Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel) Kim Yong Hyun resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Kim juga telah diterima Presiden Yoon Suk Yeol.

    Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), Kim mundur setelah Presiden Yoon tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Rabu (5/12) kemudian mencabut keputusannya kembali setelah beberapa jam kemudian usai ada penolakan dari Majelis Nasional. Kim disebut orang yang mengusulkan deklarasi darurat kepada Yoon.

    Presiden Yoon saat ini telah mencalonkan Choi Byung Huk untuk menggantikan Kim. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Yoon.

    Choi adalah pensiunan jenderal bintang empat. Saat ini jabatannya adalah Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi.

    Sebelumnya, Kim Yong-hyun menyampaikan permintaan maaf usai Presiden Yoon Suk Yeol sempat menetapkan status darurat militer di Korsel secara mendadak. Kim juga menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam keterangannya dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12).

    Menhan Kim dituding sebagai orang yang mendorong Yoon dalam mengumumkan status darurat militer. Namun, status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel mengadakan rapat mendadak hingga membatalkan darurat militer di Korsel pada Rabu (4/12) dini hari.

    “Darurat militer telah dicabut, dan masyarakat memulihkan kehidupan sehari-hari mereka, namun situasi politik dan keamanan dalam negeri tidak mudah,” katanya.

    “Kementerian Pertahanan menanggapi situasi ini dengan sangat tegas dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa operasi pertahanan dilakukan tanpa kemunduran sambil secara stabil menangani masalah-masalah yang ada,” tambah Kim.

    Permintaan maaf Kim datang kurang dari satu jam setelah oposisi utama, Partai Demokrat (DP), mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon. Presiden Yoon kini dalam bayang-bayang pemakzulan dari jabatannya.

    Tonton juga Video: Presiden Korsel akan Cabut Status Darurat Militer, Pasukan Telah Ditarik

    (zap/ygs)

  • Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    AS Tak Diajak Konsultasi, Biden Tahu Darurat Militer Korsel dari Siaran TV

    Jakarta –

    Gedung Putih buka suara atas status darurat militer yang sempat diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pihak Amerika Serikat (AS) mengaku segera membuka komunikasi dengan Korsel atas pengumuman darurat militer yang sepihak itu.

    “Amerika Serikat akan berbicara kepada Korea Selatan untuk menjaga demokrasi setelah pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek oleh Presiden Yoon Suk Yeol,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dilansir AFP, Kamis (5/12/2024).

    Sullivan mengatakan demokrasi Korsel selama ini telah berjalan di jalur yang benar. Amerika, kata Sullivan, menekankan pentingnya pemerintahan Korsel dalam mempertahankan capaian tersebut.

    “Demokrasi Korea Selatan kuat dan tangguh, dan kami akan terus berbicara secara terbuka dan terlibat secara pribadi dengan rekan-rekan Korea Selatan untuk memperkuat pentingnya kelanjutan hal tersebut,” kata Sullivan.

    Menurut Sullivan, deklarasi darurat militer sepihak dari Presiden Yoon sempat membuat Amerika prihatin. Dia memuji sikap Majelis Nasional Korsel yang bergerak cepat dalam menolak status tersebut.

    Sullivan juga menegaskan Amerika Serikat tidak diajak konsultasi sebelumnya oleh Presiden Yoon sebelum ia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12). Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, kata Sullivan, baru mengetahui deklarasi tersebut melalui siaran televisi.

    Status darurat militer di Korsel sempat diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel menggelar rapat mendadak untuk menentang keputusan dari Presiden Yoon.

    Presiden Yoon lalu mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12). Jabatannya kini dalam ancaman usai partai oposisi Korsel telah mengajukan rencana pemakzulan kepadanya dari posisi sebagai Presiden Korsel.

    (ygs/ygs)

  • Update ‘Skandal’ Darurat Militer Korsel, Pemakzulan Presiden Dimulai

    Update ‘Skandal’ Darurat Militer Korsel, Pemakzulan Presiden Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi upaya pemakzulan setelah mengambil langkah kontroversial dengan mendeklarasikan darurat militer. Langkah ini, yang pertama sejak empat dekade terakhir, dituduh digunakan untuk menghentikan penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan keluarganya.

