Tag: Yoon Suk Yeol

  • Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Artis K-Pop Dilarang Tampil di Publik

    Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Artis K-Pop Dilarang Tampil di Publik

    Seoul, Beritasatu.com – Korea Selatan (Korsel) tengah berada dalam keadaan darurat militer. Hal ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk industri hiburan. Para artis dan idola K-Pop dilarang tampil di hadapan publik.

    Dilansir dari Pop Base, Rabu (4/12/2024), selebritas dari agensi hiburan besar, seperti Hybe dan SM Entertainment telah diberikan instruksi untuk menghentikan partisipasi mereka dalam kegiatan publik mulai 4 Desember 2024. 

    Selain itu, berbagai festival dan acara lainnya melibatkan seluruh selebritas Korea Selatan yang akan digelar di berbagai negara juga ikut dibatalkan.

    Hybe yang menaungi grup-grup idola kenamaan, seperti BTS, Seventeen, Enhypen, dan Tomorrow X Together, serta SM Entertainment sebagai agensi selebritas dan grup, seperti Super Junior, Aespa, Red Velvet, dan Taeyeon, juga ikut terdampak oleh kebijakan tersebut.

    Sementara itu, menurut laporan dari 10Asia menyatakan pengumuman tersebut membuat industri hiburan di Korsel berada dalam keadaan waspada. Banyak agensi segera memberi arahan kepada para artis mereka untuk membatalkan kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    “Melaksanakan acara di tengah situasi darurat militer dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga,” ungkap salah seorang sumber.

    Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara resmi mengumumkan keadaan darurat militer dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa, (3/12/2024).

    Presiden Yoon menegaskan, adanya darurat militer ini, pihaknya akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea yang merdeka yang saat ini menghadapi ancaman kehancuran nasional. 

    “Saya berkomitmen untuk mengatasi kekuatan antinegara sesegera mungkin guna mengembalikan kondisi negara ke normal,” kata Presiden Yoon.

    Deklarasi itu berdasarkan pada Pasal 77 Konstitusi Republik Korea, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mengumumkan darurat militer apabila diperlukan untuk menghadapi situasi darurat nasional, perang, atau konflik bersenjata. 

    Pasal tersebut juga menetapkan, selama masa darurat tindakan khusus dapat diberlakukan, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, pers, serta kebebasan berkumpul dan berasosiasi.

    Lantas, bagaimana nasib dengan agenda konser-konser para idol K-Pop di berbagai negara termasuk Indonesia? Seperti Jung Hae In Fan Meeting Our Time di Balai Kartini Exhibition & Convention Center Sabtu, 7 Desember 2024 hingga Stray Kids World Tour di Indonesia Arena pada 21 Desember 2024. Sementara Korea Selatan sedang masa-masa darurat militer dan seluruh idola K-Pop dilarang tampil di hadapan publik.

  • IHSG ditutup menguat dipimpin sektor barang baku

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor barang baku

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat dipimpin oleh saham-saham sektor barang baku (basic materials).

    IHSG ditutup menguat 130,74 poin atau 1,82 persen ke posisi 7.326,76. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,26 poin atau 1,64 persen ke posisi 883,59.

    “Bursa regional Asia menguat di saat pasar dikejutkan dari pergolakan politik di Korea Selatan, dimana Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara tak terduga mengumumkan darurat militer pada Selasa (03/12) malam, dengan alasan upaya untuk mencegah partai oposisi mengganggu proses parlementer,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, Korea Selatan akhirnya membatalkan keputusan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara menentang tindakan tersebut.

    Untuk mencegah dampak negatif ekonomi dan pasar keuangan, Bank of Korea mengadakan rapat darurat dan regulator keuangan mengatakan siap mengalokasikan dana sebesar 10 triliun won untuk menstabilkan pasar kapan saja, dan Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok pada Rabu (04/12) berjanji untuk memompa likuiditas tanpa batas ke pasar keuangan, apabila perlu untuk menstabilkannya.

    Sementara dari China, meskipun aktivitas sektor jasa mengalami perlambatan namun masih di zona ekspansi.

    Berdasarkan data The Caixin General Services PMI turun ke level 51,5 pada November 2024 dari level tertinggi tiga bulan pada Oktober sebesar 52,0, atau meleset dari perkiraan pasar sebesar 52,5 dan The Caixin General Composite PMI naik menjadi 52,3 pada November 2024 dari 51,9 pada bulan sebelumnya.

    Dari dalam negeri, IHSG menguat seiring dengan momentum dari window dressing di penghujung tahun yang dapat menjadi momentum investor mengoleksi saham-saham unggulan, sehingga mendorong aktivitas peningkatan perdagangan saham menjelang akhir tahun 2024.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku sebesar 3,33 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang konsumen primer yang masing- masing sebesar 1,74 persen dan 1,29 persen.

    Sedangkan, satu sektor melemah yaitu sektor teknologi turun sebesar minus 0,04 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TNCA, BTEK, LABA, KREN dan CNKO. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni VISI, JIHD, ECII, ANDI dan MTFN.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.292.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar lembar saham senilai Rp11,16 triliun. Sebanyak 295 saham naik 226 saham menurun, dan 324 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei menguat 27,53 poin atau 0,07 persen ke level 39.276,39, indeks Shanghai melemah 14,16 poin atau 0,42 persen ke posisi 3.364,65, indeks Kuala Lumpur menguat 7,13 poin atau 0,44 persen ke posisi 1.614,09, dan indeks Straits Times menguat 13,81 poin atau 0,36 persen ke 3.799,94.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Oposisi Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel

    Oposisi Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel

    Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon untuk mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    Diketahui bahwa ketika parlemen Korsel memvoting secara bulat untuk menolak penetapan darurat militer Yoon pada Selasa (3/12) malam, terdapat 18 anggota parlemen dari PPP yang bergabung dengan oposisi untuk turut menentang darurat militer tersebut.

    Jika RUU itu diloloskan parlemen, maka selanjutnya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi Korsel untuk menggelar sidang dan memutuskan apakah pemakzulan terhadap Yoon bisa dibenarkan. Terdapat enam hakim konstitusi yang nantinya akan menjatuhkan putusan akhir untuk pemakzulan Yoon.

    Selama pertimbangan Mahkamah Konstitusi berlangsung, kekuasaan kepresidenan akan ditangguhkan dan Perdana Menteri (PM) Han Duck Soo, yang merupakan orang nomor dua dalam pemerintahan Korsel, akan mengambil tanggung jawab kepresidenan.

    Pada Selasa (3/12) malam, Yoon secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas “anti-negara”. Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret.

    Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.

    Darurat militer itu hanya berlaku selama enam jam dan dicabut pada Rabu (4/12) pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat, setelah mayoritas anggota parlemen Korsel — sebanyak 190 anggota dari total 300 anggota — secara bulat sepakat menentang darurat militer dan mendesak Yoon mencabutnya.

    “Darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Itu tidak mematuhi persyaratan apa pun untuk mendeklarasikannya,” kecam Partai Demokrat dalam pernyataannya.

    “Penetapan darurat militer itu sejak awal tidak sah dan merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Itu merupakan tindakan pemberontakan yang serius dan memberikan dasar yang sempurna untuk pemakzulannya,” tegas pernyataan tersebut.

    (nvc/ita)

  • Gempar Darurat Militer Lalu Dicabut, Presiden Korsel Dituduh Makar

    Gempar Darurat Militer Lalu Dicabut, Presiden Korsel Dituduh Makar

    Seoul

    Partai Demokrat, oposisi utama di Korea Selatan (Korsel), mengatakan akan mengajukan tuduhan makar terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer, yang dicabut beberapa jam kemudian. Oposisi menegaskan akan terus mengupayakan pemakzulan Yoon.

    Tuduhan makar, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Rabu (4/12/2024), juga akan diajukan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min, serta beberapa pejabat lainnya, yang dianggap terlibat dalam penetapan darurat militer tersebut.

    “Kami akan mengajukan laporan atas tuduhan makar (terhadap Yoon, Menhan dan Mendagri),” demikian pernyataan terbaru Partai Demokrat.

    Disebutkan juga bahwa tuduhan serupa akan diajukan terhadap “tokoh-tokoh penting militer dan kepolisian yang terlibat, seperti panglima darurat militer dan kepala kepolisian” yang dianggap terlibat.

    Laporan serupa disampaikan oleh kantor berita Korsel, Yonhap, yang menyebut Partai Demokrat telah mulai menyusun dakwaan makar terhadap Yoon dan para pejabat tinggi lainnya, dan akan mendorong pemakzulan mereka.

    Dalam pernyataannya, Partai Demokrat juga menegaskan akan terus mendorong pemakzulan terhadap Yoon.

    Sebelumnya, Partai Demokrat mengancam akan memulai proses pemakzulan terhadap Yoon jika dia tidak segera mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Partai Demokrat mengecam penetapan darurat militer oleh Yoon sebagai aksi pemberontakan, dan menyebutnya sebagai alasan untuk pemakzulan.

  • Darurat Militer Singkat Presiden Yoon Suk Yeol Bikin Rakyat Korea Selatan Marah – Page 3

    Darurat Militer Singkat Presiden Yoon Suk Yeol Bikin Rakyat Korea Selatan Marah – Page 3

    Seorang pekerja restoran berusia 30 tahun, Kim Ene-sol mengatakan dia merasa “diliputi rasa takut” saat mendengar berita itu. Ia berpikir harus menghentikannya bahkan harus bertaruh nyawa. 

    “Saya berpikir, saya harus menghentikan ini, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa,” ujarnya.  

    Dalam pengumuman darurat militernya, presiden menyebut oposisi, yang memegang mayoritas di parlemen yang beranggotakan 300 orang, sebagai “kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim”.  

    Seorang anggota parlemen oposisi mengatakan bahwa dia bergegas ke parlemen dengan taksi untuk memberikan suara menentang langkah tersebut dan khawatir akan ditangkap di bawah kekuasaan baru yang luas dari darurat militer itu.  

    “Yoon telah melakukan pemberontakan dengan mendeklarasikan darurat militer,” kata Shin Chang-sik.  

    Polisi berjaga di dalam gedung parlemen, siap menangkap siapa pun yang mencoba memanjat pagar.  

    Shin mengatakan beberapa rekan legislatornya terpaksa memanjat pagar untuk memberikan suara pada resolusi itu karena pintu masuk telah disegel.  

    Resolusi tersebut akhirnya berhasil, memaksa Yoon untuk mencabut darurat militer, yang disambut sorak-sorai dari kerumunan saat berita itu tersiar.  

    Namun, perayaan itu bercampur dengan ketidakpercayaan bahwa kejadian seperti itu bisa terjadi.  Lim Myeong-pan  mengatakan keputusan Yoon untuk mencabut darurat militer tidak membebaskannya dari kesalahan.  

    “Tindakan Yoon memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang sah adalah kejahatan serius,” kata Lim.  

     

  • Won Korea Stabil Usai Kebijakan Darurat Militer Dicabut – Page 3

    Won Korea Stabil Usai Kebijakan Darurat Militer Dicabut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Won Korea Selatan stabil setelah sempat jatuh ke level terendah dalam dua tahun pada hari Selasa (3/12), menyusul pengumuman darurat militer secara mendadak oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan darurat militer itu kemudian dibatalkan selang beberapa jam.

    Mengutip US News, Rabu (4/12/2024) para pedagang melaporkan bahwa bank sentral negara itu mungkin telah mendukung Won pada pembukaan hari Rabu dengan menjual dolar miliknya.

    Won Korea Selatan mencapai level 1.414,58 terhadap Dolar pada hari Rabu (4/12) waktu setempat.

    Sementara itu, Dolar AS juga pulih dari level terendah selama tiga pekan terhadap Yen Jepang dan bertahan terhadap mata uang utama lainnya karena para pedagang mempertimbangkan kemungkinan pemotongan suku bunga Federal Reserve bulan ini.

    Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang terhadap enam mata uang utama termasuk yen dan euro, naik 0,07% menjadi 106,39 pada Rabu (4/12).

    Dolar AS menguat 0,18% ke kisaran 149,90 Yen, melanjutkan pemulihannya setelah merosot ke 148,65 Yen pada sesi sebelumnya.

    Dolar AS mendapat dukungan setelah data menunjukkan lapangan pekerjaan AS meningkat secara moderat pada bulan Oktober sementara PHK menurun, bahkan ketika pejabat Federal Reserve pada hari itu tidak memberikan panduan pasti tentang apa yang akan mereka lakukan pada akhir pertemuan kebijakan berikutnya dalam waktu dua pekan.

    Sedangkan Yuan China melemah mendekati level terendahnya dalam lebih dari setahun di perdagangan luar negeri, tertekan oleh dampak tarif impor baru dari Presiden Terpilih AS Donald Trump.

  • AS Peringatkan Warganya Usai Darurat Militer Korsel Dicabut

    AS Peringatkan Warganya Usai Darurat Militer Korsel Dicabut

    Seoul

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku lega setelah Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mencabut darurat militer yang ditetapkannya, usai menuai penolakan parlemen. Meski begitu, Kedutaan Besar AS di Seoul tetap mengeluarkan peringatan darurat kepada setiap warganya bahwa situasinya “tidak pasti” usai darurat militer dicabut.

    Setiap warga negara AS yang ada di Korsel, seperti dilansir kantor berita Korsel, Yonhap News Agency, Rabu (4/12/2024), diimbau untuk mengambil tindakan pencegahan demi keselamatan mereka, seperti menghindari area-area yang menjadi lokasi unjuk rasa.

    Kedubes AS memposting informasi darurat pada situs resminya pada Rabu (4/12), atau sehari setelah Yoon menetapkan darurat militer, yang akhirnya dicabut beberapa jam kemudian setelah para anggota Majelis Nasional Korsel secara bulat menolaknya dalam voting yang digelar dini hari.

    “Menyusul pengumuman Presiden Yoon untuk mencabut deklarasi darurat militer, situasi masih tidak pasti,” demikian pernyataan Kedubes AS di Seoul.

    “Warga negara AS harus mengantisipasi potensi gangguan-gangguan. Ketika berada di tempat umum, Anda harus memperhatikan lingkungan sekitar dan melakukan tindakan pencegahan keselamatan secara rutin,” imbau Kedubes AS dalam pernyataannya.

    Kedubes AS juga mengimbau setiap warganya yang ada di Korsel untuk menghindari area-area yang menjadi lokasi unjuk rasa dan berhati-hati di dekat “kerumunan banyak orang, pertemuan, unjuk rasa atau rally”.

    Diperingatkan oleh Kedubes AS bahwa unjuk rasa damai bisa berubah menjadi konfrontatif dan meningkat menjadi kekerasan. Kedubes AS juga mengumumkan bahwa semua janji temu konsuler rutin dan pemohon visa sepanjang Rabu (4/12) dibatalkan.

    Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan AS merasa “lega” karena darurat militer telah dicabut oleh Yoon, beberapa jam usai dia mengumumkannya pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.

    “Kami lega Presiden Yoon telah mengubah kebijakannya mengenai deklarasi darurat militer dan menghormati hasil voting Majelis Nasional Korea Selatan untuk mengakhirinya,” ucap seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam pernyataan yang dirilis usai Yoon mencabut darurat militer.

    Tonton juga video: Respons AS soal Korsel Umumkan Darurat Militer, Ngaku Khawatir

  • Tentang Darurat Militer, Sempat Diumumkan Presiden Korsel Lalu Dicabut

    Tentang Darurat Militer, Sempat Diumumkan Presiden Korsel Lalu Dicabut

    Jakarta

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer yang membuat heboh. Namun usai mendapat penolakan dari Majelis Nasional Korsel, kini status darurat militer di negara tersebut telah resmi dicabut.

    Pengumuman darurat militer itu disampaikan Presiden Yoon pada Selasa (3/12/2024) larut malam pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB). Status darurat militer Korsel kemudian dicabut pada Rabu (4/12/2024) pagi pukul 04.30 WIB.

    Sesaat setelah status darurat militer diumumkan, warga Korsel pun menggelar demo di gedung parlemen. Ratusan masa berkumpul di parlemen Korsel pada Rabu (4/12/2024) dini hari, untuk memprotes penetapan status darurat militer.

    Apa yang Dimaksud dengan Status Darurat Militer?

    Berdasarkan pengertiannya, darurat militer adalah keadaan darurat suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemimpin tertinggi. Demikian pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Kemdikbud).

    Korsel sendiri pernah menetapkan darurat militer pada tahun 1979, dan ini menjadi deklarasi darurat militer terakhir kalinya di negara tersebut. Selama lebih dari puluhan tahun, darurat militer tidak pernah lagi diberlakukan sejak Korsel menjadi negara demokrasi parlementer pada tahun 1987.

    Alasan Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer

    Status darurat militer ini diumumkan Presiden Korsel karena ketegangan dengan negara tetangganya, Korea Utara (Korut) yang terus meningkat. Presiden Yoon juga menyebut salah satu alasan menetapkan status darurat militer adalah karena adanya ancaman “kekuatan anti-negara”.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya umumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dilansir AFP, Selasa (3/12/2024).

    Parlemen Korsel Tolak Pengumuman Darurat Militer

    Parlemen Korsel lantas menolak keputusan darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon, dan meminta untuk dibatalkan. Juru bicara parlemen Korsel mengatakan deklarasi darurat militer Presiden Yoon tidak sah, dan mengesahkan resolusi pencabutan deklarasi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Channel Asia News, Selasa (3/12/2024), Majelis Nasional Korsel dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir meloloskan keputusan rapat yang mengharuskan darurat militer yang dideklarasikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk dicabut.

    “Dari 190 yang hadir, 190 mendukung, saya menyatakan bahwa resolusi yang menyerukan pencabutan darurat militer telah disahkan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik.

    Status Darurat Militer Korsel Telah Resmi Dicabut

    Kabinet Presiden Yoon akhirnya menyetujui status darurat militer dicabut usai status itu ditolak Majelis Nasional Korsel. Seperti dilansir AFP dan CNN, Rabu (4/12/2024), kabinet Presiden Yoon telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer, tak lama setelah diumumkan.

    “Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet.”

    Presiden Yoon pun resmi mengumumkan pencabutan status darurat militer di Korsel. Kepala Staf Gabungan juga telah menarik pasukan militer yang yang dikerahkan untuk melaksanakan darurat militer, dan telah kembali ke pangkalan.

    Simak video: Presiden Korsel akan Cabut Status Darurat Militer, Pasukan Telah Ditarik

    (wia/imk)

  • Bank Sentral Korea Selatan Gelar Rapat Dewan Luar Biasa Tanggapi Darurat Militer – Page 3

    Bank Sentral Korea Selatan Gelar Rapat Dewan Luar Biasa Tanggapi Darurat Militer – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank of Korea atau Bank Sentral Korea Selatan akan mengadakan rapat darurat setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut stattus darurat militer yang diumumkan semalam.

    Bank sentral akan mengadakan rapat dewan luar biasa sekitar pukul 9 pagi waktu setempat pada hari Rabu ini. Minggu lalu, Bank of Korea telah memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dalam langkah yang mengejutkan.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (4/12/2024), kantor berita lokal Yonhap melaporkan bahwa regulator keuangan Korea Selatan mengatakan siap mengalokasikan 10 triliun won atau kurang lebih USD 7,07 miliar untuk dana stabilisasi pasar saham kapan saja.

    Selasa malam, Yoon mengumumkan darurat militer dan memobilisasi tentara. Dalam beberapa jam, Majelis Nasional memilih untuk membatalkan perintah darurat, yang memaksa Yoon mencabut darurat militer pada Rabu pagi. Unit militer yang dikerahkan juga telah ditarik, Yoon mengumumkan.

    “Menurut pandangan kami, dampak negatif terhadap ekonomi dan pasar keuangan bisa berlangsung singkat karena ketidakpastian pada lingkungan politik dan ekonomi dapat segera diatasi dengan respons kebijakan yang proaktif,” kata analis Citi dalam sebuah catatan.

    Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok pada hari Rabu berjanji untuk memompa likuiditas tanpa batas ke pasar keuangan, jika perlu untuk menstabilkannya.

    Saham Korea Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan di AS pada hari Selasa di tengah kekacauan politik di Korea. iShares MSCI South Korea ETF (EWY), yang melacak lebih dari 90 perusahaan besar dan menengah di Korea Selatan, jatuh sebanyak 7% hingga mencapai level terendah dalam 52 minggu sebelum memangkas kerugian hingga ditutup 1,6% lebih rendah.

    Pasar saham Korea Selatan mulai diperdagangkan pada pukul 9 pagi KST seperti biasa.

  • Heboh Korsel Darurat Militer Lalu Dicabut, Jepang Sangat Khawatir

    Heboh Korsel Darurat Militer Lalu Dicabut, Jepang Sangat Khawatir

    Jakarta

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa Tokyo sedang memantau situasi di Korea Selatan dengan “kekhawatiran yang luar biasa dan serius”, setelah presiden negara tetangga Asia itu mengumumkan darurat militer dan kemudian mencabutnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/12/2024), Ishiba juga mengatakan Tokyo tidak mengetahui “informasi apa pun yang menunjukkan bahwa warga negara Jepang (yang tinggal di Korea Selatan) terluka.”

    Berbicara kepada wartawan di kantornya, Ishiba menambahkan bahwa pemerintah “mengambil semua tindakan yang mungkin” untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang, termasuk mengeluarkan peringatan melalui email konsuler.

    “Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan keselamatan mereka,” katanya.

    Pernyataannya ini disampaikan setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan dunia dengan deklarasi darurat militer, yang kemudian dicabutnya beberapa jam kemudian setelah anggota parlemen menolaknya.

    Upaya mengejutkan Yoon untuk memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade ini, menyebabkan Korea Selatan masuk ke dalam kekacauan terparahnya dalam sejarah demokrasi modernnya.

    Perkembangan dramatis tersebut juga membahayakan masa depan Yoon, politisi konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022.