Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • 3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan

    3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah menghadapi kecaman dari publik hingga dituntut mengundurkan diri. Hal ini akibat sederetan skandal yang menimpanya.

    Kondisi tersebut membuat posisi politiknya goyah dengan tingkat penerimaan masyarakat yang terus turun. Di tengah itu ia mendadak mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.

    Yoon sendiri berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Berikut tiga fakta mengenai Presiden Yoon dikutip dari AFP:

    1. Lahir di era diktator

    Yoon lahir di Seoul pada 1960 beberapa bulan sebelum kudeta militer. Ia adalah lulusan fakultas hukum yang kemudian menjadi jaksa penuntut umum dan pejuang antikorupsi.

    Ia memainkan peran penting dalam pemakzulan Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, pada 2016 dan kemudian dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan dipenjara.

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, yang beroposisi pada saat itu, menyukai apa yang mereka lihat dan meyakinkan Yoon untuk menjadi kandidat presiden mereka.

    Ia menang pada Maret 2022, mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, tetapi dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah Korea Selatan.

    2. Penuh dengan skandal

    Sejak masa kampanye, Yoon telah lekat dengan skandal sehingga ia tak disukai terutama oleh kaum perempuan. Hal ini karena ia mengatakan akan menghapus kementerian kesetaraan gender.

    Skandal lain adalah pemerintahannya yang dianggap gagal karena kurang tanggap terkait dengan kejadian perayaan Halloween yang menewaskan lebih dari 150 orang pada 2022 lalu.

    Kemudian, selama pemerintahannya inflasi pangan meroket, ekonomi lesu dan kebebasan demokrasi makin melemah.

    Skandal juga menimpa istrinya, Kim Keon-hee yang terciduk menerima tas desainer senilai US$2 ribu sebagai hadiah dari sebuah video yang beredar. Yoon beralasan istrinya terpaksa menerima karena sopan santun menerima hadiah.

    3. Kebijakan darurat militer dadakan

    Kebijakan darurat militer yang dikeluarkan ditentang oleh warga Korsel hingga mereka turun ke jalan. Bahkan anggota parlemen juga bergerak untuk memakzulkan Yoon.

    Voting untuk pemakzulannya pertama kali dilakukan pada pekan lalu namun batal karena jumlah minimum anggota parlemen yang harus setuju atau kuorum tidak terpenuhi. Sehingga ia harus menghadapi voting keduanya hari ini, Sabtu (14/12).

    Diperlukan 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai berkuasa untuk berpindah haluan.

    (ldy/bac)

  • Jelang Voting Pemakzulan Presiden, Ribuan Warga Korsel Turun ke Jalan

    Jelang Voting Pemakzulan Presiden, Ribuan Warga Korsel Turun ke Jalan

    Jakarta –

    Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Korea Selatan, Sabtu, dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukung maupun penentang Presiden Yoon Suk Yeol. Aksi-aksi demo ini dilakukan beberapa jam menjelang voting pemakzulan Yoon buntut penerapan darurat militer beberapa waktu lalu.

    Aksi protes yang menuntut Yoon mundur dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, yang akan memberikan suara pada pukul 4:00 sore waktu setempat untuk resolusi pemakzulan. Ini dilakukan seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal.

    Seorang pejabat polisi Seoul mengatakan kepada AFP, bahwa mereka memperkirakan sedikitnya 200.000 orang akan berdemonstrasi untuk mendukung pemakzulannya.

    “Jika Yoon tidak dimakzulkan hari ini, saya akan kembali minggu depan,” kata pengunjuk rasa Yoo Hee-jin, 24 tahun. “Saya akan terus datang setiap minggu sampai itu terjadi,” cetusnya dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024).

    Di sisi lain Seoul dekat Gwanghwamun Square, ribuan orang lainnya berunjuk rasa mendukung Yoon. Mereka menyanyikan lagu-lagu patriotik dan melambaikan bendera Korea Selatan dan Amerika.

    “Yoon tidak punya pilihan selain mengumumkan darurat militer. Saya menyetujui setiap keputusan yang telah diambilnya sebagai presiden,” kata Choi Hee-sun, 62 tahun, kepada AFP.

