Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan, Diduga Jadi Loyalis Yoon Suk-yeol – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan, Diduga Jadi Loyalis Yoon Suk-yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Korea Selatan (Korsel) memakzulkan penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo pada hari ini, Jumat (27/12/2024).

    Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan pemakzulan tersebut didukung oleh 192 delegasi dengan sedikitnya 151 suara yang dibutuhkan.

    Anggota parlemen dari partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara pada hari ini.

    Menyusul hasil pemungutan suara hari ini, Han Duck-soo yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri mengumumkan dia menghormati keputusan parlemen untuk memakzulkannya.

    Ia berjanji akan mengundurkan diri sesuai dengan hukum, agar tidak menambah kekacauan dalam politik negara, menurut laporan Yonhap.

    Sekarang kasusnya akan ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi yang mungkin memakan waktu hingga 180 hari.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Choi Sang-mok ditetapkan untuk menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Pemakzulan Han Duck-soo disebabkan oleh beberapa alasan utama di antaranya penolakan Han untuk melantik tiga Hakim Konstitusi yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.

    Ia juga diduga terlibat dalam keputusan mantan Presiden Yoon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Han Duck-soo juga menolak untuk mengumumkan dua rancangan undang-undangan untuk menyelidiki mantan Presiden Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee.

    “Dengan memakzulkan Perdana Menteri Han Deok-soo, mari kita memulihkan politik akal sehat dan mengambil alih kendali negara melalui jalur akal sehat,” kata Park Seong-joon, anggota Partai Demokrat Korea, Jumat (27/12/2024), dikutip dari YNA Korea.

    Yoon Suk-Yeol Ditangguhkan dari Wewenang sebagai Presiden

    Sebelumnya, wewenang Presiden Yoon Suk Yeol ditangguhkan pada tanggal 14 Desember 2024.

    Pemakzulan ini dipicu oleh keputusan Presiden Yoon Suk Yeol yang kontroversial untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. 

    Keputusan tersebut diambil di tengah konflik mengenai anggaran negara, namun kebijakan itu hanya berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya dicabut.  

    Tindakan Yoon Suk Yeol memicu protes luas dan kritik tajam, termasuk dari partainya sendiri, karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum negara, seperti diberitakan TASS.

    Majelis Nasional, yang mayoritas anggotanya berasal dari partai oposisi, menyetujui mosi pemakzulan dengan dukungan sebanyak 204 suara.

    Yoon Suk Yeol ditangguhkan dari tugas kepresidenannya dan Mahkamah Konstitusi kini memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mengukuhkan atau membatalkan pemakzulan tersebut.

    Selain itu, ia penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Mata uang Korea Selatan Won anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir, buntut krisis politik yang semakin memanas pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari The Korea Times, Won Korea pada perdagangan intraday di tutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. 

    Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, dimana saat itu mata uang anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 1,02 persen dan ditutup pada level 2.404,77.

    Kemerosotan ini terjadi setelah krisis politik meningkat di Korea Selatan saat Majelis Nasional akan memberikan suara atas usulan pemakzulan pada penjabat Presiden Han Duck-soo.

    “Volatilitas meningkat di tengah sepinya perdagangan akhir tahun. Dalam situasi seperti itu, upaya otoritas untuk menenangkan pasar tidak akan berdampak besar pada pasar,” kata Kwon Ah-min, analis dari NH Investment & Securities.

    Adapun pemakzulan dilakukan kurang dari dua pekan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer.

    Han Duck-soo yang sebelumnya merupakan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, ditunjuk untuk mengambil alih peranan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, karena upaya Darurat Militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara di tengah kekacauan politik. Namun, anggota parlemen oposisi berargumen, ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Anggota parlemen dari partai Yoon dan Han, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memprotes pengumuman Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik yang mengumumkan hanya 151 suara yang diperlukan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemakzulan.

    Dalam mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi menyebut Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan.

    Dia juga disebut menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi, tindakan Han lantas membuat oposisi berspekulasi bahwa Han Duck Soo berupaya memperlambat proses hukum terhadap Yoon.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Han menyetujui calon hakim sebagai indikasi niat buruk untuk melanjutkan pemberontakan. Imbas masalah ini pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui parlemen Korsel. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan.

    Pemerintah Korsel Siap Suntik Likuiditas

    Meski saat ini Won tengah tersungkur, namun sejumlah analis memproyeksi bahwa nilai tukar won-dolar akan kembali normal bulan depan, kendati ada juga kemungkinan won melemah lebih lanjut hingga menembus level 1.500 won atau lebih rendah jika risiko politik berlanjut, pakar tersebut menambahkan.

    Untuk mengantisipasi dampak dari amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel, Bank Sentral Korea Selatan mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Tak hanya itu otoritas juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok turut turun tangan meyakinkan para investor, berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

     

  • Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan Mayoritas Parlemen – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan Mayoritas Parlemen – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan menghadapi pemakzulan pada Jumat (27/12), mengintensifkan krisis politik saat Mahkamah Konstitusi bertemu untuk sidang pertamanya tentang penangguhan darurat militer.

    192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari jabatannya di parlemen yang beranggotakan 300 orang. Anggota parlemen dari partai pemerintah People Power Party memboikot pemungutan suara itu.

    Dorongan untuk memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjadi pelaksana tugas presiden sejakYoon dimakzulkan pada 14 Desember, telah melemparkan kisah sukses demokrasi Korea Selatan ke dalam krisis baru.

    Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mennuduh Han “bertindak untuk melakukan pemberontakan”.

    Rencana pemakzulan Han diumumkan pada Kamis (26/12) oleh oposisi utama Partai Demokrat setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa hal itu akan melampaui peran penjabatnya.

    Masih ada perdebatan tentang mayoritas bagaimana yang dibutuhkan untuk memakzulkan penjabat presiden. Sedangkan ambang batas untuk seorang perdana menteri adalah mayoritas sederhana, sementara mayoritas dua pertiga diperlukan untuk pemakzulan presiden. Jika Han dimakzulkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok menurut hukum akan mengambil alih jabatan presiden.

    Siapa Han Duck-soo?

    Perdana Menteri Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai penjabat presiden Korea Selatan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, dikenal sebagai teknokrat berpengalaman. Namun, kapasitasnya untuk menghadapi krisis politik yang semakin dalam diragukan.

    Di tengah lanskap politik yang terpecah belah oleh retorika partisan, Han adalah sosok langka. Sebagai pejabat senior, ia dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah krisis politik terburuk dalam empat dekade terakhir. Selain itu, ia harus menghadapi ancaman eksternal dari Korea Utara yang bersenjata nuklir dan tantangan internal berupa perlambatan ekonomi domestik.

    Namun, masa jabatannya sebagai penjabat presiden terancam berakhir lebih cepat. Partai Demokrat, yang menguasai parlemen, bermaksud mengadakan pemungutan suara pada hari Jumat untuk memakzulkan Han. Pemicu utama langkah tersebut adalah perselisihan terkait penunjukan hakim baru di Mahkamah Konstitusi.

    Han Duck-soo memiliki gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Harvard dan dikenal ahli dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta diplomasi. Reputasinya sebagai individu yang rasional, moderat, dan pekerja keras telah menjadikannya tokoh penting dalam politik Korea Selatan.

    Han telah menjabat sebagai perdana menteri sejak dimulainya pemerintahan Yoon pada 2022. Ini adalah kedua kalinya ia menduduki posisi tersebut, setelah sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri di bawah Presiden Roh Moo-hyun pada 2007-2008.

    Namun, rekam jejak dan pengalaman panjang Han tampaknya tidak cukup untuk meredakan ketegangan politik yang terus meningkat. Keputusannya untuk tidak segera menunjuk hakim baru Mahkamah Konstitusi telah memicu kemarahan oposisi, yang menuduhnya melampaui wewenangnya sebagai penjabat presiden.

    Pada Jumat (27/12), mata uang won Korea Selatan melemah ke level terendah sejak Maret 2009. Para analis mengatakan hanya ada sedikit peluang membalikkan sentimen negatif yang berasal dari situasi ketidakpastian politik.

    Pemungutan suara untuk menentukan nasib Han dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat mengadakan sidang pertama untuk meninjau apakah pemakzulan Yoon berkekuatan hukum. Setelah pemakzulan oleh parlemen, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk mengambil keputusan.

    Komposisi Mahkamah Konsitusi bisa jadi penentu

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang seharusnya beranggotakan sembilan hakim saat ini hanya terdiri dari enam hakim, karena posisi tiga hakim konstitusi masih kosong.

    Pihak oposisi menginginkan Han untuk menyetujui tiga calon hakim untuk mengisi posisi yang kosong, namun Han sejauh ini menolaknya.

    Penolakan Han untuk secara resmi menunjuk ketiga hakim tersebut “menunjukkan sifat aslinya”, kata anggota parlemen dari Partai Demokrat, Jo Seoung-lae.

    Penolakan itu “merupakan tantangan langsung terhadap Konstitusi dan hukum”, kata Jo, dan menambahkan bahwa partainya akan berusaha memakzulkan Han untuk “memulihkan ketertiban konstitusional dan menstabilkan keadaan negara”.

    Han mengatakan bahwa ia akan mengesahkan penunjukan hakim hanya jika Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan pihak oposisi mencapai kompromi mengenai calon hakim.

    “Sebuah konsensus antara partai-partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi di Majelis Nasional, yang mewakili rakyat, harus terlebih dahulu dicapai,” katanya.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok, jadi kandidat selanjutnya

    Setelah pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok adalah orang berikutnya yang akan menjabat sebagai penjabat presiden, menurut hukum Korea Selatan.

    Sekitar 192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari 300 anggota parlemen.

    Oposisi utama Partai Demokrat (DP), yang menguasai parlemen, memutuskan untuk memakzulkan Han setelah ia tidak segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi.

    Parlemen yang dikuasai DP mendukung tiga calon pada hari Kamis, namun Han mengatakan dia tidak akan secara resmi menunjuk mereka kecuali ada kesepakatan bipartisan mengenai penunjukan tersebut.

    Terdapat perbedaan pendapat antara partai yang berkuasa dan partai oposisi serta beberapa pakar konstitusi mengenai apakah diperlukan mayoritas sederhana atau dua pertiga suara untuk memakzulkan penjabat presiden.

    Krisis politik terburuk dalam beberapa dekade

    Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk sejak 1987, ketika protes yang meluas memaksa partai yang dipimpin oleh mantan jenderal militer yang berkuasa untuk menerima amandemen konstitusi dan memungkinkan pemilihan presiden secara langsung.

    Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan dunia dengan pengumuman pada tengah malam pada 3 Desember bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi “kekuatan anti-negara”.

    Militer mengerahkan pasukan khusus ke kantor nasional dan komisi pemilihan umum. Mereka juga mengeluarkan perintah yang melarang aktivitas parlemen dan partai politik, serta menyerukan kontrol pemerintah terhadap media.

    Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen menentang penjagaan tentara dan polisi dan memberikan suara menentang deklarasi darurat militer. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon membatalkan perintah tersebut.

    Yoon dan anggota senior pemerintahannya juga menghadapi investigasi kriminal atas pemberontakan.

    fr/hp (Reuters, AFP)

  • Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Mata Uang Won Anjlok, Jadi yang Terendah Dalam 16 Tahun Efek Krisis Politik Korsel  yang Memanas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com  Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Mata uang Korea Selatan Won anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir, buntut  krisis politik yang semakin memanas pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari The Korea Times, Won Korea pada perdagangan intraday \di tutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, dimana saat itu mata uang anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 1,02 persen dan ditutup pada level 2.404,77.

    Kemerosotan ini terjadi setelah krisis politik meningkat di Korea Selatan saat Majelis Nasional akan memberikan suara atas usulan pemakzulan pada penjabat Presiden Han Duck-soo.

    “Volatilitas meningkat di tengah sepinya perdagangan akhir tahun. Dalam situasi seperti itu, upaya otoritas untuk menenangkan pasar tidak akan berdampak besar pada pasar,” kata Kwon Ah-min, analis dari NH Investment & Securities.

    Adapun pemakzulan dilakukan kurang dari dua pekan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer.

    Han Duck-soo yang sebelumnya merupakan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, ditunjuk untuk mengambil alih peranan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, karena upaya Darurat Militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara di tengah kekacauan politik. Namun, anggota parlemen oposisi berargumen, ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Anggota parlemen dari partai Yoon dan Han, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memprotes pengumuman Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik yang mengumumkan hanya 151 suara yang diperlukan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemakzulan.

    Dalam mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi menyebut Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan.

    Dia juga disebut menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi, tindakan Han lantas membuat oposisi berspekulasi bahwa Han Duck Soo berupaya memperlambat proses hukum terhadap Yoon.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Han menyetujui calon hakim sebagai indikasi niat buruk untuk melanjutkan pemberontakan. Imbas masalah ini pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui parlemen Korsel. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan.

    Pemerintah Korsel Siap Suntik Likuiditas

    Meski saat ini Won tengah tersungkur, namun sejumlah analis memproyeksi bahwa nilai tukar won-dolar akan kembali normal bulan depan, kendati ada juga kemungkinan won melemah lebih lanjut hingga menembus level 1.500 won atau lebih rendah jika risiko politik berlanjut, pakar tersebut menambahkan.

    Untuk mengantisipasi dampak dari amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel, Bank Sentral Korea Selatan mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Tak hanya itu otoritas juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok turut turun tangan meyakinkan para investor, berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

     

  • Lesu pada Jumat 27 Desember 2024, Rupiah Diramal Dekati 16.300 per USD – Page 3

    Lesu pada Jumat 27 Desember 2024, Rupiah Diramal Dekati 16.300 per USD – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kurs Rupiah kembali mengalami pelemahan menjelang akhir pekan pada Jumat, 27 Desember 2024. Rupiah ditutup melemah 45 point terhadap Dolar AS (USD), setelah sebelumnya sempat melemah 80 point di level 16.235 per USD dari penutupan sebelumnya di level 16.190 per USD.

    “Sedangkan untuk perdagangan senin depan, mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang 16.220-16.300,” ungkap Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    “Dolar AS tetap kuat, didorong oleh sikap agresif Federal Reserve terhadap suku bunga hingga tahun 2025 dan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi serta kinerja ekonomi yang kuat di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang,” lanjutnya.

    Di Asia, indeks harga konsumen di ibu kota Jepang, Tokyo tumbuh lebih dari yang diharapkan pada Desember 2024, karena meningkatnya tekanan harga, menurut data pemerintah negara itu.

    Perkembangan tersebut mendorong peluang kenaikan suku bunga jangka pendek oleh Bank of Japan (BoJ) tetap ada.

    Beberapa pembuat kebijakan Bank of Japan melihat kondisi yang selaras untuk kenaikan suku bunga jangka pendek, dengan satu memprediksi tindakan “dalam waktu dekat,” menurut ringkasan pendapat dari pertemuan bulan Desember. Sementara itu di Korea Selatan; pejabat Perdana Menteri Han Duck-soo, menghadapi pemungutan suara pemakzulan di tengah krisis politik yang dipicu oleh sidang pertama Mahkamah Konstitusi tentang darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol.

    Ibrahim menyoroti, dorongan untuk memakzulkan Han telah memperdalam krisis, menempatkan demokrasi negara itu dalam ketidakpastian dan menimbulkan kekhawatiran dari para sekutu. Adapun di Tiongkok, pemerintah negara itu memutuskan untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 3 triliun yuan untuk memulihkan ekonomi.

    “Selain itu, Tiongkok mengizinkan pejabat lokal untuk memperluas investasi dengan obligasi pemerintah utama dan menyederhanakan persetujuan, mengizinkan proyek kecuali dibatasi oleh daftar yang diterbitkan kabinet, untuk memanfaatkan pendanaan publik dengan lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, sebuah dokumen pemerintah menunjukkan pada hari Rabu,” papar Ibrahim.

     

  • Alasan Pemimpin Oposisi Makzulkan Plt Presiden Korsel di Parlemen

    Alasan Pemimpin Oposisi Makzulkan Plt Presiden Korsel di Parlemen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin Partai Demokrat selaku oposisi utama Korea Selatan, Lee Jae Myung, ungkap alasan parlemen atau Majelis Nasional memakzulkan pelaksana tugas (Plt) Presiden Han Duck Soo.

    Lee mengatakan upaya partainya memakzulkan Perdana Menteri sekaligus Presiden sementara Han Duck Soo adalah demi menguatkan kembali demokrasi di Negeri Gingseng.

    Ia mengatakan keputusan ini guna memperbaiki citra Korea Selatan alih-alih mengacaukan politik dalam negeri.

    “Dengan menghilangkan khayalan jahat dari mereka yang mencoba melakukan pemberontakan, kami akan muncul sebagai negara demokrasi yang lebih kuat dan patut dicontoh,” kata Lee dalam pidato publik yang disiarkan televisi, Jumat (27/12) pagi.

    “Kita akan mengubah krisis ini menjadi peluang untuk lompatan baru ke depan,” lanjut dia, seperti dikutip The Korea Herald.

    Lee menegaskan Han telah menjadi fasilitator pemberontakan, bahkan menjadi “penjaga” bagi para pemimpin pemberontakan.

    Dia menyebut keputusan Han menolak menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi adalah upaya lain untuk mengganggu tatanan hukum dengan menunda pembentukan badan konstitusional yang diperlukan.

    Majelis Nasional resmi memakzulkan presiden sementara Han Duck Soo pada hari ini.

    Parlemen yang dikuasai oposisi Partai Demokratik Korea mengajukan pemakzulan karena Han menolak menunjuk hakim MK guna mengadili persidangan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

    MK saat ini hanya memiliki enam hakim. Sementara seharusnya ada sembilan hakim untuk memutuskan suatu perkara.

    Pemakzulan Presiden Yoon hanya bisa diloloskan jika enam hakim MK secara bulat sepakat untuk menggulingkan sang Presiden.

    Pemakzulan seorang Plt atau penjabat presiden sementara itu menjadi yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan Korea.

    Pemakzulan presiden bisa terjadi jika mengantongi 200 suara. Mosi pemakzulan Han sendiri mendapat 192 suara, di atas batas 151 suara yang diperlukan parlemen untuk memakzulkan anggota kabinet.

    Parlemen menggunakan pertimbangan bahwa Han merupakan anggota kabinet, bukan presiden terpilih seperti Yoon Suk Yeol.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Oposisi Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Plt Presiden Korsel, Ini Alasannya

    Oposisi Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Plt Presiden Korsel, Ini Alasannya

    Seoul –

    Oposisi Korea Selatan (Korsel) telah secara resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Han Duck Soo, yang menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan parlemen.

    Mosi pemakzulan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (26/12/2024), diajukan setelah Han menolak untuk menyetujui penunjukan hakim-hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel guna menuntaskan proses pencopotan Yoon dari jabatannya.

    Korsel dilanda krisis politik ketika Yoon, yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Presiden Korsel usai dimakzulkan parlemen, mengumumkan penetapan darurat militer secara mengejutkan pada awal Desember lalu.

    Buntut dari tindakannya itu, Yoon dicopot dari jabatannya oleh parlemen Korsel pada 14 Desember lalu yang secara bulat menyetujui pemakzulannya. Namun masih dibutuhkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat keputusan parlemen dan menyelesaikan proses pemakzulan terhadap Yoon.

    Tapi Han yang menjabat sebagai Plt Presiden Korsel menolak untuk menyetujui penunjukan tiga calon hakim untuk mengisi posisi total sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Penolakan Han ini pada dasarnya menghambat proses untuk mencopot Yoon dari jabatannya.

    Oleh karena itu, Partai Demokrat, sebagai oposisi utama di Korsel, kini berupaya untuk juga memakzulkan Han.

    “Kami telah mengajukan mosinya… dan akan melaporkannya ke sidang pleno hari ini,” ucap salah satu anggota parlemen Korsel, Park Sung Joon, saat berbicara kepada wartawan di gedung Majelis Nasional Korsel pada Kamis (26/12) waktu setempat. Dia merujuk pada tindakan terhadap Han.

  • Perempuan Ada di Garis Depan Protes Darurat Militer Korsel

    Perempuan Ada di Garis Depan Protes Darurat Militer Korsel

    Seoul –

    Saat pengunjuk rasa berhadapan dengan tentara bersenjata di luar Majelis Nasional Korea Selatan pada malam tanggal 3 Desember, terlihat jelas bahwa sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi. Tak lama setelah Presiden Yoon Suk Yeol muncul di televisi untuk mengumumkan darurat militer, warga mulai berdatangan memprotes langkah itu. Ada yang berbeda dalam perlawanan warga kali ini.

    Massa kelihatan bergerak menyanyikan lagu-lagu K-pop favorit sepanjang malam. Mereka terus bernyanyi sampai pagi sambil mengangkat plakat protes terhadap Yoon dan deklarasi darurat militer. Di garis depan protes ada banyak perempuan.

    Beberapa perkiraan media menunjukkan sekitar 40 persen demonstran adalah perempuan dalam kelompok usia dari belasan hingga 40-an. Analis mengatakan, generasi perempuan baru ini mungkin siap untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menetapkan agenda dan haluan negara.

    “Perempuan secara historis merupakan orang luar dalam wacana politik,” kata Hyobin Lee, profesor politik dan etika di Universitas Nasional Chungnam.

    “Proporsi politisi perempuan di Korea Selatan sangat rendah, dengan hanya 17,1% anggota Majelis Nasional adalah perempuan.”

    “Hal ini mencerminkan pengucilan perempuan yang mengakar kuat dalam politik,” katanya kepada DW. “Bahkan ada pepatah Korea kuno, ‘Jika ayam berkokok, rumah tangga akan runtuh,’ yang menyiratkan bahwa perempuan tidak boleh menyuarakan pendapat dalam masalah politik.”

    Yoon ingin redam gerakan feminisme

    Kaum pria berusia 20-an dan 30-an selama ini yang mendorong kemenangan presiden Yoon Suk Yeol pada bulan Mei 2022. Selama kampanye pemilu presiden, Yoon menentang apa yang disebutnya “gelombang feminisme” dan berjanji untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Setelah terpilih, Yoon segera menghapus kuota gender.

    “Karena kebijakannya, banyak perempuan — terutama perempuan muda — tidak mendukung Yoon dalam pemilihan presiden. Memang ada ketidaksukaan, ada jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia ini selama beberapa tahun,” katanya kepada DW.

    “Secara budaya laki-laki lebih aktif [di depan publik] dalam masyarakat Korea Selatan dan harus bersaing dengan laki-laki lain untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi sekarang, lebih banyak perempuan yang memasuki dunia kerja, akibatnya persaingan itu menjadi lebih ketat,” katanya.

    “Banyak laki-laki juga kesal karena mereka harus berdinas wajib militer, sementara perempuan tidak harus melakukannya.”

    Perempuan menemukan suara mereka

    Profesor Hyobin Lee meyakini, generasi baru perempuan Korea Selatan punya rasa percaya diri lebih besar, dan mereka tidak akan mau kembali ke situasi masa lalu.

    “Generasi ini belum pernah mengalami protes seperti yang terjadi pada tahun 1980-an,” katanya.

    “Bagi generasi ini, protes adalah hal baru, dan mereka mulai menerimanya sebagai cara untuk mengekspresikan suara mereka,” kata Lee.

    “Itu menjadi alat untuk mengekspresikan diri.”

    Dia yakin perubahan itu akan bertahan lama. “Perempuan sejak dulu mungkin tidak berada di garis depan kegiatan politik atau sosial, tapi mereka selalu bekerja tanpa lelah untuk masyarakat dan negara dari balik layar,” katanya.

    “Namun, generasi muda berbeda. Mereka tumbuh tanpa mengalami diskriminasi gender yang nyata dan terbiasa mengekspresikan diri. Jika generasi ini terus tumbuh dan menegaskan suara mereka, saya yakin ada potensi yang signifikan untuk partisipasi dan representasi perempuan yang lebih besar.”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Presiden Yoon Dimakzulkan, Pemimpin Partai Berkuasa Korsel Mundur’:

    (nvc/nvc)

  • Episode Lanjutan Drama Politik Korea Selatan

    Episode Lanjutan Drama Politik Korea Selatan

    Jakarta –

    Episode drama politik Korea Selatan terus berlanjut. Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, tidak menghadiri panggilan kedua oleh kejaksaan buntut darurat militer.

    Dirangkum detikcom dari Reuters, Kamis (26/12/2024), Yoon Suk Yeol, tidak menghadiri panggilan kedua oleh kejaksaan. Presiden yang sedang diskors tersebut sebelumnya tidak hadir dalam panggilan pertama.

    Yoon tidak hadir hingga pukul 10 pagi waktu setempat pada hari Natal seperti yang telah dijadwalkan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi. Yoon sebelumnya tidak hadir dalam panggilan pertamanya pada minggu lalu.

    Ketidakhadiran Yoon terhadap panggilan dan kegagalannya hadir dalam pemeriksaan telah memicu kritik dan seruan dari pihak oposisi untuk menangkapnya, dengan alasan kekhawatiran atas potensi penghancuran bukti.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada 7 Desember, empat hari setelah deklarasi darurat militer, Yoon mengatakan bahwa ia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya.

    Yoon Dimakzulkan oleh Parlemen

    Foto: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol membungkukkan badan saat meminta maaf kepada rakyatnya soal penetapan darurat militer (AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE).

    Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Sekarang Yoon harus menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menentukan nasibnya.

    Mahkmah Konstitusi itu nantinya akan memutuskan apakah Yoon akan dicopot dari jabatannya atau dikembalikan ke kekuasaan kepresidenannya.

    Jaksa penuntut, polisi, dan kantor investigasi korupsi telah melakukan penyelidikan terhadap Yoon. Penyelidikan juga dilakukan terhadap pejabat lainnya.

    Penyelidikan dilakukan untuk mengajukan tuntutan atas pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kejahatan lainnya.

    Seorang pengacara yang menasihati Yoon mengatakan bahwa ia bersedia untuk menyampaikan pandangannya secara langsung selama proses hukum terkait dengan deklarasi darurat militer.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/whn)

  • Korsel Jadi Negara dengan Warga Lansia Terbanyak di Dunia

    Korsel Jadi Negara dengan Warga Lansia Terbanyak di Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah warga lansia terbanyak di dunia atau “super aged” society menyusul jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas semakin meningkat.

    Menurut data terbaru yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korsel pada Selasa (24/12), penduduk berusia 65 tahun ke atas di Korsel berjumlah 10,24 juta jiwa.

    Dengan data ini, satu dari lima warga Korsel berusia 65 tahun atau bahkan lebih tua. Jumlah tersebut sudah mencakup 20 persen populasi Korsel yang berjumlah 501 juta jiwa.

    Jika dianalogikan ke dalam bentuk perbandingan, berarti, ada 1 dari 5 warga di Korsel yang berusia lebih dari 65 tahun.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah membuat sebuah klasifikasi untuk menggambarkan usia penduduk di sebuah negara.

    Dikutip CNN, sebuah negara dengan lebih dari 7 atau 14 persen penduduk berusia 65 tahun atau lebih digolongkan sebagai negara “masyarakat lanjut usia.”

    Sementara itu, negara-negara dengan lebih dari 20 persen penduduk berusia 65 tahun atau lebih digolongkan sebagai negara “masyarakat lanjut usia super.”

    Dari semua klasifikasi tersebut, Korsel menjadi negara “masyarakat lanjut usia” karena punya lebih dari 14 persen penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.

    Korsel sendiri saat ini tengah menghadapi krisis populasi. Data terbaru menunjukkan jumlah angka kelahiran di Korsel menurun drastis sepanjang 2023.

    Saat itu, angka kelahiran di Korsel menurun menjadi hanya 0,72 persen. Penurunan ini menjadikan Korsel sebagai negara dengan jumlah kelahiran terkecil di dunia.

    Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah wanita dan pria tua di Korsel yang sudah tidak memiliki tingkat kesuburan lagi.

    Menurut data terbaru, sekitar 22 persen wanita di Korsel telah berusia 65 tahun atau lebih. Sementara itu, proporsi pria di atas usia tersebut hampir 18 persen.

    Pemerintah Korsel juga sudah berupaya untuk mengatasi krisis populasi yang terjadi saat ini.

    Pada Mei lalu, Presiden Yoon Suk Yeol juga sudah menginstruksikan pemerintah untuk membuat kementerian khusus untuk meningkatkan jumlah populasi di Korsel.

    Sebab, saat itu, Yoon menganggap krisis populasi di Korsel sebagai “keadaan darurat nasional.”

    Sejumlah upaya lain, seperti voucher bayi, cuti ayah berbayar, hingga uang tunai bagi orang tua baru juga sudah dilakukan pemerintah Korsel guna meningkatkan angka kelahiran.

    Pada 2022, Korsel juga mengeklaim sudah menggelontorkan dana sebesar USD200 miliar atau Rp3,2 triliun untuk meningkatkan angka kelahiran.

    Namun, semua upaya tersebut dianggap gagal mendongkrak jumlah populasi di Korsel.

    (gas/rds)

    [Gambas:Video CNN]