Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 12/12/2024) berikut ini.
TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan menyerbu kantor Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (11/12/2024).
Menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap, penggeledahan ini adalah bagian dari upaya penegak hukum untuk memastikan tindakan yang dilakukan Yoon yaitu mendeklarasikan darurat militer pada minggu lalu termasuk pemberontakan.
Akan tetapi, ketika Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Garda Polisi Majelis Nasional, dan penyidik hendak memasuki gedung utama, dihalangi oleh pengawal atau pejabat kemanan Yoon Suk Yeol, dikutip dari NBC News.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara kepolisian Korea Selatan.
“Penyidik telah memperoleh akses ke kantor layanan sipilnya, namun, saat ini kami tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh pasukan keamanan presiden,” kata seorang juru bicara kepolisian, dikutip dari The Guardian.
Beberapa pengamat sebelumnya mengatakan bahwa dinas keamanan presiden kemungkinan tidak akan mengizinkan penggeledahan di kantor Yoon, dengan mengutip undang-undang yang melarang penggeledahan di lokasi yang mengandung rahasia negara tanpa persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab di area tersebut.
Penggerebekan ini terjadi tepat setelah tersiar kabar mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun mencoba mengakhiri hidup ketika ditahan di pusat penahanan di Seoul.
Kim ditangkap oleh jaksa pada Rabu pagi atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Kim menjadi orang pertama yang ditangkap secara resmi atas perintah darurat militer, dikutip dari AP News.
Kim dikenal sebagai salah satu orang terdekat Yoon.
Ia dituding sebagai orang yang merekomendasikan darurat militer kepada Yoon.
Tidak hanya itu, Kim juga dituduh telah mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen memberikan suara.
Seorang juru bicara pengadilan distrik pusat Seoul mengatakan, dilakukan pengangkapan terhadap Kim lantaran ada kemungkinan ia memusnahkan bukti yang ada.
Sebelum resmi ditangkap, Kim sempat membuat sebuah pernyataan pada Selasa (10/12/2024).
Dalam pernyataan tersebuut, ia mengumumkan telah mengundurkan diri dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.
“Meminta maaf sebesar-besarnya karena telah menimbulkan kecemasan yang signifikan kepada publik,” katanya.
Ia juga mengaku bahwa penererapan darurat militer pada minggu lalu atas usulannya.
Namun ia meminta keringanan hukuman bagi prajurit yang dikerahkan dalam menghalangi anggota parlemen memberikan suara pada saat itu.
Selain Kim, dua pejabat senior polisi juga telah ditahan pada hari yang sama.
Sementara itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penghasutan atas penetapan darurat militer pada 3 Desember 2024.
(Tribunnews.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait Yoon Suk Yeol
ERA.id – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa pemakzulan Yoon Suk-yeol tidak bisa dihindari. Moon menyarankan proses pemakzulan yang gagal bisa ditempuh dengan mengikuti suara rakyat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Moon dalam unggahannya di Facebook beberapa waktu lalu. Moon mengatakan bahwa Yoon harus digulingkan setelah pemungutan suara pemakzulan gagal tercapai.
“Pemakzulan telah menjadi jalan yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk pemakzulan yang tertib adalah dengan mengikuti rakyat dan proses konstitusional,” kata Moon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).
Pemungutan suara pemakzulan Yoon yang digelar pada Sabtu (7/12) gagal mencapai kesepakatan. Hal ini karena Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meboikot pemungutan suara itu.
Moon mendesak untuk segera memakzulkan Yoon dan memiliki seorang presiden yang sah. Hal ini juga berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi yang diperlukan oleh Korea Selatan dengan kepala negara.
“Tidak mungkin untuk mengendalikan militer secara normal jika terjadi krisis keamanan,” tambahnya.
Partai Demokrat yang beroposisi utama akan mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon di kemudian hari atas pernyataan darurat militernya, hanya beberapa hari setelah ia selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama.
Jakarta, CNN Indonesia —
Polisi Korea Selatan melaporkan pasukan pengamanan presiden (paspampres) menghalang-halangi tim investigasi saat melakukan penggeledahan di kantor Presiden Yoon Suk Yeol.