    Keputusan tersebut dengan cepat dibatalkan oleh parlemen, tetapi telah memicu krisis politik besar yang mengguncang negeri ini dan mencemaskan sekutu-sekutunya.

    Anggota parlemen oposisi menyerahkan mosi pemakzulan pada Kamis (5/12/2024) dini hari, menuduh Yoon telah “melanggar konstitusi dan hukum”. Mosi tersebut juga menuduh presiden mencoba menghindari penyelidikan atas dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya.

    “Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan-sesuatu yang tidak boleh dan tidak akan dimaafkan,” kata anggota parlemen Kim Seung-won, dilansir AFP.

    Menurut undang-undang Korea Selatan, mosi ini harus diputuskan dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah diajukan. Dengan mayoritas besar di parlemen yang dipegang oleh oposisi, peluang Yoon untuk bertahan tampak suram.

    Adapun keputusan Yoon untuk mendeklarasikan darurat militer mengejutkan sekutu-sekutu internasionalnya. Amerika Serikat, yang memiliki hampir 30.000 pasukan di Korea Selatan, menyatakan bahwa mereka tidak diberi tahu sebelumnya.

    “Kami lega bahwa keputusan ini telah dibatalkan,” kata Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional AS. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi Korea Selatan tetap tangguh dan bahwa Washington akan terus memperkuat hubungan bilateral.

    Sebelumnya, ribuan warga Korea Selatan memadati jalan-jalan di sekitar kantor presiden di Seoul, menuntut pengunduran dirinya. Demonstrasi juga berlangsung di Gwanghwamun Square, dengan pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk yang menyerukan perubahan.

    “Saya begitu marah hingga tak bisa tidur semalam. Saya datang ke sini untuk memastikan Yoon benar-benar lengser,” kata Kim Min-ho, seorang warga berusia 50 tahun.

    Situasi di parlemen berlangsung dramatis. Lebih dari 280 tentara, beberapa di antaranya diterbangkan dengan helikopter, berusaha mengunci gedung parlemen. Namun, 190 anggota parlemen berhasil masuk dan membatalkan deklarasi darurat militer.

    Konstitusi Korea Selatan mengharuskan darurat militer dicabut jika mayoritas parlemen menuntutnya, memaksa Yoon untuk menarik keputusannya dalam pidato yang disiarkan enam jam kemudian.

    Dalam pidatonya, Yoon mengklaim darurat militer diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan “elemen anti-negara”. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang ancaman tersebut.

    Langkah ini juga memicu ketegangan politik terkait pernyataannya yang menyebut Partai Demokrat, oposisi utama, sebagai “elemen anti-negara”.

    Ketua partai penguasa Yoon, People Power Party, menggambarkan langkah tersebut sebagai “tragedi”. Namun, partai ini tetap memutuskan untuk menolak mosi pemakzulan.

    Sejak terpilih pada tahun 2022, Yoon menghadapi penurunan popularitas yang signifikan. Dalam jajak pendapat terbaru Gallup, tingkat persetujuan publik terhadapnya hanya 19%, dengan banyak pemilih marah atas kondisi ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya.

    Situasi ini mencerminkan masa depan politik Yoon yang semakin tidak menentu, dengan ketegangan antara pemerintah dan oposisi yang terus meningkat.

    (luc/luc)

  • IHSG Berjaya! Saham-saham di Sektor Ini Jadi Penguatnya

    IHSG Berjaya! Saham-saham di Sektor Ini Jadi Penguatnya

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat dipimpin oleh saham-saham sektor barang baku (basic materials).
     
    IHSG ditutup menguat 130,74 poin atau 1,82 persen ke posisi 7.326,76. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,26 poin atau 1,64 persen ke posisi 883,59.
     
    “Bursa regional Asia menguat di saat pasar dikejutkan dari pergolakan politik di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara tak terduga mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, dengan alasan mencegah partai oposisi mengganggu proses parlementer,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya, dilansir Antara, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Krisis politik di Korsel

    Namun demikian, Korea Selatan akhirnya membatalkan keputusan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara menentang tindakan tersebut.
    Adapun untuk mencegah dampak negatif ekonomi dan pasar keuangan, Bank of Korea mengadakan rapat darurat. Regulator keuangan mengatakan siap mengalokasikan dana sebesar 10 triliun won untuk menstabilkan pasar kapan saja.
     
    Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok berjanji untuk memompa likuiditas tanpa batas ke pasar keuangan, apabila perlu untuk menstabilkannya.
     
     

     
    Sementara dari Tiongkok, meskipun aktivitas sektor jasa mengalami perlambatan namun masih di zona ekspansi.
     
    Berdasarkan data The Caixin General Services PMI turun ke level 51,5 pada November 2024 dari level tertinggi tiga bulan pada Oktober sebesar 52,0, atau meleset dari perkiraan pasar sebesar 52,5 dan The Caixin General Composite PMI naik menjadi 52,3 pada November 2024 dari 51,9 pada bulan sebelumnya.
     
    Faktor dalam negeri

    Sedangkan dari dalam negeri, IHSG menguat seiring dengan momentum dari window dressing di penghujung tahun yang dapat menjadi momentum investor mengoleksi saham-saham unggulan, sehingga mendorong aktivitas peningkatan perdagangan saham menjelang akhir 2024.
     
    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.
     
    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku sebesar 3,33 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang konsumen primer yang masing- masing sebesar 1,74 persen dan 1,29 persen.
     
    Sedangkan, satu sektor melemah yaitu sektor teknologi turun sebesar minus 0,04 persen.
     
    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TNCA, BTEK, LABA, KREN dan CNKO. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni VISI, JIHD, ECII, ANDI dan MTFN.
     
    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.292.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar lembar saham senilai Rp11,16 triliun. Sebanyak 295 saham naik 226 saham menurun, dan 324 tidak bergerak nilainya.
     

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain:

    Indeks Nikkei menguat 27,53 poin atau 0,07 persen ke level 39.276,39.
    Indeks Shanghai melemah 14,16 poin atau 0,42 persen ke posisi 3.364,65.
    Indeks Kuala Lumpur menguat 7,13 poin atau 0,44 persen ke posisi 1.614,09.
    Indeks Straits Times menguat 13,81 poin atau 0,36 persen ke 3.799,94.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Oposisi Resmi Daftarkan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel ke Majelis Nasional

    Oposisi Resmi Daftarkan Mosi Pemakzulan Presiden Korsel ke Majelis Nasional

    Jakarta –

    Langkah pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus dilakukan. Mosi pemakzulan Presiden Yoon telah secara resmi didaftarkan ke Majelis Nasional Korsel atau badan legislatif negara tersebut.

    Dilansir Yonhap News Agency, Kamis (5/12/2024), pendaftaran itu diajukan oleh 190 anggota partai oposisi dan satu anggota independent ke Majelis Nasional Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat. Mosi tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer.

    Berdasarkan undang-undang, suatu mosi harus dilakukan melalui pemungutan suara 24 jam setelah prosedur pelaporan, dan dalam waktu 72 jam setelah pelaporan. Pemungutan suara terhadap mosi tersebut dapat dilanjutkan paling cepat pada hari Jumat (6/12).

    Saat mengajukan mosi tersebut ke parlemen, anggota parlemen oposisi menuduh bahwa deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Yoon merupakan pelanggaran terhadap konstitusi mengenai prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan.

    Mereka juga mengklaim bahwa keputusan darurat militer melanggar kebebasan berekspresi karena menempatkan semua media dan penerbitan di bawah kendali komando darurat militer dan melarang pemogokan dan protes. Kubu oposisi berencana mengadakan pemungutan suara mengenai mosi tersebut secepat mungkin.

    Untuk meloloskan mosi tersebut, mayoritas dari 300 anggota parlemen harus mengajukannya ke Majelis dan dua pertiga dari mereka diperlukan untuk mendapatkan dukungan akhir.

    Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan dukungan dari delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Namun, partai yang berkuasa telah mengambil keputusan menentang mosi pemakzulan tersebut.

    Pengumuman darurat militer secara sepihak yang disampaikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam memancing gejolak politik. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Yoon kini menyatakan siap mundur dari jabatannya.

    “Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya,” kata Menteri Kehakiman Park Sung-jae usai pertemuan dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12).

    Perdana Menteri Han meminta para menteri tersebut untuk tetap bertahan dalam jabatannya. Dia meminta menteri-menteri di kabinet Presiden Yoon tetap bekerja demi kepentingan publik.

    “Saya meminta kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik di semua kementerian untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa keraguan sedikit pun,” katanya.

    (ygs/ygs)

  • Menteri Korsel Siap Mundur Massal Usai Darurat Militer Kontroversial

    Menteri Korsel Siap Mundur Massal Usai Darurat Militer Kontroversial

    Jakarta –

    Pengumuman darurat militer secara mendadak yang disampaikan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol memancing gejolak politik. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Yoon kini menyatakan siap mundur dari jabatannya.

    Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, hari ini menggelar pertemuan dengan menteri di kabinet Presiden Yoon. Para menteri yang hadir mulai dari Menteri Keuangan Choi Sang-mok hingga Menteri Pendidikan Lee Ju-ho. Keduanya menyatakan siap mundur dari posisinya sebagai menteri.

    “Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya,” kata Menteri Kehakiman Park Sung-jae usai pertemuan dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12/2024).

    Perdana Menteri Han meminta para menteri tersebut untuk tetap bertahan dalam jabatannya. Dia meminta menteri-menteri di kabinet Presiden Yoon tetap bekerja demi kepentingan publik.

    “Saya meminta kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik di semua kementerian untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa keraguan sedikit pun,” katanya.

    “Sampai saat-saat terakhir, saya akan melayani rakyat dengan mengumpulkan kebijaksanaan anggota kabinet kami,” sambung Perdana Menteri Han.

    Anggota parlemen Korsel lalu menggelar rapat mendadak untuk membatalkan status darurat militer yang disampaikan oleh Presiden Yoon. Status tersebut lalu berhasil dicabut pada Rabu (4/12) dini hari.

    Presiden Yoon kemudian secara resmi mengumumkan pencabutan darurat militer di Korsel hari ini. Kini partai oposisi di Korsel juga telah mengajukan upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai Presiden Korsel.

    (ygs/haf)

  • Menhan Korsel Resmi Mundur Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer

    Menhan Korsel Minta Maaf dan Siap Mundur Usai Geger Darurat Militer

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan Kim Yong-hyun menyampaikan permintaan maaf usai Presiden Yoon Suk Yeol sempat menetapkan status darurat militer di Korsel secara mendadak. Kim juga menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam keterangannya dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12/2024).

    Pengumuman darurat militer disampaikan Presiden Yoon pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Keputusan mendadak dan sepihak ini membuat geger publik Korsel dan menuai penolakan keras dari parlemen.

    Menhan Kim dituding sebagai orang yang mendorong Yoon dalam mengumumkan status darurat militer. Namun, status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel mengadakan rapat mendadak hingga membatalkan darurat militer di Korsel pada Rabu (4/12) dini hari.

    Usai status tersebut dicabut, Menhan Kim mengatakan masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Dia mengakui situasi politik di Korsel saat ini dalam keadaan tidak menentu.

    “Darurat militer telah dicabut, dan masyarakat memulihkan kehidupan sehari-hari mereka, namun situasi politik dan keamanan dalam negeri tidak mudah,” katanya.

    “Kementerian Pertahanan menanggapi situasi ini dengan sangat tegas dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa operasi pertahanan dilakukan tanpa kemunduran sambil secara stabil menangani masalah-masalah yang ada,” tambah Kim.

    (ygs/haf)

  • Airlangga nilai darurat militer di Korsel jadi peluang bagi RI

    Airlangga nilai darurat militer di Korsel jadi peluang bagi RI

    Inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, penetapan darurat militer (martial law) di Korea Selatan pada Selasa malam (3/12) menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi.

    “Jadi banyak negara yang saat ini bullish dengan Indonesia karena political stability di ASEAN, sebagai negara terbesar di ASEAN, dan transisi (pemerintahan) yang mulus ada di Indonesia. Kalau kita lihat tadi malam sempat tegang sedikit dengan apa yang terjadi di Korea Selatan yang sempat mengumumkan martial law dan dibatalkan oleh 190 anggota kongres, dan ini mungkin destabilisasi di kawasan Korea belum selesai,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

    Deklarasi darurat militer di Korea Selatan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih menarik di tengah ketidakpastian global, khususnya di wilayah Asia.

    “Inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara dengan hasil meminta untuk mengakhiri kondisi darurat militer.

    Dalam pidatonya, Airlangga menilai para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dikarenakan peluang hilirisasi di sektor energi terbarukan sebagai salah satu fokus utama Indonesia dalam menarik investasi.

    Salah satu yang sedang didorong adalah pengembangan industri kaca apung (floating glass) yang berbasis pasir silika, bahan yang dikenal memiliki kualitas baik di Indonesia.

    “Dari floating glass, dia akan menjadi glass untuk solar panel dan juga akan bisa didorong untuk membuat semikonduktor kedepannya. Nah ini juga yang menjadi kekuatan karena pasir silika kita dikenal cukup baik, dan investasinya ada 1-2 yang sudah siap untuk mengembangkan industri kaca,” jelasnya.

    Ia menyebut aliran investasi sudah mulai terlihat, dengan beberapa investor berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan Gresik. Pengembangan ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat energi tenaga surya.

    Selain itu, tenaga surya yang memerlukan baterai sebagai baseload akan meningkatkan kebutuhan terhadap mineral kritis (critical minerals).

    “Indonesia diberkahi dengan adanya geothermal, dengan adanya hydropower, dengan adanya ocean thermal atau dari ombak di bawah laut,” terang Menko Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga menyoroti adanya komitmen investasi jumbo dari perusahaan multinasional dalam mendukung target emisi nol bersih (net zero emission) 2060.

    Ia membeberkan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris, British Petroleum (BP) telah berkomitmen untuk menggelontorkan investasi sebesar 7,5 miliar dolar AS guna pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

    “Perusahaan ExxonMobil juga berencana menginvestasikan hingga 15 miliar dolar AS,” ungkap Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Buntut Panjang Situasi di Korsel Meski Darurat Militer Sudah Dicabut

    Buntut Panjang Situasi di Korsel Meski Darurat Militer Sudah Dicabut

    Buntut panjang sampai pemakzulan

    Buntut status darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon menjadi panjang. Awalnya, kepala staf dan sekretaris senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri usai dekrit darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon dicabut.

    Seperti dilansir CNN, Rabu (4/12/2024), kepala staf kepresidenan Korea Selatan dan lebih dari 10 sekretaris senior presiden telah mengajukan pengunduran diri mereka, menurut kantor kepresidenan.

    “Para pembantu senior Yoon menawarkan untuk mengundurkan diri secara massal karena deklarasi darurat militer,” kata Yonhap, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kantor kepresidenan tidak segera menanggapi permintaan komentar AFP.

    Menyusul kemudian, menggelindinglah wacana pemakzulan berubah jadi rencana pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Kaum oposisi paling semangat mengupayakan aksi politik tersebut.

    South Koreans hold signs reading “Arrest Yoon Suk Yeol” during a rally in Seoul, South Korea, Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Lee Jin-man) Foto: AP/Lee Jin-man

    Partai Demokrat Korsel selaku oposisi utama mulai mengancam pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Presiden Yoon dinilai telah memalkukan aksi pemberontakan dan pengkhianatan, dan makar terhadap konstitusi lewat penetapan darurat militer.

    “Kami tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi,” demikian pernyataan Partai Demokrat Korsel pada Rabu (4/12) waktu setempat, dilansir AFP dan CNN.

    “Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan segera memulai proses pemakzulan sesuai dengan keinginan rakyat,” tegas Partai Demokrat Korsel dalam pernyataannya.

    Rabu (4/12/2024) pukul 14.40 waktu setempat, rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan terhadap Presiden Yoon diajukan oleh Partai Demokrat Korsel dan enam partai oposisi lain.

    People gather to demand South Korean President Yoon Suk Yeol step down in front of the National Assembly in Seoul, South Korea, Wednesday, Dec. 4, 2024. (Kim Do-hoon/Yonhap via AP) Foto: (Kim Do-hoon/Yonhap via AP)

    Parlemen Korsel harus menggelar pemungutan suara dalam waktu 72 jam setelah mosi pemakzulan diajukan. RUU itu diperkirakan akan diajukan ke sidang pleno Majelis Nasional Korsel pada Kamis (5/12) besok, dengan pemungutan suara atau voting bisa digelar paling cepat pada Jumat (6/12) atau Sabtu (7/12) mendatang.

    Dibutuhkan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota parlemen Korsel, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk bisa memakzulkan presiden.

    Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon untuk mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    Diketahui bahwa ketika parlemen Korsel memvoting secara bulat untuk menolak penetapan darurat militer Yoon pada Selasa (3/12) malam, terdapat 18 anggota parlemen dari PPP yang bergabung dengan oposisi untuk turut menentang darurat militer tersebut.

    Jika RUU itu diloloskan parlemen, maka selanjutnya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi Korsel untuk menggelar sidang dan memutuskan apakah pemakzulan terhadap Yoon bisa dibenarkan. Terdapat enam hakim konstitusi yang nantinya akan menjatuhkan putusan akhir untuk pemakzulan Yoon.

    (dnu/dnu)

  • Ribuan Warga Korsel Unjuk Rasa Tuntut Presiden Yoon Mundur

    Ribuan Warga Korsel Unjuk Rasa Tuntut Presiden Yoon Mundur

    Seoul –

    Ribuan warga berunjuk rasa di depan Kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Mereka menuntut Yoon mengundurkan diri buntut pemberlakukan darurat militer.

    Dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), dari video siaran langsung menunjukkan ribuan pengunjuk rasa berbaris menuju kantor Yoon di Seoul. Sebelumnya, massa menggelar unjuk rasa di Gwanghwamun Square.

    Partai-partai oposisi Korea Selatan – yang anggota parlemennya menentang keras dan bertikai dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer – mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon. Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, tetapi kemungkinan akan dilakukan paling cepat pada hari Jumat (6/12).

    Pihak oposisi memegang mayoritas besar kursi di parlemen dengan beranggotakan 300 orang. Mereka hanya membutuhkan sedikit penolakan dari partai pendukung Presiden Yoon untuk dapat 2/3 mayoritas suara untuk meloloskan mosi tersebut.

    Serikat buruh terbesar di Korsel menyerukan “pemogokan umum tanpa batas waktu” sampai Yoon mengundurkan diri. Bahkan pemimpin partai yang berkuasa, menggambarkan upaya Yoon terkait darurat militer sebagai tindakan yang “tragis” dan menyerukan agar mereka yang terlibat bertanggung jawab.

    Pada Selasa (3/12) malam, Yoon secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas “anti-negara”. Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret.

    Belakangan terungkap bahwa darurat militer yang ditetapkan Yoon itu tidak didorong oleh ancaman eksternal, tetapi oleh situasi politik internal.

    Lihat juga video: Oposisi Desak Presiden Korsel Mundur, Ancam Pemakzulan

    (isa/haf)