Amerika Latin, Asia Selatan juga. Jadi mau nggak mau memang harus terus melakukan perluasan pasar ekspor,” katanya.

    Senada, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa tarif ini akan berdampak terhadap menurutnya ekspor Indonesia ke AS. Terlebih ekspor Indonesia ke AS lebih banyak padat karya yang bakal menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor tersebut.

    “Tentunya akan ada pressure, akan ada challenge juga terhadap industri padat karya ini. Termasuk juga kemungkinan pemutusan hubungan kerja seperti misalnya industri tekstil atau garment saja itu ada sekitar 1 juta orang yang terlibat di dalamnya. Dan itu kalau misalnya ekspor yang ke Amerika Serikat akan turun tentunya akan berdampak terhadap employment di sektor ini,” katanya saat dihubungi detikcom.

    Tonton juga “Trump Bakal Kenakan tarif 50% Pada Impor Tembaga” di sini:

    (acd/acd)

  • CSIS: Dulu Ekonomi RI Disebut Komodo, Kini Berpotensi Jadi Cicak

    CSIS: Dulu Ekonomi RI Disebut Komodo, Kini Berpotensi Jadi Cicak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketahanan ekonomi Indonesia dari efek perlambatan ekonomi global kini terlihat makin melemah, menurut pandangan Center Centre for strategic and international Studies (CSIS).

    Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, semakin melemahnya ketahanan ekonomi Indonesia kini terlihat dari pergerakan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS. Padahal, indeks dolar cenderung tengah tertekan efek kebijakan perang dagang Presiden AS Donald Trump.

    “Dulu-dulu ketika ada terjadi shock di tingkatan dunia, perekonomian Indonesia sering disebut cukup resilient. Bahkan The Economist tahun 2011 atau 2012 menyebut Indonesia itu sebagai The Komodo Economy,” kata Yose saat konferensi pers “Setengah Tahun Pemerintahan Prabowo”, Rabu (7/5/20240

    “Julukan itu karena kulitnya tebal seperti Komodo Dragon. Tetapi apakah sekarang ini kita masih akan bisa menjadi komodo ekonomi? Mudah-mudahan tidak menjadi cicak ekonomi,” tegasnya.

    Sejak Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal yang tinggi kepada negara-negara mitra dagang utamanya, Yose menegaskan, kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Padahal, indeks dolar juga terus melemah seusai periode yang Trump sebut sebagai Liberation Day.

    Kurs rupiah saat itu sudah tembus di level atas Rp 16.800 dan bahkan sudah menyentuh level Rp 16.900 per 9 April 2025. Sementara itu indeks dolar terus menurun ke level bawah 99.

    “Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena kita akan menjadi negara mata uang kita akan melemah sendiri dibandingkan dengan seluruh mata uang lainnya,” tegas Yose.

    Di sisi lain, ia mengatakan aliran modal asing tercatat terus keluar dari pasar keuangan domestik. Berdasarkan catatan BI, sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai dengan data setelmen hingga 30 April 2025, non residen tercatat jual neto sebesar Rp 49,56 triliun di pasar saham, Rp 12,05 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp 23,01 triliun di pasar SBN.

    Yose berpendapat, mengkhawatirkannya ketahanan ekonomi domestik ini dipicu oleh permasalahan yang selama ini terbilang menjadi tameng saat masa krisis, namun kini malah melemah, yaitu masalah transparansi fiskal, dan isu tidak independennya kebijakan moneter.

    Diperburuk dengan permasalahan yang selama krisis selalu menjadi masalah, yakni sektor riil atau iklim bisnis yang masih tersandung inefisiensi, serta ketenagakerjaan maupun daya beli yang kini makin tertekan.

    “Kita bisa lihat bagaimana fiskal kita mulai sedikit demi sedikit digerogoti, kemudian dari sisi monetary, bahkan independensi dari bank sentral sudah mulai dipertanyakan di situ. Dan ini tentunya akan membuat kepercayaan kepada perekonomian Indonesia juga akan semakin berkurang,” tegas Yose.