Juru bicara kepolisian mengatakan kepada AFP bahwa paspampres membatasi akses tim penyelidik yang ingin memasuki kantor kepresidenan. Padahal, mereka sudah mengantongi izin.
“Penggeledahan terhadap kantor kepresidenan telah dimulai dan kami sudah mendapat akses ke kantor layanan sipilnya. Namun, saat ini kami tidak bisa memasuki gedung utama karena ada pembatasan akses yang diberlakukan pasukan pengamanan presiden,” kata juru bicara tersebut, Rabu (11/12).
Polisi Korsel menggeledah kantor Yoon Suk Yeol pada Rabu usai sang Presiden ditetapkan sebagai tersangka imbas drama darurat militer pada 3 Desember lalu.
Seorang pejabat keamanan kepresidenan mengonfirmasi kepada Reuters bahwa polisi telah menggeledah kantor Yoon pada Rabu pagi.
Kantor berita Yonhap melaporkan tim kepolisian menunjukkan surat perintah penggeledahan yang mencantumkan nama Yoon sebagai subjek penyelidikan saat mendatangi kantor kepresidenan.
Yoon menetapkan darurat militer pada 3 Desember lalu tanpa sepengetahuan partai berkuasa dan juga parlemen. Semula, Yoon berdalih menerapkan darurat militer lantaran ada ancaman Korea Utara yang menyusup dalam pemerintahan.
Namun, belakangan diketahui Yoon menetapkan darurat militer demi menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya Kim Keon Hee hingga menghindari upaya pemakzulan.
Jaksa Korsel telah menetapkan Yoon sebagai tersangka atas dugaan makar, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kekuasaan imbas deklarasi darurat militer tersebut.
Yoon, yang telah dicekal keluar negeri, juga sudah dibebastugaskan dan tidak boleh lagi mengambil keputusan terkait urusan negara. Segala urusan dan keputusan harus berdasarkan konsultasinya dengan partai berkuasa, People Power Party.
Jaksa Korsel menekankan kekebalan hukum yang Yoon miliki sebagai kepala negara tidak berlaku lantaran tuduhan yang menyeretnya terkait kejahatan paling serius yakni pengkhianatan dan makar.
(blq/rds)
[Gambas:Video CNN]
ERA.id – Kepala badan investigasi anti-korupsi (CIO) Korea Selatan Oh Dong-woon mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk menangkap Presiden Yoon Suk-yeol.
Pernyataan itu disampaikan oleh Oh selama rapat komite bersama parlemen Korea Selatan, Rabu (11/12). Selama rapat berlangsung, Oh ditanyai oleh anggota parlemen soal penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol.
“Jika situasinya memungkinkan, kami akan mencoba melakukan penangkapan darurat atau penangkapan berdasarkan surat perintah pengadilan,” kata Oh Dong-woon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).
“Kami akan mengambil segala tindakan yang kami bisa,” tambahnya menegaskan.
Selama rapat berlangsung, Oh didesak oleh seorang anggota parlemen mengenai keinginan pribadinya untuk menangkap Yoon. Secara tegas, Oh mengaku dia ingin menangkap Yoon.
“Mengenai hal itu, saya mempunyai banyak kemauan. Kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh, dan kami akan meninjau pertanyaan penangkapan tersebut,” ujarnya.
Sejak mengumumkan darurat militer singkat selama enam jam, berbagai penyelidikan diluncurkan oleh lembaga penegak hukum. Penyelidikan itu mengarah kepada Yoon yang dituduh melakukan pemberontakan hingga menyalahgunakan kekuasaan.
Yoon sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri. Namun Berdasarkan undang-undang, seorang presiden kebal dari tuntutan ketika masih menjabat, kecuali dalam kasus pemberontakan.
Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck Soo menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat mencegah darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol secara sepihak.
Han menyampaikan maaf tersebut di Majelis Nasional pada Rabu (11/12).
“Saya menegaskan penolakan dan berupaya mencegah tindakan presiden dari tekadnya,” kata Han, dikutip Yonhap.
Dia lalu berujar, “Namun, saya akhirnya tak bisa menghalanginya. Saya minta maaf, saya merasa sangat bersalah.”
Di kesempatan terpisah, Han juga berulang kali menegaskan dia menolak darurat militer sejak pengumuman dari Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.
Dia mengatakan akan menjalankan tugasnya hingga akhir.
“Saya akan menjalankan tugas hingga akhir dan mengemban tanggung jawab yang saya emban tanpa alas an atau penghindaran,” ujar Han.
Lebih lanjut, dia mengatakan penting menjalankan urusan negara secara “stabil” berdasarkan Konstitusi dan hukum.
Han juga berjanji segera menyelesaikan situasi yang terjadi di Korsel.
Han dilaporkan hadir dalam rapat Kabinet yang diadakan Yoon tepat sebelum mengumumkan darurat militer.
Politik di Negeri Ginseng gonjang-ganjing usai Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.
Penetapan itu mendapat penolakan dari parlemen hingga warga. Legislator lalu menggelar pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak.
Tak lama setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun, kemarahan warga tak begitu saja sirna.
Warga meminta Yoon mundur dari jabatan saat ini karena dianggap memicu kekacauan.
Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen berjanji akan terus mengajukan mosi pemakzulan sampai Yoon lengser.
(isa/rds)
[Gambas:Video CNN]
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Polisi menghadapi hadangan pasukan pengamanan presiden (paspampres) saat hendak menggerebek kantor kepresidenan Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (11/12/2024).
Dinas keamanan presiden menghadang polisi yang datang untuk menyelidiki dugaan pemberontakan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol setelah memberlakukan darurat militer pekan lalu.
Sebuah tim yang terdiri dari 18 penyidik polisi tiba di kompleks kantor kepresidenan sesaat sebelum tengah hari.
Mereka hendak mencari materi yang terkait dengan dekrit darurat militer, termasuk catatan rapat kabinet yang diadakan sesaat sebelum Yoon mengumumkan perintah darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024, menurut Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional (NPA).
Namun hingga pukul 4 sore, para penyelidik belum memasuki gedung kantor presiden karena pembicaraan masih berlangsung dengan dinas keamanan presiden mengenai bagaimana penggerebekan akan dilakukan.
Surat perintah penggeledahan mencantumkan Yoon sebagai tersangka.
Dimana kantor presiden, ruang rapat Kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan gedung Kepala Staf Gabungan (JCS) sebagai subjek penggerebekan.
Markas besar JCS terletak di kompleks yang sama dan komando darurat militer menggunakan ruang bawah tanah sebagai ruang situasi selama enam jam darurat militer diberlakukan.
Dikutip dari Yonhap, polisi berusaha memasuki gedung untuk menyita materi yang terkait dengan operasinya.
Laporan sebelumnya mengatakan Yoon tidak berada di dalam gedung kantor kepresidenan pada saat percobaan penggerebekan itu.
Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan dan pembangkangan.
Ia juga dilarang meninggalkan negara itu, menjadi presiden pertama yang dijatuhi larangan keluar negeri,
Polisi menduga Yoon mendalangi pemberontakan tersebut.
Komandan Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun mengatakan kepada para anggota parlemen pada hari Selasa bahwa dia diperintahkan oleh Yoon untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari dalam gedung Majelis Nasional untuk menghentikan mereka mencabut perintah darurat militer minggu lalu.
Petugas penegak hukum juga telah membuka kemungkinan untuk menempatkan Yoon dalam penangkapan darurat tanpa surat perintah mengingat beratnya pemberontakan, kejahatan yang hukumannya hingga mati.
Polisi juga menggerebek kantor NPA, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul (SMPA), dan Garda Polisi Majelis Nasional pada hari Rabu.
Pencarian tersebut dilakukan menyusul penangkapan darurat terhadap kepala NPA Cho Ji-ho dan kepala SMPA Kim Bong-sik pada dini hari.
ERA.id – Kantor media pemerintah Korea Utara (KCNA) mengomentari situasi terkini di Korea Selatan pasca pengumuman darurat militer. Media Korea Utara mengatakan keputusan itu sebagai bentuk putus asa dan kehancuran Presiden Yoon Suk-yeol.
KCNA menyebutkan bahwa situasi Korea Selatan diselimuti dengan kekacauan setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer. Ia menyebut Yoon sebagai boneka yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan.
“Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mendeklarasikan darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” kata KCNA dalam pernyataan.
Dalam komentar tersebut, KCNA juga menyoroti sikap Yoon yang secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Hal ini mereka sebut sebagai tindakan putus asa dan kehancuran politik Yoon dalam waktu cepat.
“Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, KCNA juga menekankan bahwa komunitas internasional sedang memantau ketat situasi yang terjadi di Korea Selatan.
“Komunitas internasional mengawasi dengan ketat, dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” pungkasnya.
Komentar ini menjadi yang pertama dikeluarkan dari pihak Korea Utara sejak deklarasi darurat militer disampaikan oleh Yoon Suk-yeol pada 3 Desember lalu. Meski hanya berlaku selama enam jam, Yoon ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal untuk pergi ke luar negeri.
Hubungan antar-Korea belakangan menegang setalah Utara mengirimkan balon-balon berisi sampah pada Mei lalu. Hal ini disebut sebagai balasan propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.
Mantan menteri pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun, yang ditangkap pada hari Selasa (10/12), telah dituduh oleh partai-partai oposisi menyerukan serangan terhadap lokasi dimana Korea Utara meluncurkan balon-balon yang membawa sampah, sebuah perintah yang dilaporkan ditolak oleh bawahannya.
Dia juga diduga memerintahkan pengiriman drone ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, sebagai upaya untuk memprovokasi konflik sebagai dalih untuk mengumumkan darurat militer.
Sementara itu, Yoon selamat dari mosi pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu (7/12) bahkan ketika puluhan ribu warga Korea Selatan menantang suhu dingin di luar untuk menuntut penggulingannya.
Pihak oposisi berencana untuk mengajukan mosi lain untuk memakzulkan Yoon dalam pemungutan suara pada hari Sabtu.
Seoul –
Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengatakan para personelnya dihalangi untuk menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol terkait penyelidikan terhadap penetapan darurat militer singkat pekan lalu. Para pengawal kepresidenan Korsel mencegah tim kepolisian untuk memasuki gedung utama.
Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke Korsel selama penyelidikan berlangsung.
Kepolisian Korsel, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), awalnya mengatakan bahwa Tim Investigasi Khusus “telah melakukan penggeledahan” terhadap kantor kepresidenan, berbagai lembaga kepolisian dan Badan Keamanan Majelis Nasional atau parlemen Korsel.
Namun dalam pernyataan terbaru, juru bicara kepolisian mengungkapkan bahwa para penyelidik tidak bisa memasuki gedung utama yang ada di kompleks kantor kepresidenan.
“(Para penyelidik) Telah mendapatkan akses ke kantor layanan sipil. Namun, kami saat ini tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh para penjaga keamanan kepresidenan,” sebut juru bicara tersebut.
Kantor kepresidenan Korsel belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.
Yoon mengejutkan publik Korsel dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam pekan lalu, yang diwarnai pengerahan pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam setelah mayoritas anggota parlemen mendesak Yoon mencabutnya.
Pyongyang –
Korea Utara (Korut) mengomentari darurat militer singkat yang ditetapkan oleh negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel), pekan lalu. Media pemerintah Korut menyebut Korsel berada dalam “kekacauan” setelah pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Ulasan media pemerintah Korut soal darurat militer Korsel itu, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), menjadi komentar pertama yang diberikan Pyongyang mengenai pergolakan politik yang dialami negara tetangganya.
Yoon menangguhkan pemerintahan sipil dengan menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam pekan lalu, yang diwarnai pengerahan pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam setelah mayoritas anggota parlemen mendesak Yoon mencabutnya.
“Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” demikian ulasan media pemerintah Korut.
“Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama. dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” imbuh media pemerintah Korut dalam komentarnya.
“Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” sebut media pemerintah Korut.
Saat mengumumkan darurat militer pekan lalu, Yoon menyebut hal itu akan melindungi Korsel dari “ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat”.