Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Enam Jam Usai Buat Situasi Memanas, Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

    Enam Jam Usai Buat Situasi Memanas, Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

    ERA.id – Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu (4/12) dini hari tadi. Pencabutan itu dilakukan setelah Majelis Nasional membuat mosi yang membatalkan status darurat militer.

    Kabinetnya menyetujui mosi untuk mengakhiri penegakan darurat militer pada pukul 4:30 pagi, sekitar enam jam setelah ia membuat deklarasi darurat yang mengejutkan.

    “Pukul 11 ​​malam tadi, saya mendeklarasikan darurat militer dengan niat tegas untuk menyelamatkan negara dalam menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” katanya, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    “Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk pencabutan darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer,” imbuhnya.

    Dalam pengumuman pencabutan darurat militer itu, Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan di luar batas yang menurutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

    Setelah pencabutan undang-undang tersebut, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa bahkan mengancam akan memulai mosi untuk memakzulkan presiden.

    Salah satu mosi pemakzulan itu datang dari Partai Pembangunan Kembali Korea. Pemimpin fraksi Hwang Un-ha, menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam mobilisasi personel militer setelah deklarasi darurat militer yang langka.

    Di sisi lain, Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan, yang dimobilisasi untuk melaksanakan darurat militer, telah kembali ke pangkalan dalam sebuah langkah yang memulihkan rasa normalitas.

    Yoon dalam pernyataan yang mengejutkan sebelumnya menyatakan Korea Selatan berada dalam posisi darurat militer. Status itu dia sampaikan dengan tuduhan parlemen sebagai anti-negara.

    Sejak saat itu, pasukan militer mengepung gedung DPR dengan berbagai cara, termasuk memecahkan kaca dan memantau situasi dengan helikopter.

    Kurang dari satu jam dari keputusan tersebut, Majelis Nasional menyatakan darurat militer dibatalkan. Majelis Nasional menilai keputusan Yoon tersebut bersifat ilegal. 

  • Fakta-fakta Kisruh Presiden Korsel Sempat Umumkan Darurat Militer

    Fakta-fakta Kisruh Presiden Korsel Sempat Umumkan Darurat Militer

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penetapan status darurat militer yang sempat ditetapkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) lalu masih menjadi sorotan publik.

    Aksi mengejutkan yang berlangsung hanya sekitar enam jam tersebut terus menjadi topik hangat karena pertama terjadi dalam nyaris 50 tahun sejak 1980.

    Serangkaian peristiwa pun telah terjadi menyusul peristiwa tersebut. Berikut fakta-fakta terkini kisruh status darurat militer di Korea Selatan.

    Polisi selidiki presiden

    Polisi Korea Selatan memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan pemberontakan terkait penetapan keadaan darurat militer yang membuat heboh negara itu.

    Kepala Badan Investigasi Nasional Korsel Woo Jong Soo pada Kamis (5/12) mengatakan kasus Presiden Yoon saat ini telah dilimpahkan dan seiring dengan itu dimulai penyelidikannya.

    Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

    Ribuan warga gelar aksi nyalakan lilin

    Warga sipil dan kelompok buruh menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin di seluruh Korea Selatan pada Rabu (4/12) malam.

    Kelompok seperti Federasi Serikat Buruh Korsel, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif, dan kelompok sipil lain menggelar aksi damai itu di Lapangan Gwanghwamun, Seoul.

    Aksi tersebut dihadiri sekitar 2.000 orang. Mereka mengecam penetapan status darurat militer dan meminta Yoon mundur dari kursi kepresidenan.

    Unjuk rasa serupa juga terjadi di Gwangju. Sekitar 1.000 orang ikut dalam aksi tersebut.

    Aksi yang sama juga digelar di Suncheon, Yeosu, dan kota-kota lain di Provinsi Jeolla Selatan.

    Di Busan, aktivis anti Yoon berencana menggelar aksi mulai Rabu hingga pekan depan.

    Menhan mundur

    Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun memutuskan mengundurkan diri dari jabatan menyusul gonjang-ganjing perkara status darurat militer.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim dalam sebuah pernyataan, Rabu (4/12).

    Menurut sejumlah laporan, Kim yang mengusulkan kepada Yoon untuk mendeklarasikan status darurat militer. Kim dilaporkan menggelar pertemuan dengan para komandan utama dan meminta untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan militer sebelum status darurat militer diterapkan.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan deklarasi darurat militer ke Yoon melalui perdana menteri, demikian dikutip Korea Herald. Namun, PM membantah menerima konsultasi soal darurat militer ini.

    Yoon telah menerima surat pengunduran diri Kim dan menunjuk Choi Byung Hyuk menjadi Menteri Pertahanan baru menggantikan dia.

    Partai pengusung desak presiden mundur

    Partai berkuasa yang menjadi pengusung Presiden Yoon, People Power Party, mendesak sang presiden mundur dari partai buntut kekacauan karena darurat militer.

    Ketua People Power Party Han Doong Hon meminta Yoon keluar dari partai sambil menegaskan bahwa partainya tak akan membela aksi Yoon.

    “Kami meminta presiden untuk mundur dari partai. Partai kami tak berusaha membela darurat militer yang inkonstitusional dari presiden,” kata Han.

    Han tak memberi komentar soal mosi pemakzulan yang diajukan partai-partai oposisi di parlemen terhadap Yoon.

    Meski begitu, People Power Party telah menyatakan akan menolak mosi pemakzulan Yoon.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pejabat Senior Kantor Kepresidenan Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Serempak, Ini Daftarnya

    Pejabat Senior Kantor Kepresidenan Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Serempak, Ini Daftarnya

    ERA.id – Para pejabat senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala staf Kepresidenan mengajukan pengunduran diri secara massal pada hari Rabu (4/12).

    Kantor kepresidenan membenarkan bahwa sejumlah pejabat senior mengajukan pengunduran diri secara massal setelah Majelis Nasional memblokir pernyataan darurat militer yang mengejutkan dari Yoon.

    Mereka yang mengundurkan diri termasuk Kepala Staf Kepresidenan, Chung Jin-suk; Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik; dan Kepala Staf Kebijakan Publik, Sung Tae-yoon, serta tujuh pejabat senior lainnya, sebagaimana dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Tawaran pengunduran diri tersebut disampaikan setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Yoon menuduh oposisi sebagai kekuatan anti-negara yang melumpuhkan operasi negara dengan mosi pemakzulan dan rancangan anggaran yang diperkecil.

    Namun enam jam setelah membuat kegaduhan, Yoon mencabut darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu pagi untuk menuntut presiden mencabutnya.

  • Top 5 News: Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang hingga Presiden Korea Selatan Hadapi Pemakzulan

    Top 5 News: Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang hingga Presiden Korea Selatan Hadapi Pemakzulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para pengusaha Jepang membahas investasi hingga kerja sama pendidikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, menjadi salah satu berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com sepanjang, Kamis (5/12/2024).

    Sikap parlemen Korea Selatan yang mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer, dan pernikahan Zumi Zola dengan putri Zulkifli Hasan juga masuk dalam jajaran berita paling menarik perhatian pembaca.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, Kamis (5/12/2024):

    Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pendidikan

    Berita terpopuler pertama mengenai Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan pengusaha Jepang. Para pengusaha negeri sakura yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japinda) membahas investasi hingga kerja sama pendidikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah berinvestasi cukup lama di Indonesia.

    “Banyak sekali yang dibicarakan, ada health care, kesehatan, pendidikan, kerja sama pengiriman mahasiswa kita ke Jepang. Bapak Presiden Prabowo juga mengundang agar dibuka sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah, universitas Jepang di Indonesia. Jadi pembicaraan dari health care, edukasi, dan ESG, jadi tidak hanya dari sektor ekonomi atau bisnis saja,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani seusai mendampingi Prabowo bertemu Japinda.

    Zumi Zola Menikahi Putri Zulhas di Madinah

    Selebritas sekaligus politikus Zumi Zola menikahi Futri Zulya Savitri, putri Zulkifli Hasan (Zulhas) di depan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Pernikahan itu diketahui lewat postingan di Instagram Zumi Zola, Kamis (5/12/2024). 

    Menko Pangan juga Ketua Umum PAN Zulhas menikahkan langsung putrinya dengan Zumi Zola. Pernikahan ini turut disaksikan oleh pendakwah kondang ustaz Adi Hidayat.

    Farhat Abbas Tak Berkutik di Hadapan Mensos Gus Ipul

    Sikap Farhat Abbas ketika bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjadi berita terpopuler berikutnya. Berita Farhat Abbas bertemu dengan menteri sosial menarik perhatian publik karena sikapnya yang tidak seperti biasanya saat membela kliennya, Agus Salim. Kali ini Farhat mengaku tidak bisa berkutik.

    “Menteri sosial ini (Saifullah Yusuf) adalah orang yang berjiwa besar. Bahkan, tadi siang pada saat bertemu, harus saya akui saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berkutik,” kata Farhat Abbas di depan Gus Ipul.

    Farhat Abbas sempat dinasihati oleh Gus Ipul agar tidak mengedepankan emosi dalam menyelesaikan kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras.

    Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 1,522 Juta Per Gram

    Harga emas Antam naik sebesar Rp 9.000 per gram, Kamis (5/12/2024). Menurut laporan laman Logam Mulia Antam, harga emas Antam mencapai Rp 1,522 juta per gram dari sebelumnya Rp 1,513 juta untuk pengambilan di Butik Emas LM Gedung Antam.

    Sementara itu, harga buyback emas Antam berada pada level Rp 1,368 juta per gram atau turun Rp 7.000 per gram.

  • Majelis Nasional Korea Selatan Sahkan Mosi Pemakzulan Tiga Jaksa, Ini Daftarnya

    Majelis Nasional Korea Selatan Sahkan Mosi Pemakzulan Tiga Jaksa, Ini Daftarnya

    ERA.id – Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan tiga jaksa tinggi. Pemakzulan itu terkait dengan peran mereka dalam penyelidikan ibu negara Kim Keon Hee dan kantor kepresidenan.

    Mengutip Yonhap News, mosi pemakzulan itu ditujukan untuk Ketua Badan Audit dan Isnpeksi (BAI) Choe Jae-hae; Lee Chang-soo; kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul; dan Cho Sang-won dan Choi Jae-hun, yang merukapan jaksa di bawah Lee.

    Mosi pemakzulan itu disahkan dengan suara 188-4 terhadap Choe, 185-3 untuk Lee, 1887-4 terhadap Cho, dan 186-4 kepada Choi. Sementara anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara itu.

    Dalam laporan itu disebutkan bahwa Choe dituduh oleh pihak oposisi melakukan peninjauan yang buruk terhadap dugaan penyimpangan seputar relokasi kantor kepresidenan tahun 2022, yang dilakukan sesuai dengan janji kampanye Presiden Yoon Suk Yeol.

    Sementara itu, ketiga jaksa tersebut dituduh gagal mendakwa ibu negara setelah penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi harga saham.

    Mosi pemakzulan awalnya dijadwalkan untuk diajukan ke pemungutan suara pada hari Rabu (4/12), tetapi prosesnya ditunda setelah Yoon mengumumkan darurat militer dalam waktu singkat.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama mengatakan akan menunda pemakzulan auditor negara dan jaksa penuntut untuk berkonsentrasi pada pengesahan mosi pemakzulan terhadap Yoon atas keputusan darurat militernya, tetapi mengubah pendiriannya pada hari Kamis setelah PPP mengadopsi penentangan terhadap pemakzulan Yoon sebagai garis partai resminya.

  • Presiden Korea Selatan Dilaporkan Atas Tuduhan Pengkhiantan, Polisi Selidiki

    Presiden Korea Selatan Dilaporkan Atas Tuduhan Pengkhiantan, Polisi Selidiki

    ERA.id – Kepolisian Korea Selatan membuka penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Penyelidikan ini juga sehubungan dengan deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12).

    Pengaduan tersebut diajukan oleh oposisi Partai Pembangunan Korea dan 59 kelompok aktivis kepada tim investigasi keamanan. Penyelidikan itu nantinya akan berada di bawah Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional.

    Dalam pengaduan tersebut, pelapor bukan hanya mengadukan Yoon saja kepada pihak kepolisian. Tetapi laporan ini juga ditujukan kepada mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Kepala Staf Angkata Darat Jenderal Park An-su, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min.

    Jajaran menteri itu dituduh berkhianat dan tuduhan lain atas peran mereka dalam pengumuman dan pencabutan darurat militer pada Selasa (3/12).

    Menurut laporan Yonhap News, kejaksaan dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi juga telah menerima pengaduan yang menuduh Yoon melakukan pengkhianatan dan sedang meninjau apakah akan melakukan penyelidikan mereka sendiri atau menyerahkannya kepada polisi.

  • Usai Dilaporkan Kasus Pengkhianatan, Kejaksaan Larang Mantan Menhan Korea Selatan Bepergian

    Usai Dilaporkan Kasus Pengkhianatan, Kejaksaan Larang Mantan Menhan Korea Selatan Bepergian

    ERA.id – Kejaksaan Korea Selatan mengeluarkan larangan bepergian untuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Larangan ini diberlakukan setelah ada laporan soal dugaan pengkhianatan yang sehubungan dengan darurat militer.

    Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su melakukan pengkhianatan.

    Sumber pengadilan mengatakan Kim dilarang bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan tersebut, sebagaimana dikutip Yonhap News.

    Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam atas saran Kim di tengah kebuntuan politik yang semakin meningkat dengan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. Ia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk mengakhirinya.

    Kim mengajukan pengunduran dirinya setelah kehebohan yang terjadi di Korea Selatan. Ia mengaku bertanggung jawab atas huru-hara yang terjadi dan juga keputusan darurat militer tersebut.

    Sementara Yoon menerima surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/12)

  • Ketakutan dan Amarah, Enam Jam yang Mengguncang Korsel

    Ketakutan dan Amarah, Enam Jam yang Mengguncang Korsel

    Jakarta –

    Hwang, pemuda berusia 19 tahun di Korsel, sedang menyimak aksi demonstrasi warga Georgia di layar televisi pada Selasa (03/12) malam, saat tiba-tiba tayangan berubah menampilkan kondisi genting yang terjadi di negaranya saat Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

    “Saya tak percaya dengan apa yang saya lihat,” kata Hwang, seorang pelajar yang meminta nama lengkapnya tidak dipublikasikan.

    Keesokan harinya, tepatnya Rabu (04/12) siang, Hwang yang masih terkejut dengan perubahan drastis di negerinya, menjadi bagian dari demonstrasi memprotes kebijakan darurat militer di depan gedung Majelis Nasional.

    “Penting bagi saya untuk hadir di sini untuk menunjukkan kami menentang apa yang sedang dilakukan Presiden Yoon,” katanya.

    Kurang dari enam jam, Presiden Yoon Suk Yeol dipaksa untuk mencabut darurat militer, setelah anggota parlemen melakukan pemungutan suara darurat untuk membatalkan pemberlakuan darurat militer tersebut.

    Itu adalah enam jam berisi kekacauan, demonstrasi, ketakutan, dan ketidakpastian di negeri yang membawa Presiden Yoon ke tampuk kekuasaan tertinggi Korea Selatan.

    Pengumuman darurat militer

    Selasa (03/12), tepat pukul 23.00 waktu setempat, Presiden Yoon yang tampak duduk di depan tirai berwarna biru, membacakan pidato yang mengejutkan warga Korea Selatan.

    Kebijakan ini diumumkan Presiden Yoon yang tengah berjuang menghadapi kebuntuan legislasi rancangan undang-undang anggaran negara dan upaya penyelidikan terhadap anggota kabinetnya.

    Getty Images

    Pengumuman ini memantik kegaduhan semalam suntuk di Seoul, ibu kota negeri itu.

    Tak lama berselang setelah dekrit darurat militer, polisi mulai memasang gerbang metal berwarna putih di luar gedung Majelis Nasional yang berlokasi di jantung Seoul, gedung yang selama ini digambarkan sebagai “simbol demokrasi Korea” oleh instansi pariwisata negeri tersebut.

    Militer kemudian mengumumkan semua aktivitas parlemen dihentikan sebagai bagian dari pemberlakuan darurat militer.

    Baca juga:

    Akan tetapi, pengumuman penerapan darurat militer militer dan pengerahan aparat keamanan tidak menghentikan ribuan orang berkumpul di depan gedung tersebut dalam marah dan keprihatinan.

    Kondisi ini mengingatkan pada era lampau. Sebagai negara yang kini menerapkan demokrasi secara penuh, Korea Selatan sebenarnya baru lepas dari bawah rezim otoriter pada 1987. Darurat militer terakhir kali diberlakukan negara ini pada 1979.

    Apa yang terjadi saat ini adalah “gerakan yang tak pernah saya bayangkan akan terjadi di Korea Selatan pada abad ke-21,” kata seorang pelajar, Juye Hong, kepada BBC World Service.

    Upaya perlawanan

    Tak lama setelah darurat militer diumumkan Presiden Yoon, pimpinan oposisi dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menayangkan siaran langsung lewat Instagram, meminta rakyat untuk hadir di gedung Majelis Nasional dan menggelar demonstrasi di sana.

    Ia juga meminta koleganya, sesama anggota parlemen untuk hadir di gedung Majelis Nasional guna menolak pemberlakuan darurat militer.

    Ratusan warga merespons ajakan itu.

    Ketegangan meruyak seiring warga yang mengenakan mantel musim dingin berdatangan dan berupaya menembus barisan polisi berjaket neon.

    “Tolak darurat militer,” seru para peserta aksi.

    Kendaraan-kendaraan yang membawa personel militer dihadang oleh kerumunan orang. Seorang perempuan berbaring di antara roda-roda kendaraan militer, menantang kehadiran tentara di sana.

    Namun kondisi itu, begitu kontras dengan kondisi bagian Seoul lainnya, yang terkesan normal, meski kebingungan menggelayut.

    “Jalan-jalan tampak normal, orang-orang di sini jelas kebingungan,” kata John Nilsson-Wright, seorang profesor di Universitas Cambridge, kepada BBC World Service, dari Seoul.

    John mengatakan seorang polisi sempat berbincang dengannya “sama bingungnya dengan saya”.

    Seorang perempuan berbaring di jalan untuk menghalangi kendaraan yang mengangkut unit tentara (Reuters)

    Bagi sebagian orang, momen pergolakan itu adalah malam yang panjang.

    “Awalnya saya senang karena tahu saya tidak perlu pergi ke sekolah hari ini,” kata seorang remaja berusia 15 tahun kepada BBC di Seoul, Rabu (04/12).

    “Tapi kemudian rasa takut yang amat sangat hinggap, dan membuat saya terjaga sepanjang malam.”

    “Tak ada kata yang mampu menggambarkan rasa takut saya, bahwa kejadian ini mungkin mengubah kami menjadi seperti Korea Utara,” kata seorang warga yang enggan diungkap identitasnya kepada BBC.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sementara itu, kabar bahwa pasukan khusus telah dikerahkan ke gedung parlemen mulai menyebar. Suara helikopter terdengar mengitari langit sebelum mendarat di atap gedung parlemen.

    Para wartawan berdesakan di antara kerumunan di luar gerbang, sambil mengambil gambar dengan kamera.

    Kekhawatiran soal potensi pembatasan kerja media membuat para wartawan di Seoul tetap berhubungan satu sama lain sambil bertukar saran tentang cara untuk tetap aman.

    Sementara itu, Ahn Gwi-ryeong, juru bicara berusia 35 tahun dari Partai Demokrat oposisi berhadapan dengan tentara di bawah todongan senjata. Aksinya menarik laras senapan seorang tentara tersorot kamera dan kemudian viral di dunia maya.

    Ahn Gwi-ryeong, juru bicara berusia 35 tahun dari Partai Demokrat oposisi berhadapan dengan tentara di bawah todongan senjata. (BBC)

    “Saya tidak memikirkan hal-hal yang intelektual atau rasional, saya hanya berpikir, ‘Kami harus menghentikan ini, jika kami tidak menghentikannya, tidak ada yang lain,” ungkapnya kepada BBC.

    “Sejujurnya, saya agak takut pada awalnya ketika pertama kali melihat pasukan darurat militer. Saya berpikir, ‘Apakah ini sesuatu yang bisa terjadi di Korea pada abad ke-21, terutama di Majelis Nasional?”

    “Setelah badai malam itu, sulit untuk kembali ke kenyataan,” tambahnya.

    “Saya merasa seperti menyaksikan kemunduran sejarah.”

    Saat Ahn berhadapan dengan para tentara, waktu terus mengejar anggota parlemen oposisi, yang bergegas masuk ke gedung untuk membuat keputusan penjegalan perintah darurat militer. Keputusan Majelis Nasional diketahui mampu membatalkan perintah darurat militer.

    Reuters

    Namun, anggota parlemen dan para pembantunya harus masuk ke dalam. Beberapa dari mereka merangkak melewati kaki pasukan keamanan. Sementara yang lain mendorong dan berteriak kepada tentara bersenjata.

    Kepanikan melanda, banyak dari anggota Majelis Nasional yang terpaksa masuk dengan memanjat pagar dan tembok.

    Hong Kee-won dari Partai Demokrat mengatakan kepada BBC bahwa dirinya harus memanjat pagar setinggi 1,5m untuk memasuki gedung.

    Ia juga sempat dicegat polisi meski sudah menunjukkan identitas yang membuktikan bahwa ia adalah anggota parlemen.

    ReutersPara anggota parlemen harus memaksa masuk ke dalam gedung parlemen

    Hong bilang para pengunjuk rasa membantu mengangkat tubuhnya melewati tembok.

    Dia mengaku sedang terlelap tidur saat Yoon mengumumkan darurat militersaat istrinya membangunkannya, dia langsung bergegas ke gedung parlemen.

    “Demokrasi kuat di sini,” kata Hong.

    “Militer perlu mendengarkan kami, konstitusi, dan bukan presiden.”

    Getty ImagesAnd vote by barricading themselves inside it

    Pemungutan suara

    Para anggota parlemen yang berhasil masuk ke gedung itu berkerumun. Suasana terasa sedikit lebih tenang daripada kondisi di luar.

    Dengan tergesa, mereka membarikade pintu masuk dengan apa pun yang dapat mereka temukan: bangku empuk, meja panjang, sofa.

    Beberapa mencoba memukul mundur tentara yang berhasil masuk ke gedung pertemuan.

    Pada pukul 01.00 waktu setempat, Ketua Majelis Nasional Woo Won-sik mengajukan resolusi agar darurat militer dicabut.

    Dengan itu, kurang dari dua jam setelah pengumuman mendadak Yoon, 190 anggota parlemen yang berkumpul termasuk beberapa orang dari partai Yoon, memberikan suara bulat untuk memblokir darurat militer.

    EPA-EFEAnggota parlemen memberikan suara menentang perintah darurat militer Yoon

    Setelah pemungutan suara, pemimpin oposisi Lee mengatakan kepada wartawan bahwa ini adalah “kesempatan yang menentukan untuk memutus lingkaran setan dan kembali ke masyarakat normal”.

    Pada pukul 04:30, Yoon kembali tampil di televisi, di depan tirai biru yang sama, dan mengatakan bahwa ia akan mencabut darurat militer.

    Namun, ia mengatakan pembatalan baru sah ketika ia dapat mengumpulkan cukup banyak anggota kabinetnya untuk mencabut perintah tersebut.

    Pengumuman itu disambut dengan sorak-sorai di luar gedung. Beberapa jam sebelum fajar, lebih banyak orang keluar dari gedung, dari balik barikade yang mereka porak porandakan.

    Gedung megah itu menanggung kerusakan, dengan lubang di pintu dan jendela yang pecah, sebagai bagian dari upaya warga Korea Selatan yang berusaha menyelamatkan demokrasi.

    Aktivitas di sekolah, tempat usaha, dan bank berjalan seperti biasa pada Rabu (04/12) pagi, sementara pesawat-pesawat terus mendarat tanpa gangguan di ibu kota Korea Selatan yang ramai.

    Namun, kemarahan publik dan dampak politiknya belum mereda.

    Saat matahari terbit pada Rabu, ribuan orang berkumpul mendesak Yoon mundur. Ia juga terjerat upaya pemakzulan.

    “Kami adalah negara demokrasi yang kuat Tetapi rakyat Korea ingin aman. Presiden Yoon harus mengundurkan diri atau dimakzulkan,” kata Yang Bu-nam, seorang politikus Partai Demokrat, kepada BBC.

    (ita/ita)

  • Saham Hyundai Menukik Usai Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer

    Saham Hyundai Menukik Usai Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor, tengah menghadapi keanjlokan nilai saham usai diumumkannya darurat militer pada Selasa (3/12) sekitar pukul 22.00 malam oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

    Dikutip dari The Korea Herald, pada pukul 10.26 pagi waktu setempat, saham Hyundai Motor turun 2,1 persen menjadi 210.000 won, selisih 4.500 won dari penutupan sebelumnya yang berada di angka 214.500 won.

    Bahkan hingga saat ini harga saham masih turun hingga 205.500 won menurut data investing.com.

    Menanggapi hal ini, Hyundai sempat mengadakan rapat darurat sebagai persiapan menghadapi potensi gejolak ekonomi. Chairman Kwon Oh-gap juga telah menyerukan pendekatan waspada untuk mengelola fluktuasi mata uang dan risiko keuangan lainnya.

    Selain itu, HD Hyundai Electric terdeteksi melakukan pembelian saham pada titik terendah, dengan investor asing melakukan pembelian bersih sebesar 1,599 miliar won.

    Di sisi lain, para pekerja jalur perakitan Hyundai Motors yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Korea melakukan “mogok umum tak terbatas” hingga “Presiden Yoon mengundurkan diri”.

    Kelompok buruh tersebut berkumpul di pusat kota Seoul pada Rabu pagi demi menuntut pengunduran diri Yoon.

    Darurat militer

    Pada Selasa malam Yoon mengumumkan kondisi darurat militer dan memobilisasi tentara, untuk menggagalkan “kekuatan anti-negara” di antara para penentangnya, namun segera membatalkan keputusan tersebut pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan keputusan presiden.

    Anggota parlemen berhasil mencabut darurat militer dan hanya bertahan selama dua jam.

    Kekacauan politik yang terjadi tiba-tiba telah menambah pukulan baru ke pasar keuangan negara itu, mendorong arus keluar modal dan melemahkan mata uang.

    Namun, pemerintah Korea yang bekerja sama dengan Bank Korea akan berusaha mengatasi hal ini dengan menghadirkan berbagai solusi.

    “Dalam situasi apa pun, pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah ekonomi dan meminimalkan gangguan dalam kegiatan kewirausahaan dan kegiatan sehari-hari,” ujar Menteri Keuangan Choi sang-Mok, dikutip dari The New York Times.

    Bank Korea dalam rapat dewan luar biasa juga mengatakan akan meningkatkan likuiditas jangka pendek dan mengambil beberapa langkah untuk menjaga pasar keuangan tetap stabil. Regulator keuangan negara itu juga mengatakan akan menggunakan “likuiditas tak terbatas” guna menstabilkan pasar keuangan.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gempar Darurat Militer, Polisi Selidiki Presiden Korsel Atas Pemberontakan

    Gempar Darurat Militer, Polisi Selidiki Presiden Korsel Atas Pemberontakan

    Jakarta –

    Polisi Korea Selatan telah mulai menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan “pemberontakan” terkait pernyataannya tentang darurat militer, yang diumumkan pada Selasa (3/12) lalu. Dekrit darurat militer yang mengejutkan itu, merupakan yang pertama dalam waktu hampir 50 tahun.

    Woo Jong-soo, kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Badan Kepolisian Nasional, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa penyelidikan kasus tersebut tengah dilakukan.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024), polisi telah diperintahkan untuk memberlakukan larangan perjalanan darurat terhadap Kim Yong-hyu, menteri pertahanan yang mengundurkan diri dengan alasan dirinya “bertanggung jawab penuh” atas deklarasi darurat militer yang kemudian dicabut.

    Kim Yong-hyun telah menyampaikan permintaan maaf usai Presiden Yoon Suk Yeol sempat menetapkan status darurat militer di Korsel secara mendadak.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam keterangannya dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12).

    Kim dituding sebagai orang yang mendorong Yoon dalam mengumumkan status darurat militer. Namun, status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel mengadakan rapat mendadak hingga membatalkan darurat militer di Korsel pada Rabu (4/12) dini hari.

    Usai status tersebut dicabut, Kim mengatakan masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Dia mengakui situasi politik di Korsel saat ini dalam keadaan tidak menentu.