Tag: Yoon Suk Yeol

Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

Seoul –

Jaksa Korea Selatan (Korsel) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang berujung polemik.

Dilansir Reuters, Minggu (8/12/2024), kantor berita Yonhap melaporkan tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 dini hari ini waktu setempat.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Mereka menuduh tiga orang itu melakukan pemberontakan.

Kim sendiri dianggap sebagai tokoh utama di balik deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon. Dia kemudian mundur setelah darurat militer kontroversial itu dicabut dan membuat situasi politik Korsel menjadi tidak menentu.

Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa. Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon memobilisasi pasukan militer untuk memblokir pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan apa yang mereka katakan sebagai dekrit darurat militer yang tidak konstitusional.

Polisi nasional menggerebek kantor Kim pada hari Minggu sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama. Pada hari Sabtu, Presiden Yoon telah menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas dekrit darurat militernya.

Dia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya. Namun, dia tak menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.

Yoon mengejutkan negara itu pada Selasa malam ketika dia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya ‘pasukan anti-negara’ dan lawan politik yang menghalangi. Dia membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade. Hal itu mengancam hancurnya reputasi negara itu sebagai kisah sukses demokrasi.

(haf/imk)

08/12/2024 10:41
Presiden Korsel Selamat Dari Pemakzulan, Menhan Justru Ditangkap!

Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong-hyun, resmi ditangkap Kejaksaan Korea Selatan, Minggu (8/12/2024). Ia ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol.

Menurut kantor berita Yonhap, Kim sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri pada hari Rabu (4/12), dipandang sebagai tokoh utama dalam deklarasi darurat militer singkat hari Selasa (3/12). Seorang pejabat militer senior yang juga mengajukan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim telah mengajukan usulan darurat militer tersebut kepada Yoon.

Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, yang dipicu oleh upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer, tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan bahwa presiden pada akhirnya harus mengundurkan diri.

Tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pada pukul 1:30 pagi pada hari Minggu (1630 GMT pada hari Sabtu), kata laporan tersebut.

Meski demikian, kantor tersebut belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pengkhianatan.

Kim juga menghadapi larangan bepergian saat jaksa masih melakukan proses penyelidikan.

Polisi nasional juga sedang menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.

Yon mengejutkan negara pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya pasukan anti-negara dan lawan politik yang menghalangi.

Lalu, Yoon membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

Pernyataan darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi.

(pgr/pgr)

08/12/2024 09:45
Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

Jakarta –

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang hendak dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan berkaitan dengan pengumuman darurat militer yang sempat membuat heboh negara tersebut. Upaya tersebut batal lantaran kuorum parlemen tidak terpenuhi.

Partai Penguasa Boikot Voting

Parlemen Korsel sebetulnya sudah sempat melakukan voting terkait upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari PPP untuk turut mendukung mosi pemakzulan tersebut.

PPP menguasai 108 kursi dalam parlemen Korsel. PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim.

Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara. Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walkout.

Tonton juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

Baca berita lengkapnya di halaman berikutnya.

08/12/2024 08:36
Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen oposisi gagal memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas krisis politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer pada pekan ini.

Kegagalan ;menjatuhkan Yoon Suk Yeol dari kursi Presiden itu karena pemakzulan membutuhkan dua pertiga suara di badan legislatif Korea Selatan yang memiliki 300 kursi. Namun kurang dari 200 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tersebut, yang diajukan oleh pihak oposisi awal pekan ini.

Upaya pemakzulan ini, jika berhasil, akan segera mencabut kekuasaan kepresidenan dari kelompok konservatif Yoon.

Meski gagal dalam upaya pertama ini, anggota parlemen oposisi berjanji akan mengadili untuk kedua kalinya pada hari Rabu.

Sebelumnya, sejumlah anggota partai penguasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), walk out atau keluar ruangan, saat mulainya proses sidang pleno pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Anggota parlemen dari partai Yoon Suk Yeol yang walk out berusaha memboikot proses pemungutan suara pemakzulan. Beberapa anggota parlemen oposisi berteriak kepada anggota parlemen partai yang berkuasa: “Pengkhianat, kembalilah”.

Ketua DPR Korsel, Woo Won-shik yang juga merupakan anggota parlemen dari partai Demokrat, telah meminta anggota PPP yang keluar sebelumnya untuk kembali memberikan suara dalam proses pemakzulan tersebut.

Merespons gagalnya upaya pemakzulan tersebut, puluhan ribu pengunjuk rasa masih berkumpul menyuarakan aspirasi mereka untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Yoon.

Melansir laporan The New York Times, saat seorang aktivis mengumumkan mosi pemakzulan gagal, massa di depan panggung tak memberikan reaksi. Kemudian mereka melontarkan kecaman dari aktivis lain atas hasil pemilu tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam.”

