Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan menteri pertahanan (menhan) Korea Selatan Kim Yong Hyun ditangkap imbas gaduh deklarasi darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kim kabarnya diringkus pada akhir pekan ini waktu setempat. Mantan menhan itu dianggap berperan dalam pengumuman darurat militer yang membuat Korea Selatan chaos.

    “Kim Yong-hyun telah ditangkap atas perannya dalam deklarasi darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan,” tulis AFP, dikutip Minggu (8/12).

    “Kim (Yong Hyun) telah dijatuhi larangan bepergian,” sambung laporan tersebut.

    Media lokal Yonhap juga mengabarkan penangkapan mantan menhan itu. Akan tetapi, Kejaksaan Korsel belum memberikan komentar mengenai penangkapan Kim.

    Di lain sisi, polisi diklaim tetap melakukan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Ia diselidiki atas dugaan pemberontakan.

    Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Penetapan secara mendadak ini dilakukan dengan dalih adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Menurut sejumlah laporan, eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun adalah dalangnya. Kim disebut-sebut mengusulkan agar Yoon mendeklarasikan status darurat tersebut.

    Publik Korsel dilanda kebingungan dan kekhawatiran. Namun, ternyata status darurat militer itu ditetapkan hanya karena masalah politik Yoon dengan para oposisi.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim yang akhirnya mundur dari posisi menhan, Rabu (4/12).

    Sedangkan Presiden Yoon Suk Yeol selamat dari upaya pemakzulan. Keberhasilan ini terjadi berkat aksi boikot dalam sidang parlemen atau Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu (7/12).

    Anggota parlemen yang mendukung Yoon, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) memboikot sidang.

    Pada akhirnya, voting terkait deklarasi darurat militer Yoon hanya mengumpulkan 195 suara alias di bawah ambang batas 200 suara yang dibutuhkan. Mosi pemakzulan sang presiden pun otomatis gagal.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Partai Berkuasa Korsel Walk Out saat Voting Pemakzulan Presiden

    Partai Berkuasa Korsel Walk Out saat Voting Pemakzulan Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mengusung Presiden Yoon Suk Yeol melakukan aksi walk out saat pemungutan suara pemakzulan Yoon pada Sabtu (7/12).

    Sebagian besar anggota PPP walk out kecuali satu politisi yaitu Ahn Cheol-soo.

    Ahn menjadi satu-satunya anggota PPP yang ikut pemungutan suara pemakzulan Yoon.

    Mosi pemakzulan yang diajukan Partai Demokratik gagal usai kekurangan delapan suara tambahan.

  • Oposisi Bakal Kembali Ajukan Upaya Pemakzulan Presiden Korsel

    Oposisi Bakal Kembali Ajukan Upaya Pemakzulan Presiden Korsel

    Seoul –

    Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel) mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Upaya pemakzulan sebelumnya telah gagal karena partai berkuasa menolak pemungutan suara (voting).

    Dilansir AFP, Minggu (8/12/2024), polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

    Yoon berhasil menghindari pemakzulan. Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal.

    Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat (DP), mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember.

    “Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

    “Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

    “Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

    “Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

    “Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

    “Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

    Yoon telah muncul dan meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya.

    (haf/imk)

  • Mengapa Mosi Tidak Percaya Yoon Suk Yeol Gagal? Simak Faktanya! – Halaman all

    Mengapa Mosi Tidak Percaya Yoon Suk Yeol Gagal? Simak Faktanya! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemakzulan seorang presiden adalah isu yang selalu menarik perhatian publik dan media.

    Di Korea Selatan, situasi politik menjadi semakin panas ketika upaya pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol mencuat.

    Meskipun sempat beredar harapan di kalangan oposisi, proses pemakzulan ini pada akhirnya gagal.

    Mari kita bahas enam fakta penting mengenai situasi ini.

    Mengapa Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Muncul?

    Pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol mulai mencuat setelah ia mengambil keputusan kontroversial dengan menerapkan darurat militer.

    Keputusan ini, meskipun hanya berlangsung selama enam jam, mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Banyak anggota majelis dan masyarakat menganggap tindakan Yoon sebagai langkah yang tidak tepat.

    Ketua Parlemen Korsel, Woo Wonshik, menjelaskan bahwa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yoon memicu partai oposisi, khususnya Partai Demokrat, untuk mendorong pemakzulan.

    Apa yang Terjadi Selama Proses Pemakzulan?

    Situasi semakin tegang setelah pengumuman pemakzulan.

    Pada pagi hari sebelum pemungutan suara, Yoon muncul dan meminta maaf kepada publik.