    Presiden Yoon telah bersumpah untuk terus berjuang dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar, bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis negara itu.

  • Akhir Kelam Presiden Korsel: Digulingkan, Dipenjara, hingga Bunuh Diri

    Akhir Kelam Presiden Korsel: Digulingkan, Dipenjara, hingga Bunuh Diri

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Politik dalam negeri Korea Selatan (Korsel) masih terus menjadi sorotan. Hal ini terjadi sejak Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan darurat militer pada pekan lalu.

    Hal menimbulkan penolakan dari parlemen negara itu, Majelis Nasional, yang menentang perintah darurat militer itu setelah 6 jam diterapkan. Penolakan ini pun membawa nasib Yoon sebagai Presiden Korsel, di mana parlemen berupaya untuk menggulingkannya.

    Sabtu lalu, parlemen telah menggelar pemungutan suara untuk menggulingkan Yoon. Namun upaya pemakzulan itu gagal setelah pemungutan suara tidak memenuhi kuorum karena politisi partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memutuskan untuk walk out dari ruang sidang.

    Pada hari ini, Sabtu (14/12/2024), Majelis Nasional akan menggelar pemungutan suara kembali dalam upaya memakzulkan Yoon. Diketahui, butuh 8 suara lagi dari PPP agar perintah penggulingan diterima.

    Langkah ini sendiri telah mewarnai jalan panjang politik Negeri Ginseng. Tercatat, sejumlah presiden negara itu seringkali menemui kondisi sulit, dengan ada yang ditahan setelah memimpin, dikudeta, hingga melakukan bunuh diri.

    Berikut daftarnya sebagaimana dirangkum dari AFP:

    1. Park Geun Hye

    Pada Desember 2016, Park Geun Hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh Parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya.

    Putri dari mantan diktator Park Chung Hee, ia adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung.

    Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam ‘daftar hitam’, dan memecat pejabat yang menentangnya.

    Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae In.

    Yoon, presiden saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya.

    2. Lee Myung Bak

    Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee Myung Bak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi.

    Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat itu saat itu, Lee Kun Hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Mantan pemimpin tersebut diampuni oleh Presiden Yoon pada bulan Desember 2022.

    3. Roo Moo Hyun

    Roo Moo Hyun memimpin dari tahun 2003 hingga 2008. Pendukung kuat perbaikan hubungan dengan Korea Utara (Korut) ini bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009.

    Ia mendapati dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar satu juta dolar kepada istrinya dan lima juta dolar kepada suami salah seorang keponakannya.

    4. Chun Doo Hwan

    Presiden Korsel satu ini dikenal sebagai “Penjagal Gwangju” karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju Ia mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae Woo.

    Roh dan Chun telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di akademi militer selama Perang Korea.

    Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

    Roh dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998 setelah hanya menghabiskan dua tahun di balik jeruji besi.

    5. Park Chung Hee

    Park Chung Hee dibunuh pada bulan Oktober 1979 oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korsel, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya.

    Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, yang saat itu menjabat sebagai jenderal angkatan darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979.

    6. Yun Po Sun

    Presiden Yun Po Sun digulingkan pada tahun 1961 dalam kudeta yang dipimpin oleh perwira angkatan darat Park Chung Hee. Park mempertahankan jabatan Yun tetapi secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Park kemudian menggantikannya setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1963.

    7. Syngman Rhee

    Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan umum yang curang.

    Rhee dipaksa mengasingkan diri di Hawaii, tempat ia meninggal pada tahun 1965.

     

    (luc/luc)

  • Pemakzulan Jilid 2 terhadap Yoon Suk Yeol Dimulai – Halaman all

    Pemakzulan Jilid 2 terhadap Yoon Suk Yeol Dimulai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kembali menghadapi pemungutan suara pemakzulan, setelah upaya pertama gagal.

    Anggota parlemen dijadwalkan untuk bersidang hari ini pada pukul 16.00 waktu setempat untuk menentukan nasib presiden terkait kegagalannya dalam menerapkan darurat militer.

    Oposisi membutuhkan dukungan dari partai berkuasa, People Power Party (PPP), untuk mencapai 200 suara yang diperlukan agar pemakzulan dapat diloloskan, The Guardian melaporkan.

    Hingga Jumat (13/12/2024) kemarin, tujuh anggota parlemen dari PPP telah menyatakan dukungannya, namun masih dibutuhkan dukungan tambahan untuk memastikan keberhasilan pemungutan suara.

    Jika pemakzulan disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara.

    Lalu Perdana Menteri Han Ducksoo akan menjabat sebagai presiden sementara.

    Pengadilan Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pemakzulan berhasil, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri Yoon, setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial.

    Sejumlah unjuk rasa diperkirakan akan berlangsung di dekat gedung parlemen, dengan penyanyi Kpop Yuri dari Girls Generation turut mendukung aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda,” ujarnya secara daring.

    Yoon bersumpah untuk berjuang hingga akhir, sementara pemimpin partai oposisi Demokrat, Lee Jaemyung, meminta anggota PPP untuk mendengarkan suara rakyat.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Kim Minseok, anggota parlemen oposisi, menyatakan keyakinannya bahwa mosi pemakzulan akan disetujui.

    Tingkat penerimaan terhadap Yoon telah anjlok hingga 11 persen, dengan 75 peren responden mendukung pemakzulannya, menurut jajak pendapat Gallup Korea.

    Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari penggemar Kpop hingga pekerja pabrik, menyuarakan ketidakpuasan mereka.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sungtae, seorang pekerja berusia 52 tahun.

    Yoon tetap bersikap menantang meskipun dampak dari pengumuman darurat militernya semakin meluas, dan penyelidikan terhadap lingkaran dalamnya terus berlanjut.

    Jaksa telah menangkap seorang komandan militer dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala polisi nasional, menandakan bahwa situasi politik di Korea Selatan semakin memanas.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

    Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

    Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

    Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

    Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

    Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

    Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

    Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

    Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

    Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

    Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

    Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

    Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

    Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

    Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

    (luc/luc)

  • Jelang Voting Pemakzulan Presiden, Ribuan Warga Korsel Turun ke Jalan

    Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Jakarta –

    Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

    Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

    Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

    Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu (14/12) sore, dengan Yoon didakwa dengan “tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional” untuk upayanya memberlakukan darurat militer.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan itu dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan rekan partai yang berkuasa untuk membelot.

    Pada hari Jumat, pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, memohon PPP untuk mendukung pemecatan presiden dari jabatannya.

    “Yang harus dilindungi oleh para anggota parlemen bukanlah Yoon atau Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, tetapi kehidupan rakyat yang meratap di jalan-jalan yang dingin,” kata Lee.

    Ketat berebut suara

    Dua anggota parlemen partai yang berkuasa mendukung mosi tersebut minggu lalu.

    Dan hingga Jumat siang, tujuh anggota parlemen dari partai berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan.

    Artinya, pemungutan suara akan berlangsung sangat ketat. Namun, anggota oposisi yakin mereka akan memperoleh cukup dukungan.

    Anggota parlemen Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa dia “99 persen” yakin pemakzulan akan diloloskan.

    Jika lolos, Yoon akan diskors dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan bersidang. Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara.

    Pengadilan kemudian akan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon. Jika mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Sebuah “pemberontakan” elit politik

    Ada juga preseden bagi pengadilan untuk memblokir pemakzulan. Pada tahun 2004, presiden saat itu Roh Moo-hyun dicopot oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuan. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pemecatannya.

    Pengadilan saat ini juga hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.

    Dan jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi “tanggung jawab hukum” atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.

    “Ini jelas merupakan tindakan pemberontakan,” katanya. “Sekalipun usulan pemakzulan tidak lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… tidak dapat dihindari.”

    Yoon tetap tidak menyesal dan menantang meski dampak dari darurat militer yang diberlakukannya semakin dalam.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi, ia berjanji pada hari Kamis untuk berjuang “sampai menit terakhir” dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh komunis negara itu.

    Pemulihan demokrasi

    Ribuan orang turun ke jalan di Seoul sejak darurat militer diberlakukan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya.

    Tingkat penerimaan Yoon, yang tidak pernah terlalu tinggi, anjlok hingga 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis hari Jumat (13/12).

    Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga pensiunan dan kaum buruh.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sung-tae, seorang pekerja berusia 52 tahun di sebuah perusahaan yang membuat suku cadang mobil, kepada AFP.

    “Kami berjuang untuk pemulihan demokrasi,” kata guru sekolah, Kim Hwan-ii. “Saya sangat marah karena kita semua harus membayar harga karena memilih presiden ini.”

    rzn/hp (afp,ap)

    (ita/ita)

  • Polisi Korsel Beri Sinyal buat Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Polisi Korsel Beri Sinyal buat Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepolisian Korea Selatan mempertimbangkan untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol imbas drama penetapan darurat militer di Korsel.

    Dikutip dari Yonhap News Agency, rencana penangkapan Presiden Yoon ini dibenarkan oleh seorang pejabat di tim investigasi khusus Kantor Investigasi Nasional Korsel pada hari Jumat (13/12) kemarin.

    Seorang pejabat ini mengatakan penangkapan mungkin dilakukan lantaran Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, jaksa, dan badan antikorupsi atas pernyataan mendadak penerapan darurat militer di Korsel awal Desember lalu.

    Ketika ditanya tentang kemungkinan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Yoon, pejabat itu mengatakan hal itu sedang dipertimbangkan secara internal.

    Pejabat itu mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan menggeledah dan melakukan penyitaan di kediaman Yoon. Kemudian akan mengajukan surat perintah untuk menyita catatan komunikasinya atau meminta Presiden Yoon untuk hadir guna diinterogasi.

    Pada hari Rabu lalu, sejumlah pejabat kepolisian berupaya memasuki kantor presiden untuk mencari materi terkait dekrit darurat militer. Namun dinas keamanan menolak untuk bekerja sama, dan polisi hanya diberikan dokumen terbatas.

    Sebelumnya Presiden Yoon sempat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Meski begitu, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon untuk dimakzulkan dari kursi kepresidenan makin mengemuka.

    (rzr/bac)

  • Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan belakangan ini menuai sorotan usai mengalami peristiwa politik paling dramatis lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Meski begitu, status darurat militer ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer. Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon mundur makin mengemuka.

    Berikut beberapa fakta terkini terkait dinamika politik di Negeri Gingseng itu usai Presiden Yoon mencabut darurat militer.

    Yoon membela diri

    Presiden Yoon menganggap keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

    Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

    Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

    Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    Darurat militer diduga karena spionase China

    Presiden Yoon membenarkan darurat militer sebagai cara melindungi negara dengan menyebut warga China menjadi mata-mata.

    “Kelompok besar partai oposisi kini bahkan mengancam keamanan nasional dan keselamatan social,” kata Yoon, dikutip Korea Herald.

    Oposisi itu adalah Partai Demokratik yang menguasai parlemen. Yoon dan anggota legislatif ini kerap menemui jalan buntu soal agenda pemerintahan.

    Dia lalu mengatakan warga China ini merekam instalasi militer Korsel. Foto-foto itu ditemukan di ponsel dan laptop tiga warga China tersebut.

    “Misalnya, tiga warga negara China tertangkap menerbangkan pesawat tak berawak dan memfilmkan kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di Busan pada Juni,” ujar Yoon.

    Yoon juga membeberkan kasus lain yang dianggap berkaitan spionase. Pada November, salah satu warga China berusia 40-an tertangkap sedang merekam markas besar Badan Intelijen Nasional dengan drone.

    Sementara Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan sangat terkejut dengan tuduhan Yoon.

    Upaya dimakzulkan

    Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP) menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon imbas drama darurat militer.

    DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (14/12).

    Dukungan pemakzulan Presiden Yoon juga datang dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyerukan agar para anggota parlemen Korsel mendukung pemakzulanYoon di berdasarkan “keyakinan mereka sendiri.”

    “Kita harus menghentikan kekacauan lebih lanjut. Hanya ada satu metode yang efektif sekarang,” ujar Han dalam konferensi pers yang dihelat pada Kamis (12/12), seperti dikutip Yonhap.

    “Dalam pemungutan suara (mosi pemakzulan) berikutnya, anggota parlemen partai kita harus memasuki ruang sidang dan mengambil bagian dalam pemungutan suara berdasarkan keyakinan dan hati nurani mereka sendiri,” lanjutnya.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara. Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting. Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Yoon disebut ogah mundur

    Presiden Yoo disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Menlu Korsel ungkap dampak serius

    Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae Yul mengatakan darurat militer yang semat ditetapkan Presiden Yoon ini akan berdampak ke misi diplomatik negara.

    Cho menyebut deklarasi itu berdampak “secara serius” ke diplomasi Korsel.

    “Saya kira ada dampak yang serius,” kata Cho saat hadir di sesi interpelasi di Majelis Nasional pada Jumat (13/12), dikutip Yonhap.

    Dia lalu berujar, “Kami akan memperkuat aliansi Korsel-AS dan fokus pada pemulihan komunitas internasional.”

    Protes menggema di mana-mana

    Pelbagai elemen warga Korsel melakukan protes imbas drama darurat militer ini. Salah satunya protes hadir dari ribuan warga Korsel yang beramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/12) lalu.

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Kemudian para selebritas Korea Selatan turut mendukung pemakzulan Preaiden Yoon. Mantan anggota IZ*ONE Lee Chae-yeon menentang anggapan bahwa para selebritas harus menjauh dari politik pada akhir pekan lalu atau ketika ratusan ribu orang berkumpul di depan Majelis Nasional mendesak pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Apakah saya tidak dalam posisi untuk berbicara politik? Lalu posisi apa yang memenuhi syarat?” tulisnya di platform penggemar daring sebagai bentuk menunjukkan tekadnya, seperti diberitakan Korea Times, Selasa (10/12).

    Yuri Girls’ Generation ikut memberikan dukungan kepada para penggemarnya yang ikut turun ke jalan dalam demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

    Diberitakan Star News Korea pada Rabu (12/12), Yuri mengunggah pesan kepada para penggemarnya di media sosial setelah mengetahui banyak pendemo menggunakan lightstick Girls’ Generation dan mengumandangkan lagu Into the New World milik girl group tersebut.

  • Video: Parlemen Korsel Ajukan Usulan Kedua Pemakzulan Presiden Yoon

    Video: Parlemen Korsel Ajukan Usulan Kedua Pemakzulan Presiden Yoon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan pemakzulan kedua terhadap Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi diajukan ke parlemen Korea Selatan pada hari Jumat 13 Desember setelah upaya pertama untuk melengserkan dan mencopotnya dari jabatan gagal.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).

  • Presiden Yoon Minta Hakim yang Vonis Bebas Ketua Oposisi Ditangkap

    Presiden Yoon Minta Hakim yang Vonis Bebas Ketua Oposisi Ditangkap

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut meminta penangkapan terhadap hakim pengadilan di Seoul, Kim Dong Hyun, yang memberi vonis tak bersalah terhadap ketua partai oposisi Demokratik, Lee Jae Myung.

    Perintah penangkapan itu terungkap dari pengacara yang membela Cho Ji Ho, Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional yang sedang diselidiki atas penerapan darurat militer.

    Dia mengeklaim bahwa hakim Kim dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul termasuk dalam daftar penangkapan Yoon.

    Pada November lalu, Kim membebaskan Lee dari tuduhan suap ke mantan sekretaris wali kota untuk memberi kesaksian palsu di pengadilan.

    Putusan tersebut dipandang meringankan risiko hukum Lee sebagai calon presiden potensial pada 2027.

    Pengacara itu mengatakan Komandan Kontraintlijen Pertahanan Letnan Jenderal Yeo In Hyung menelepon Cho tak lama setelah darurat militer diumumkan. Dia juga meminta sekitar 15 politikus dilacak keberadaannya.

    Menanggapi informasi itu, Mahkamah Agung menyampaikan kekhawatiran mereka.

    “Jika benar, ini merupakan pelanggaran langsung dan serius terhadap kewenangan peradilan,” demikian menurut mereka.

    Insiden itu, lanjut MA, tak boleh terjadi di negara yang menjunjung tinggi hukum.

    “Kami mendesak penyelidikan cepat untuk mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban hukum yang ketat” imbuh mereka.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]