Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Suami Ditekan Mundur, Ibu Negara Korsel Minta Ketua Partai Digulingkan

    Suami Ditekan Mundur, Ibu Negara Korsel Minta Ketua Partai Digulingkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ibu negara Korea Selatan sekaligus istri Presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, disebut meminta agar ketua partai berkuasa People Power Party (PPP), Han Dong Hoon dilengserkan.

    Wakil sekretaris jenderal perencanaan strategis PPP, Shin Ji Ho, mengatakan Kim menyampaikan perintah itu YouTuber pro-Yoon, Park, untuk menyingkirkan Han.

    “Beredar rumor bahwa pada 9 Desember, ibu negara meminta YouTuber pro-Yoon dan mengatakan, ‘Han Dong Hoon harus ditangani’,” kata Shin saat wawancara dengan Channel A yang dikutip Korea Times, Kamis (12/12).

    Perintah itu diduga muncul usai Han dan Perdana Menteri Han Duck Soo sepakat bekerja sama mengurus negara usai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember.

    Sejak deklarasi darurat militer yang diterapkan sang suami secara sepihak, Kim belum terlihat di depan umum atau memberi pernyataan resmi terkait situasi di negara tersebut.

    Di kesempatan itu, Shin juga mengatakan anggota Dewan Tinggi PPP Kim Min Jeon bertukar pesan dengan YouTuber itu terkait tindakan disiplin bagi pemimpin partai.

    Menanggapi upaya kudeta itu, Shin marah karena kubu Yoon di PPP justru ingin menguasai partai.

    Dia menyebut orang-orang pro Yoon ingin melemahkan Han.

    “Saat seluruh bangsa terkejut dan marah atas penetapan darurat militer yang tak konstitusional dan melanggar hukum, mereka fokus menyingkirkan Han Dong Hoon dan mengambil alih kendali partai,” ungkap dia.

    Yoon, lanjut Shin, membenarkan darurat militer sebagai cara membasmi kekuatan anti-negara.

    “Dan karena memerintahkan penangkapan Han Dong-hoon, jelas ia memandang Han sebagai kekuatan semacam itu,” kata dia.

    Lebih lanjut, Shin mengatakan kubu Yoon bermaksud membubarkan kepemimpinan partai dengan menekan empat anggota Dewan Tertinggi di bawah Han untuk mundur.

    “Namun, kami tak semudah itu dikalahkan,” ungkap dia.

    Shin juga mengatakan tak akan keluar jika pada akhirnya partai berganti kepemimpinan.

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan kedua setelah sebelumnya gagal melengserkan presiden.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • SMA Almamater Presiden Korsel Dihujat Hingga Terima Ancaman

    SMA Almamater Presiden Korsel Dihujat Hingga Terima Ancaman

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Almameter Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, SMA Chungam, menerima ancaman hingga penghinaan usai drama darurat militer.

    Yoon dan beberapa orang yang diduga terlibat dalam drama darurat militer merupakan alumni SMA Chungam.

    Beberapa orang itu di antaranya komandan Komando Kontraintelijen Pertahanan Yeo In-hyung, eks Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, dan Menteri Dalam Negeri saat itu Lee Sang-min. Mereka mendapat sebutan “Fraksi Chungam.”

    Media Korea Selatan, Korea Herald, melaporkan pelajar SMA Chungam mendapat ancaman.

    “Setelah insiden darurat militer, pelajar Chungam menjadi sasaran penghinaan dan ancaman,” demikian laporan Korea Herald, Rabu (12/12).

    Mereka juga melaporkan staf SMA Chungam menerima rentetan panggilan telepon sebagai protes darurat militer yang diterapkan Yoon.

    Demi menghindari ancaman, sekolah mengizinkan murid-murid tak memakai seragam hingga Februari 2025.

    SMA Chungam juga meminta polisi meningkatkan keamanan di sekitar sekolah.

    Tak hanya itu, dewan siswa SMA Chungam mengeluarkan pernyataan resmi menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon salah.

    “Dewan siswa Sekolah Menengah Atas Chungam sangat setuju dengan kemarahan negara yang dipicu insiden 3 Desember,” demikian pernyataan itu.

    Yoon dan sekutunya, lanjut mereka, lulus dari Chungam sekitar 40 tahun lalu. Mereka tak lagi berhubungan dengan SMA tersebut.