    Ia berjanji untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada partai yang berkuasa dan bahkan mempertimbangkan pengurangan masa jabatannya.

    Pada saat pemungutan suara, Han Donghoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, mengunjungi Perdana Menteri Han Ducksoo untuk menyampaikan pesan yang berfokus pada pemulihan ekonomi, sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik.

    Mengapa Pemungutan Suara Gagal?

    Meskipun ada harapan dari pihak oposisi, sebagian besar anggota Partai Kekuatan Rakyat memboikot pemungutan suara.

    Hal ini membuat pihak oposisi terkejut, karena mereka memperkirakan akan ada beberapa anggota dari partai yang berkuasa yang mendukung pemakzulan.

    Akibatnya, jumlah suara yang diperlukan untuk menyetujui mosi pemakzulan tidak tercapai.

    Lee Jaemyung, pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, berjanji untuk terus mendesak pemakzulan dan bahkan menjanjikan insentif bagi anggota yang mendukungnya.

    Bagaimana Respons Masyarakat?

    Di luar parlemen, situasi semakin menarik dengan demonstrasi yang terjadi.

    Sekelompok besar demonstran berkumpul untuk mendukung pemakzulan Yoon, sementara di sisi lain kota, terdapat demonstrasi yang menentang pemakzulan.

    Keberadaan dua kelompok demonstran ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki pendapat yang terpolarisasi mengenai kepemimpinan Yoon dan langkah-langkah yang diambilnya.

    Apa Arti Kegagalan Pemakzulan Ini?

    Kegagalan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Korea Selatan.

    Meskipun ada ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Yoon, dukungan dari partai yang berkuasa menunjukkan harapan untuk stabilitas pemerintahan.

    Bagaimana perkembangan situasi ini di masa depan masih belum dapat diprediksi, tetapi yang jelas, politik Korea Selatan tetap menarik untuk diikuti.

    Mosi Tidak Percaya Part 2: Apa Selanjutnya?

    Kegagalan pemakzulan membuat sebagian demonstran merasa kecewa.

    “Meskipun kami gagal mendapatkan yang kami inginkan hari ini, kami tidak putus asa,” kata Jo Ahgyeong, seorang demonstran, kepada AFP.

    Kalangan oposisi berencana untuk mengajukan mosi tidak percaya lagi terhadap Yoon pada Rabu, 11 Desember 2024 mendatang.

    Dengan perkembangan ini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dalam politik Korea Selatan yang selalu dinamis dan penuh kejutan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 6 Fakta Pemakzulan Yoon Suk Yeol Gagal, Mosi Tidak Percaya Part 2 Segera Diluncurkan – Halaman all

    6 Fakta Pemakzulan Yoon Suk Yeol Gagal, Mosi Tidak Percaya Part 2 Segera Diluncurkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemakzulan adalah isu yang seringkali mengundang perhatian publik dan media.

    Baru-baru ini, Majelis Nasional Korea Selatan mengalami kegaduhan ketika terjadi upaya untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Namun, proses pemakzulan ini tidak berjalan mulus dan pada akhirnya gagal.

    Butuh minimal 200 suara dari total 300 suara di parlemen Korsel untuk bisa melanjutkan proses pemakzulan ke fase berikutnya. Total suara kubu oposisi mencapai 192.

    Mereka harus mampu menggaet minimal delapan suara lagi dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat.

    “Dengan total 195 suara, jumlah tersebut tak memenuhi kuota minimal dua pertiga dari total suara di parlemen. Karenanya, saya putuskan mosi (tidak percaya) ini tidak valid,” kata Ketua Parlemen Korsel Woo Won-shik.

    Yoon menerapkan darurat militer yang hanya bertahan beberapa jam pada Selasa (3/12/2024) lalu, setelah dibatalkan parlemen

    Itu adalah darurat militer pertama yang diterapkan di Korsel selama empat dekade terakhir.

    Juga yang pertama sejak Negeri Ginseng itu, lepas dari rezim militer dan menerapkan pemilihan presiden langsung kali pertama pada 1987.

    Simak beberapa hal penting terkait dengan situasi ini:

    1. Mengapa Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Muncul?

    Pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol mulai mencuat setelah keputusan kontroversialnya untuk menetapkan darurat militer.

    Keputusan ini, meskipun hanya berlangsung selama enam jam, cukup mengejutkan para anggota majelis dan masyarakat, yang menimbulkan kegaduhan.

    Upaya pemakzulan tersebut, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yoon dan dianggap perlu oleh partai oposisi, terutama Partai Demokrat.

    2. Apa yang Terjadi Selama Proses Pemakzulan?

    Setelah pengumuman pemakzulan, situasi menjadi semakin tegang.

    Di pagi hari sebelum pemungutan suara, Presiden Yoon muncul untuk pertama kalinya dan meminta maaf kepada negara.

    Dia berjanji untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada partai yang berkuasa, termasuk mempertimbangkan pengurangan masa jabatannya.

    Saat pemungutan suara berlangsung pada pukul 5 sore di Seoul, Han Donghoon, pemimpin partai yang berkuasa, mengunjungi Perdana Menteri Han Ducksoo.

    Mereka berdua menyampaikan pesan yang berfokus pada pemulihan ekonomi, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

    3. Mengapa Pemungutan Suara Gagal?

    Meskipun banyak harapan dari pihak oposisi, hampir semua anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat memboikot pemungutan suara tersebut.

    Hal ini mengejutkan pihak oposisi yang telah memperkirakan akan ada beberapa anggota dari partai yang berkuasa yang akan mendukung pemakzulan.

    Akibatnya, pengumpulan suara yang cukup untuk mengesahkan mosi pemakzulan menjadi mustahil.

    Pemimpin oposisi, Lee Jaemyung dari Partai Demokrat, berjanji untuk terus mendorong pemakzulan dan bahkan menjanjikan hadiah Natal bagi yang mendukungnya.

    4. Respons Masyarakat

    Sementara itu, situasi di luar parlemen tidak kalah menarik.

    Sekelompok besar demonstran berkumpul untuk menyatakan dukungan bagi pemakzulan Yoon, sementara di sisi lain kota, terdapat demonstrasi tandingan yang menuntut agar mosi pemakzulan dibatalkan.

    Keberadaan demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki pendapat yang terpolarisasi mengenai kepemimpinan Yoon dan langkah-langkah yang diambilnya.

    5. Gagalnya Pemakzulan

    Kegagalan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menunjukkan dinamika politik yang kompleks di Korea Selatan.

    Di satu sisi, upaya pemakzulan mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Yoon, namun di sisi lain, dukungan dari partai yang berkuasa menunjukkan bahwa ada harapan untuk stabilitas pemerintahan.

    Bagaimana situasi ini akan berkembang di masa depan masih belum bisa diprediksi, tetapi yang jelas, politik Korea Selatan tetap menarik untuk diikuti.

    6. Mosi Tidak Percaya Part 2

    Sebagian demonstran tampak menangis atas kegagalan parlemen memakzulkan Yoon.

    Sebagian lainnya meneriakkan kekecewaan kepada para legislator.

    ’’Meskipun kami gagal mendapatkan yang kami inginkan hari ini (kemarin), kami tidak putus asa karena pada akhirnya kami akan mendapatkannya,” kata Jo Ah-gyeong, salah seorang demonstran, kepada AFP.

    Kalangan oposisi akan mengajukan mosi tidak percaya lagi untuk memakzulkan Yoon pada Rabu (11/12/2024 mendatang.

    Para demonstran juga menyatakan siap kembali mendukung.

    ”Saya akan memakzulkan Yoon Suk-yeol yang telah menjadi ancaman paling membahayakan bagi Korea Selatan dengan segala cara,” kata Lee Jae-myung, pemimpin oposisi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min mengundurkan diri pada Minggu (8/12) waktu setempat buntut dari pengumuman darurat keamanan militerpada Selasa (3/12) yang menimbulkan kehebohan publik.

    Lee Sang-min mengatakan dia mengundurkan diri “sebagai pengakuan berat atas tanggung jawab karena gagal melayani publik dan presiden dengan baik”, menurut surat kabar Joong Ang Ilbo disitat dari AFP.

    Presiden Yoon Suk Yeol menerima pengunduran diri Lee Sang-min, kata surat kabar itu.

    Lee dan Yoon termasuk di antara pejabat Korsel lainnya yang diselidiki atas tuduhan pemberontakan setelah deklarasi darurat militer beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Yoon, yang lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

    Sebelumnya pada hari Minggu, Polisi menangkap Kim Yong-hyun, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada saat operasi darurat militer. Kim dicekal dan dilarang bepergian.

    Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait keputusannya memberlakukan darurat militer gagal dilakukan.

    Parlemen Korsel gagal meloloskan draf pemakzulan Yoonyang digelar Majelis Nasional pada Sabtu (7/12) malam karena kalah suara.

    Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

    Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

    Adapun berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    “Jumlah anggota yang memberikan suara tidak mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

    Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang berujung polemik.

    Dilansir Reuters, Minggu (8/12/2024), kantor berita Yonhap melaporkan tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 dini hari ini waktu setempat.

    Pemeriksaan itu dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Mereka menuduh tiga orang itu melakukan pemberontakan.

    Kim sendiri dianggap sebagai tokoh utama di balik deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon. Dia kemudian mundur setelah darurat militer kontroversial itu dicabut dan membuat situasi politik Korsel menjadi tidak menentu.

    Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa. Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon memobilisasi pasukan militer untuk memblokir pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan apa yang mereka katakan sebagai dekrit darurat militer yang tidak konstitusional.

    Polisi nasional menggerebek kantor Kim pada hari Minggu sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama. Pada hari Sabtu, Presiden Yoon telah menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas dekrit darurat militernya.

    Dia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya. Namun, dia tak menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.

    Yoon mengejutkan negara itu pada Selasa malam ketika dia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya ‘pasukan anti-negara’ dan lawan politik yang menghalangi. Dia membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

    Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade. Hal itu mengancam hancurnya reputasi negara itu sebagai kisah sukses demokrasi.

    (haf/imk)

  • Presiden Korsel Selamat Dari Pemakzulan, Menhan Justru Ditangkap!

    Presiden Korsel Selamat Dari Pemakzulan, Menhan Justru Ditangkap!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong-hyun, resmi ditangkap Kejaksaan Korea Selatan, Minggu (8/12/2024). Ia ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol.

    Menurut kantor berita Yonhap, Kim sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri pada hari Rabu (4/12), dipandang sebagai tokoh utama dalam deklarasi darurat militer singkat hari Selasa (3/12). Seorang pejabat militer senior yang juga mengajukan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim telah mengajukan usulan darurat militer tersebut kepada Yoon.

    Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, yang dipicu oleh upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer, tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan bahwa presiden pada akhirnya harus mengundurkan diri.

    Tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pada pukul 1:30 pagi pada hari Minggu (1630 GMT pada hari Sabtu), kata laporan tersebut.

    Meski demikian, kantor tersebut belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pengkhianatan.

    Kim juga menghadapi larangan bepergian saat jaksa masih melakukan proses penyelidikan.

    Polisi nasional juga sedang menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.

    Yon mengejutkan negara pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya pasukan anti-negara dan lawan politik yang menghalangi.

    Lalu, Yoon membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

    Pernyataan darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi.

    (pgr/pgr)

  • Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

    Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang hendak dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan berkaitan dengan pengumuman darurat militer yang sempat membuat heboh negara tersebut. Upaya tersebut batal lantaran kuorum parlemen tidak terpenuhi.

    Partai Penguasa Boikot Voting

    Parlemen Korsel sebetulnya sudah sempat melakukan voting terkait upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

    Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari PPP untuk turut mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    PPP menguasai 108 kursi dalam parlemen Korsel. PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim.

    Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara. Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walkout.

    Tonton juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

    Baca berita lengkapnya di halaman berikutnya.

  • Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

    Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen oposisi gagal memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas krisis politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer pada pekan ini.

    Kegagalan ;menjatuhkan Yoon Suk Yeol dari kursi Presiden itu karena pemakzulan membutuhkan dua pertiga suara di badan legislatif Korea Selatan yang memiliki 300 kursi. Namun kurang dari 200 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tersebut, yang diajukan oleh pihak oposisi awal pekan ini.

    Upaya pemakzulan ini, jika berhasil, akan segera mencabut kekuasaan kepresidenan dari kelompok konservatif Yoon.

    Meski gagal dalam upaya pertama ini, anggota parlemen oposisi berjanji akan mengadili untuk kedua kalinya pada hari Rabu.

    Sebelumnya, sejumlah anggota partai penguasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), walk out atau keluar ruangan, saat mulainya proses sidang pleno pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

    Anggota parlemen dari partai Yoon Suk Yeol yang walk out berusaha memboikot proses pemungutan suara pemakzulan. Beberapa anggota parlemen oposisi berteriak kepada anggota parlemen partai yang berkuasa: “Pengkhianat, kembalilah”.

    Ketua DPR Korsel, Woo Won-shik yang juga merupakan anggota parlemen dari partai Demokrat, telah meminta anggota PPP yang keluar sebelumnya untuk kembali memberikan suara dalam proses pemakzulan tersebut.

    Merespons gagalnya upaya pemakzulan tersebut, puluhan ribu pengunjuk rasa masih berkumpul menyuarakan aspirasi mereka untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Yoon.

    Melansir laporan The New York Times, saat seorang aktivis mengumumkan mosi pemakzulan gagal, massa di depan panggung tak memberikan reaksi. Kemudian mereka melontarkan kecaman dari aktivis lain atas hasil pemilu tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam.”

    (pgr/pgr)