Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Masih Terima Gaji, Segini Jumlahnya

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Masih Terima Gaji, Segini Jumlahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan atas upayanya dalam memberlakukan darurat militer. Pria berusia 63 tahun ini telah dilucuti dari tugas dan kekuasaannya sebagai kepala negara.

    Meski begitu, Yoon tetap memiliki status sebagai presiden sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan nasibnya. Dengan ini, Yoon juga masih memiliki beberapa keuntungan, seperti tertuang dalam konstitusi, undang-undang, dan pedoman protokol Korsel.

    Melansir Reuters pada Senin (16/12/2024), meski sedang diskors dari jabatannya, Yoon tetap berhak untuk tetap tinggal di kediaman resminya, menggunakan iring-iringan mobil kepresidenan, pesawat, dan keamanan presiden.

    Tak hanya itu, ia juga akan tetap menerima gaji tahunannya sebesar 255 juta won atau sekitar Rp2,8 miliar dari negara.

    Namun, jika dicopot dari jabatannya, Yoon akan kehilangan semua manfaat yang diberikan kepada mantan presiden, termasuk pensiun senilai 95% dari gajinya saat pensiun dan staf hingga empat orang.

    Ia akan tetap menerima perlindungan keamanan tetapi tidak menerima dukungan finansial untuk kantor pribadi, transportasi, dan perawatan medis untuk dirinya dan keluarganya.

    Di sisi lain, Yoon juga kehilangan beberapa kekuasaan dan dibebastugaskan. Kekuasaan konstitusional utama Yoon telah dialihkan kepada Perdana Menteri Han Duck Soo.

    Ini termasuk kekuasaan untuk menandatangani perjanjian diplomatik, menunjuk diplomat, dan menyerahkan masalah-masalah penting nasional pada urusan luar negeri, pertahanan, dan penyatuan melalui referendum.

    Yoon kehilangan satu-satunya kekuasaan untuk menyatakan darurat militer dan menyatakan perang terhadap negara asing, komando militer, dan kekebalan dari tuntutan atas kejahatan.

    Kekuasaan untuk menunjuk pejabat publik termasuk menteri kabinet, kepala hakim Mahkamah Agung, dan tiga lowongan di Mahkamah Konstitusi juga ditangguhkan.

    (luc/luc)

  • Profil Han Duck Soo, Presiden Sementara Korsel Pengganti Yoon Suk Yeol

    Profil Han Duck Soo, Presiden Sementara Korsel Pengganti Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional Korea Selatan resmi menunjuk Perdana Menteri Han Duck Soo sebagai presiden sementara untuk menggantikan Yoon Suk Yeol yang resmi dimakzulkan pada Sabtu (14/12) lalu imbas drama darurat militer.

    Usai ditetapkan sebagai presiden sementara, Han yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Korsel itu berjanji bakal menjaga pemerintahan Korsel agar tetap stabil di tengah huru-hara yang kini sedang terjadi.

    “Saya akan mencurahkan semua kekuatan dan upaya saya untuk memastikan pemerintahan yang stabil,” kata Han, mengutip The Guardian.

    Profil Han Duck Soo

    Han Duck Soo merupakan seorang birokrat senior Korea Selatan yang sudah berkarier selama kurang lebih 40 tahun. Ia lahir di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara, pada 18 Juni 1946.

    Han merupakan seorang birokrat dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Han berkuliah di jurusan ekonomi di Seoul National University dan lulus pada 1971. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke jenjang S2 di jurusan yang sama di Harvard University dan lulus pada 1979, demikian dikutip The Korea Times.

    Pria yang kini berusia 75 tahun itu kembali melanjutkan studinya ke jenjang S3 di jurusan dan universitas yang sama. Ia pun berhasil mendapatkan gelar Ph.D di bidang ekonomi dari Harvard University pada 1984.

    Sebagai seorang pakar ekonomi, Han mengawali kariernya sebagai petugas bea cukai. Pekerjaan itu ia dapatkan usai lolos seleksi pegawai negeri sipil (PNS) Korsel pada 1970 silam.

    Selama bekerja sebagai petugas bea cukai, Han dikabarkan telah menduduki sejumlah posisi penting. Ia juga cepat naik dari posisi staf ke posisi manajer dan pimpinan karena keuletannya dalam bekerja.

    Bergabung di pemerintahan

    Dikutip The Guardian, setelah puluhan tahun berkarier sebagai petugas bea cukai, Han Duck Soo bergabung di pemerintahan liberal-konservatif Korsel yang dipimpin oleh Presiden Kim Dae Ju pada 1998.

    Karena punya latar belakang dan pengalaman karier di bidang ekonomi, Han saat itu ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun, di akhir masa jabatan Presiden Kim, yakni pada 2003, Han ditunjuk sebagai sekretaris senior presiden untuk urusan ekonomi.

    Selama pemerintahan Presiden Roh Moo-Hyun 2003-08, ia memainkan peran penting dalam menegosiasikan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-AS pada tahun 2006 dan kemudian diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 2007.

    Pada 2022, Presiden Yoon Suk Yeol yang kala itu baru memenangkan pemilihan presiden bersama Partai Kekuatan Rakyat menunjuk Han untuk menjadi Perdana Menteri Korsel yang ke-48.

    Sebelumnya, Han juga pernah menjadi PM Korsel pada 2007 hingga 2008. Saat itu, ia menjadi PM ke-38 Korsel di bawah tampuk kepemimpinan Roo Moon Hyun.

    (gas/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Dimakzulkan sampai Arti Bendera Baru Suriah

    Presiden Korsel Dimakzulkan sampai Arti Bendera Baru Suriah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Yoon Suk Yeol resmi diberhentikan dari tugas-tugas kepresidenan, setelah dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

    Sementara itu setelah rezim Presiden Bashar Al Assad lengser, kini Suriah punya bendera baru.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (16/12).

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12).

    Yoon resmi dimakzulkan oleh parlemen imbas penetapan darurat militer sepihaknya pada 3 Desember lalu.

    Pemberhentian sementara ini mulai berlaku pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim sudah mengantongi bukti Rusia memakai tentara Korea Utara (Korut) untuk menyerang wilayah Kursk.

    Zelensky mengatakan para tentara Korut itu direkrut ke dalam unit gabungan. Rusia menggunakan mereka dalam sejumlah operasi di Kursk. Bahkan, para tentara Korut itu ditempatkan di sejumlah pos terdepan.

    “Hari ini, kami telah mengantongi data awal Rusia telah mulai menggunakan tentara-tentara Korea Utara dalam serangan mereka dalam jumlah yang signifikan,” kata Zelensky.

    Rezim presiden Bashar Al Assad yang sudah berkuasa 50 tahun di Suriah berhasil digulingkan oleh milisi Hayat Tahrir al Sham pada 8 Desember lalu.

    Usai berhasil menggulingkan rezim otoriter tersebut, HTS langsung mengganti bendera Suriah dengan bendera baru.

    Sebelum rezim Assad runtuh, Suriah menggunakan bendera dengan corak tiga persegi panjang berwarna merah, putih, dan hitam yang dihiasi dua bintang berwarna merah di bagian tengahnya.

    Namun, usai rezim Assad digulingkan HTS, mereka mengubah bendera Suriah yang menjadi bercorak tiga persegi panjang berwarna hijau, putih, dan hitam dengan tiga bintang hijau di tengahnya.

    (tim/dna)

  • Pengadilan Korea Selatan Didesak Resmikan Pemakzulan Presiden Yoon

    Pengadilan Korea Selatan Didesak Resmikan Pemakzulan Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin oposisi Korea Selatan mendesak pengadilan tinggi pada Minggu (15/12) segera meresmikan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan meringankan “penderitaan rakyat” setelah dekrit darurat militernya yang berlaku singkat.

    Anggota parlemen telah memberikan suara pada Sabtu untuk mencopot Yoon dari jabatannya atas penangguhan “pemberontakan” terhadap pemerintahan sipil, yang berlangsung selama berjam-jam tetapi menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik terburuknya dalam beberapa tahun ke belakang.

    Yoon telah diskors sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membahas pemakzulan tersebut. Perdana Menteri Han Duck-soo telah ditunjuk menjabat sebagai presiden sementara.

    Pengadilan tinggi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Pemimpin oposisi Lee Jae-myung pada Minggu ini mendesak para hakim “segera” mencopot Yoon dari jabatannya.

    “Ini adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan kekacauan nasional dan meringankan penderitaan rakyat,” katanya diberitakan AFP.

    “Untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas situasi yang tidak masuk akal ini dan untuk mencegah terulangnya kembali, penting untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban,” ujar dia lagi.

    Penyelidikan terhadap lingkaran dalam Yoon atas pernyataan darurat militer minggu lalu juga terus berlanjut.

    Keolisian sudah menangkap kepala Komando Intelijen Pertahanan saat ini dan sebelumnya pada Minggu terkait tuduhan pemberontakan.

    Jaksa penuntut mengatakan sedang mencari surat perintah penangkapan untuk kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-keun.

    Kwak dituduh mengirim pasukan khusus ke parlemen selama upaya darurat militer, yang memicu konfrontasi dramatis antara tentara dan staf parlemen.

    Penyidik juga mengatakan mereka telah memanggil Yoon untuk diinterogasi atas tuduhan pemberontakan.

    “Kami memerintahkannya untuk hadir untuk diinterogasi pada pukul 10 pagi (GMT 0100), tetapi dia menolak untuk mematuhi,” kata jaksa penuntut dalam siaran pers.

    “Kami akan mengeluarkan panggilan kedua,” kata mereka tanpa memberikan rincian.

    Pada Sabtu, kepolisian menangkap Yeo In-hyung, kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, atas tuduhan termasuk pemberontakan.

    (fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Negara Lagi Genting! Plt Presiden Korsel Telepon Biden, Ada Apa?

    Negara Lagi Genting! Plt Presiden Korsel Telepon Biden, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) Han Duck Soo telah menghubungi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melalui panggilan telepon pada Minggu (15/12/2024). Keduanya melakukan percakapan selama 16 menit.

    Melansir Yonhap, Han berjanji kepada Biden untuk mempertahankan dan mengembangkan aliansi kedua negara.

    “Pemerintah kami akan menjalankan kebijakan diplomatik dan keamanan kami tanpa gangguan dan bekerja untuk memastikan bahwa aliansi Korea Selatan-AS terus dipertahankan dan dikembangkan tanpa goyah,” kata Han, seperti disampaikan oleh kantornya.

    Han menekankan pentingnya memperkuat postur pertahanan gabungan Korea Selatan-AS dalam menghadapi tantangan bersama, seperti ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan kerja sama yang semakin dalam antara Moskow dan Pyongyang.

    Ia juga menjelaskan bahwa semua urusan negara akan dijalankan secara ketat sesuai dengan konstitusi dan hukum.

    Menurut kantor Han, Biden berterima kasih kepada Han atas penjelasannya dan menyuarakan keyakinannya pada demokrasi Korea Selatan sekaligus mencatat ketahanannya.

    Biden mengatakan “aliansi Korea Selatan-AS yang kuat tetap tidak berubah dan bahwa ia akan terus bekerja sama dengan pihak Korea Selatan untuk pengembangan dan penguatan aliansi Korea Selatan-AS dan kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang,” katanya.

    Foto: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pertama kali menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Republik Korea, Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden, Minggu (20/10/2024) Malam. (Instagram @gibran_rakabuming)
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pertama kali menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Republik Korea, Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden, Minggu (20/10/2024) Malam. (Instagram @gibran_rakabuming)

    Han berterima kasih kepada Biden atas perhatian dan upayanya dalam mengembangkan aliansi bilateral dan kerja sama trilateral dengan Jepang secara dramatis selama masa jabatannya. Biden berjanji untuk terus mendukung pengembangan aliansi tersebut.

    Sementara itu Gedung Putih mengatakan Biden menyampaikan apresiasinya atas “ketahanan” demokrasi dan supremasi hukum di Korea Selatan dan menegaskan kembali komitmen “kuat” AS kepada rakyat Korea Selatan.

    “Presiden Biden menyatakan keyakinannya bahwa Aliansi akan tetap menjadi poros perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama masa jabatan Penjabat Presiden Han,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Han menelpon Biden setelah ia ditetapkan sebagai presiden sementara, menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12/2024) atas penerapan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    (tfa/wur)

  • Oposisi Korea Selatan Pastikan Tak Ajukan Pemakzulan Presiden Ad Interim

    Oposisi Korea Selatan Pastikan Tak Ajukan Pemakzulan Presiden Ad Interim

    ERA.id – Partai oposisi Korea Selatan menegaskan, pihaknya tidak akan mengajukan pemakzulan terhadap Perdana Menteri sekaligus Presiden Ad Interim Han Duck-soo terkait upaya penerapan darurat militer yang gagal awal bulan ini.

    Dilansir dari Antara pada Minggu (15/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol saat ini menjalani penangguhan tugas sebagai presiden karena menerapkan darurat militer.

    Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah berbicara dengan Han dan mendesak Han agar tetap “netral” serta jangan berpihak secara politik.

    PM Han menjabat sebagai presiden ad interim segera setelah Yoon dinonaktifkan dari tugasnya usai dimakzulkan oleh parlemen melalui pemungutan suara pada Sabtu (14/12).

    Namun, hasil pemungutan suara tersebut masih memerlukan ratifikasi dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

    Lee menyatakan bahwa tidak perlu ada ketidakstabilan politik lebih lanjut di negara tersebut.

    “Partai Demokrat akan bekerja sama secara aktif dengan semua pihak untuk menstabilkan urusan negara dan memulihkan kepercayaan internasional,” ujarnya.

    “Majelis Nasional dan pemerintah akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan krisis yang melanda Republik Korea,” katanya menambahkan.

    Lee juga mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan gugatan untuk mencopot Yoon dari jabatannya.

    Kekuasaan Yoon akan tetap ditangguhkan hingga pengadilan memutuskan apakah akan menguatkan atau membatalkan pemakzulannya.

    Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan. Jika Yoon diberhentikan, pemilihan umum secara nasional untuk memilih penggantinya akan diadakan dalam waktu 60 hari.

    Permintaan surat penangkapan

    Sementara itu, kejaksaan pada Minggu berupaya mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan atas perannya dalam pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember, menurut Yonhap.

    Surat perintah tersebut diajukan untuk menangkap Letnan Jenderal Kwak Jong-keun atas tuduhan makar serta penyalahgunaan kekuasaan.

    Kwak diduga mengirim pasukan ke kompleks gedung Majelis Nasional pada 3 Desember malam, serta bersekongkol dengan Yoon dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk “menimbulkan kerusuhan dengan tujuan menggulingkan konstitusi.”

    Saat ini, Kwak telah diskors dari tugasnya dan dikenai larangan bepergian berdasarkan penyelidikan yang sedang berjalan terkait deklarasi darurat militer oleh Yoon.

    Presiden ad Interim berbicara dengan Biden

    Dalam percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu, Han berjanji untuk menjaga dan mengembangkan aliansi kedua negara.

    Dalam percakapan selama 16 menit tersebut, Han menyatakan pemerintahannya akan menjalankan kebijakan diplomatik dan keamanan tanpa “gangguan” serta memastikan aliansi Korea Selatan-AS tetap terjaga dan berkembang.

    Han menekankan pentingnya memperkuat posisi pertahanan gabungan Korea Selatan-AS dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, termasuk ancaman nuklir Korea Utara serta semakin eratnya kerja sama antara pemerintah Rusia dan Korut.

    Sementara itu, menurut kantor Han, Biden menyatakan keyakinannya pada demokrasi Korea Selatan.

    “Aliansi Korea Selatan-AS yang kokoh tetap tak tergoyahkan, dan dia (Biden) akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan dan penguatan aliansi Korea Selatan-AS serta kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang,” ujar Biden.

  • Usai Dimakzulkan, Presiden Yoon Absen Panggilan Jaksa Buntut Darurat Militer

    Usai Dimakzulkan, Presiden Yoon Absen Panggilan Jaksa Buntut Darurat Militer

    Jakarta –

    Jaksa mengatakan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tidak memenuhi panggilan terkait penerapan darurat militer. Selanjutnya Jaksa akan segera mengeluarkan surat panggilan kedua.

    Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (15/12/2024), tim penuntut khusus yang menangani penyelidikan atas penerapan darurat militer yang gagal terhadap Yoon mengatakan bahwa mereka telah mengirim panggilan pengadilan kepada Yoon pada hari Rabu lalu.

    Dalam surat itu, jaksa meminta Yoon untuk hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul untuk diinterogasi pada pukul 10 pagi Minggu waktu setempat. Namun Yoon tidak hadir.

    Kemudian, Jaksa berencana untuk mengirim panggilan kedua kepada Yoon pada hari Senin.

    Seorang pejabat penuntut mengatakan bahwa panggilan pengadilan telah dikirim ke kantor Yoon. Tim penuntut juga telah mengonfirmasi pengirimannya.

    Namun, pejabat tersebut menolak untuk mengonfirmasi apakah Yoon telah memberikan alasan apa pun untuk tidak mematuhi panggilan pengadilan.

    Para penyelidik kini mencoba menentukan apakah Yoon telah melancarkan pemberontakan. Yoon kini dilarang bepergian.

    Yoon dimakzulkan dalam pemungutan suara parlemen pada hari Sabtu (14/12) kemarin atau 11 hari setelah ia mengumumkan darurat militer dan kemudian perintah itu ditolak oleh Majelis Nasional beberapa jam kemudian.

    Jaksa dan polisi juga telah memeriksa komandan militer terkait dengan keputusan darurat militer tersebut.

    (yld/knv)

  • Bintang K-Pop IU Bagi Makanan ke Fans yang Desak PemakzulanPresiden Korea Selatan

    Bintang K-Pop IU Bagi Makanan ke Fans yang Desak PemakzulanPresiden Korea Selatan

    Seoul, Beritasatu.com – Bintang K-pop Lee Ji-eun atau IU menyediakan makanan panas dan minuman kepada penggemarnya yang turun ke jalan berunjuk rasa menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

    Agensi hiburan Edam Entertainment dalam sebuah postingan di fan cafe resmi menyatakan IU ingin memberikan kehangatan kepada Uaena, nama basis penggemar IU, yang berdemo mendesak pemakzulan Presiden Yoon di tengah cuaca dingin.

    “Kami berharap tangan Uaena yang mencerahkan sekitar akan sedikit lebih hangat,” tulis postingan tersebut dikutip dari The Korea Herald, Minggu (15/12/2024).

    Makanan yang disediakan oleh IU mencakup 100 porsi roti, 100 minuman, 100 mangkuk sup, 100 mangkuk sup tulang sapi, dan 100 porsi kue beras.

    Edam Entertainment menyebutkan siapa pun dapat menerima makanan dan kantong pemanas dari IU, meski tidak tergabung dalam klub resmi penggemarnya atau Uaena.

    Para pengunjuk rasa yang mayoritas anak muda turun ke jalan dengan stik cahaya, menyanyikan lagu-lagu K-pop untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap Presiden Yoon, yang menerapkan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Parlemen Korea Selatan, Sabtu (14/12/2024), sudah memutuskan melalui voting bahwa mereka memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Nasib Yoon kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, apakah akan mencopot jabatannya atau mengembalikan kekuasaan Yoon.

  • Bank Sentral Korea Janji Pasar Tetap Stabil Usai Presiden Dimakzulkan

    Bank Sentral Korea Janji Pasar Tetap Stabil Usai Presiden Dimakzulkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank sentral Korea Selatan berjanji untuk menjaga pasar tetap stabil setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan karena drama darurat militer pada awal Desember 2024.

    Diberitakan Reuters, Bank of Korea mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia dengan pemerintah.

    Hal itu dilakukan untuk menanggapi dan mencegah eskalasi volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

    Bank sentral itu juga menyebut pihaknya perlu untuk menanggapi dampak ekonomi secara lebih aktif dibandingkan ketika pemakzulan presiden sebelumnya karena tantangan yang meningkat dalam kondisi eksternal.

    Salah satu contohnya adalah peningkatan ketidakpastian dalam lingkungan perdagangan dan meningkatnya persaingan global dalam industri-industri penting.

    Regulator keuangan Korea Selatan menyatakan bahwa pasar keuangan diharapkan akan stabil karena gonjang-ganjing politik baru-baru ini dianggap sebagai guncangan sementara.

    Namun mereka menyatakan akan memperluas dana stabilisasi pasar bila diperlukan.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12).

    Pemberhentian sementara ini mulai berlaku Sabtu (14/12) pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

    Keputusan pemakzulan di parlemen ini pun masih harus menunggu Mahkamah Konstitusi Korsel untuk verifikasi dan konfirmasi sebelum Yoon benar-benar dilengserkan.

    Dengan begitu, Perdana Menteri Han Duck Soo menjadi presiden sementara Korsel.

    (Reuters/end)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Dimakzulkan, Masih Terima Gaji?

    Presiden Korsel Dimakzulkan, Masih Terima Gaji?

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimakzulkan parlemen buntut penetapan darurat militer. Meski tidak menjalankan tugas sebagai kepala negara, Yo0n Suk Yeol masih akan menerima gaji hingga nasibnya diputuskan Mahkamah Konstitusi.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (!5/12/2024), Yoon Suk Yeol masih menerima gaji tahunannya sebagai presiden kendati telah dimakzulkan. Ia masih menerima gaji tahunan sebesar 255 juta won (US$ 170.000) atau sekitar Rp 2,72 miliar (kurs Rp 16.000).

    Fasilitas lain juga masih melekat pada Yoon Suk Yeol. Fasilitas tersebut seperti rumah dinas, iring-iringan mobil presiden, pesawat terbang dan keamanan.

    Jika dicopot dari jabatannya, Yoon Suk Yeol akan kehilangan semua tunjangan yang diberikan kepada mantan presiden, termasuk pensiun senilai 95% dari gajinya pada saat pensiun dan staf hingga empat orang.

    Dia akan terus menerima perlindungan keamanan tetapi tidak menerima dukungan keuangan untuk kantor swasta, transportasi dan perawatan medis untuk dirinya dan keluarganya.

    Dengan ketetapan pemakzulan, kekuasaan Yoon Suk resmi ditangguhkan dan dialihkan kepada Penjabat Presiden, Perdana Menteri Han Duck-Soo.

    Secara otomatis, Yoon Suk tidak lagi memiliki kewenangan mengurusi perjanjian diplomatik, menunjuk diplomat, mengajukan solusi dari persoalan penting nasional pada urusan luar negeri, pertahanan, dan penyatuan melalui referendum.

    (acd/acd)