(pgr/pgr)

08/12/2024 06:15
Krisis Politik, Ribuan Warga Demo Tuntut Presiden Yoon Suk Yeol Mundur

HOME

MARKET

MY MONEY

NEWS

TECH

LIFESTYLE

SHARIA

ENTREPRENEUR

CUAP CUAP CUAN

CNBC TV

Loading…

`

$(‘#loaderAuth’).remove()
const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

if (data.is_login) {
$(‘#connectDetikAvatar’).html(`

`);
$(‘#UserMenu’).append(`
${prefix}

My Profile

Logout

${suffix}
`);

$(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

} else {
prefix = “

$(‘#connectDetikAvatar’).html(`

`);
$(‘#UserMenu’).append(`
${prefix}

REGISTER

LOGIN
${suffix}
`);
}
}

07/12/2024 22:00
Demo Besar-Besaran di Seoul Tuntut Pemecatan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

ERA.id – Warga Korea Selatan berunjuk rasa menuntut pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol atas kekacauan yang telah diperbuatnya pekan ini. Mereka berkumpul di Seoul barat pada Sabtu (7/12/2024) ini.

Aksi berskala besar itu terjadi di Yeouido, tempat Majelis Nasional berada, di mana Parlemen akan memberikan suara pada mosi pemakzulan terhadap Yoon.

Selasa (3/12/2024) lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba, tetapi mencabutnya beberapa jam kemudian ketika parlemen yang dikendalikan oposisi memilih untuk menolaknya.

Pada Sabtu, Yoon menyampaikan permintaan maaf terkait deklarasinya hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Permintaan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) dikutip dari Yonhap-OANA.

Federasi Serikat Dagang Korea juga mengecam sang presiden dengan mengatakan bahwa permintaan maaf hanya untuk mencegah mosi pemakzulan.

Tuntutan pemakzulan Yoon juga datang dari komunitas hukum. Asosiasi Pengacara Korea mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pidato publik Yoon dan menyatakan dukungannya untuk pemakzulan.

“Kami setuju dengan pemecatan presiden karena mengganggu tatanan konstitusional melalui deklarasi darurat militer yang tidak konstitusional,” ucap mereka.

Berbagai kelompok sipil di seluruh negeri, termasuk dari Gwangju, Daejeon, dan Busan, juga menuju ke Seoul untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.

Polisi berencana untuk mengerahkan ratusan petugas untuk membantu mobil membuat jalan memutar di sekitar rute aksi unjuk rasa di Central Seoul dan Yeouido.

07/12/2024 21:44
Kuorum Tidak Tercapai, Presiden Korsel Batal Dimakzulkan

Jakarta –

Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer batal. Upaya tersebut batal karena kuorum parlemen Korsel tidak terpenuhi.

Dilansir Yonhap News Agency, Sabtu (7/12/2024), kurangnya kuorum berakibat pada terhindarnya Yoon Suk Yeol lengser secara memalukan. Namun demikian, hasil itu kini menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan politik Korea Selatan.

Majelis Nasional mengadakan pemungutan suara atas usulan pemakzulan tersebut selama sesi pleno, empat hari setelah Yoon mengumumkan darurat militer atas kegiatan ‘anti-negara’ yang ia tuduhkan pada blok oposisi. Keputusan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk menolaknya.

Usulan tersebut gagal memenuhi kuorum 200 suara setelah semua, kecuali tiga anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa yakni Perwakilan Ahn Cheol-soo, Kim Yea-ji dan Kim Sang-wook memboikot proses tersebut. Semua 192 anggota parlemen oposisi memberikan suara mereka.

Setelah usulan tersebut dibatalkan, Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan segala cara.

“Kami gagal dan tidak mencapai hasil yang kami inginkan,” katanya di gedung Majelis Nasional.

“Namun, kami tidak akan pernah menyerah,” lanjut dia.

Mosi tersebut membutuhkan dukungan dari dua pertiga dari 300 anggota parlemen agar dapat disahkan, yang berarti setidaknya delapan dari 108 anggota parlemen PPP harus keluar dari garis partai resmi mereka dan memberikan suara mendukung pemakzulan.

Sebagian besar anggota parlemen PPP keluar dari sesi pleno setelah mengikuti pemungutan suara ulang atas RUU yang menyerukan penyelidikan penasihat khusus terhadap tuduhan korupsi ibu negara Kim Keon Hee, yang akhirnya ditolak.

Lihat juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

(maa/idh)

07/12/2024 20:53
Pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Gagal, Ini Respons Oposisi

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen oposisi gagal memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas krisis politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer awal pekan ini.

Pemakzulan membutuhkan dua pertiga suara di badan legislatif Korea Selatan yang memiliki 300 kursi, namun kurang dari 200 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tersebut, yang diajukan oleh pihak oposisi awal pekan ini. Upaya pemakzulan ini , jika berhasil, akan segera mencabut kekuasaan kepresidenan dari kelompok konservatif Yoon.

Meski gagal dalam upaya pertama ini, anggota parlemen oposisi berjanji akan mengadili untuk kedua kalinya pada hari Rabu.

Sebelumnya, sejumlah anggota partai penguasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), walk out atau keluar ruangan, saat mulainya proses sidang pleno pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Anggota parlemen dari partai Yoon Suk Yeol yang walk out berusaha memboikot proses pemungutan suara pemakzulan. Beberapa anggota parlemen oposisi berteriak kepada anggota parlemen partai yang berkuasa: “Pengkhianat, kembalilah”.

Ketua DPR Korsel, Woo Won-shik yang juga merupakan anggota parlemen dari partai Demokrat, telah meminta anggota PPP yang keluar sebelumnya untuk kembali memberikan suara dalam proses pemakzulan tersebut.

Merespons gagalnya upaya pemakzulan tersebut, puluhan ribu pengunjuk rasa masih berkumpul menyuarakan aspirasi mereka untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Yoon.

Melansir laporan The New York Times, saat seorang aktivis mengumumkan mosi pemakzulan gagal, massa di depan panggung bereaksi dengan diam. Kemudian mereka melontarkan kecaman dari aktivis lain atas hasil pemilu tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam.”

(fsd/fsd)

07/12/2024 19:57
Partai Penguasa Korsel Siap Boikot Mosi Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

ERA.id – Anggota parlemen dari partai penguasa tampaknya siap memboikot pemungutan suara atas mosi pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12/2024).

Dilansir dari Yonhap-OANA, pada sesi pleno parlemen, para anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meninggalkan ruang sidang setelah memberikan suara untuk rancangan undang-undang yang menyerukan penyelidikan oleh jaksa khusus terkait tuduhan korupsi terhadap ibu negara Kim Keon Hee.

Mosi pemakzulan terhadap Yoon dijadwalkan akan diajukan dalam sesi pleno sesudahnya, dan pemboikotan oleh anggota parlemen PPP akan membuat usulan tersebut kemungkinan tidak dapat tercapai.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen, Yoon menyampaikan permintaan maaf karena menyebabkan kekhawatiran publik akibat pernyataan darurat militer yang disiarkan melalui televisi.

Yoon juga berjanji tidak akan mengulangi aksinya itu dan membantah rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi.

Kemunculan Yoon itu merupakan yang pertama di depan publik sejak dia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Yoon mencabut penetapan status itu enam jam kemudian setelah Majelis Nasional menentang keputusannya.

Yoon mengatakan ia memberlakukan darurat militer karena merasa putus asa, tetapi mengakui keputusan yang tiba-tiba itu menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

07/12/2024 19:25
Parlemen Korsel Terancam Gagal Lengserkan Presiden Yoon, Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia —

Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terancam gagal, setelah anggota parlemen dari partai berkuasa memboikot pemungutan suara pada Sabtu (7/12).

Partai oposisi di pemerintah Korsel, yang terdiri dari 192 dari total 300 kursi di parlemen, mengajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon. Diperlukan 200 suara parlemen untuk meloloskan upaya pelengseran sang presiden.

Namun hampir semua 108 anggota anggota Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) pimpinan Yoon, meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara.

Tindakan itu memicu teriakan dari kubu oposisi. Ada yang berteriak “ke mana kalian pergi”, sementara lainnya menyebut mereka sebagai “kaki tangan pemberontak”. Hanya tiga anggota PPP yang memberikan suara.

Hasil pemungutan suara penggulingan Yoon dari kursi presiden kemungkinan akan gagal hari ini.

Keputusan itu kemungkinan besar bakal memicu amarah warga, terutama 150 ribu orang yang melakukan aksi demonstrasi di luar gedung parlemen hari ini menuntut penggulingan Yoon.

Para demonstran disebut mencemooh bahkan menangis karena frustasi, saat anggota parlemen dari partai berkuasa meninggalkan ruang sidang. Beberapa pengunjuk rasa bahkan pulang ke rumah karena putus asa.

“Meskipun kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan hari ini, saya tidak berkecil hati atau kecewa karena kami akan mendapatkannya pada akhirnya,” kata seorang pedemo, Jo Ah Gyeong.

Sebelumnya Yoon Suk Yeol telah mengeluarkan permintaan maaf atas pengumuman darurat militer beberapa hari lalu. Dia menyebut akan menyerahkan nasib kepada partainya.

“Saya telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Dia mengatakan akan mempercayakan partai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik, termasuk masa jabatannya sebagai presiden.

(dna/dna)

[Gambas:Video CNN]

07/12/2024 19:00

Tag: Yoon Suk Yeol

Partai Penguasa Boikot Voting