Tag: Yoon Suk Yeol

  • Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

    Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

    Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

    Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

    Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

    Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

    Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

    Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

    Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

    Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

    Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

    Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

    Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

    Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

    Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

    (luc/luc)

  • Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Jakarta

    Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

    Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

    Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

    Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu (14/12) sore, dengan Yoon didakwa dengan “tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional” untuk upayanya memberlakukan darurat militer.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan itu dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan rekan partai yang berkuasa untuk membelot.

    Pada hari Jumat, pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, memohon PPP untuk mendukung pemecatan presiden dari jabatannya.

    “Yang harus dilindungi oleh para anggota parlemen bukanlah Yoon atau Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, tetapi kehidupan rakyat yang meratap di jalan-jalan yang dingin,” kata Lee.

    Ketat berebut suara

    Dua anggota parlemen partai yang berkuasa mendukung mosi tersebut minggu lalu.

    Dan hingga Jumat siang, tujuh anggota parlemen dari partai berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan.

    Artinya, pemungutan suara akan berlangsung sangat ketat. Namun, anggota oposisi yakin mereka akan memperoleh cukup dukungan.

    Anggota parlemen Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa dia “99 persen” yakin pemakzulan akan diloloskan.

    Jika lolos, Yoon akan diskors dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan bersidang. Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara.

    Pengadilan kemudian akan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon. Jika mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Sebuah “pemberontakan” elit politik

    Ada juga preseden bagi pengadilan untuk memblokir pemakzulan. Pada tahun 2004, presiden saat itu Roh Moo-hyun dicopot oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuan. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pemecatannya.

    Pengadilan saat ini juga hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.

    Dan jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi “tanggung jawab hukum” atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.

    “Ini jelas merupakan tindakan pemberontakan,” katanya. “Sekalipun usulan pemakzulan tidak lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… tidak dapat dihindari.”

    Yoon tetap tidak menyesal dan menantang meski dampak dari darurat militer yang diberlakukannya semakin dalam.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi, ia berjanji pada hari Kamis untuk berjuang “sampai menit terakhir” dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh komunis negara itu.

    Pemulihan demokrasi

    Ribuan orang turun ke jalan di Seoul sejak darurat militer diberlakukan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya.

    Tingkat penerimaan Yoon, yang tidak pernah terlalu tinggi, anjlok hingga 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis hari Jumat (13/12).

    Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga pensiunan dan kaum buruh.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sung-tae, seorang pekerja berusia 52 tahun di sebuah perusahaan yang membuat suku cadang mobil, kepada AFP.

    “Kami berjuang untuk pemulihan demokrasi,” kata guru sekolah, Kim Hwan-ii. “Saya sangat marah karena kita semua harus membayar harga karena memilih presiden ini.”

    rzn/hp (afp,ap)

    (ita/ita)

  • Polisi Korsel Beri Sinyal buat Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Polisi Korsel Beri Sinyal buat Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kepolisian Korea Selatan mempertimbangkan untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol imbas drama penetapan darurat militer di Korsel.

    Dikutip dari Yonhap News Agency, rencana penangkapan Presiden Yoon ini dibenarkan oleh seorang pejabat di tim investigasi khusus Kantor Investigasi Nasional Korsel pada hari Jumat (13/12) kemarin.

    Seorang pejabat ini mengatakan penangkapan mungkin dilakukan lantaran Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, jaksa, dan badan antikorupsi atas pernyataan mendadak penerapan darurat militer di Korsel awal Desember lalu.

    Ketika ditanya tentang kemungkinan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Yoon, pejabat itu mengatakan hal itu sedang dipertimbangkan secara internal.

    Pejabat itu mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan menggeledah dan melakukan penyitaan di kediaman Yoon. Kemudian akan mengajukan surat perintah untuk menyita catatan komunikasinya atau meminta Presiden Yoon untuk hadir guna diinterogasi.

    Pada hari Rabu lalu, sejumlah pejabat kepolisian berupaya memasuki kantor presiden untuk mencari materi terkait dekrit darurat militer. Namun dinas keamanan menolak untuk bekerja sama, dan polisi hanya diberikan dokumen terbatas.

    Sebelumnya Presiden Yoon sempat mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Meski begitu, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon untuk dimakzulkan dari kursi kepresidenan makin mengemuka.

    (rzr/bac)

  • Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Korea Selatan belakangan ini menuai sorotan usai mengalami peristiwa politik paling dramatis lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Meski begitu, status darurat militer ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer. Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon mundur makin mengemuka.

    Berikut beberapa fakta terkini terkait dinamika politik di Negeri Gingseng itu usai Presiden Yoon mencabut darurat militer.