    Makanya, ia berpendapat, ke depannya pertumbuhan ekonomi akan semakin tertekan. Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 yang telah ke posisi 4,87 menjadi awal tak akan lagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang selama satu dekade terakhir terus stagnan di kisaran 5%.

    “Kita tidak lagi bisa mengandalkan pasar ekspor kita. Pasar ekspor yang akan semakin mengecil dan juga tentunya ini berimbas juga kepada government revenue, kepada pendapatan pemerintah,” tuturnya.

    (arj/mij)

  • Ekonom Beberkan Biang Kerok Investasi Asing Masih Minim di RI

    Ekonom Beberkan Biang Kerok Investasi Asing Masih Minim di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkap sederet alasan investor asing masih cenderung minim merealisasikan investasinya di Indonesia. Salah satu faktornya adalah perubahan lingkungan bisnis yang tidak pasti.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebut ada potensi perpindahan investasi dari China, termasuk peluang relokasi di tengah kebijakan tarif resiprokal yang akan dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap beberapa negara.

    “Ketika kondisi seperti sekarang ini terjadi, yang ada adalah adanya perpindahan dari negara-negara yang misalnya terancam oleh kebijakan AS. Contohnya adalah perpindahan investasi dari China. Bagaimana relokasi yang sudah terjadi di negara-negara Asean,” kata Yose dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Diteror Trump dan Diancam Xi Jinping, Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Sayangnya, keterkaitan Indonesia di dalam rantai pasok global (global supply chain) relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, bahkan dibandingkan dengan China.

    Pada 2024, misalnya, Yose mengungkap terjadi relokasi perusahaan Jepang. Data tersebut menunjukkan, hanya ada 16 perusahaan yang melakukan relokasi ke Indonesia.

    “Dari China itu sekitar ada 176 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi ke negara-negara Asean. 90 [perusahaan] atau lebih dari 50% itu perginya ke Vietnam, 25 [perusahaan] perginya ke Thailand, ke Malaysia 19 [perusahaan], ke Indonesia hanya 16 [perusahaan],” ungkapnya.

    Yose menyebut relokasi yang belum berjalan secara optimal ini salah satunya lantaran struktur produksi Indonesia yang berbeda dengan China. Indonesia, kata dia, cenderung berada di bawah dari negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan India.

    “Karena kalau China lebih banyak manufaktur, kemudian Indonesia memang lebih banyak natural resources yang kita produksi. Ketidaksamaan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tadi akan berpikir ketika memindahkan produksinya ke Indonesia,” jelasnya.

    Apalagi, dia menjelaskan relokasi dari satu negara ke negara lain juga membutuhkan biaya. Namun, jika semakin sama struktur produksi, maka akan semakin mudah untuk China merelokasi pabriknya.

    Selain itu, pemicu lainnya adalah integrasi di dalam global supply chain Indonesia yang rendah. Dia menyebut rantai pasok global berada di bawah rata-rata Asia, seperti India, Kamboja, Vietnam, hingga Filipina.

    Lebih lanjut, Yose menambahkan lingkungan bisnis yang tidak pasti juga menjadi alasan investor menarik diri untuk menginvestasikan di Tanah Air. Alhasil, kondisi ini membuat Indonesia menjadi kurang menarik untuk menjadi sasaran atau destinasi dari relokasi.

    “Oleh karena itu, membuka diri lebih banyak dengan kebijakan-kebijakan yang semakin lebih open terhadap perekonomian dunia, membuat kita menjadi lebih terintegrasi. Itu bisa memberikan keuntungan kita, dan ini adalah momentumnya,” pungkasnya.

  • Kadin yakin deregulasi dan debirokratisasi pacu investasi dan ekspor

    Kadin yakin deregulasi dan debirokratisasi pacu investasi dan ekspor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kadin yakin deregulasi dan debirokratisasi pacu investasi dan ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perdagangan dan Perjanjian Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pahala N. Mansury meyakini program deregulasi dan debirokratisasi dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor bersih.

    Hal ini menyusul optimisme yang muncul meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87 persen pada triwulan pertama 2025.

    “Kita tentunya masih cukup tetap optimistis. Pemerintah telah mencanangkan program deregulasi dan debirokratisasi yang kami harap bisa mendorong peningkatan investasi dan ekspor bersih ke depan,” ujar Pahala, dikutip dari keterangan resmi Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan keyakinan itu hadir karena capaian Indonesia masih relatif cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan negara lain.

    “Kita masih tetap cukup optimis bahwa khususnya di tiga triwulan mendatang ini masih bisa lebih baik dibandingkan apa yang dicapai di triwulan pertama,” kata Pahala.

    Di sisi lain, Pahala mengatakan bahwa Kadin Indonesia membahas pemanfaatan maksimal dari perjanjian perdagangan internasional, khususnya Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), guna memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan nilai global.

    Ia menyatakan Indonesia saat ini memiliki hampir 26 perjanjian perdagangan internasional, termasuk CEPA dengan berbagai negara.

    Menurut Pahala, optimalisasi pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut sangat penting untuk meningkatkan kinerja ekspor dan posisi Indonesia dalam rantai pasok produksi global.

    “Kita harus memiliki mindset untuk menjadikan Indonesia bagian dari global supply chain atau rantai pasok produksi dunia” ujar Pahala.

    Pahala melanjutkan negara-negara lain yang telah menjalin perjanjian CEPA umumnya langsung memosisikan diri sebagai bagian penting dari sistem produksi negara mitra.

    “Yang mereka lakukan pertama-tama adalah bagaimana mereka betul-betul bisa menjadi bagian daripada rantai pasok produksi dari masing-masing negara tersebut,” kata Pahala.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menekankan bahwa CEPA bukan hanya alat untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga untuk mendorong investasi, jasa, pembangunan, dan daya saing ekonomi secara menyeluruh.

    “CEPA harus digunakan secara intensif dan komprehensif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia,” kata Yose Rizal.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87% (year on year). Perolehan itu lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan pada kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan ketidakpastian global yang semakin meningkat membuat kondisi ekonomi Indonesia ke depan lebih mengkhawatirkan. Mengingat kuartal I yang sudah alami pelemahan, padahal dampak dari gonjang-ganjing global baru akan dimulai.

    “Ini sebelum gonjang-ganjing yang ada di tingkatan eksternal dan itu juga sudah ditopang dengan Ramadan serta Lebaran, tapi ternyata memang ada pelemahan. Jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi,” kata Yose dalam acara Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Yose melihat ekspor Indonesia akan terpengaruh dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dengan kondisi itu, bukan tidak mungkin jika pertumbuhan ekonomi turun lebih jauh.

    “Ekspor kita bukan hanya ke AS, tetapi dengan pelemahan yang ada di tingkatan global, itu harga-harga komoditas akan turun, padahal banyak pemasukan kita asalnya dari komoditas dan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada ekspor kita yang akhirnya menurunkan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Yose.

    Menurut Yose, pemerintah harus lebih bersiap diri menghadapi kondisi-kondisi yang semakin tidak menentu ke depan. Pasalnya permasalahan ke depan disebut akan lebih kompleks.

    “Jadi ini belum ada apa-apanya nih kelihatannya, jadi memang perlu pegangan lebih erat lagi, lebih keras lagi. Permasalahannya dalam ekonomi kita internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan. Kalau tahun 2008 atau 2012 ketika ada krisis itu, Indonesia kan bahkan sempat disebut komodo dragons economy karena kulitnya tebal, resilien, tetapi ternyata sekarang ini nggak terlalu seperti itu,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Terlebih sejak Trump mulai menerapkan kebijakan tarif impor tinggi.

    “Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Kondisi eksternal tidak mendukung prospek pertumbuhan jangka pendek kita sejak Presiden Trump mulai memainkan tarif,” tutur David.

    Populasi kelas menengah dan konsumsi rumah tangga yang turun turut melemahkan perekonomian. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 tumbuh 4,89%, melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%.

    (kil/kil)