Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Deretan Skandal Presiden Korsel: Dipenjara, Diasingkan, hingga Dimakzulkan

    Deretan Skandal Presiden Korsel: Dipenjara, Diasingkan, hingga Dimakzulkan

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan suara bulat menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, pada Jumat (04/04). Nasib Yoon mengikuti jejak sejumlah mantan pemimpin Korea Selatan yang menghadapi dakwaan, pengasingan, dan pemenjaraan.

    Yoon, yang merupakan jaksa penuntut umum Korea Selatan, sebenarnya memimpin penyelidikan yang menjebloskan mantan Presiden Park Geun-hye ke penjara.

    Tapi sekarang, selain dimakzulkan, Yoon juga tengah diselidiki atas tuduhan pengkhianatan atas tindakannya menerapkan darurat militer yang gagal pada Desember lalu.

    Ironisnya, beberapa pengamat percaya bahwa tindakan tersebut didorong oleh rasa takutnya terhadap upaya penuntutan.

    Berikut adalah daftar mantan presiden Korea Selatan yang karier politiknya berakhir secara dramatis.

    Dipaksa mengasingkan diri

    Sebelum menjadi presiden pertama Korea Selatan, Syngman Rhee, menghabiskan sekitar tiga dekade sebagai aktivis pro-kemerdekaan melawan kekuasaan Jepang.

    Namun, masa jabatannya sebagai presiden mengundang kontroversi.

    Getty ImagesSyngman Rhee (1875-1965) adalah pemimpin gerakan kemerdekaan Korea dan presiden pertama Republik Korea dari tahun 1948-1960.

    Tak lama setelah pelantikannya pada 1948, dia menerapkan undang-undang untuk membatasi perbedaan pandangan politik. Dia juga disalahkan atas pembunuhan sejumlah warga sipil selama Perang Korea.

    Pihak oposisi menolak pemilihan kembali Rhee pada 1960 dan menudingnya melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Penolakan itu bergulir menjadi aksi protes keras yang dipimpin mahasiswa dan mengakibatkan beberapa demonstran ditembak mati oleh polisi sampai akhirnya memaksa Rhee mengundurkan diri.

    Rhee meninggalkan Korsel menuju Hawaii pada Mei 1960 dan mengembuskan napas terakhirnya pada 1965.

    Dibunuh oleh orang terdekatnya

    Lahir dari keluarga miskin pada tahun-tahun awal pendudukan Jepang, Park Chung-hee bergabung dengan militer dan ditugaskan ke Manchuria (wilayah bersejarah di timur laut China). Di sana dia bertugas sampai akhirnya Jepang menyerah pada Perang Dunia II.

    Park memimpin kudeta pada 1961 untuk menggulingkan penerus Syngman Rhee, Chang Myon, dan kemudian menjadi presiden.

    Park menduduki jabatan sebagai presiden selama 18 tahun melalui periode pembangunan ekonomi pesat yang dikenal dengan istilah “keajaiban di sungai Han”.

    Getty ImagesPark Chung-hee memimpin kudeta pada tahun 1961 dan kemudian menjadi presiden.

    Selama masa inilah pemerintah Korsel membuka pintu bagi investasi asing, sekaligus membantu membangun konglomerat besar yang kini terkenal seperti Hyundai, LG, dan Samsung.

    Namun, dia bergerak ke arah otoritarianisme pada akhir masa jabatannya.

    Pada 1972, dia menangguhkan konstitusi, membubarkan Majelis Nasional, dan mengangkat dirinya sendiri sebagai “presiden seumur hidup”.

    Meskipun Park meraih prestasi dalam hal ekonomi pada 1970-an, Korea Selatan diguncang oleh protes besar terhadap pemerintahannya. Saat itu, orang-orang yang dianggap membangkang dihukum secara brutal.

    Dalam sebuah acara pesta makan malam pada Oktober 1979, Park dibunuh oleh kepala mata-matanya sendiri yang juga sahabat seumur hidupnya, Kim Jae-kyu.

    Dipenjara karena pengkhianatan, kudeta, dan pembantaian

    Panglima militer Chun Doo-hwan memperoleh kekuasaan pada 1980 setelah melakukan kudeta. Ia memimpin aksi militer yang brutal di Kota Gwangju.

    Pada waktu itu, wilayah tersebut merupakan pusat pemberontakan terhadap darurat militer di Korea Selatan.

    Lebih dari 200 demonstran pro-demokrasi dibunuh atau hilang.

    Getty ImagesRatusan orang di Gwangju terbunuh, dan banyak lagi yang terluka, disiksa dan dipenjara setelah gerakan pro-demokrasi pada tahun 1980.

    Selama masa jabatan Chun, Korsel mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 10% setiap tahun. Namun, ia lebih dikenang sebagai seorang diktator yang tidak pernah menyesali perbuatannya hingga akhir hayatnya.

    Pada 1983, Chun selamat dari upaya pembunuhan oleh pasukan Korea Utara dengan mengebom sebuah acara yang dihadiri Chun saat kunjungan kenegaraan ke Myanmar.

    Serangan tersebut menewaskan 21 orang dan melukai puluhan orang.

    Pada 1988, Chun memilih rekan kudetanya, Roh Tae-woo, yang juga mantan jenderal, sebagai penggantinya.

    Keduanya dihukum pada 1996 atas tuduhan korupsi, kudeta, dan pembantaian di Gwangju.

    Saat diadili, Chun mengatakan dia “akan mengambil tindakan yang sama jika situasi serupa terjadi”.

    Bunuh diri saat penyelidikan suap

    Lahir dari keluarga miskin, Roh Moo-hyun belajar secara otodidak dan lulus ujian pengacara untuk menjadi advokat tanpa pernah mengenyam pendidikan hukum.

    Ia diangkat menjadi hakim pada 1977, tapi kemudian meninggalkan jabatan tersebut untuk menjadi pengacara hak asasi manusia demi mengadvokasi para aktivis mahasiswa yang dituduh pro-komunis.

    Pada 2002, Roh mulanya dianggap sebagai underdog karena jajak pendapat memprediksi ia hanya akan memperoleh 2% suara. Namun, dia justru memenangkan pemilihan presiden.

