Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Mantan Ibu Negara Korsel Diinterogasi Jaksa, Terancam Ditangkap

    Mantan Ibu Negara Korsel Diinterogasi Jaksa, Terancam Ditangkap

    Seoul –

    Mantan Ibu Negara Korea Selatan (Korsel), Kim Keon Hee, diinterogasi jaksa pada Rabu (6/8) waktu setempat dan terancam ditangkap. Istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol ini diperiksa terkait serangkaian dugaan tindak pidana, termasuk manipulasi saham hingga penyuapan.

    Interogasi terhadap Kim, seperti dilansir AFP, Rabu (6/8/2025), dilakukan saat suaminya, Yoon, masih ditahan atas penetapan darurat militer pada Desember tahun lalu, yang memicu kekacauan di Korsel hingga membuat Yoon dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya.

    Tidak hanya melakukan interogasi, para jaksa Korsel juga diperkirakan akan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Kim setelah pemeriksaan dilakukan pada Rabu (6/8) waktu setempat, yang dimulai tak lama setelah pukul 10.00 waktu setempat.

    Jika dikabulkan, maka surat perintah penangkapan itu akan menandai pertama kalinya dalam sejarah Korsel di mana seorang mantan presiden dan mantan Ibu Negara ditangkap.

    Dalam kasus yang menjeratnya, Kim dituduh berkolusi dengan para trader untuk menaikkan harga saham sebuah perusahaan antara tahun 2009 dan tahun 2012 lalu.

    Dia juga diduga menerima sejumlah hadiah mewah saat suaminya menjabat, termasuk handbag bermerek senilai US$ 2.200 — yang melanggar undang-undang antikorupsi.

    Mantan Ibu Negara Korsel, Kim Keon Hee, berjalan sambil menundukkan kepala saat menghadiri pemeriksaan jaksa Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji Purchase Licensing Rights

    Kim menyampaikan permohonan maaf kepada publik sebelum memasuki kantor jaksa khusus di Seoul untuk menjalani pemeriksaan.

    “Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah meskipun saya bukan orang penting. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini,” ucapnya.

    Pemeriksaan Kim menarik perhatian media secara besar-besaran, dengan para jurnalis lokal mengikuti kendaraan yang ditumpanginya saat menuju ke kantor kejaksaan pada Rabu (6/8) pagi.

    Para pendukung Kim dan Yoon juga berkumpul di luar kantor kejaksaan, dengan mengibarkan bendera nasional Korsel dan memegang poster bertuliskan “Para penyidik harus adil”.

    Tonton juga video “Momen Eks Ibu Negara Korsel Menunduk-Minta Maaf” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tak Mau Diinterogasi, Eks Presiden Korsel Berbaring di Lantai Penjara

    Tak Mau Diinterogasi, Eks Presiden Korsel Berbaring di Lantai Penjara

    Seoul –

    Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, yang sedang ditahan saat menghadapi persidangan dan penyelidikan kriminal menolak untuk diinterogasi. Yoon disebut berbaring di atas lantai sel penjara pada Jumat (1/8) dan menolak untuk meninggalkan selnya untuk memenuhi panggilan interogasi penyelidik.

    Yoon diberhentikan dari jabatannya pada April lalu oleh Mahkamah Konstitusi Korsel terkait penetapan darurat militer tahun lalu, dan sekarang sedang diselidiki oleh tim penuntut khusus yang dibentuk di bawah Presiden baru Korsel, Lee Jae Myung.

    Juru bicara kantor jaksa khusus Korsel, Oh Jung Hee, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/8/2025), mengatakan bahwa jaksa yang menyelidiki tuduhan penyalahgunaan pengaruh terkait Yoon dan istrinya berupaya membuat sang mantan presiden mematuhi surat perintah dan menghadiri interogasi secara sukarela.

    “Namun tersangka dengan keras kepala menolak untuk melakukannya, sambil berbaring di lantai, tidak mengenakan seragam tahanan,” ucap Oh Jung Hee dalam konferensi pers.

    Dia menambahkan bahwa para penyelidik akan mencoba lagi untuk membawanya ke ruang interogasi, bahkan jika harus menggunakan kekuatan.

    Laporan kantor berita Yonhap, yang mengutip jaksa penuntut khusus Korsel, menyebut Yoon hanya mengenakan kaos dan celana dalam saat jaksa mendatangi sel tahanannya.

    Salah satu pengacara Yoon, Yu Jeong Hwa, mengatakan kepada Reuters bahwa pakaian yang dikenakan kliennya disebabkan oleh suhu di ruangan tahanan yang sempit mencapai hampir 40 derajat Celsius. Yu juga menyebutnya sebagai penghinaan publik terhadap martabat kliennya.

    Yoon kembali dijebloskan ke sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul pada Juli lalu, saat jaksa menyelidiki pemberlakuan darurat militer singkat pada Desember tahun lalu dalam upaya menjeratkan dakwaan tambahan terhadapnya.

    Tonton juga video “Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Hadapi Sidang Kasus Pemberontakan” di sini:

    Yoon telah menjalani persidangan atas tuduhan pemberontakan — dakwaan yang memiliki ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

    Dia juga menghadapi serangkaian investigasi lainnya yang dipimpin oleh jaksa khusus Korsel, termasuk satu investigasi terkait skandal yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, di mana mantan pasangan nomor satu di Korsel itu diduga memanfaatkan pengaruhnya secara tidak pantas dalam pemilu.

    Yoon membantah telah melakukan kesalahan apa pun, dan pengacaranya menuduh jaksa melakukan perburuan penyihir (witch hunt) bermotif politik.

    Mantan Presiden Korsel itu telah berulang kali menolak permintaan jaksa untuk hadir dalam pemeriksaan, dengan alasan masalah kesehatan. Pengacara Yoon mengatakan pada Kamis (31/7) bahwa kliennya merasa tidak sehat karena kondisi bawaan, termasuk kondisi yang berisiko membuatnya kehilangan penglihatan.

  • Lagi-lagi Mantan Presiden Korsel Masuk Bui

    Lagi-lagi Mantan Presiden Korsel Masuk Bui

    Jakarta –

    Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, kembali masuk bui. Yoon ditahan atas deklarasi darurat militer yang sempat dilakukannya awal Desember 2024.

    Deklrasi darurat militer sepihak itu juga menjadi pemicu dimakzulkan dan diberhentikan Yoon dari jabatannya. Dia sempat ditahan dan dibebaskan pada Maret tahun ini.

    Dilansir AFP, Kamis (10/7/2025), otoritas Korsel lalu kembali menahan hari ini. Yoon kini mendekam di sel isolasi sembari menunggu penyelidikan atas tuduhan pemberontakan yang menjeratnya.

    Yoon menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik ketika dia berusaha menumbangkan pemerintahan sipil pada 3 Desember tahun lalu. Yoon secara sepihak mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen untuk mencegah para anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya.

    Dia menjadi presiden pertama Korsel yang ditahan saat masih menjabat, ketika dia ditangkap dalam penggerebekan dramatis pada Januari lalu, setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu melawan upaya penangkapan dengan mengerahkan para pengawal kepresidenan untuk menghalangi para penyelidik.

    Setelah pemakzulan Yoon dikonfirmasi oleh pengadilan pada April lalu, Yoon kembali menolak beberapa panggilan dari para penyelidik.

    Seorang hakim senior pada Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Nam Se Jin, mengatakan bahwa surat perintah penangkapan terbaru dirilis karena kekhawatiran Yoon akan “menghancurkan bukti” dalam kasus tersebut.

    Yoon Bantah Tuduhan Pemberontakan

    Foto: Yoon Suk Yeol (Reuters)

    Ketika menghadiri persidangan yang berlangsung selama 7 jam pada Rabu (9/7), Yoon membantah semua tuduhan yang menjeratnya. Dia mengatakan dirinya sekarang “berjuang sendirian”.

    “Penasihat khusus sekarang bahkan mengincar para pengacara pembela saya. Satu per satu pengacara saya mengundurkan diri, dan saya mungkin harus berjuang sendirian,” ucapnya dalam persidangan.

    Yoon kemudian dibawa ke pusat penahanan di dekat Seoul sembari menunggu putusan pengadilan soal penahanan terbarunya. Setelah surat perintah penahanan dikeluarkan pada Kamis (10/7) pagi waktu setempat, Yoon lantas dijebloskan ke dalam sel isolasi di fasilitas penahanan tersebut.

    Yoon ditahan hingga 20 hari ke depan saat jaksa bersiap mendakwanya secara resmi, termasuk menjeratkan dakwaan tambahan.

    “Setelah Yoon didakwa, dia dapat tetap ditahan hingga enam bulan setelah dakwaan,” kata presiden Lawyers for a Democratic Society, Yun Bok Nam, kepada AFP.

    “Secara teoritis, pembebasan segera dimungkinkan, tetapi dalam kasus ini, penasihat khusus berpendapat bahwa risiko pemusnahan barang bukti tetap tinggi, dan dakwaan tersebut telah didukung secara substansial,” sebutnya.

    Selama persidangan, tim kuasa hukum Yoon mengkritik permintaan penahanan itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Kubu Yoon menekankan bahwa mantan Presiden Korsel itu telah digulingkan dan tidak lagi memegang kekuasaan apa pun.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lagi-lagi Mantan Presiden Korsel Masuk Bui

    Mantan Presiden Korsel Kembali Masuk Bui terkait Darurat Militer

    Seoul –

    Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, ditahan untuk kedua kalinya pada Kamis (10/7) atas deklarasi darurat militer yang membuatnya dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatan. Yoon kini mendekam di sel isolasi sembari menunggu penyelidikan atas tuduhan pemberontakan yang menjeratnya.

    Yoon menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik ketika dia berusaha menumbangkan pemerintahan sipil pada 3 Desember tahun lalu, dengan mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen untuk mencegah para anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya.

    Dia menjadi presiden pertama Korsel yang ditahan saat masih menjabat, ketika dia ditangkap dalam penggerebekan dramatis pada Januari lalu, setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu melawan upaya penangkapan dengan mengerahkan para pengawal kepresidenan untuk menghalangi para penyelidik.

    Namun dia dibebaskan atas dasar prosedural pada Maret, meskipun persidangan atas tuduhan pemberontakan masih berlanjut.

    Setelah pemakzulan Yoon dikonfirmasi oleh pengadilan pada April lalu, seperti dilansir AFP, Kamis (10/7/2025), dia kembali menolak beberapa panggilan dari para penyelidik, yang mendorong mereka untuk mengupayakan penahanannya sekali lagi guna memastikan kerja sama.

    Seorang hakim senior pada Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Nam Se Jin, mengatakan bahwa surat perintah penangkapan terbaru dirilis karena kekhawatiran Yoon akan “menghancurkan bukti” dalam kasus tersebut.

    Ketika menghadiri persidangan yang berlangsung selama 7 jam pada Rabu (9/7), Yoon yang berusia 64 tahun ini membantah semua tuduhan yang menjeratnya. Dia mengatakan dirinya sekarang “berjuang sendirian”.

    “Penasihat khusus sekarang bahkan mengincar para pengacara pembela saya. Satu per satu pengacara saya mengundurkan diri, dan saya mungkin harus berjuang sendirian,” ucapnya dalam persidangan.

    Yoon kemudian dibawa ke pusat penahanan di dekat Seoul sembari menunggu putusan pengadilan soal penahanan terbarunya. Setelah surat perintah penanhanan dikeluarkan pada Kamis (10/7) pagi waktu setempat, Yoon lantas dijebloskan ke dalam sel isolasi di fasilitas penahanan tersebut.

    Disebutkan bahwa Yoon mungkin ditahan hingga 20 hari ke depan saat jaksa bersiap mendakwanya secara resmi, termasuk menjeratkan dakwaan tambahan.

    “Setelah Yoon didakwa, dia dapat tetap ditahan hingga enam bulan setelah dakwaan,” kata presiden Lawyers for a Democratic Society, Yun Bok Nam, kepada AFP.

    “Secara teoritis, pembebasan segera dimungkinkan, tetapi dalam kasus ini, penasihat khusus berpendapat bahwa risiko pemusnahan barang bukti tetap tinggi, dan dakwaan tersebut telah didukung secara substansial,” sebutnya.

    Selama persidangan, tim kuasa hukum Yoon mengkritik permintaan penahanan itu sebagai hal yang tidak masuk akal, menekankan bahwa Yoon telah digulingkan dan “tidak lagi memegang kekuasaan apa pun”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengadilan Korsel Perintahkan Penangkapan Ulang Eks Presiden Yoon Suk Yeol

    Pengadilan Korsel Perintahkan Penangkapan Ulang Eks Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta –

    Pengadilan Korea Selatan (Korsel) dilaporkan menyetujui surat perintah penangkapan baru terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Surat perintah ini dikeluarkan setelah penyidik khusus mengajukan upaya penahanan kembali.

    Diketahui, Yoon telah dibebaskan dari tahanan pada Maret lalu setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan penangkapannya. Saat itu, pengadilan menyatakan Yoon diadili tanpa ditahan.

    Pada Minggu (5/7) Jaksa Korsel mengajukan surat perintah penangkapan baru untuk Yoon atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penghalangan tugas resmi. Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul Nam Se-jin mengeluarkan surat perintah penangkapan karena khawatir Yoon menghilangkan bukti dalam kasus tersebut.

    “Kami baru saja memeriksa dan mengonfirmasi bahwa surat perintah telah dikeluarkan,” ujar jaksa Park Ji-young dilansir AFP, Kamis (10/7/2025).

    AFP menyebutkan permintaan tersebut sempat ditolak setelah pengadilan mencatat bahwa Yoon telah menunjukkan kesediaannya untuk bekerja sama. Namun pada Minggu (5/7), jaksa penasihat khusus mengajukan permintaan surat perintah baru, dengan alasan penahanannya dianggap perlu.

    Setelah surat perintah dikeluarkan, Yoon ditempatkan di sel isolasi di fasilitas tersebut, di mana ia dapat ditahan hingga 20 hari sementara jaksa bersiap untuk mendakwanya secara resmi, termasuk dakwaan tambahan.

    Jika didakwa secara resmi, Yoon dapat tetap ditahan hingga enam bulan sambil menunggu putusan pengadilan awal.

    Lihat juga Video ‘Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Hadapi Sidang Kasus Pemberontakan’:

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korsel Tahan Warga Korut yang Nekat Seberangi Perbatasan

    Korsel Tahan Warga Korut yang Nekat Seberangi Perbatasan

    Seoul –

    Militer Korea Selatan (Korsel) menahan seorang warga negara Korea Utara (Korut) yang nekat menyeberangi perbatasan kedua negara yang memiliki penjagaan sangat ketat. Otoritas Seoul sedang menyelidiki lebih lanjut insiden tersebut.

    Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), menyebut seorang warga Korut berhasil melintasi Garis Demarkasi Militer (MDL) di area barat Zona Demiliterisasi (DMZ) kedua negara pada Kamis (3/7) waktu setempat.

    MDL merupakan perbatasan de-facto antara kedua Korea, yang membentang di tengah DMZ — wilayah perbatasan yang memisahkan kedua Korea, yang merupakan salah satu lokasi dengan ranjau terbanyak di dunia.

    “Militer mengidentifikasi individu di dekat MDL, melakukan pelacakan dan pengawasan,” kata JCS dalam pernyataannya.

    Militer Korsel kemudian, sebut JCS, “berhasil melakukan operasi pemanduan standar untuk mengamankan penahanan”.

    Ditambahkan JCS dalam pernyataannya bahwa “otoritas terkait” akan menyelidiki insiden tersebut secara detail.

    Warga negara Korut biasanya diserahkan kepada badan intelijen Seoul untuk menjalani pemeriksaan setibanya di wilayah Korsel.

    Insiden ini terjadi setelah sebuah perahu kayu yang membawa empat warga Korut hanyut hingga ke perairan selatan perbatasan maritim de-facto pada Mei lalu. Seorang warga Korut lainnya membelot ke Korsel dengan menyeberang perbatasan de-facto di Laut Kuning tahun lalu, tiba di pulau Gyodong di lepas pantai barat Semenanjung Korea.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Puluhan ribu warga Korut telah melarikan diri ke Korsel sejak area semenanjung itu terbagi dalam perang yang berkecamuk tahun 1950-an silam, dengan sebagian besar nekat melewati jalur darat berbahaya ke wilayah China terlebih dahulu, lalu memasuki negara ketiga seperti Thailand, sebelum akhirnya mencapai Korsel.

    Pembelotan melintasi perbatasan darat yang membagi wilayah Semenanjung Korea tergolong jarang terjadi.

    Jumlah aksi pelarian yang sukses mengalami penurunan secara signifikan sejak tahun 2020 lalu, setelah Korut menutup perbatasannya — dirumorkan dengan perintah tembak di tempat di sepanjang perbatasan darat dengan China — untuk mencegah penyebaran COVID-19.

    Presiden Korsel Lee Jae Myung, yang menjabat sejak bulan lalu, telah bersumpah untuk bersikap lebih lunak terhadap Pyongyang dibandingkan dengan pendahulunya yang agresif, Yoon Suk Yeol.

    “Politik dan diplomasi harus ditangani tanpa emosi dan didekati dengan akal sehat dan logika. Memutus dialog sepenuhnya adalah hal yang bodoh untuk dilakukan,” sebut Lee dalam pernyataan pada Kamis (3/7).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Negosiasi Mandek, Korsel Terancam Tarif 25% dari Trump

    Negosiasi Mandek, Korsel Terancam Tarif 25% dari Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengakui pembicaraan dagang antara Seoul dan Washington masih belum menunjukkan tanda-tanda akan membuahkan kesepakatan. 

    Hal tersebut dia ungkapkan menjelang tenggat pada 9 Juli 2025 yang akan mengesahkan pemberlakuan tarif tinggi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam konferensi pers pertamanya sejak dilantik bulan lalu, Kamis (3/7/2025), Lee menyatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin. 

    “Namun, masing-masing pihak masih belum sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pihak lain,” tambahnya dikutip dari Bloomberg, seraya mengakui proses negosiasi sejauh ini tidak berjalan mudah.

    Korea Selatan, sebagai sekutu utama AS dan eksportir besar mobil, semikonduktor, serta baterai, kini berada dalam tekanan akibat kampanye tarif Trump. 

    Dengan ekspor yang setara lebih dari 40% PDB nasional, perekonomian Negeri Ginseng sangat rentan terhadap dampak tarif AS dan gejolak perdagangan global.

    Lee juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara serta memperbaiki hubungan dengan China dan Rusia.

    Pejabat Seoul sendiri telah mengakui peluang tercapainya kesepakatan sebelum tarif baru mulai berlaku padaa 9 Juli sangat kecil. Tanpa kesepakatan atau perpanjangan tenggat, tarif timbal balik terhadap ekspor ke AS akan melonjak dari 10% menjadi 25%. 

    Trump sebelumnya menyatakan tidak berencana memperpanjang batas waktu tersebut, menambah tekanan bagi negara-negara mitra dagang.

    Perekonomian Korea Selatan mengalami kontraksi pada kuartal I/2025. Bank of Korea (BOK) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini dari 1,5% menjadi hanya 0,8%, dengan menyebut ketidakpastian tarif sebagai faktor utama. 

    Gubernur BOK Rhee Chang-yong pekan ini menegaskan bahwa kebijakan dagang AS masih menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan moneter. Sejak akhir 2024, BOK telah memangkas suku bunga acuan sebanyak empat kali, dengan penurunan terakhir pada Mei menjadi 2,5%.

    Dalam pernyataannya dari kantor kepresidenan Blue House, Lee berjanji akan menghidupkan kembali perekonomian yang lesu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dia mengungkapkan sejumlah rencana untuk mendorong pertumbuhan dan menstabilkan pasar properti.

    “Meredakan penderitaan rakyat dan menciptakan lompatan besar dalam pertumbuhan akan menjadi prioritas utama kami,” tegas Lee. 

    Salah satu langkah awal yang dilakukannya adalah membentuk satuan tugas ekonomi darurat. Namun, kenaikan harga properti di beberapa wilayah Seoul kembali mengancam daya beli masyarakat dan dapat memicu lonjakan utang rumah tangga serta risiko gelembung aset yang membahayakan sistem keuangan.

    “Kami akan menstabilkan pasar properti dengan tetap menghormati prinsip pasar dan melindungi konsumen,” ujar Lee, sembari menyebut pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    Terkait hubungan antar-Korea, Lee mengatakan bantuan kemanusiaan dari Seoul akan membantu meningkatkan kehidupan warga Korea Utara. Dia juga mengapresiasi keputusan Pyongyang yang lebih cepat dari perkiraan dalam menghentikan siaran pengeras suara yang diarahkan ke wilayah perbatasan.

    Lee turut mengomentari hubungan dengan Jepang, menyebut kedua negara tidak dapat dipisahkan meski masih terdapat isu sensitif, termasuk sengketa wilayah. 

    “Kita mungkin bertarung dengan tangan kanan, tetapi tangan kiri tetap kita genggam. Jadi, kita perlu pendekatan yang fleksibel namun masuk akal,” ujarnya.

    Lee terpilih pada 4 Juni dalam pemilu yang digelar usai pemakzulan Presiden konservatif Yoon Suk Yeol. Kemenangannya disambut positif oleh investor global setelah Korea Selatan mengalami ketidakpastian politik selama enam bulan akibat upaya Yoon menerapkan darurat militer. Aset Korea Selatan melonjak seiring ekspektasi bahwa platform Lee yang pro-pasar akan membuka jalan bagi reformasi ekonomi.

    Pemimpin liberal itu menjabat dengan tingkat dukungan publik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Indeks kepercayaan konsumen melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun, sementara indeks acuan Kospi telah naik sekitar 25% sejak kepergian Yoon pada awal April, menjadikannya salah satu pasar saham dengan kinerja terbaik di dunia.

    Lee menyebut reli pasar saham tersebut sebagai wujud kepercayaan publik yang pulih dan kembali menegaskan ambisinya untuk membawa pasar saham Korea memasuki era Kospi pada level 5.000.

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Diperiksa Jaksa terkait Darurat Militer

    Mantan Presiden Korsel Yoon Diperiksa Jaksa terkait Darurat Militer

    JAKARTA – Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memenuhi panggilan jaksa khusus terkait penyelidikan pemberlakuan darurat militer Korsel pada Desember 0224.

    Yoon, melalui pengacaranya, memprotes tuntutan jaksa khusus untuk hadir dalam pemeriksaan di bawah sorotan media sebagai pelanggaran hak-haknya dan taktik untuk mempermalukannya di depan umum.

    Pengacaranya mengatakan Yooon akan menanggapi penyelidikan tersebut pada Sabtu, 28 Juni, dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka menuding penyelidikan tersebut sebagai “bermotif politik” dan “penuh dengan kepalsuan dan distorsi”.

    Dilansir Reuters, Yoon tidak menjawab pertanyaan dari wartawan saat ia memasuki kantor kejaksaan khusus pada Sabtu pagi ini.

    Upaya darurat militer pada Desember 2024 mengejutkan negara yang membanggakan diri sebagai negara demokrasi yang berkembang pesat, setelah mengatasi kediktatoran militer pada tahun 1980-an.

    Yoon kemudian digulingkan pada April oleh Mahkamah Konstitusi yang menguatkan pemakzulannya oleh parlemen.

    Jaksa khusus mengajukan surat perintah untuk menangkap Yoon karena menolak menjawab panggilan berulang kali sebelumnya, tetapi ditolak oleh pengadilan minggu ini dengan alasan Yoonmenyatakan kesediaannya untuk bekerja sama.

    Jaksa khusus ditunjuk pada awal Juni dan telah meluncurkan tim yang terdiri dari lebih dari 200 jaksa dan penyidik ​​untuk mengambil alih penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Yoon, mantan jaksa tinggi yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022.

    Yoon sudah diadili karena memimpin deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember.

    Yooon ditangkap pada Januari setelah melawan pihak berwenang yang bersenjatakan surat perintah pengadilan yang mencoba menahannya, tetapi dibebaskan setelah 52 hari karena alasan teknis hukum.

  • Korsel Tangkap 2 Pria China yang Rekam Kapal Induk AS Pakai Drone

    Korsel Tangkap 2 Pria China yang Rekam Kapal Induk AS Pakai Drone

    Busan –

    Dua warga negara China ditangkap oleh otoritas Korea Selatan (Korsel) setelah kedapatan menerbangkan drone secara ilegal untuk merekam pangkalan Angkatan Laut Korsel. Drone itu juga digunakan untuk merekam sebuah kapal induk Amerika Serikat (AS) yang sedang berlabuh di kota pelabuhan Busan.

    Korsel berada di tengah-tengah pertikaian negara-negara adikuasa yang semakin memanas antara AS, penjamin keamanan tradisionalnya, dan China, mitra dagang terbesarnya tetapi juga sekutu utama Korea Utara (Korut).

    Kedua warga China yang berjenis kelamin laki-laki itu, seperti dilansir AFP, Kamis (26/6/2025), diidentifikasi sebagai mahasiswa internasional di Busan, namun identitas mereka tidak diungkap ke publik. Keduanya ditangkap oleh Kepolisian Metropolitan Busan pada Rabu (25/6) waktu setempat.

    Disebutkan oleh Kepolisian Metropolitan Busan bahwa kedua pria China itu didakwa atas tuduhan merugikan kepentingan militer Korsel dan melanggar Undang-undang Perlindungan Pangkalan dan Instalasi Militer.

    Menurut Kepolisian Metropolitan Busan, ini menjadi momen pertama kalinya warga negara asing (WNA) ditangkap atas tuduhan tersebut.

    “Dua individu asal China ditangkap kemarin (25/6) karena merekam pangkalan Angkatan Laut dan kapal induk AS secara ilegal,” kata seorang pejabat Kepolisian Busan, yang tidak disebut namanya, saat berbicara kepada AFP.

    “Satu individu asal China lainnya juga saat ini sedang diselidiki tanpa penahanan,” imbuhnya.

    Tonton juga “Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran” di sini:

    Para tersangka itu juga dituduh merekam secara ilegal USS Theodore Roosevelt, kapal induk AS yang sedang berlabuh di Busan untuk mengikuti operasi gabungan. Aktivitas perekaman itu dilakukan tanpa izin sebanyak sembilan kali, antara Maret 2023 hingga Juni 2024.

    Aktivitas mereka paling baru, menurut Kepolisian Busan, terjadi pada 25 Juni 2024, ketika mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengunjungi kapal induk AS tersebut dan bertemu dengan pasukan Korsel juga pasukan AS.

    Material yang diperoleh secara ilegal itu dilaporkan mencakup 172 foto dan 22 berkas video, dengan beberapa di antaranya dibagikan tanpa izin via sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok.

    Kepolisian Busan juga menyebutkan bahwa para tersangka menggunakan drone buatan perusahaan China dalam aktivitas ilegalnya tersebut.

    Model drone yang dimaksud dilaporkan mengharuskan penggunanya untuk mendaftar melalui aplikasi perusahaan sebelum digunakan, yang mana semua data pada drone itu diyakini dikirimkan ke server yang berlokasi di China.

    Tonton juga “Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengadilan Korsel Tolak Surat Perintah Penangkapan Eks Presiden

    Pengadilan Korsel Tolak Surat Perintah Penangkapan Eks Presiden

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 26 Juni 2025.

    Laporan utama dalam rangkuman dunia selama 24 jam terakhir ini kami hadirkan dari Korea Selatan.

    Surat penangkapan Yoon Suk Yeol ditolak

    Pengadilan Korea Selatan menolak permintaan jaksa khusus untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mantan presiden Yoon Suk Yeol, yang sedang diselidiki karena pernah memberlakukan darurat militer.

    Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul dan kantor kejaksaan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Anggota senior tim penyidik jaksa khusus mengatakan surat perintah penangkapan diajukan karena Yoon menolak menanggapi panggilan pemeriksaan dan dituduh menghalangi proses hukum.

    Tapi tim hukum Yoon mengatakan dia akan mematuhi panggilan lain dan hadir untuk diinterogasi pada hari Sabtu mendatang.

    CIA klaim program nuklir Iran ‘rusak parah’

    CIA mengklaim memiliki “sejumlah bukti kredibel” yang menunjukkan program nuklir Iran “rusak parah” akibat serangan baru-baru ini.

    “Ini termasuk intelijen baru dari sumber/metode yang secara historis dapat diandalkan dan akurat bahwa beberapa fasilitas nuklir utama Iran telah hancur dan harus dibangun kembali selama bertahun-tahun,” bunyi pernyataan direktur badan tersebut, John Ratcliffe.

    John juga mengatakan jika memungkinkan, CIA akan menerbitkan pembaruan dan informasi tentang program nuklir Iran, “mengingat pentingnya masalah ini secara nasional.”

    Pernyataan John muncul sehari setelah sebuah laporan awal mengungkap jika serangan udara Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran hanya menghambat program nuklir negara itu selama beberapa minggu.

    Presiden Donald Trump menuduh media yang melaporkan informasi intelijen yang bocor telah menerbitkan “berita palsu”, dan bersikeras agar situs tersebut “dihancurkan.”

    Sebanyak 16 warga Kenya tewas dalam unjuk rasa

    Kepala Amnesty Kenya mengatakan sebanyak 16 orang tewas dalam protes anti-pemerintah di seluruh penjuru di Kenya Rabu kemarin, sebagian besar dibunuh oleh polisi.

    Direktur eksekutif Amnesty Kenya, Irungu Houghton, mengatakan beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, dan 16 orang “diverifikasi tewas hingga pukul 8.30.”

    “Sebagian besar dibunuh oleh polisi,” kata Irungu, seraya menambahkan sedikitnya lima korban ditembak mati.

    Ini terjadi setahun setelah demonstrasi mematikan yang menentang RUU pajak dan berujung pada penyerbuan parlemen serta menyebabkan 60 orang tewas saat polisi berusaha membubarkan masa dengan gas air mata.

    AS dan Iran akan mengadakan pembicaraan nuklir minggu depan

    Hal ini diungkap Presiden Donald Trump, sambil memuji cepat berakhirnya perang Iran dengan Israel.

    Presiden Trump juga mengatakan keputusannya untuk bergabung dengan Israel dengan menargetkan serangan ke situs-situs nuklir Iran dengan bom penghancur bunker yang besar telah mengakhiri konflik dan menjadi “kemenangan bagi semua pihak”.

    Berbicara di Den Haag ketika menghadiri pertemuan puncak NATO kemarin, Presiden Trump mengatakan tidak melihat Iran akan terlibat lagi dalam pengembangan senjata nuklir.

    Iran selalu membantah para pemimpin Barat yang selama puluhan tahun mengatakan negaranya sedang mengupayakan senjata nuklir.

    Tonton juga “Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Hadapi Sidang Kasus Pemberontakan” di sini: