Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Korsel Skors 3 Jenderal Bantu Presiden Yoon Tetapkan Darurat Militer

    Korsel Skors 3 Jenderal Bantu Presiden Yoon Tetapkan Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan memberhentikan tugas tiga komandan senior yang terlibat membantu Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan operasi darurat militer “ilegal” pada Jumat (6/12).

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan menuturkan ketiga komandan senior militer ini terlibat dalam pengerahan pasukan ke parlemen untuk menghalau legislator membatalkan darurat militer sepihak Yoon.

    “Kementerian Pertahanan telah melaksanakan langkah pemisahan dan penangguhan tugas terhadap tiga pejabat utama… terkait situasi saat ini per 6 Desember,” demikian bunyi pernyataan dari kementerian tersebut seperti dikutip AFP.

    Ketiga komandan itu adalah Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Seoul Letnan Jenderal Lee Jin-woo; Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun; dan Komandan Kontra Intelijen Letnan Jenderal Yeo In-hyung.

    Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan ketiga komandan itu telah dipindahkan ke unit lain, menurut kantor berita Yonhap.

    Langkah ini diambil di tengah kritik terhadap peran militer dalam pelaksanaan darurat militer dan kekhawatiran, yang sebagian besar disuarakan oleh blok oposisi utama, terkait kemungkinan deklarasi darurat militer lainnya.

    Jaksa militer juga telah mengajukan permohonan larangan bepergian kepada Kementerian Kehakiman untuk 10 pejabat militer yang menghadapi tuduhan makar dan dakwaan lainnya terkait darurat militer, termasuk ketiga komandan tersebut, menurut pernyataan terpisah dari kementerian.

    Militer juga akan secara proaktif bekerja sama dengan markas penyelidikan khusus yang dibentuk oleh kejaksaan untuk menangani tuduhan terkait deklarasi darurat militer, termasuk dengan mengirimkan personel, tambah pernyataan tersebut.

    Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya mendeklarasikan darurat militer dalam keputusan mendadak pada Selasa malam, tetapi kemudian mencabutnya beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memilih untuk menolak deklarasi tersebut.

    Dalam proses itu, militer membentuk Komando Darurat Militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Park An-su, yang mengeluarkan dekret melarang semua aktivitas politik sambil mengerahkan pasukan operasi khusus untuk memasuki kompleks Majelis Nasional.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertahanan sementara Kim Seon-ho meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran publik dan berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang dipimpin oleh kejaksaan dan kepolisian.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • 6 Skandal Kim Keon Hee, Istri Presiden Korsel Yoon Suk Yeol: Manipulasi hingga Kasus Tas Dior – Halaman all

    6 Skandal Kim Keon Hee, Istri Presiden Korsel Yoon Suk Yeol: Manipulasi hingga Kasus Tas Dior – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Di tengah krisis politik Korea Selatan pasca-pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol, sosok ibu negara Kim Keon Hee menjadi sorotan.

    Kim Keon Hee diketahui tersandung sejumlah skandal hingga menyebabkan adanya dorongan pemakzulan terhadap sang suami.

    Hal itulah yang mendorong Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, meski pada akhirnya dicabut lantaran mayoritas anggota DPR Korea Selatan menolak.

    Lalu, apa saja skandal yang menjerat Kim Keon Hee?

    1. Tak membayar pajak

    Pada 2019, sejumlah media Korea Selatan memberitakan dugaan Kim Keon Hee mengemplang pajak.

    Saat itu, ia juga diselidiki karena menerima suap untuk menyelenggarakan pameran seni, lapor The Times.

    2. Resume palsu

    Dua tahun setelahnya, pada 2021, Kim Keon Hee dihujat karena resume-nya tak sesuai, saat ia melamar posisi mengajar dalam kurun waktu 2007-2013.

    Kim Keon Hee disebut melebih-lebihkan, bahkan memalsukan kredensialnya.

    Atas hal itu, ia pun meminta maaf secara terbuka.

    3. Tuduhan plagiarisme

    Kim Keon Hee dituding melakukan plagariasme dalam tulisan akademisnya pada 2022.

    Di bulan Agustus, Universitas Kookmin, tempat Kim Keon Hee meraih gelar doktor, mengatakan tak ada pelanggaran dalam tulisan akademis istri Yoon itu.

    Pernyataan pihak universitas memicu sejumlah reaksi keras dari komunitas akademis.

    Panel yang terdiri dari 16 profesor dari berbagai institusi, meninjau tuduhan itu.

    Hasilnya, Kim Keon Hee diduga kuat melakukan plagiarisme saat membuat tesis magister di Universitas Wanita Sookmyung dan disertasi doktor di Universitas Kookmin.

    4. Manipulasi saham

    Kim Keon Hee disebut terlibat skema manipulasi saham senilai 63,6 miliar won, terkait Deutsche Motors, selama waktu 2020-2024.

    Tetapi, iya terbebas dari tuduhan tersebut karena kurangnya bukti yang cukup, menurut Straits Time.

    5. Kasus tas Dior

    Di awal 2024, beredar video yang memperlihatkan Kim Keon Hee menerima tas Christian Dior dan barang-barang mewah lainnya dari seorang pendeta.

    Publik pun mengecam Kim Keon Hee lantaran dianggap menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran undang-undang anti-korupsi.

    Diketahui, dalam UU anti-korupsi Korea Selatan, ada batasan nilai hadiah yang dapat diterima pejabat publik dan pasangannya.

    Buntut hal tersebut, Yoon Suk Yeol pun meminta maaf atas “perilaku tidak bijaksana” Kim Keon Hee.

    Pada Oktober 2024, jaksa penuntut membatalkan tuntutan terkait kasus suap tas Dior itu.

    Jaksa penuntut beralasan hadiah tersebut bersifat pribadi dan tak terkait tugas resmi.

    6. Cawe-cawe politik pemerintahan

    Pada September 2024, Kim Keon Hee dan Yoon Suk Yeol dituduh menggunakan pengaruh mereka dalam pemilihan kandidat untuk pemilihan sela parlemen di tahun 2022, menurut sebuah laporan atas perintah lembaga survei Myung Tae Kyun.

    Dalam rekaman percakapan yang bocor, Kim Keon Hee dan Yoon Suk Yeol terindikasi terlibat dalam proses pencalonan.

    Tetapi, Yoon Seuk Yeol langsung membantah tuduhan tersebut, dan masalah itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

    Siapakah Kim Keon Hee?

    Kim Keon Hee lahir pada 2 September 1972 di Yangpyeong, dengan nama Kim Myeong Sin.

    Semasa remaja, ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Perempuan Myungil.

    Ia kemudian masuk Universitas Kyonggi dan lulus dengan meraih gelar seni.

    Pada 2008, Kim Myeong Sin mengubah namanya menjadi Kim Keon Hee.

    Saat duduk di sekolah menengah pertama, ayah Kim Keon Hee meninggal dunia.

    Sementara, ibunya pernah diadili atas tuduhan mengoperasikan rumah sakit perawatan lansia tanpa izin medis dari tahun 2013-2015, namun dibebaskan.

    Namun, saat ini ibu Kim Keon Hee tengah menjalani hukuman satu tahun penjara atas kasus penipuan properti.

    Sejak 2009, Kim Keon Hee menjabat sebagai Kepala Eksekutif dan Presiden perusahaan pameran seni, Covana Contents.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • Pasukan Khusus Korsel Ungkap Kesaksian Diminta Seret Anggota Parlemen

    Pasukan Khusus Korsel Ungkap Kesaksian Diminta Seret Anggota Parlemen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan Khusus Korea Selatan memberikan kesaksian saat Presiden Yoon Suk Yeol mendadak menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) lalu.

    Komandan Kopassus Kwak Jong Geun mengatakan dirinya saat itu menerima instruksi untuk mengusir anggota parlemen dari Majelis Nasional.

    “Saya menerima beberapa instruksi dari mantan Menteri Pertahanan (Kim Yong Hyun) untuk menyeret keluar anggota parlemen yang berada di dalam Majelis Nasional,” kata Kwak dalam sebuah wawancara dengan anggota parlemen oposisi Kim Byung Joo, seperti dikutip AFP, Jumat (6/12).

    Sejumlah media sebelumnya melaporkan bahwa Kim Yong Hyun merupakan otak di balik penetapan status darurat militer Yoon.

    Kim dilaporkan menggelar pertemuan dengan para komandan utama dan meminta untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan militer sebelum status darurat militer diterapkan.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan deklarasi darurat militer ke Yoon melalui perdana menteri, demikian dikutip Korea Herald. Namun, PM membantah menerima konsultasi soal darurat militer ini.

    Tak lama setelah kekacauan pecah di Negeri Gingseng, Kim pun mengundurkan diri. Presiden Yoon menerima surat pengunduran dirinya dan menunjuk Choi Byung Hyuk menjadi Menteri Pertahanan baru menggantikan dia.

    Yoon mendeklarasikan status darurat militer pada Selasa malam pukul 23.00 waktu setempat. Status yang berlangsung selama sekitar enam jam itu membuat panik dan bingung masyarakat karena Yoon beralasan ada ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara sehingga Korsel dalam keadaan genting.

    Setelah ditelusuri, alasan Yoon menetapkan darurat militer ternyata karena situasi politik yang panas antara dia dan oposisi. Warga Korsel murka dan mulai mendesak pemakzulan Yoon.

    Penetapan status darurat militer semacam ini inkonstitusional dan dapat dianggap sebagai upaya pemberontakan.

    Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

    Polisi Korsel saat ini telah memulai penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan terkait penetapan keadaan darurat militer.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Singgung Masalah Pemakzulan

    Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Singgung Masalah Pemakzulan

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato larut malam yang disiarkan langsung di televisi nasional, Selasa (3/12). Kondisi darurat militer ini diputuskan demi melindungi negara. 

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara dengan ini saya umumkan darurat darurat militer,” kata Yoon, dikutip Yonhap News, Selasa (3/12/2024).

    Dalam pernyataan itu, Yoon tidak secara gamblang menyebut peran dari Korea Utara yang mencoba menyusup ke dalam parlemen. Namun ia justru fokus pada lawan-lawan politiknya dari oposisi dengan tuduhan pemakzulan.

    “Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tegasnya.

    Pengumuman ini merupakan yang pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diumumkan di Korea Selatan.

    Sebelum menyatakan darurat militer, Yoon mengutip usulan Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan beberapa jaksa penuntut utama negara dan penolakannya terhadap usulan anggaran pemerintah.

    Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif milik presiden telah terkunci dalam kebuntuan dengan Partai Demokrat atas RUU anggaran tahun depan. Ia juga telah menolak seruan untuk penyelidikan independen atas skandal yang melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang menuai teguran keras dari para pesaing politiknya.

    Yoon menuduh anggota parlemen oposisi memotong semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.

    Selain itu, ia juga menuding pemotongan anggaran itu akan menjadikan Korea Selatan sebagai surga bagi narkoba dan kekacauan keamanan publik.  

    Lebih lanjut, keputusan darurat militer ini disebut Yoon sebagai langkah untuk membantu membangun kembali tatanan negara yang hampir hancur. Ia pun berjanji akan mengancurkan siapa saja yang terlibat dalam anti-negara.

    “Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalkan negara,” pungkasnya.

  • Kurang dari Sejam, Majelis Nasional Sepakat Cabut Darurat Militer Korea Selatan

    Kurang dari Sejam, Majelis Nasional Sepakat Cabut Darurat Militer Korea Selatan

    ERA.id – Majelis Nasional mencabut darurat militer yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pencabutan itu terjadi kurang dari satu jam setelah diumumkan.

    Berdasarkan Konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas parlemen menuntutnya. Dari 300 anggota parlemen, 190 hadir dan semua 190 memberikan suara mendukung mosi yang menuntut pencabutan darurat militer.

    “Dengan disahkannya mosi tersebut, deklarasi darurat militer menjadi batal,” menurut kantor juru bicara parlemen, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Pencabutan darurat militer oleh Majelis Nasional ini terjadi kurang dari satu jam sejak diumumkan oleh Presiden. 

    Sejumlah helikopter, kendaraan militer, serta pasukan yang berjaga di gedung Parlemen pun perlahan mulai meninggalkan lokasi usai deklarasi darurat militer dicabut. 

    Padahal sebelumnya, Komando militer, yang diluncurkan dengan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam, mengumumkan dekrit yang melarang semua aktivitas politik, termasuk protes dan aktivitas oleh partai politik

    Dekrit yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, seorang jenderal bintang empat yang ditunjuk untuk memimpin komando, telah berlaku sejak pukul 11 ​​malam pada Selasa. 

    “Semua aktivitas politik, termasuk yang terkait dengan Majelis Nasional, majelis daerah, partai politik, pembentukan organisasi politik, unjuk rasa dan protes dilarang,” kata Park. 

    Park mengatakan dekrit tersebut telah diumumkan secara nasional untuk mempertahankan demokrasi bebas dan keselamatan rakyat dari kekuatan anti-negara yang mengancam untuk menggulingkan negara. 

    Dekrit tersebut juga mengendalikan semua media dan penerbit, selain memerintahkan dokter magang yang melakukan aksi mogok untuk segera kembali bekerja dalam waktu 48 jam. 

    “Tindakan yang meniadakan demokrasi bebas atau mencoba melakukan subversi dilarang; berita palsu, memanipulasi opini publik, dan hasutan palsu dilarang,” kata Park. 

    Bahkan dalam dekrit itu disebutkan bagi siapa saja yang melanggar darurat militer dapat ditangkap atau digerebek tanpa surat perintah. 

  • Majelis Nasional Korsel Makzulkan Pejabat Terkait Skandal Ibu Negara

    Majelis Nasional Korsel Makzulkan Pejabat Terkait Skandal Ibu Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan legislatif Korea Selatan, Majelis Nasional, menggelar pemungutan suara untuk memakzulkan para pejabat yang terkait dengan skandal ibu negara Kim Keon Hee.

    The Korea Herald melaporkan pemungutan suara dilakukan pada Kamis (5/12) terhadap Ketua Badan Audit dan Inspeksi Choe Jae Hae dan tiga jaksa penuntut.

    Ketiga jaksa tersebut yakni Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul Lee Chang Soo dan dua wakil Lee, yakni Cho Sang Won dan Choi Jae Hun.

    Upaya pemakzulan mereka berkaitan dengan relokasi kantor kepresidenan dan skandal seputar Kim Keon Hee.

    Mosi Majelis Nasional terhadap pemakzulan Choe telah mencapai lebih dari 188 suara. Ini menandai kali pertama badan legislatif Korsel memakzulkan seorang kepala badan audit negara.

    Sementara itu, mosi terhadap Lee mencapai 185 suara. Kemudian, mosi terhadap Cho dan Choi masing-masing mencapai 187 dan 186 suara.

    People Power Party selaku partai berkuasa pengusung Presiden Yoon Suk Yeol, memboikot pemungutan suara tersebut.

    Seiring dengan adanya mosi pemakzulan ini, keempat pejabat akan diskors dari tugas-tugas mereka sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan menindaklanjuti pemakzulan mereka.

    Cho Eun Seok, salah satu dari enam anggota komite audit, akan mengambil alih tanggung jawab posisi kosong tersebut untuk sementara waktu. Kepala Jaksa Park Seung Hwan juga akan menjabat sementara posisi kepala audit.

    Partai Demokrat telah mengajukan untuk menggulingkan Choe karena menilai badan audit di bawah kepemimpinannya telah melakukan dugaan penyimpangan terkait relokasi kantor kepresidenan pada 2022.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Choe untuk mematuhi permintaan parlemen yang meminta dokumen audit diserahkan merupakan salah satu alasan Choe harus dimakzulkan.

    Partai oposisi itu juga menyatakan tiga jaksa penuntut, di sisi lain, telah gagal mendakwa ibu negara atas dugaan keterlibatannya dengan skandal manipulasi saham.

    Oposisi menilai para jaksa diselimuti motif politik karena Lee dan Cho sama-sama memimpin penyelidikan terhadap pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung.

    Para jaksa penuntut sendiri telah merespons mosi pemakzulan yang dilakukan Majelis Nasional. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyatakan bahwa langkah tersebut akan mematikan jalannya operasi peradilan di Korea Selatan.

    “Penyalahgunaan kekuasaan pemakzulan telah menyebabkan runtuhnya struktur kepemimpinan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul yang dapat mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung serta melumpuhkan penyelidikan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penghidupan masyarakat seperti kejahatan seks digital dan narkoba,” demikian pernyataan jaksa.

    Choe juga telah merespons mosi pemakzulan dirinya. Dia menekankan bahwa upaya pemakzulannya adalah keputusan yang “sangat merusak independensi Badan Audit dan Inspeksi”.

    “Saya berharap kebijaksanaan para komisioner audit dan semangat para staf akan memastikan tak adanya gangguan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    (blq/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Enam Jam Usai Buat Situasi Memanas, Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

    Enam Jam Usai Buat Situasi Memanas, Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

    ERA.id – Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu (4/12) dini hari tadi. Pencabutan itu dilakukan setelah Majelis Nasional membuat mosi yang membatalkan status darurat militer.

    Kabinetnya menyetujui mosi untuk mengakhiri penegakan darurat militer pada pukul 4:30 pagi, sekitar enam jam setelah ia membuat deklarasi darurat yang mengejutkan.

    “Pukul 11 ​​malam tadi, saya mendeklarasikan darurat militer dengan niat tegas untuk menyelamatkan negara dalam menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” katanya, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    “Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk pencabutan darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer,” imbuhnya.

    Dalam pengumuman pencabutan darurat militer itu, Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan di luar batas yang menurutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

    Setelah pencabutan undang-undang tersebut, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa bahkan mengancam akan memulai mosi untuk memakzulkan presiden.

    Salah satu mosi pemakzulan itu datang dari Partai Pembangunan Kembali Korea. Pemimpin fraksi Hwang Un-ha, menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam mobilisasi personel militer setelah deklarasi darurat militer yang langka.

    Di sisi lain, Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan, yang dimobilisasi untuk melaksanakan darurat militer, telah kembali ke pangkalan dalam sebuah langkah yang memulihkan rasa normalitas.

    Yoon dalam pernyataan yang mengejutkan sebelumnya menyatakan Korea Selatan berada dalam posisi darurat militer. Status itu dia sampaikan dengan tuduhan parlemen sebagai anti-negara.

    Sejak saat itu, pasukan militer mengepung gedung DPR dengan berbagai cara, termasuk memecahkan kaca dan memantau situasi dengan helikopter.

    Kurang dari satu jam dari keputusan tersebut, Majelis Nasional menyatakan darurat militer dibatalkan. Majelis Nasional menilai keputusan Yoon tersebut bersifat ilegal. 

  • Fakta-fakta Kisruh Presiden Korsel Sempat Umumkan Darurat Militer

    Fakta-fakta Kisruh Presiden Korsel Sempat Umumkan Darurat Militer

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Penetapan status darurat militer yang sempat ditetapkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) lalu masih menjadi sorotan publik.

    Aksi mengejutkan yang berlangsung hanya sekitar enam jam tersebut terus menjadi topik hangat karena pertama terjadi dalam nyaris 50 tahun sejak 1980.

    Serangkaian peristiwa pun telah terjadi menyusul peristiwa tersebut. Berikut fakta-fakta terkini kisruh status darurat militer di Korea Selatan.

    Polisi selidiki presiden

    Polisi Korea Selatan memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan pemberontakan terkait penetapan keadaan darurat militer yang membuat heboh negara itu.

    Kepala Badan Investigasi Nasional Korsel Woo Jong Soo pada Kamis (5/12) mengatakan kasus Presiden Yoon saat ini telah dilimpahkan dan seiring dengan itu dimulai penyelidikannya.

    Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

    Ribuan warga gelar aksi nyalakan lilin

    Warga sipil dan kelompok buruh menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin di seluruh Korea Selatan pada Rabu (4/12) malam.

    Kelompok seperti Federasi Serikat Buruh Korsel, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif, dan kelompok sipil lain menggelar aksi damai itu di Lapangan Gwanghwamun, Seoul.

    Aksi tersebut dihadiri sekitar 2.000 orang. Mereka mengecam penetapan status darurat militer dan meminta Yoon mundur dari kursi kepresidenan.

    Unjuk rasa serupa juga terjadi di Gwangju. Sekitar 1.000 orang ikut dalam aksi tersebut.

    Aksi yang sama juga digelar di Suncheon, Yeosu, dan kota-kota lain di Provinsi Jeolla Selatan.

    Di Busan, aktivis anti Yoon berencana menggelar aksi mulai Rabu hingga pekan depan.

    Menhan mundur

    Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun memutuskan mengundurkan diri dari jabatan menyusul gonjang-ganjing perkara status darurat militer.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim dalam sebuah pernyataan, Rabu (4/12).

    Menurut sejumlah laporan, Kim yang mengusulkan kepada Yoon untuk mendeklarasikan status darurat militer. Kim dilaporkan menggelar pertemuan dengan para komandan utama dan meminta untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan militer sebelum status darurat militer diterapkan.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan deklarasi darurat militer ke Yoon melalui perdana menteri, demikian dikutip Korea Herald. Namun, PM membantah menerima konsultasi soal darurat militer ini.

    Yoon telah menerima surat pengunduran diri Kim dan menunjuk Choi Byung Hyuk menjadi Menteri Pertahanan baru menggantikan dia.

    Partai pengusung desak presiden mundur

    Partai berkuasa yang menjadi pengusung Presiden Yoon, People Power Party, mendesak sang presiden mundur dari partai buntut kekacauan karena darurat militer.

    Ketua People Power Party Han Doong Hon meminta Yoon keluar dari partai sambil menegaskan bahwa partainya tak akan membela aksi Yoon.

    “Kami meminta presiden untuk mundur dari partai. Partai kami tak berusaha membela darurat militer yang inkonstitusional dari presiden,” kata Han.

    Han tak memberi komentar soal mosi pemakzulan yang diajukan partai-partai oposisi di parlemen terhadap Yoon.

    Meski begitu, People Power Party telah menyatakan akan menolak mosi pemakzulan Yoon.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pejabat Senior Kantor Kepresidenan Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Serempak, Ini Daftarnya

    Pejabat Senior Kantor Kepresidenan Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Serempak, Ini Daftarnya

    ERA.id – Para pejabat senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala staf Kepresidenan mengajukan pengunduran diri secara massal pada hari Rabu (4/12).

    Kantor kepresidenan membenarkan bahwa sejumlah pejabat senior mengajukan pengunduran diri secara massal setelah Majelis Nasional memblokir pernyataan darurat militer yang mengejutkan dari Yoon.

    Mereka yang mengundurkan diri termasuk Kepala Staf Kepresidenan, Chung Jin-suk; Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik; dan Kepala Staf Kebijakan Publik, Sung Tae-yoon, serta tujuh pejabat senior lainnya, sebagaimana dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Tawaran pengunduran diri tersebut disampaikan setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Yoon menuduh oposisi sebagai kekuatan anti-negara yang melumpuhkan operasi negara dengan mosi pemakzulan dan rancangan anggaran yang diperkecil.

    Namun enam jam setelah membuat kegaduhan, Yoon mencabut darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu pagi untuk menuntut presiden mencabutnya.

  • Top 5 News: Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang hingga Presiden Korea Selatan Hadapi Pemakzulan

    Top 5 News: Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang hingga Presiden Korea Selatan Hadapi Pemakzulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para pengusaha Jepang membahas investasi hingga kerja sama pendidikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, menjadi salah satu berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com sepanjang, Kamis (5/12/2024).

    Sikap parlemen Korea Selatan yang mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer, dan pernikahan Zumi Zola dengan putri Zulkifli Hasan juga masuk dalam jajaran berita paling menarik perhatian pembaca.

    Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, Kamis (5/12/2024):

    Prabowo Bertemu Pengusaha Jepang Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pendidikan

    Berita terpopuler pertama mengenai Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan pengusaha Jepang. Para pengusaha negeri sakura yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japinda) membahas investasi hingga kerja sama pendidikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah berinvestasi cukup lama di Indonesia.

    “Banyak sekali yang dibicarakan, ada health care, kesehatan, pendidikan, kerja sama pengiriman mahasiswa kita ke Jepang. Bapak Presiden Prabowo juga mengundang agar dibuka sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah, universitas Jepang di Indonesia. Jadi pembicaraan dari health care, edukasi, dan ESG, jadi tidak hanya dari sektor ekonomi atau bisnis saja,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani seusai mendampingi Prabowo bertemu Japinda.

    Zumi Zola Menikahi Putri Zulhas di Madinah

    Selebritas sekaligus politikus Zumi Zola menikahi Futri Zulya Savitri, putri Zulkifli Hasan (Zulhas) di depan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Pernikahan itu diketahui lewat postingan di Instagram Zumi Zola, Kamis (5/12/2024). 

    Menko Pangan juga Ketua Umum PAN Zulhas menikahkan langsung putrinya dengan Zumi Zola. Pernikahan ini turut disaksikan oleh pendakwah kondang ustaz Adi Hidayat.

    Farhat Abbas Tak Berkutik di Hadapan Mensos Gus Ipul

    Sikap Farhat Abbas ketika bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjadi berita terpopuler berikutnya. Berita Farhat Abbas bertemu dengan menteri sosial menarik perhatian publik karena sikapnya yang tidak seperti biasanya saat membela kliennya, Agus Salim. Kali ini Farhat mengaku tidak bisa berkutik.

    “Menteri sosial ini (Saifullah Yusuf) adalah orang yang berjiwa besar. Bahkan, tadi siang pada saat bertemu, harus saya akui saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berkutik,” kata Farhat Abbas di depan Gus Ipul.

    Farhat Abbas sempat dinasihati oleh Gus Ipul agar tidak mengedepankan emosi dalam menyelesaikan kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras.

    Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 1,522 Juta Per Gram

    Harga emas Antam naik sebesar Rp 9.000 per gram, Kamis (5/12/2024). Menurut laporan laman Logam Mulia Antam, harga emas Antam mencapai Rp 1,522 juta per gram dari sebelumnya Rp 1,513 juta untuk pengambilan di Butik Emas LM Gedung Antam.

    Sementara itu, harga buyback emas Antam berada pada level Rp 1,368 juta per gram atau turun Rp 7.000 per gram.