    Getty ImagesOpini publik terhadap Roh Moo-hyun membaik secara signifikan setelah kematiannya.

    Dia lantas mencoba membentuk Korea Selatan menjadi “kekuatan menengah” di kawasan Asia Timur dan membuat kebijakan keterbukaan untuk melibatkan Korea Utara dalam perdagangan.

    Setelah meninggalkan jabatan sebagai presiden pada 2007, ia kembali ke kampung halamannya dan mengelola peternakan bebek.

    Namun, dia bunuh diri 14 bulan kemudian saat penyidik korupsi menyelidiki tuduhan penerimaan suap sebesar US$ 6 juta.

    Opini publik tentang Roh membaik secara signifikan setelah kematiannya.

    Jajak pendapat oleh Gallup Korea menempatkannya sebagai presiden yang paling dicintai dalam sejarah negara tersebut.

    Dipenjara karena korupsi

    Mantan CEO Hyundai, Lee Myung-bak, terjun ke dunia politik pada 1992 dan terpilih sebagai wali kota Seoul satu dekade kemudian.

    Ia memenangkan pemilihan dengan suara telak pada 2007, meskipun skandal bisnis pada masa kepemimpinannya kembali muncul pada hari-hari menjelang pemungutan suara.

    Lee memimpin negara itu melewati krisis keuangan global dan memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2018.

    Getty ImagesPark Geun-hye adalah presiden perempuan pertama Korea Selatan, dan juga pemimpin pertama yang dipilih secara demokratis, yang dipaksa turun dari kekuasaan.

    Masa jabatannya berakhir pada 2013 dan digantikan oleh presiden perempuan pertama negara itu, Park Geun-hye, yang merupakan putri Park Chung-hee.

    Park muda memanfaatkan reputasi ayahnya sebagai orang yang berhasil menarik Korea Selatan keluar dari kemiskinan.

    Namun, skandal korupsi yang melibatkan orang kepercayaannya, Choi Soon-sil putri seorang pemimpin sekte perdukunan menyebabkan dia dimakzulkan pada 2016 dan ditangkap setahun kemudian.

    Sementara itu, lima tahun setelah meninggalkan jabatannya, Lee Myung-bak juga didakwa melakukan penyuapan dan dinyatakan bersalah karena menggelapkan uang senilai puluhan juta dolar serta menerima suap dari berbagai sumber termasuk Samsung.

    Park Geun-hye dijatuhi hukuman 22 tahun dan Lee Myung-bak 15 tahun, tetapi keduanya telah diampuni.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Kehilangan Uang Pensiun dan Hak Dimakamkan di Pemakaman Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat (4/4/2025).

    Putusan pemakzulan Yoon Suk Yeol dibacakan langsung oleh Penjabat Ketua MK, Moon Hyung-bae.

    Delapan hakim MK dengan suara bulat mengesahkan pemakzulan yang sebelumnya telah disetujui Majelis Nasional pada Desember 2024.

    Putusan ini langsung berlaku dan memaksa Korea Selatan mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Yoon Suk Yeol dimakzulkan karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum, setelah ia mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Tak hanya itu, Yoon juga mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional guna menghentikan penolakan terhadap kebijakannya waktu itu.

    Ia juga memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah politisi.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan tindakan Yoon sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.”

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, kami memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya,” kata Moon Hyung-bae.

    MK menilai Yoon menggunakan kekuatan militer untuk tujuan politik, merusak kenetralan angkatan bersenjata, dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional.

    Buntut dari pemakzulan ini, Yoon kehilangan berbagai hak istimewa sebagai mantan presiden.

    Ia tidak lagi berhak atas uang pensiun yang besarannya mencapai 95 persen dari gaji presiden.

    Yoon pun tidak mendapat staf atau asisten resmi.

    Bahkan Yoon Suk Yeol kehilangan hak untuk dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul.

    Yoon juga harus mengosongkan kediaman resmi di Hannam-dong, meski belum ada batas waktu pasti kapan ia akan pindah.

    Ia diperkirakan akan kembali ke rumah pribadinya di Distrik Seocho, Seoul.

    Meski begitu, Yoon masih akan mendapat pengamanan dari negara berdasarkan Undang-undang tentang Perlakuan Terhormat kepada Mantan Presiden.

    Perlindungan ini juga berlaku bagi istrinya, Kim Keon Hee, selama lima tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun jika diperlukan, The Korea Herald melaporkan.

    Namun, jika Yoon ditangkap atas kasus kriminal, hak ini bisa dicabut.

    Yoon kemungkinan akan menghadapi penyelidikan pidana, termasuk tuduhan pengkhianatan serta dugaan keterlibatan dalam skandal yang melibatkan ibu negara dan sejumlah pejabat lain.

    Pasca putusan MK, reaksi masyarakat Korea Selatan terbelah.

    Para pendemo anti-Yoon bersorak dan berpelukan, sementara para pendukungnya menangis dan mengumpat.

    Dua pendukung bahkan dilaporkan tewas akibat membakar diri sebagai bentuk protes.

    Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk menghindari lokasi demonstrasi di Korea Selatan.

    Melalui pengacaranya, Yoon menyampaikan permintaan maaf beberapa jam setelah putusan dibacakan.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda,” ujar Yoon.

    “Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” lanjutnya.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” klaimnya.

    Situasi Normal Pascapemakzulan

    Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal pasca pemakzulan.

    Juru Bicara Pemerintah, Yu In Chon, menyatakan seluruh fungsi negara tetap berjalan sesuai konstitusi.

    “Kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” ujar Yu, yang juga menjabat Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, dikutip dari CNBC.

    Pemerintah juga akan memperkuat keamanan nasional, sistem tanggap bencana, dan menanggapi masalah perdagangan serta diplomasi yang sempat tertunda.

    Tujuannya, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 5 Hal Diketahui Usai Pemakzulan Presiden Korsel Disahkan MK

    5 Hal Diketahui Usai Pemakzulan Presiden Korsel Disahkan MK

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan demikian, Yoon Suk Yeol sudah resmi dicopot sebagai Presiden Korsel.

    Yoon Suk Yeol Resmi Dicopot dari Presiden Korsel

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4/2025), putusan tersebut dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae. Putusan Moon Hyung-bae disiarkan langsung di televisi.