    “[Mereka] tak memiliki hubungan apa pun dengan pelajar saat ini,” lanjut pernyataan tersebut.

    Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember. Penetapan ini mendapat penolakan dari parlemen hingga warga.

    Legislator lalu menggelar pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak.

    Tak lama setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun, kemarahan warga tak begitu saja sirna.

    Warga meminta Yoon mundur dari jabatan saat ini karena dianggap memicu kekacauan.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ribuan Warga Korsel ‘Geruduk’ Rumah Presiden, Bentrok dengan Polisi

    Ribuan Warga Korsel ‘Geruduk’ Rumah Presiden, Bentrok dengan Polisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ribuan warga Korea Selatan ramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada hari ini, Kamis (12/12).

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Demo berlangsung hingga pukul 17.40 waktu setempat meski telah mendapat peringatan dari polisi

    Para pengunjuk rasa, termasuk anggota konfederasi buruh militan Korean Confederation of Trade Union (KCTU) dan kelompok sipil liberal, memulai aksi mereka dari dekat Seoul Plaza pada siang hari dan sempat bersitegang dengan polisi di Namyeong-dong.

    Dalam perjalanan menuju kediaman presiden, mereka memenuhi jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas ibu kota di hari kerja.

    Mereka juga terlibat bentrok dengan polisi yang berjaga di luar istana, dikutip kantor berita Yonhap.

    Demo itu merupakan bentuk kemarahan warga Korsel dan upaya mereka menjaga demokrasi usai Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam karena ditolak parlemen melalui resolusi dalam sidang pleno.

    Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan kedua untuk Yoon. Mereka akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu mendatang.

    Di luar itu, warga terus berdemo menuntut Yoon mundur.

    Namun, Yoon dengan percaya diri akan menghadapi pemakzulan tersebut dan membawa kasus ini ke pengadilan.

    Yoon juga tak merasa bersalah karena menetapkan darurat militer dan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional.

     

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pembelaan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol soal Terapkan Darurat Militer

    Pembelaan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol soal Terapkan Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membela keputusannya menerapkan darurat militer pada 3 Desember sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

    Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

    Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer pada 3 Desember lalu adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

    Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    Ia pun membantah telah melakukan pemberontakan dan menolak seruan untuk mengundurkan diri. Yoon bersumpah dia akan menghadapi entah itu pemakzulan atau penyelidikan kriminal yang menargetkannya.

    “Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil,” ujarnya lagi.

    Menurut aturan Korsel, pemberontakan adalah setiap upaya untuk menggulingkan badan-badan pemerintah yang ditetapkan Konstitusi atau membuat mereka tak berfungsi melalui penggunaan kekuatan.

    Sementara itu, Yoon berdalih bahwa pengerahan tank hingga ratusan personel militer ke gedung parlemen dan tiga lembaga lainnya termasuk badan pengawas pemilu di malam darurat militer adalah demi menjaga ketertiban.

    Namun, Yoon menegaskan bahwa ratusan pasukan itu segera ditarik mundur setelah parlemen mengeluarkan resolusi menolak darurat militer beberapa jam setelahnya.

    Namun, oposisi menyebut tindakan itu sebagai upaya menghalang-halangi parlemen agar tak bisa mencabut darurat militer. Sebab, Yoon menerapkan darurat militer secara sepihak tanpa konsultasi kepada parlemen hingga partainya sendiri, PPP.

    Belakangan, Yoong diduga kuat menerapkan darurat militer untuk menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya, Kim Keon Hee, juga upaya pemakzulan sejumlah pejabat.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Demo Tuntut Presiden Mundur di Korsel Kembali Bergolak

    Demo Tuntut Presiden Mundur di Korsel Kembali Bergolak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga Korea Selatan kembali berdemo menentang Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (11/12).

    Demo di Majelis Nasional ini dihadiri 50 ribu orang usai Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

    Aksi massa ini terjadi setelah Kepolisian Korea Selatan menggeledah Kantor Kepresidenan yang secara signifikan meningkatkan investigasi terhadap Yoon.

    Sementara itu, Partai Demokrat Korea Selatan berencana mengadakan pemungutan suara di parlemen untuk kembali memakzulkan Yoon pada Sabtu (14/12) dengan beberapa anggota partai pengusung presiden.

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ngaku Tak Paham Alasan Dituduh Makar

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ngaku Tak Paham Alasan Dituduh Makar

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengaku tidak paham apa alasan di balik tuduhan makar terhadapnya usai memberlakukan darurat militer di negara itu.

    “Menganggap langkah darurat untuk menyelamatkan negara sebagai tindakan perang saudara yang menghancurkan negara adalah ancaman serius bagi konstitusi dan sistem hukum kita,” ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh YTN pada Kamis (12/12/2024), dikutip dari Anadolu.

    Dia juga mengatakan tidak memahami bagaimana langkah konstitusional yang diambilnya “ketika tidak ada pilihan lain” dapat diartikan sebagai tindakan makar.

    Yoon berdalih pemberlakuan darurat militer dilakukan untuk melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan.

    Dia menyebut keputusannya itu diambil berdasarkan “penilaian politik yang sangat terukur”.

    Menurut Yoon, jika kekuatan politik yang berkuasa berusaha menggambarkan dirinya sebagai kriminal, mereka bisa menimbulkan kerusakan serius bagi Korsel.

    “Saat ini, oposisi membahayakan keamanan negara dan warga negara… tidak jelas partai mana yang mereka wakili dan untuk negara mana parlemen ini berdiri,” kata Yoon.

    Dia juga berjanji untuk melawan upaya pemakzulan terhadap dirinya.

    “Saya akan berjuang bersama rakyat hingga akhir… Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan integritas,” tegasnya.

    Di hari yang sama, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korsel, menyerukan dukungan terhadap pemakzulan Yoon sebagai sikap resmi partai itu, meski sebelumnya mereka mendukung pengunduran diri Yoon secara sukarela.

    Sebelumnya, pada 3 Desember, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan dalih bahwa kelompok oposisi bersimpati pada Korea Utara dan merencanakan pemberontakan.

    Namun, parlemen Korsel menolak keputusan Yoon tersebut dan lewat pemungutan suara, mereka meminta agar status darurat militer itu dicabut.

    Tidak lama kemudian, Yoon mencabut keputusannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat.

    Dia kemudian dilarang meninggalkan Korsel karena menghadapi penyelidikan atas pemberlakuan darurat militer itu. Sementara itu, mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap atas dugaan kasus pengkhianatan.

  • Video: Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat Dari Pemakzulan

    Video: Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat Dari Pemakzulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 12/12/2024) berikut ini.

  • Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama – Halaman all

    Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan menyerbu kantor Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (11/12/2024).

    Menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap, penggeledahan ini adalah bagian dari upaya penegak hukum untuk memastikan tindakan yang dilakukan Yoon yaitu mendeklarasikan darurat militer pada minggu lalu termasuk pemberontakan.

    Akan tetapi, ketika Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Garda Polisi Majelis Nasional, dan penyidik hendak memasuki gedung utama, dihalangi oleh pengawal atau pejabat kemanan Yoon Suk Yeol, dikutip dari NBC News.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara kepolisian Korea Selatan.

    “Penyidik ​​telah memperoleh akses ke kantor layanan sipilnya, namun, saat ini kami tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh pasukan keamanan presiden,” kata seorang juru bicara kepolisian, dikutip dari The Guardian.

    Beberapa pengamat sebelumnya mengatakan bahwa dinas keamanan presiden kemungkinan tidak akan mengizinkan penggeledahan di kantor Yoon, dengan mengutip undang-undang yang melarang penggeledahan di lokasi yang mengandung rahasia negara tanpa persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab di area tersebut.

    Penggerebekan ini terjadi tepat setelah tersiar kabar mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun mencoba mengakhiri hidup ketika ditahan di pusat penahanan di Seoul.

    Kim ditangkap oleh jaksa pada Rabu pagi atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Kim menjadi orang pertama yang ditangkap secara resmi atas perintah darurat militer, dikutip dari AP News.

    Kim dikenal sebagai salah satu orang terdekat Yoon.

    Ia dituding sebagai orang yang merekomendasikan darurat militer kepada Yoon.

    Tidak hanya itu, Kim juga dituduh telah mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen memberikan suara.

    Seorang juru bicara pengadilan distrik pusat Seoul mengatakan, dilakukan pengangkapan terhadap Kim lantaran ada kemungkinan ia memusnahkan bukti yang ada.

    Sebelum resmi ditangkap, Kim sempat membuat sebuah pernyataan pada Selasa (10/12/2024).

    Dalam pernyataan tersebuut, ia mengumumkan telah mengundurkan diri dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

    “Meminta maaf sebesar-besarnya karena telah menimbulkan kecemasan yang signifikan kepada publik,” katanya.

    Ia juga mengaku bahwa penererapan darurat militer pada minggu lalu atas usulannya.

    Namun ia meminta keringanan hukuman bagi prajurit yang dikerahkan dalam menghalangi anggota parlemen memberikan suara pada saat itu.

    Selain Kim, dua pejabat senior polisi juga telah ditahan pada hari yang sama.

    Sementara itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penghasutan atas penetapan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Yoon Suk Yeol

  • Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    ERA.id – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa pemakzulan Yoon Suk-yeol tidak bisa dihindari. Moon menyarankan proses pemakzulan yang gagal bisa ditempuh dengan mengikuti suara rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Moon dalam unggahannya di Facebook beberapa waktu lalu. Moon mengatakan bahwa Yoon harus digulingkan setelah pemungutan suara pemakzulan gagal tercapai.

    “Pemakzulan telah menjadi jalan yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk pemakzulan yang tertib adalah dengan mengikuti rakyat dan proses konstitusional,” kata Moon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).

    Pemungutan suara pemakzulan Yoon yang digelar pada Sabtu (7/12) gagal mencapai kesepakatan. Hal ini karena Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meboikot pemungutan suara itu.

    Moon mendesak untuk segera memakzulkan Yoon dan memiliki seorang presiden yang sah. Hal ini juga berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi yang diperlukan oleh Korea Selatan dengan kepala negara.

    “Tidak mungkin untuk mengendalikan militer secara normal jika terjadi krisis keamanan,” tambahnya.

    Partai Demokrat yang beroposisi utama akan mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon di kemudian hari atas pernyataan darurat militernya, hanya beberapa hari setelah ia selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama.

  • Polisi Korsel Klaim Paspampres Halangi Penggeledahan di Kantor Yoon

    Polisi Korsel Klaim Paspampres Halangi Penggeledahan di Kantor Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi Korea Selatan melaporkan pasukan pengamanan presiden (paspampres) menghalang-halangi tim investigasi saat melakukan penggeledahan di kantor Presiden Yoon Suk Yeol.

    Juru bicara kepolisian mengatakan kepada AFP bahwa paspampres membatasi akses tim penyelidik yang ingin memasuki kantor kepresidenan. Padahal, mereka sudah mengantongi izin.

    “Penggeledahan terhadap kantor kepresidenan telah dimulai dan kami sudah mendapat akses ke kantor layanan sipilnya. Namun, saat ini kami tidak bisa memasuki gedung utama karena ada pembatasan akses yang diberlakukan pasukan pengamanan presiden,” kata juru bicara tersebut, Rabu (11/12).

    Polisi Korsel menggeledah kantor Yoon Suk Yeol pada Rabu usai sang Presiden ditetapkan sebagai tersangka imbas drama darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Seorang pejabat keamanan kepresidenan mengonfirmasi kepada Reuters bahwa polisi telah menggeledah kantor Yoon pada Rabu pagi.

    Kantor berita Yonhap melaporkan tim kepolisian menunjukkan surat perintah penggeledahan yang mencantumkan nama Yoon sebagai subjek penyelidikan saat mendatangi kantor kepresidenan.

    Yoon menetapkan darurat militer pada 3 Desember lalu tanpa sepengetahuan partai berkuasa dan juga parlemen. Semula, Yoon berdalih menerapkan darurat militer lantaran ada ancaman Korea Utara yang menyusup dalam pemerintahan.

    Namun, belakangan diketahui Yoon menetapkan darurat militer demi menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya Kim Keon Hee hingga menghindari upaya pemakzulan.

    Jaksa Korsel telah menetapkan Yoon sebagai tersangka atas dugaan makar, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kekuasaan imbas deklarasi darurat militer tersebut.

    Yoon, yang telah dicekal keluar negeri, juga sudah dibebastugaskan dan tidak boleh lagi mengambil keputusan terkait urusan negara. Segala urusan dan keputusan harus berdasarkan konsultasinya dengan partai berkuasa, People Power Party.

    Jaksa Korsel menekankan kekebalan hukum yang Yoon miliki sebagai kepala negara tidak berlaku lantaran tuduhan yang menyeretnya terkait kejahatan paling serius yakni pengkhianatan dan makar.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]