    Yoon membela diri

    Presiden Yoon menganggap keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

    Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

    Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

    Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    Darurat militer diduga karena spionase China

    Presiden Yoon membenarkan darurat militer sebagai cara melindungi negara dengan menyebut warga China menjadi mata-mata.

    “Kelompok besar partai oposisi kini bahkan mengancam keamanan nasional dan keselamatan social,” kata Yoon, dikutip Korea Herald.

    Oposisi itu adalah Partai Demokratik yang menguasai parlemen. Yoon dan anggota legislatif ini kerap menemui jalan buntu soal agenda pemerintahan.

    Dia lalu mengatakan warga China ini merekam instalasi militer Korsel. Foto-foto itu ditemukan di ponsel dan laptop tiga warga China tersebut.

    “Misalnya, tiga warga negara China tertangkap menerbangkan pesawat tak berawak dan memfilmkan kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di Busan pada Juni,” ujar Yoon.

    Yoon juga membeberkan kasus lain yang dianggap berkaitan spionase. Pada November, salah satu warga China berusia 40-an tertangkap sedang merekam markas besar Badan Intelijen Nasional dengan drone.

    Sementara Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan sangat terkejut dengan tuduhan Yoon.

    Upaya dimakzulkan

    Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP) menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon imbas drama darurat militer.

    DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (14/12).

    Dukungan pemakzulan Presiden Yoon juga datang dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyerukan agar para anggota parlemen Korsel mendukung pemakzulanYoon di berdasarkan “keyakinan mereka sendiri.”

    “Kita harus menghentikan kekacauan lebih lanjut. Hanya ada satu metode yang efektif sekarang,” ujar Han dalam konferensi pers yang dihelat pada Kamis (12/12), seperti dikutip Yonhap.

    “Dalam pemungutan suara (mosi pemakzulan) berikutnya, anggota parlemen partai kita harus memasuki ruang sidang dan mengambil bagian dalam pemungutan suara berdasarkan keyakinan dan hati nurani mereka sendiri,” lanjutnya.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara. Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting. Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Yoon disebut ogah mundur

    Presiden Yoo disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Menlu Korsel ungkap dampak serius

    Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae Yul mengatakan darurat militer yang semat ditetapkan Presiden Yoon ini akan berdampak ke misi diplomatik negara.

    Cho menyebut deklarasi itu berdampak “secara serius” ke diplomasi Korsel.

    “Saya kira ada dampak yang serius,” kata Cho saat hadir di sesi interpelasi di Majelis Nasional pada Jumat (13/12), dikutip Yonhap.

    Dia lalu berujar, “Kami akan memperkuat aliansi Korsel-AS dan fokus pada pemulihan komunitas internasional.”

    Protes menggema di mana-mana

    Pelbagai elemen warga Korsel melakukan protes imbas drama darurat militer ini. Salah satunya protes hadir dari ribuan warga Korsel yang beramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/12) lalu.

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Kemudian para selebritas Korea Selatan turut mendukung pemakzulan Preaiden Yoon. Mantan anggota IZ*ONE Lee Chae-yeon menentang anggapan bahwa para selebritas harus menjauh dari politik pada akhir pekan lalu atau ketika ratusan ribu orang berkumpul di depan Majelis Nasional mendesak pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Apakah saya tidak dalam posisi untuk berbicara politik? Lalu posisi apa yang memenuhi syarat?” tulisnya di platform penggemar daring sebagai bentuk menunjukkan tekadnya, seperti diberitakan Korea Times, Selasa (10/12).

    Yuri Girls’ Generation ikut memberikan dukungan kepada para penggemarnya yang ikut turun ke jalan dalam demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

    Diberitakan Star News Korea pada Rabu (12/12), Yuri mengunggah pesan kepada para penggemarnya di media sosial setelah mengetahui banyak pendemo menggunakan lightstick Girls’ Generation dan mengumandangkan lagu Into the New World milik girl group tersebut.

  • Video: Parlemen Korsel Ajukan Usulan Kedua Pemakzulan Presiden Yoon

    Video: Parlemen Korsel Ajukan Usulan Kedua Pemakzulan Presiden Yoon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan pemakzulan kedua terhadap Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi diajukan ke parlemen Korea Selatan pada hari Jumat 13 Desember setelah upaya pertama untuk melengserkan dan mencopotnya dari jabatan gagal.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).

  • Presiden Yoon Minta Hakim yang Vonis Bebas Ketua Oposisi Ditangkap

    Presiden Yoon Minta Hakim yang Vonis Bebas Ketua Oposisi Ditangkap

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut meminta penangkapan terhadap hakim pengadilan di Seoul, Kim Dong Hyun, yang memberi vonis tak bersalah terhadap ketua partai oposisi Demokratik, Lee Jae Myung.

    Perintah penangkapan itu terungkap dari pengacara yang membela Cho Ji Ho, Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional yang sedang diselidiki atas penerapan darurat militer.

    Dia mengeklaim bahwa hakim Kim dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul termasuk dalam daftar penangkapan Yoon.

    Pada November lalu, Kim membebaskan Lee dari tuduhan suap ke mantan sekretaris wali kota untuk memberi kesaksian palsu di pengadilan.

    Putusan tersebut dipandang meringankan risiko hukum Lee sebagai calon presiden potensial pada 2027.

    Pengacara itu mengatakan Komandan Kontraintlijen Pertahanan Letnan Jenderal Yeo In Hyung menelepon Cho tak lama setelah darurat militer diumumkan. Dia juga meminta sekitar 15 politikus dilacak keberadaannya.

    Menanggapi informasi itu, Mahkamah Agung menyampaikan kekhawatiran mereka.

    “Jika benar, ini merupakan pelanggaran langsung dan serius terhadap kewenangan peradilan,” demikian menurut mereka.

    Insiden itu, lanjut MA, tak boleh terjadi di negara yang menjunjung tinggi hukum.

    “Kami mendesak penyelidikan cepat untuk mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban hukum yang ketat” imbuh mereka.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hampir 75 Persen Warga Korsel Tuntut Presiden Yoon Mundur

    Hampir 75 Persen Warga Korsel Tuntut Presiden Yoon Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Riset Survei Realmater melaporkan nyaris 75 persen warga Korea Selatan menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur usai huru-hara darurat militer.

    Jajak pendapat ini dilakukan pada Rabu (11/12) ke 507 orang berusia 18 tahun atau lebih.

    “[Sebanyak] 74,8 persen menjawab Yoon harus segera mundur meninggalkan jabatan, entah dengan mengundurkan diri atau pemakzulan,” demikian hasil survei itu, dalam laporan Yonhap.

    Survei itu memiliki margin 4,4 dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Hasil survei juga menunjukkan 16,2 persen mendukung pengunduran diri Yoon secara “tertib” sebagaimana diusulkan partai berkuasa People Power Party (PPP).

    PPP sempat menyatakan akan mengatur pengunduran diri Yoon secara tertib sehingga tak memicu ketidakstabilan politik. Mereka menyatakan presiden Korsel ini mungkin mundur pada Februari atau Maret.

    Kemudian pada April, Korsel akan menggelar pemilihan umum dadakan untuk mengganti Yoon. Selama masa itu, pemerintahan akan dipegang perdana menteri.

    Dari survei itu pula, sebanyak 66,2 persen responden mengaku mengalami stress atau imbas kekacauan darurat militer.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Almamater SMA Kecam Ibu Negara Korsel usai Darurat Militer: Kami Malu

    Almamater SMA Kecam Ibu Negara Korsel usai Darurat Militer: Kami Malu

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ibu Negara Korea Selatan sekaligus istri Presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, dipertanyakan keberadaannya usai penetapan darurat militer.

    SMA Putri Myungil, tempat sekolah Kim, memasang poster mengecam istri Yoon atas dugaan keterlibatan dia melanggar urusan negara.

    “Kim Keon Hee yang terhormat, apa kabar? Kami tak baik-baik saja. Saat kita pesan taksi, saat kita ke acara sekolah, kami dengan sangat malu mengatakan bahwa kita Myungil,” demikian pernyataan poster itu, dikutip Korea Herald, Kamis (12/12).

    Mereka akan terus menanggung malu jika Kim tak berhenti mencampuri urusan negara.

    “Dan Anda tak sedikit pun merasa malu atas darurat militer,” lanjut tulisan di poster itu.

    Civitas akademika di SMA Putri Myungil juga mendesak pemakzulan Yoon dan penangkapan Kim.

    Selain diduga ikut campur tangan urusan negara, Kim dilaporkan menerima gratifikasi tas mewah Dior hingga manipulasi saham.

    Tak cuma Kim, Almamater Yoon yakni SMA Chungam, juga menyampaikan narasi serupa. Mereka menolak darurat militer yang diterapkan pada awal Desember lalu.

    Pelajar dan staf Chungam bahkan menerima ancaman hingga penghinaan usai huru-hara darurat militer.

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis dalam 44 tahun setelah Yoon mendeklarasikan darurat militer.

    Status itu mendapat penolakan dari warga dan parlemen. Para anggota legislatif kemudian menggelar pleno dan mengeluarkan resolusi menolak status darurat militer.

    Yoon lalu mencabut status tersebut. Namun, kemarahan warga belum sirna. Mereka menuntut dia mundur dari kursi presiden.

    Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan untuk Yoon dan akan menggelar voting besok, Sabtu (14/12).

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Donald Trump Menjadi ‘Person of the Year’ Majalah Time

    Donald Trump Menjadi ‘Person of the Year’ Majalah Time

    Anda sedang membaca rangkuman berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini, edisi Jumat, 13 Desember 2024 kita awali dengan berita dari Amerika Serikat.

    Trump jadi ‘Person of the Year’ versi majalah Time

    Donald Trump dinobatkan sebagai ‘Person of the Year’ tahun ini versi majalah Time.

    Sam Jacobs, pemimpin redaksi Time, mengatakan: “selama 97 tahun, para editor TIME memilih ‘Person of the Year’, terlepas dengan kesan yang baik atau buruk, namun paling banyak berperan dalam membentuk dunia dan menjadi berita utama selama 12 bulan terakhir.”

    “Selama bertahun-tahun, pilihan ini sulit ditentukan. Tapi untuk tahun 2024, tidak sulit,” katanya.

    “Ini adalah kehormatan yang luar biasa,” ujar Trump di Wall Street,New York kemarin.

    Trump, yang akan menjadi presiden Amerika ke-47, pernah mendapat gelar yang sama dari majalan Time di tahun 2016, saat pertama kali terpilih menjadi presiden.

    Serangan Israel kembali tewaskan warga

    Jumlah warga yang tewas akibat serangan Israel, kemarin, sudah menewaskan sedikitnya 60 orang Palestina, serta melukai lebih dari 50 orang, saat mereka berlindung di kantor pos di Gaza.

    Serangan ini menghantam fasilitas pos di kamp Nuseirat, tempat keluarga pengungsi mencari perlindungan.

    Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sebelumnya, dua serangan Israel di Gaza selatan menewaskan 13 warga Palestina yang menurut petugas medis Gaza dan kelompok Hamas merupakan bagian dari pasukan yang melindungi truk bantuan kemanusiaan.

    Majelis Korea memberikan suara pemakzulan

    Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara untuk memakzulkan kepala polisi nasional dan menteri kehakiman karena deklarasi darurat militer yang singkat.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengecam lawan-lawan politiknya sebagai “pasukan anti-negara”.

    Ia juga membela deklarasi darurat militer yang tadinya mau diberlakukan sebagai langkah legal untuk melindungi demokrasi di negaranya.

    “Saya akan berjuang sampai akhir,” kata Presiden Yoon menjelang akhir pidato panjang yang disiarkan di televisi.

    Presiden Yoon sedang diselidiki dengan tuduhan pemberontakan atas deklarasi darurat militer yang gagal dan memicu krisis politik di Korea Selatan terbesar dalam beberapa dekade.

    Biden cetak rekor pengampunan terbanyak Amerika

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman kepada sekitar 1.500 warga Amerika dengan menjadikan mereka tahanan di rumah masing-masing selama pandemi COVID-19.

    Ia juga memberikan pengampunan pada 39 warga Amerika yang dihukum karena kejahatan tanpa kekerasan.

    Karena ini, Biden memegang rekor sebagai presiden yang memberikan pengampunan terbesar dalam satu hari dalam sejarah.

    Ia mengalahkan pemberian pengampunan dalam sehari, yakni sebanyak 330, yang dilakukan Presiden Barack Obama sebelum meninggalkan jabatannya pada tahun 2017.

    Rekor baru juara dunia catur termuda

    Remaja India Gukesh Dommaraju menjadi juara dunia catur termuda setelah mengalahkan juara bertahan Ding Liren dari China dalam pertandingan terakhir kejuaraan catur dunia di Singapura.

    Gukesh, 18 tahun, memperoleh 7,5 poin dan mengalahkan lawannya dari China yang mendapat 6,5 poin.

    Gukesh secara resmi mengalahkan pencapaian Garry Kasparov dari Rusia yang memenangkan gelar juara catur termuda pada usia 22 tahun.

    “Saya memimpikan momen ini selama 10 tahun terakhir. Saya senang bisa mewujudkan mimpi [dan menjadikannya] kenyataan,” ujar Gukesh, yang sudah jadi ‘grandmaster’ sejak usia 12 tahun.

  • Video: China Geram! Presiden Korsel Tuding Warganya Lakukan Spionase

    Video: China Geram! Presiden Korsel Tuding Warganya Lakukan Spionase

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China mengaku terkejut dan geram dengan aksi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang menuding warga negara China telah melakukan Spionase terhadap Seoul.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 13/12/2024) berikut ini.