    Usai dibacakan, putusan itu pun langsung berlaku segera. Dengan demikian, Korsel diharuskan mengadakan pemilihan presiden dadakan untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari.

    Sebagai informasi, Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan politisi. Yoon telah membantah semua tuduhan.

    Proses pemakzulan sendiri berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan itu dibawa ke MK Korsel. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Perbuatan Yoon Suk Yeol Rusak Konstitusi

    Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

    MK Korsel bulat memutuskan mencopot Yoon Suk Yeol. Kedelapan hakim MK Korsel memberikan keputusan yang sama.

    Dalam pertimbangannya, MK Korsel menganggap tindakan Yoon memiliki dampak negatif yang serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana. Para hakim MK Korsel juga telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon.

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi yang luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat Ketua MK Moon Hyung-bae.

    Tindakan Yoon dianggap melanggar prinsip-prinsip inti dari supremasi hukum dan pemerintahan yang demokratis. Perbuatan Yoon juga menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas Korsel

    “Merusak tatanan konstitusional itu sendiri dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas republik yang demokratis,” kata para hakim dalam putusan mereka.

    Keputusan Yoon untuk mengirim tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak keputusannya dinyatakan melanggar kenetralan politik angkatan bersenjata dan tugas komando tertinggi. MK menyatakan Yoon mengerahkan pasukan untuk tujuan politik dan menyebabkan tentara yang telah mengabdi kepada negara dengan misi keamanan nasional berhadapan dengan warga sipil.

    “Pada akhirnya, tindakan yang tidak konstitusional dan ilegal dari terdakwa merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak dapat ditoleransi dari perspektif melindungi Konstitusi,” ujar para hakim.

    Pendemo Bersorak, Pendukung Menangis

    Foto: Pendukung Yoon bersedih usai Presiden Korsel dimakzulkan (AFP/ANTHONY WALLACE)

    Keputusan MK Korsel mencopot Yoon Suk Yeol ternyata menuai beragam reaksi dari masyarakat Korsel. Para pendemo Yoon Suk Yeol bersorak gembira, sedangkan pendukungnya menangisi keputusan tersebut.

    Para pengunjuk rasa anti-Yoon bersorak dan menjerit gembira saat putusan diumumkan. Beberapa orang melompat dan berjabat tangan dengan gembira hingga saling berpelukan.

    Sementara di luar kediaman Yoon, para berteriak mengumpat dan menangis saat putusan diumumkan. Yoon selama ini masih mendapat dukungan dari para pendukung ekstrem.

    Setidaknya dua pendukung setia Yoon, satu berusia 70-an dan yang lainnya berusia 50-an, tewas setelah membakar diri sebagai protes atas pemakzulan pemimpin yang kontroversial itu. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan China telah memperingatkan warga negara mereka untuk menghindari demonstrasi sehubungan dengan putusan pemakzulan Yoon.

    Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Foto: Reuters

    Usai dimakzulkan, Yoon Suk Yeol pun langsung buka suara. Yoon menyampaikan permintaan maaf melalui pengacaranya beberapa jam setelah seluruh hakim MK dengan suara bulat mencopotnya dari jabatannya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita,” ujar Yoon

    Yoon berterima kasih kepada para pendukungnya selama menjabat sebagai Presiden Korsel. Dia mengapresiasi dukungan tersebut bahkan ketika dirinya gagal.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    Korsel Gelar Pilpres Dalam 60 Hari

    Foto: Yoon Suk Yeol (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Korea Selatan harus langsung menggelar pemilihan presiden usai Yoon Suk Yeol dicopot. Korsel harus menggelar pilpres dalam 60 hari.

    Dilansir Yonhap dan The Korea Herald, Jumat (4/4/2025), tanggal pasti pemilihan tersebut belum diputuskan hingga saat ini. Penjabat Presiden Han Duck-soo wajib mengumumkannya dalam 10 hari ke depan.

    Hal itu sesuai dengan hukum negara tentang penggantian presiden yang kewenangannya telah dicabut oleh pengadilan. Pasal 68-2 Konstitusi menyatakan ‘Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Presiden terpilih meninggal dunia, atau didiskualifikasi oleh putusan pengadilan atau karena alasan lain, seorang penggantinya akan dipilih dalam waktu 60 hari’.

    Pasal 35-2 Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam hal pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan presiden ‘harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari sejak alasan penyelenggaraan pemilihan menjadi pasti, tetapi hari pemilihan harus diumumkan secara terbuka oleh Presiden atau penjabat Presiden paling lambat 50 hari sebelum hari pemilihan’.

    Ini berarti pemilihan presiden tidak boleh diselenggarakan lebih lambat dari tanggal 3 Juni 2025. Sementara, pengumuman tanggal Pilpres tidak boleh dilakukan lebih lambat dari tanggal 14 April 2025.

    Terakhir kali Korea Selatan memberhentikan pemimpinnya dari jabatan melalui pemakzulan terjadi pada 2017. Saat itu, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan 10 Maret 2017 dan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei tahun itu atau tepat 60 hari setelah putusan pengadilan.

    Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam Pasal 34 bahwa pemilihan presiden harus diselenggarakan pada hari Rabu, tetapi klausul ini diterapkan jika seorang presiden telah menjalani masa jabatan penuh dan bukan ketika seseorang telah dimakzulkan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional sebelum pemilihan presiden 2017, yang sebenarnya berlangsung pada hari Selasa.

    Partai politik diperkirakan akan mengadakan pemilihan pendahuluan pada akhir April, karena para kandidat untuk pemilihan presiden harus mendaftarkan diri selama 2 hari sejak 24 hari sebelum pemilihan. Kampanye pemilihan dimulai sehari setelah pendaftaran kandidat selesai atau 22 hari sebelum pemilihan hingga satu hari sebelum pemilihan.

    Halaman 2 dari 5

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol masih menghadapi tuduhan kriminal usai memimpin sebuah pemberontakan dengan cara memberlakukan darurat militer. Jika terbukti bersalah, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup.

    Karier politik Yoon Suk Yeol mungkin sudah berakhir, tetapi permasalahannya belum selesai.

    Mantan Presiden Yoon, yang juga seorang eks jaksa, dipecat dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat, 4 April 2025. Namun, ia masih menghadapi tuduhan kriminal terkait dengan memimpin pemberontakan buntut penerapan darurat militer 3 Desember 2024.

    Proses persidangan terpisah terkait tuduhan tersebut dimulai pada bulan Februari dan masih berlangsung hingga kini.

    “Yoon melakukan pemberontakan ketika ia melarang semua kegiatan politik dan memerintahkan para komandan militer untuk membobol pintu-pintu Majelis Nasional ‘dengan kapak’ atau ‘dengan menembak, jika perlu’ dan ‘menarik keluar’ para legislator,” demikian pernyatan Jaksa.

    Yoon telah berulang kali membantah klaim dirinya mengatur pemberontakan. Menurutnya ia hanya memberlakukan darurat militer demi melindungi Korea Selatan dari “kekuatan anti-negara” yang telah menyusup ke dalam pemerintahan.

    Jika pengadilan memutuskan Yoon bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara yang lama. Namun, banyak mantan presiden Korea Selatan yang pernah dipenjara, termasuk Park Geun-hye yang dihukum karena suap, akhirnya dibebaskan lebih awal. Park diampuni pada tahun 2021 oleh Presiden Moon Jae-in, kurang dari lima tahun setelah menjalani hukuman penjara 20 tahun.

    Kasus kriminal ini tidak akan langsung dipengaruhi oleh keputusan MK yang menguatkan pemecatannya.

    Masa jabatan Yoon penuh dengan masalah dan skandal. Setelah kemenangannya yang tipis dalam pemilihan 2022, ia segera menjadi pemimpin yang sangat tak disukai dan memecah belah masyarakat.

    Sebagai presiden, Yoon menggunakan gugatan hukum, regulator negara, dan penyelidikan kriminal untuk menanggulangi pidato yang ia sebut sebagai disinformasi, yang sebagian besar ditujukan pada organisasi berita. Polisi dan jaksa berkali-kali menggerebek rumah dan ruang redaksi jurnalis yang kantor presidennya tuduh menyebarkan “berita palsu.”

    Yoon juga dituduh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Ia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk membersihkan penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan pada 2023, dan memveto sebuah undang-undang yang didorong oleh oposisi di Parlemen yang menyerukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut.

    Istri Yoon dan Huru-hara Korea Utara

    Istri Yoon, Kim Keon Hee, juga terlibat dalam skandal setelah terlihat menerima tas Dior senilai 2.200 dolar AS, yang mengguncang partai politiknya menjelang pemilu.

    Hubungan dengan Korea Utara memburuk setelah Yoon menjabat, dengan Korea Utara semakin agresif dan memutuskan dialog.

    Yoon mengadopsi pendekatan konfrontatif terhadap Korea Utara, memperluas latihan militer dengan AS dan Jepang.

    Yoon meninggalkan pemerintahan tanpa pemimpin terpilih dan menghadapi pemilu dalam 60 hari.

    Setelah dipecat, Yoon mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan meminta maaf atas kekurangannya, tanpa mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi.

    Yoon dan istrinya harus meninggalkan kediaman resmi dan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari keamanan presiden.

    Pada intinya, ada lima hal yang akan terjadi pada Yoon di masa mendatang:

    1. Yoon masih menghadapi persidangan terkait tuduhan pemberontakan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

    2. Jika terbukti bersalah, Yoon bisa dipenjara, meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan lebih awal seperti mantan presiden lainnya.

    3. Yoon dan istrinya akan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari layanan keamanan presiden.

    4. Meskipun masa jabatannya selesai, Yoon masih bisa mempengaruhi politik Korea Selatan melalui pernyataan dan tindakannya.

    5. Skandal selama masa jabatan dapat mempengaruhi partai Yoon dalam pemilihan presiden yang akan datang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Suara Bulat MK Korsel Sahkan Pemakzulan Presiden karena Rusak Konstitusi

    Suara Bulat MK Korsel Sahkan Pemakzulan Presiden karena Rusak Konstitusi

    Seoul –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) dengan suara bulat menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon dinyatakan merusak tatanan konstitusi gara-gara menerapkan darurat militer kontroversial pada Desember 2024.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4/2025), putusan tersebut, yang dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae dan disiarkan langsung di televisi, berlaku segera.

    Yoon telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dimotori oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan politisi.

    Yoon telah membantah semua tuduhan itu. Proses pemakzulan Yoon telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel pada Desember 2024 hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan dari parlemen kemudian dibawa ke MK Korsel untuk mendapat pengesahan. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Yoon Merusak Konstitusi

    Sidang MK Korsel (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Dilansir AFP, delapan hakim MK Korsel membuat keputusan untuk mencopot Yoon dari jabatannya karena melanggar konstitusi dengan suara bulat. Pemecatan Yoon mengharuskan Korsel menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

    Dalam pertimbangannya, MK Korsel menganggap tindakan Yoon memiliki dampak negatif serius terhadap tatanan konstitusional. Putusan ini diambil saat situasi Korsel semakin panas dan demonstrasi pecah di mana-mana. Para hakim MK Korsel telah mendapat perlindungan tambahan selama proses sidang pemakzulan Yoon.

    “Mengingat dampak negatif yang serius dan konsekuensi yang luas dari pelanggaran konstitusional terdakwa, (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat Ketua MK Moon Hyung-bae.

    MK menyatakan tindakan Yoon melanggar prinsip-prinsip inti dari supremasi hukum dan pemerintahan yang demokratis. Perbuatan Yoon juga menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas Korsel

    “Merusak tatanan konstitusional itu sendiri dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas republik yang demokratis,” kata para hakim dalam putusan mereka.

    MK menyatakan tindakan Yoon mengirim tentara bersenjata ke parlemen dalam upaya untuk mencegah anggota parlemen menolak keputusannya melanggar kenetralan politik angkatan bersenjata dan tugas komando tertinggi. MK menyatakan Yoon mengerahkan pasukan bersenjata untuk tujuan politik hingga menyebabkan tentara, yang telah mengabdi kepada negara dengan misi keamanan nasional, berhadapan dengan warga sipil.

    “Pada akhirnya, tindakan yang tidak konstitusional dan ilegal dari terdakwa merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak dapat ditoleransi dari perspektif melindungi Konstitusi,” ujar para hakim.

    Yoon merupakan pemimpin Korea Selatan kedua yang dimakzulkan oleh pengadilan setelah Park Geun-hye pada tahun 2017. Setelah berminggu-minggu sidang yang menegangkan, para hakim MK menghabiskan lebih dari sebulan untuk mempertimbangkan kasus tersebut, sementara keresahan publik meningkat.

    Yoon Minta Maaf ke Pendukung

    Yoon Suk Yeol (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Sidang pemakzulan Yoon telah membuat polisi menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi hingga memungkinkan pengerahan seluruh pasukan untuk mengamankan lokasi sidang. Polisi pun membuat barikade mengelilingi gedung pengadilan dengan kendaraan dan menempatkan tim operasi khusus di sekitarnya.

    Para pengunjuk rasa anti-Yoon menangis, bersorak, dan menjerit saat putusan diumumkan. Beberapa orang melompat dan berjabat tangan dengan gembira, sementara yang lain memeluk orang-orang dan menangis.

    Di luar kediaman Yoon, para pendukungnya berteriak dan mengumpat, beberapa menangis saat putusan diumumkan. Yoon, yang membela upayanya untuk menumbangkan pemerintahan sipil sebagai hal yang diperlukan untuk membasmi ‘kekuatan anti-negara’, masih mendapat dukungan dari para pendukung ekstrem.

    Yoon kini menghadapi persidangan pidana terpisah atas tuduhan pemberontakan atas upaya darurat militer. Yoon pun telah menyampaikan permintaan maaf kepada pendukungnya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon dalam pernyataan yang disampaikan pengacaranya.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Korea Selatan memastikan pemerintahan tetap berjalan normal. Kepastian ini diungkapkan juru bicara Yu In Chon usai Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari posisinya sebagai presiden negara tersebut.

    “Saat presiden tidak menjabat, pemerintah Korea Selatan terus mengoperasikan seluruh fungsi negara secara normal menurut konstitusi dan hukum kami,” ujar Yu dalam surat kepada awak media, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Salah satu yang disinggung adalah terkait pemilihan presiden berikutnya. Menurutnya pemerintah akan memastikan pemilihan bisa dilakukan agar bisa segera berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat bersamaan, kami berkomitmen untuk administrasi urusan negara yang stabil,” kata dia.

    Selain itu, Yu juga menjelaskan beberapa langkah lain yang akan dilakukan pemerintah. Salah satunya memastikan memperkuat postur keamanan, jadi tidak akan ada pertahanan nasional yang dilanggar.

    Di dalam negeri, pemerintah juga akan melindungi kehidupan warganya. Termasuk terkait keamanan dan sistem tanggap bencana.

    “Di saat bersamaan, kami mengupayakan melindungi kehidupan sehari-hari warga negara dengan memperkuat ketertiban umum dan langkah keamanan serta meninjau sistem tanggap bencana kami,” jelasnya.

    Pemerintah juga akan menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang sempat tertunda sesegera mungkin. Selain itu, Korsel memastikan ekonomi negaranya tetap bertumbuh.

    “Kami segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda serta mendukung kebijakan penuh membantu memulihkan kepercayaan pada semua lini ekonomi,” kata Yu yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata itu.

    Sebelumnya, semua delapan hakim Mahkamah Konsitusi mendukung pemakzulan Yoon Suk Yeol dari kursi presiden Korsel. Putusan tersebut berselang 111 hari setelah mosi pemakzulan diloloskan Majelis Nasional, usai Yoon menyatakan negara tersebut masuk darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu.

    (hsy/hsy)

  • Sembilan Langkah Kritis Korea Selatan Pasca-Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol: Waspadai Korea Utara – Halaman all

    Sembilan Langkah Kritis Korea Selatan Pasca-Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol: Waspadai Korea Utara – Halaman all

    Sembilan Langkah Kritis Korea Selatan Pasca-Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol: Waspada Korea Utara!

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyatakan pemerintahan mereka akan tetap menjalankan semua fungsi negara secara normal sesuai dengan Konstitusi dan hukum, bahkan saat presiden sedang tidak menjabat.

    Pernyataan ini dilontarkan, Yu In Chon, Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara Pemerintah Republik Korea, Jumat (4/4/2025).

    Pernyataan ini merupakan keterangan resmi Pemerintah Korsel pasca-pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh Mahkamah Konstitusi Korea, hari ini.

    Dalam keterangan pers kepada Tribunnews.com, Yu In Chon menjelaskan arah yang akan diambil Republik Korea dalam menjalankan urusan negara menyusul pemakzulan Yoon Suk Yeol tersebut.

    Dari penjelasannya, Yu In Chon menerangkan setidaknya ada sembilan langkah cepat yang dilaksanakan pemerintah Korsel di periode kekosongan jabatan presiden negara tersebut.

    Langkah utama yang mereka lakukan, kata Yu In Chon, memastikan kalau pertahanan dan keamanan negara tetap terjaga.

    Sebagai informasi, Korsel saat ini berada dalam bidikan negara tetangga mereka, Korea Utara (Korut).

    Konflik kedua negara ini berakar pada pembagian Korea setelah Perang Dunia II. Kedua negara mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah di seluruh Korea.

    Kisruh di pemerintahan, membuat Korsel kini meningkatkan sektor pertahanan mereka dalam periode kekosongan jabatan presiden pasca-pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Pertama dan terutama, kami memperkuat postur keamanan kami untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pertahanan nasional,” kata Yu In Chon, Jumat. 

    Langkah kedua, kata dia, Pemerintah Korsel pada saat yang sama juga berupaya melindungi kehidupan sehari-hari warga negara mereka dengan memperkuat langkah-langkah keamanan dan ketertiban umum serta meninjau sistem tanggap bencana negara tersebut.

    “Pemerintah juga memantau pasar keuangan secara ketat untuk menjaga stabilitasnya,” kata juru bicara tersebut menjelaskan langkah yang ketiga dari Korsel. 

    Selain itu, Pemerintah Korsel juga segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda sambil memberikan dukungan kebijakan penuh untuk membantu memulihkan kepercayaan terhadap Korsel di semua lini ekonomi.

    “Melalui upaya ini, kami memastikan dengan kapasitas maksimal bahwa ekonomi Korea mengatasi tantangan saat ini dan bergerak maju di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Yu In Chon menerangkan langkah keempat dari negaranya di situasi saat ini.

    Selanjutnya, imbuhnya, Pemerintah Korsel juga akan berusaha semaksimal mungkin agar pemilihan presiden mendatang dapat berjalan dengan tertib, sehingga pemerintahan selanjutnya dapat berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat yang sama, kami akan tetap berkomitmen penuh terhadap penyelenggaraan negara yang stabil,” papar dia soal langkah kelima.

    Adapun langkah keenam yang dilakukan Pemerintahan Korsel adalah memantau pasar keuangan secara ketat untuk menjaga stabilitasnya.

    “Selain itu, kami akan segera menanggapi masalah perdagangan dan diplomatik yang tertunda sambil memberikan dukungan kebijakan penuh untuk membantu memulihkan kepercayaan di semua lini ekonomi. Melalui upaya ini, kami memastikan dengan kapasitas maksimal bahwa ekonomi Korea mengatasi tantangan saat ini dan bergerak maju di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Yu In Chon menjelaskan langkah ketujuh negaranya.

    Langkah kedelapan yang akan dilakukan Pemerintah Korsel adalah berupaya semaksimal mungkin agar pemilihan presiden mendatang dapat terlaksana dengan tertib, sehingga pemerintahan berikutnya dapat berjalan sesuai rencana.

    “Pada saat yang sama, kami akan tetap berkomitmen penuh terhadap penyelenggaraan urusan negara yang stabil,” kata dia memaparkan langkah kesembilan negaranya.

    Yu In Chon juga menjelaskan, selama periode kekosongan presiden, Korsel akan tetap menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di dunia, termasuk keberlanjutan kerja sama yang sedang berlangsung dengan pihak mana pun.

    “Sebagai anggota terpercaya masyarakat internasional, Republik Korea terus menjaga hubungan kerja samanya di bidang luar negeri dan hubungan luar negeri. Kerja sama dengan masyarakat internasional akan terus berlanjut di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan budaya, sementara kolaborasi bilateral dan multilateral dengan berbagai negara akan tetap terjalin erat,” katanya seraya menegaskan kalau negaranya akan menjaga stabilitas politik sambil terus bekerja sama dengan masyarakat internasional.

    Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penangkapan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan (Yonhap/Korea Herald)

    Seputar Pemakzulan Yoon Suk Yeol dari Kursi Presiden

    Seperti diberitakan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi negara itu memberikan suara bulat untuk menguatkan pemakzulannya.

    Yoon Suk Yeol diskors dari tugasnya pada Desember 2024 setelah dimakzulkan oleh parlemen Korea Selatan, menyusul upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

    Dalam situasi darurat militer, semua kekuasaan negara tersebut berada dalam meja eksekutif,

    Yoon dianggap ‘menyalahgunakan kekuasaannya’ untuk menerapkan kondisi darurat militer dengan alasan yang cenderung tidak benar dan dibuat-buat.

    Putusan pada Jumat ini disambut dengan air mata kegembiraan dan kesedihan di kalangan kritikus dan pendukung Yoon, yang berkumpul di berbagai wilayah di Seoul untuk menyaksikan putusan tersebut secara langsung.

    Pemilu cepat untuk memilih pengganti Yoon harus diadakan paling lambat tanggal 3 Juni.

    Apa Selanjutnya Bagi Korea Selatan?

    Setelah berbulan-bulan menunggu cemas, warga Korea Selatan mendapatkan kepastian yang sangat dibutuhkan. 

    Negara tersebut kini dapat mulai memperbaiki diri dan melangkah maju, langkah pertama adalah memilih pemimpin baru.

    Namun krisis yang ditimbulkan Yoon masih jauh dari selesai.

    Meskipun pengambilalihan kekuasaan oleh militer hanya berlangsung selama enam jam, dampak politiknya semakin meningkat setiap bulannya.

    Malam 3 Desember silam, ketika Yoon memerintahkan pasukan dan militer untuk menyerbu parlemen, mengubah sesuatu dalam jiwa Korea Selatan. 

    “Peristiwa itu membangkitkan kembali hantu masa lalu negara yang penuh kekerasan dan kediktatoran, menunjukkan kepada orang-orang kalau  darurat militer tidak seperti yang diasumsikan banyak orang, telah menjadi bagian dari sejarah,” tulis ulasan BBC menjelaskan kontroversi penerapan darurat militer yang berujung pemkzulan presiden negara tersebut.

    Banyak yang masih kesal dengan kejadian malam itu, dan takut bahwa ancaman darurat militer akan dilancarkan lagi oleh politisi di masa mendatang.

    Disambut Sorak-sorai

    Putusan pemakzulan Yoon SUk Yeol ini melegakan banyak orang, yang bersorak di jalan-jalan Seoul saat putusan dibacakan.

    “Ini adalah kemenangan bagi demokrasi Korea Selatan, yang untuk sementara waktu tampak seperti berada di wilayah berbahaya,” kata laporan BBC.

    Mahkamah Konstitusi mengecam keras perebutan kekuasaan otoriter Yoon, karena kedelapan hakim memilih untuk mencopotnya dari jabatan.

    Dalam mendukung pemakzulannya, Moon Hyung-bae, penjabat presiden dari delapan hakim, mengatakan pengambilalihan kekuasaan militer yang dilakukan Yoon dalam jangka pendek tidak dapat dibenarkan, dan bahwa ia telah “[bertindak] melawan orang-orang yang seharusnya ia lindungi”.

    Ia menambahkan kalau  penerapan darurat militer “merusak hak-hak politik dasar rakyat” dan “melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi”.

    Sudah ada seruan serius untuk mengubah konstitusi Korea Selatan – untuk memperkuat lembaga-lembaganya dan membatasi kekuasaan presiden – untuk mencegah hal ini terjadi lagi.

    “Namun, diperlukan presiden masa depan yang sangat patriotik untuk menandatangani pengurangan kewenangan mereka sendiri,” ujar ulasan BBC.

    Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (Kolase Tribunnews.com)

    Korea Selatan Kian Terpolarisasi

    Saat Yoon meninggalkan jabatannya, ia meninggalkan negara yang tidak hanya terguncang, tetapi juga terpecah belah.

    “Setelah malam Desember yang mengejutkan itu, sebagian besar warga Korea Selatan bersatu dalam rasa muak mereka terhadap presiden dan apa yang telah pemimpin mereka coba lakukan,” kata laporan BBC.

    Namun Yoon tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ia bertahan, melawan persidangannya di setiap langkah, dan terus mengumbar teori konspirasi yang tidak berdasar yang sama yang ia gunakan untuk membenarkan pengambilalihan militernya.

    Ia mengklaim kalau negara dan oposisi politiknya telah disusupi oleh mata-mata Korea Utara dan Cina, dan bahwa “kekuatan anti-negara” ini telah mengatur kecurangan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

    Lambat laun semakin banyak orang yang mempercayainya.

    Melalui sikap agresifnya, Yoon telah mengubah dirinya menjadi martir politik bagi banyak orang – korban dari sebuah lembaga yang telah dikuasai oleh “komunis”.

    Teori konspirasinya telah mengakar kuat, dan ekstremisme sayap kanan berkembang pesat. Ribuan orang berunjuk rasa setiap minggu di pusat kota Seoul.

    Mereka turun ke jalan pada hari Jumat, dan akan kembali lagi pada hari Sabtu, mengklaim bahwa politisi dan hakim negara itu korup dan pemilu dicurangi.

    Dan ini bukan pandangan pinggiran.

    Lebih dari sepertiga orang kini mengatakan mereka tidak memercayai Mahkamah Konstitusi saat menyampaikan putusan Yoon; lebih dari seperempat tidak memercayai sistem pemungutan suara.

    Di tengah iklim ketidakpercayaan ini, Korea Selatan harus menuju tempat pemungutan suara. Pengganti Yoon harus dipilih dalam 60 hari ke depan.

    Hari-hari ini pasti akan menegangkan dan bahkan lebih memecah belah. Banyak yang mungkin tidak menerima hasil yang akan datang.

    Namun Korea Selatan sangat membutuhkan pemimpin baru yang dapat memperjuangkan kepentingan negara secara keseluruhan, setelah berbulan-bulan tidak ada pemimpin.

    Negara itu harus segera mencari cara untuk menghadapi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang telah memulai dari posisi yang kurang menguntungkan bagi Seoul. 

    Tarif 25 persen impor yang diberlakukan Trump untuk mobil dan baja telah memberikan pukulan awal bagi Seoul di saat ekonominya yang sedang terpuruk.

    Tetapi banyak yang percaya bahwa yang lebih buruk akan terjadi; bahwa hanya tinggal menunggu waktu sampai Trump mengalihkan perhatiannya ke semenanjung Korea, dan ketika ia melakukannya, ia akan mencoba memaksa Korea Selatan untuk membayar lebih banyak untuk pertahanannya dan membuat kesepakatan dengan musuh bebuyutan Seoul, Kim Jong Un, pemimpin Korut,” ulas BBC menggambarkan terjepitnya posisi ekonomi Korsel dalam kondisi geopolitik yang intens di tengah kekisruhan pemerintahan negara tersebut.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulan pertamanya didampingi kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi di Jongno-gu, Seoul pada Selasa sore (21/1/2025) (Tangkap Layar Yonhap News)

    Yoon Suk Yeol Melawan

    Adapun Tim hukum Yoon menuduh pengadilan mempolitisasi putusan tersebut.

    “Seluruh proses persidangan ini sendiri tidak sah dan tidak adil,” kata salah satu pengacaranya, Yoon Gap-geun.

    “Saya merasa menyesal bahwa ini sepenuhnya merupakan keputusan politik,” katanya.

    Namun politisi menyerukan persatuan, meminta semua orang menerima putusan ini, sehingga Korea Selatan setidaknya dapat mulai bergerak maju.

    Partai politik Yoon, PPP, telah mengakui kekalahannya, tetapi Yoon sendiri belum.

    Dalam sebuah pernyataan, ia meminta maaf kepada para pendukungnya atas “kekurangannya” tanpa menyebutkan putusan tersebut.

    “Saya benar-benar minta maaf dan menyesal karena tidak dapat memenuhi harapan Anda,” katanya.

    “Merupakan kehormatan besar untuk mengabdi kepada Republik Korea. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung dan menyemangati saya, meskipun saya memiliki banyak kekurangan,” katanya.

    Ia tidak dapat mengajukan banding, karena keputusan tersebut dibuat oleh pengadilan tinggi Korea Selatan.

    Namun, setelah berulang kali bersumpah untuk berjuang sampai akhir, ia masih dapat menolak untuk pergi diam-diam.

    Kronologi Singkat Pemakzulan Yoon Suk Yeol

    Bagaimana Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan dimakzulkan?

    Dalam pengumuman yang disiarkan di televisi pada tanggal 3 Desember, Yoon mengatakan kalau dia menerapkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang bersimpati dengan Korea Utara.

    Sebagai konteks, Yoon Suk Yeol menebar dalil tersebut dalam situasi sulit atas sejumlah permasalahan, antara lain dia tengah menemui jalan buntu mengenai rancangan undang-undang anggaran, dirundung skandal korupsi, dan beberapa menteri kabinetnya tengah diselidiki.

    Kurang dari dua jam setelah deklarasi Yoon, 190 anggota parlemen yang berkumpul, termasuk beberapa dari partai Yoon, memilih untuk membatalkannya.

    Yoon dimakzulkan oleh parlemen dan diskors dari tugasnya pada tanggal 14 Desember.

    Ia juga menghadapi dakwaan terpisah atas pemberontakan – menjadikannya presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap dan didakwa atas kejahatan – yang akan disidangkan di kemudian hari. Ia kini dibebaskan dengan jaminan.

    Yoon bukan satu-satunya politisi Korea Selatan yang menghadapi pemakzulan dalam beberapa bulan terakhir.

    Perdana Menteri Han Duck-soo diangkat kembali sebagai pemimpin sementara negara itu bulan lalu – peran yang diambilnya saat Yoon diskors – setelah ia sendiri dimakzulkan atas tindakannya menghalangi pengangkatan hakim baru ke mahkamah konstitusi.

    Pada tahun 2017, mantan presiden Park Geun-hye dipaksa lengser dari jabatannya karena perannya dalam skandal korupsi yang melibatkan seorang teman dekatnya.

     

    (oln/tribunnews/bbc/*)

  • Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    TRIBUNJATENG.COM- Sosok Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Seatan dilaporkan telah resmi dipecat dari jabatannya.

    Melalui Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Yoon Suk Yeol telah resmi dipecat.

    Kabar dipecatnya Yoon Suk Yeol dilansir dari Yonhap pada Jumat (4/4/2025).

    Bukan tanpa alasan, peecatan Yoon Suk Yeol yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Korea Selatan dilatarbelakangi dari mosi pemakzulan yang telah dibuat sejak 14 Desember 2024 lalu.

    Tepatnya 11 hari setelah adanya darurat militer malam yang diumumkan oleh Yoon Suk Yeol pada 23 Desember 2024.

    Kejadian ini menjadi darirat militer pertama kalinya yang terjadi di Korea Selatan sejak tahun 1987 silam.

    Yoon Suk Yeol melalui pidatonya, tampak mengungkap alasan dari tindakan yang ia ambil sebagai bentuk perlindungan terhadap Korea Selatan dari “elemen antinegara”.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen antinegara, saya dengan ini menyatakan darurat militer,” ujar Yoon Suk Yeol.

    Beberapa jam setelahnya, darurat militer Korea Selatan kemudian dibatalkan setelah dilakukan pemungutan di kabinetnya.

    Selanjutnya pernyataan Yoon Suk Yeol mengenai darurat militer tersebut dianggap konstitusional lantaran tidak sesuai dengan proses formal.

    Tak hanya itu, pernyataan Yoon Suk Yeol sebelumnya memiliki alasan yang tidak dapat dibenarkan sehingga dirinya harus dicopot dari jabatannya.

    Atas pemecatan Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan, kini Korea Selatan tengah dalam proses melakukan pemilihan untuk bisa menunju presiden baru yang bisa menggantikannya.

    (*)

  • Dimakzulkan dari Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Dimakzulkan dari Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Minta Maaf ke Pendukung

    Seoul –

    Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyesal tidak dapat memenuhi harapan pendukungnya usai Mahkamah Konstitusi mencopotnya dari jabatan karena deklarasi darurat militer pada Desember 2024. Dia meminta maaf kepada pendukungnya.

    Dilansir Yonhap, Jumat (4/4/2025), Yoon menyampaikan permintaan maaf melalui pengacaranya beberapa jam setelah seluruh hakim MK dengan suara bulat mencopotnya dari jabatannya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    MK Korea Selatan resmi menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru menjabat sekitar 2 tahun. Korsel pun akan menyelenggarakan pemilihan Presiden baru yang diprediksi digelar Juni nanti.

    Namun, tanggal pasti pemilihan tersebut belum diputuskan hingga saat ini. Penjabat Presiden Han Duck-soo wajib mengumumkannya dalam 10 hari ke depan.

    Yoon awalnya diskors oleh Parlemen Korsel gara-gara mengumumkan darurat militer kontroversial pada Desember 2024. Dia juga sempat mengerahkan tentara ke gedung Majelis Nasional untuk mencegah anggota parlemen membuat keputusan menggagalkan darurat militernya.

    Namun, upaya Yoon itu mendapat perlawanan keras. Darurat militernya hanya berlangsung dalam hitungan jam setelah parlemen menolak darurat militer.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae hari ini.

    MK Korsel menganggap perbuatan Yoon telah merusak tatanan konstitusi. MK juga menyatakan Yoon telah mengkhianati rakyat dan mengancam keselamatan negara.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suara Bulat MK Korsel Sahkan Pemakzulan Presiden karena Rusak Konstitusi

    Presiden Dimakzulkan, Korsel Bakal Gelar Pilpres dalam 60 Hari

    Seoul –

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan resmi menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru menjabat sekitar 2 tahun. Korsel pun akan menyelenggarakan pemilihan Presiden baru yang diprediksi digelar Juni nanti.

    Dilansir Yonhap dan The Korea Herald, Jumat (4/4/2025), tanggal pasti pemilihan tersebut belum diputuskan hingga saat ini. Penjabat Presiden Han Duck-soo wajib mengumumkannya dalam 10 hari ke depan.

    Hal itu sesuai dengan hukum negara tentang penggantian presiden yang kewenangannya telah dicabut oleh pengadilan. Pasal 68-2 Konstitusi menyatakan ‘Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Presiden terpilih meninggal dunia, atau didiskualifikasi oleh putusan pengadilan atau karena alasan lain, seorang penggantinya akan dipilih dalam waktu 60 hari’.

    Pasal 35-2 Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyatakan dalam hal pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan presiden ‘harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari sejak alasan penyelenggaraan pemilihan menjadi pasti, tetapi hari pemilihan harus diumumkan secara terbuka oleh Presiden atau penjabat Presiden paling lambat 50 hari sebelum hari pemilihan’.

    Ini berarti pemilihan presiden tidak boleh diselenggarakan lebih lambat dari tanggal 3 Juni 2025. Sementara, pengumuman tanggal Pilpres tidak boleh dilakukan lebih lambat dari tanggal 14 April 2025.

    Terakhir kali Korea Selatan memberhentikan pemimpinnya dari jabatan melalui pemakzulan terjadi pada 2017. Saat itu, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan 10 Maret 2017 dan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei tahun itu atau tepat 60 hari setelah putusan pengadilan.

    Partai politik diperkirakan akan mengadakan pemilihan pendahuluan pada akhir April, karena para kandidat untuk pemilihan presiden harus mendaftarkan diri selama 2 hari sejak 24 hari sebelum pemilihan. Kampanye pemilihan dimulai sehari setelah pendaftaran kandidat selesai atau 22 hari sebelum pemilihan hingga satu hari sebelum pemilihan.

    Jika seorang pejabat publik ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya 90 hari sebelum pemilihan. Namun, jika terjadi pemilihan untuk mengisi lowongan yang tidak terduga seperti dalam kasus Yoon, seseorang masih dapat ikut serta jika ia mengundurkan diri 30 hari sebelum pemilihan.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini