Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa di Korea Selatan mengungkapkan fakta baru mengenai Presiden Yoon Suk Yeol yang diduga mengizinkan penggunaan kekerasan, termasuk penembakan, oleh militer saat pemberlakuan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada 28 Desember 2024.

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Kim Yonghyun.

    Dalam laporan, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jinwoo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen yang dikutip dari AL Arabiya.

    Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jongkeun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Presiden Yoon Terapkan Darurat Militer di Korsel

    Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan antinegara yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara.

    Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai tindakan tersebut ilegal dan inkonstitusional, seperti yang dilaporkan oleh BBC.

    Politisi dari berbagai partai, termasuk Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon, mengkritik keputusan tersebut.

    Beberapa anggota partai merasa langkah ini terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar, Lee Jaemyung dari Partai Demokrat (DP), segera menentang keputusan tersebut dan menyerukan anggota parlemen untuk berkumpul di gedung parlemen.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat, dengan ribuan orang bergegas menuju gedung parlemen yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

    Pada sekitar pukul 01.00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer tersebut.

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa, keputusan diambil untuk menolak usulan tersebut, menjadikan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979, dan situasi ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, diduga mengizinkan militer menggunakan kekerasan, termasuk senjata api selama memberlakukan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan jaksa setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada Sabtu (28/12/2024).

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun.

    Tidak hanya satu fakta, dalam laporan Jaksa, terdapat fakta lain yang baru saja terungkap.

    Di mana pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon bersumpah akan mengumumkan darurat militer tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali.

    Namun laporan ini ditolak keras oleh pengacara Yoon, Yoon Kab-keum.

    Dalam laporan tersebut, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen tersebut, dikutip dari AL-Arabiya.

    Selain itu, Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Namun pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah keras laporan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa laporan tersebut tidak masuk akal.

    “Laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat,” katanya.

    Meski demikian, pengungkapan ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Penerapan Darurat Militer Korsel

    Pada tanggal 3 Desember, Korea Selatan dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk-yeol yang menyatakan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara. 

    Keputusan Yoon ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai deklarasi tersebut sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional, dikutip dari BBC.

    Politisi dari berbagai partai politik di Korea Selatan, termasuk dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon sendiri, mengkritik keputusan tersebut. 

    Partai Kekuatan Rakyat, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, menyebut langkah ini sebagai “langkah yang salah” dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

    Bahkan, sejumlah anggota partai yang seharusnya mendukung pemerintahan Yoon merasa bahwa langkah tersebut terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat (DP), yang merupakan partai beraliran liberal, segera menyuarakan penentangannya. 

    Lee menyerukan agar anggota parlemen dari partainya berkumpul di gedung parlemen untuk menanggapi deklarasi darurat militer tersebut. 

    Tak hanya itu, Lee juga mengajak rakyat Korea Selatan untuk hadir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggapnya otoriter tersebut.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat. 

    Ribuan orang segera bergegas menuju gedung parlemen, yang kini dijaga ketat oleh aparat keamanan. 

    Para pengunjuk rasa dengan tegas meneriakkan slogan-slogan seperti “Tidak ada darurat militer” dan “Hancurkan kediktatoran”.

    Suasana memanas ketika beberapa anggota parlemen berhasil melewati barikade keamanan, bahkan ada yang memanjat pagar untuk dapat mencapai ruang pemungutan suara dan menanggapi deklarasi tersebut.

    Pada sekitar pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya, akhirnya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer itu. 

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa yang terus menggema di luar gedung, parlemen memutuskan untuk menolak usulan tersebut. 

    Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Krisis Korea

  • Diduga Bantu Darurat Militer, Eks Menhan Korsel Didakwa Pemberontakan

    Diduga Bantu Darurat Militer, Eks Menhan Korsel Didakwa Pemberontakan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, secara resmi didakwa jaksa atas tuduhan insureksi atau pemberontakan terkait perannya dalam pemberlakuan darurat militer awal bulan ini.

    Pemberlakuan darurat militer sepihak Presiden Yoon Suk Yeol ini pun membuat sang presiden dimakzulkan parlemen hingga kini menghadapi penyelidikan kriminal.

    Kim Yong Hyun pun ikut terseret. Ia dipecat dari jabatannya hingga kini ditahan lantaran diduga menjadi dalang di balik keputusan presiden memberlakukan darurat militer.

    Kim, yang sudah ditahan beberapa hari setelah darurat militer berlaku, dituduh melakukan kegiatan esensial untuk mendukung tindakan insureksi serta menyalahgunakan kekuasaannya dalam deklarasi darurat militer yang dinyatakan gagal oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember.

    Ini adalah dakwaan pertama yang dikeluarkan oleh tim jaksa dalam kasus ini.

    Melansir kantor berita Yonhap, dalam pernyataan mereka tim jaksa menguraikan berbagai tuduhan terhadap Kim. Ia diduga telah terlibat dalam diskusi mengenai darurat militer dengan Presiden Yoon sejak awal tahun.

    Lebih lanjut, Kim dituduh memerintahkan pengerahan pasukan dari berbagai unit militer, termasuk Komando Pertahanan Ibu Kota (Capital Defense Command), ke Gedung Majelis Nasional untuk mencegah para anggota legislatif memberikan suara guna menolak deklarasi darurat militer tersebut.

    Dalam aksi itu, pasukan yang dikerahkan ke Majelis Nasional mendapat perintah dari Presiden Yoon untuk “membuka paksa pintu dan menyeret keluar” anggota parlemen, seperti dilaporkan oleh jaksa.

    Selain itu, Kim juga memerintahkan Yeo In-hyung, Kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan, untuk menangkap dan menahan sekitar selusin tokoh penting, termasuk Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, pemimpin partai berkuasa People Power Party Han Dong-hoon, dan pemimpin oposisi utama dari Partai Demokrat, Rep. Lee Jae-myung.

    Tidak hanya itu, Kim juga dituduh mengerahkan pasukan ke kantor Komisi Pemilihan Nasional. Di sana, beberapa personel mencoba mengambil server badan pengawas pemilu.

    Penyelidikan menunjukkan bahwa upaya penangkapan ini melibatkan Kantor Investigasi Nasional Kepolisian dan unit investigasi Kementerian Pertahanan.

    Jaksa menyimpulkan tindakan Kim memenuhi syarat sebagai upaya subversi terhadap Konstitusi Korea Selatan serta menciptakan kerusuhan, yang menjadi dasar utama tuduhan insureksi.

    Mereka juga menegaskan bahwa diskusi tentang penerapan darurat militer antara Kim dan Presiden Yoon sudah berlangsung sejak Maret tahun ini, dengan persiapan nyata dimulai pada bulan lalu.

    Kasus ini menjadi perhatian luas di Korea Selatan yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan dan oposisi, serta menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi.

    (tst/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Terungkap, Presiden Korsel Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer

    Terungkap, Presiden Korsel Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, mengizinkan militer untuk menembakkan senjata mereka, jika diperlukan, untuk memasuki gedung parlemen selama upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

    Hal itu terungkap dalam laporan jaksa yang dilihat oleh kantor berita AFP pada hari Sabtu (28/12).

    Dilansir AFP, Sabtu (28/12/2024), ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang diberikan kepada media, juga mengatakan Yoon berjanji pada tanggal 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.

    Yoon, yang diskors dari tugasnya oleh parlemen bulan ini, sedang diselidiki atas upayanya untuk menghapus pemerintahan sipil, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik dan menyebabkan pemakzulannya.

    Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut tersebut. Dia mengatakan kepada AFP bahwa laporan itu “hanya laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat”.

    Sebelumnya, saat para anggota parlemen bergegas ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung tersebut, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

    Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu kepala komando pertahanan ibu kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika perlu untuk memasuki gedung parlemen, Majelis Nasional.

  • Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional Korea Selatan resmi memakzulkan plt Presiden Han Duck Soo pada Jumat (27/12) di tengah gonjang-ganjing politik usai deklarasi darurat militer.

    Pemakzulan ini berlangsung melalui pemungutan suara menggunakan aturan pemakzulan terhadap kabinet. Artinya, mosi bisa lolos jika mengantongi 151 dari anggota parlemen.

    Hasil voting pemakzulan Han menunjukkan 191 anggota parlemen sepakat.

    Han menjadi plt presiden usai parlemen berhasil meloloskan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang mengumumkan darurat militer.

    Berikut fakta-fakta terkait pemakzulan plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Dimakzulkan gegara ogah tunjuk hakim MK

    Oposisi yang menguasai parlemen, Partai Demokratik Korea mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han karena dia enggan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi baru.

    Han menegaskan tak akan menunjuk hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga partai yang bersaing mencapai kompromi politik.

    MK saat ini sedang menangani proses persidangan pemakzulan Yoon. Di lembaga ini, hanya ada enam hakim yang seharusnya berjumlah Sembilan.

    Jika salah satu hakim menolak pemakzulan itu, maka pemakzulan dianggap gagal dan Yoon bisa kembali berkuasa.

    Sejarah bagi Korsel

    Pemakzulan Han menjadi sejarah bagi ketatanegaraan Korsel karena untuk pertama kalinya parlemen memakzulkan plt presiden.

    Beda pola sistem pemakzulan

    DPK memandang pemakzulan presiden sementara dilakukan seperti mosi terhadap anggota kabinet lain, yakni mengantongi 151 suara parlemen.

    Namun, Partai berkuasa People Power Party (PPP) punya argumen berbeda. Mereka menilai pemakzulan presiden sementara harus dilakukan seperti pemakzulan presiden.

    Ketua Majelis Nasional akhirnya memilih opsi pertama.

    Wakil PM jadi plt presiden

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang Mok kemungkinan akan menjadi presiden sementara Han dimakzulkan.

    “Jika pemakzulan Han di parlemen tetap berlaku, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil peran sebagai penjabat presiden,” demikian laporan media Korsel, Korea Herald.

    Pemakzulan Plt Presiden pukulan telak bagi Korsel

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang Mok mengatakan pemakzulan parlemen terhadap Han merupakan pukulan telak bagi negara.

    Choi mengatakan upaya Majelis Nasional yang dikuasai oposisi sebagai usaha “memakzulkan seluruh kabinet.”

    “Jika usulan pemakzulan (Han) lolos di parlemen, pemerintahan saat ini akan mengalami efek yang mengerikan dalam menghadapi ancaman pemakzulan, dan akhirnya, anggota Kabinet tidak akan punya alasan untuk tetap eksis,” kata Choi usai memimpin rapat anggota kabinet pada Jumat, demikian dikutip Korea Herald.

    Lebih lanjut, Choi mengatakan kekosongan kekuasaan di tengah perang dagang internasional membahayakan Korea Selatan.

    Dia juga menyinggung won melemah di hadapan dolar sekarang. Pada hari ini, dolar menguat dengan nilai 1 dolar setara 1.480 won.

    “Bisa memberi pukulan telak bagi Korea Selatan hingga melemahkan kelayakan kredit, keamanan nasional, ekonomi dalam negeri, dan keberlanjutan urusan negara, seperti yang terlihat dari melemahnya nilai tukar won Korea Selatan terhadap dolar,” ujar dia.

    Oposisi klaim pemakzulan upaya jaga demokrasi

    Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung, mengatakan pemakzulan Han demi menguatkan kembali demokrasi di Korea Selatan.

    Lee menyebut langkah tersebut untuk memperbaiki citra Korsel alih-alih mengacaukan politik dalam negeri.

    “Dengan menghilangkan khayalan jahat dari mereka yang mencoba melakukan pemberontakan, kami akan muncul sebagai negara demokrasi yang lebih kuat dan patut dicontoh,” kata Lee dalam pidato publik yang disiarkan televisi, Jumat (27/12) pagi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Drama Korsel Tak Berkesudahan, Giliran Presiden Sementara Dimakzulkan

    Drama Korsel Tak Berkesudahan, Giliran Presiden Sementara Dimakzulkan

    Seoul –

    Drama politik di Korea Selatan (Korsel) seolah tak berkesudahan. Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, kini giliran Presiden sementara, Han Duck-soo yang dicopot dari jabatannya.

    Politik Korsel berada dalam kondisi tak menentu usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu kemudian dicabut setelah Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.

    Setelah itu, situasi langsung berbeda. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi. Majelis Nasional Korea Selatan akhirnya memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024.

    Kini, Mahkamah Konstitusi Korsel menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon. Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan.

    Belum tuntas urusan pemakzulan Yoon, Parlemen Korsel kembali mengambil langkah mengejutkan. Pihak oposisi yang mendominasi Parlemen menggulirkan proses pemakzulan terhadap Han.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama telah menetapkan Malam Natal sebagai batas waktu bagi Han mengumumkan dua undang-undang khusus untuk menyelidiki pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Demokrat juga mendesak UU untuk mengusut tuduhan korupsi yang melibatkan istri Yoon, Kim Keon Hee.

    Han telah menolak tuntutan oposisi dan bersikeras pada perjanjian bipartisan untuk kedua undang-undang tersebut. Pemimpin oposisi, Park Chan-dae, menyebut sikap Han ‘tidak memberi kita pilihan lain selain menafsirkannya sebagai niatnya untuk melanjutkan pemberontakan dengan menunda proses hukum’.

    “Kami akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Han,” ujarnya dilansir AFP Selasa (24/12/2024).

    Oposisi saat ini berupaya membuat dua badan investigasi independen khusus untuk menyelidiki deklarasi darurat militer Yoon dan urusan kontroversial ibu negara Kim, termasuk dugaan penyuapan. Yoon saat ini juga sedang diselidiki oleh tim gabungan yang terdiri dari polisi, kementerian pertahanan, dan penyidik antikorupsi.

    Oposisi mengatakan hanya perlu mayoritas sederhana di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk memakzulkan Han, karena ini adalah ambang batas untuk menjadi anggota kabinet. Namun, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa berpendapat bahwa mayoritas dua pertiga diperlukan karena Han saat ini menjabat sebagai penjabat presiden.

    Presiden Sementara Dimakzulkan

    Foto: Han Duck-soo (REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY)

    Pada Jumat (27/12/2024), Parlemen Korsel memakzulkan Han Duck-soo. Pemakzulan dilakukan setelah pemungutan suara.

    Dilansir AFP dan Reuters, Majelis Nasional Korsel menggelar rapat untuk mencopot Han dari jabatannya. Peristiwa ini menjadi drama baru dalam krisis politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer oleh Yoon yang mengejutkan dunia.

    Anggota parlemen oposisi ingin Han, yang juga Perdana Menteri, dicopot dari jabatannya dengan alasan dia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.

    “Hari ini Partai Demokrat kami memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo sesuai dengan perintah rakyat,” kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung.

    Dalam dokumen mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi mengatakan Han ‘sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk menyelidiki mereka yang terlibat dalam pemberontakan dan telah dengan jelas menyatakan niatnya untuk menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi’.

    Tindakan tersebut, menurut pihak oposisi telah ‘melanggar tugas pejabat publik untuk menegakkan hukum dan melayani publik’.

    Anggota parlemen dari partai berkuasa Korsel pun memprotes dengan lantang dalam rapat pemungutan suara pemakzulan. Para anggota parlemen mulai berteriak-teriak dengan marah dan mengacungkan tangan mereka dan beberapa di antara mereka berlari ke arah ketua Majelis Nasional setelah dia mengatakan bahwa hanya mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pemakzulan.

    Ketua Majelis Nasional Korsel, Woo Won-shik, mengatakan hanya mayoritas sederhana, yakni 151 suara, yang diperlukan untuk memakzulkan Han. Hal itu disampaikan setelah ada kebingungan mengenai jumlah suara yang dibutuhkan, karena 200 suara diperlukan untuk memakzulkan seorang presiden.

    “Saya umumkan bahwa usulan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan,” kata Woo Won-shik.

    Oposisi utama Partai Demokrat mengungkap langkah untuk memakzulkan Han setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan hal itu akan melampaui perannya. Dengan Han yang ditangguhkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih jabatan presiden sementara berdasarkan hukum.

    Korea Selatan menyaksikan pemakzulan dua kepala negara dalam waktu kurang dari 2 minggu, yang akan semakin mengguncang situasi politiknya yang dinamis. Ini juga menandai pertama kalinya Korea Selatan memakzulkan seorang presiden sementara.

    Usai dimakzulkan, Han mengatakan dia sedih dengan apa yang terjadi di Korsel. Namun, dia tetap menerima hasilnya.

    “Saya menghormati keputusan parlemen dan untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian lebih lanjut, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan,” katanya.

    Dia mengatakan dirinya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau mosi pemakzulan. Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, yang telah menolak pemakzulan Han yang dipimpin oposisi, mengatakan telah mengajukan petisi konstitusional.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/lir)

  • Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan, Diduga Jadi Loyalis Yoon Suk-yeol – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan, Diduga Jadi Loyalis Yoon Suk-yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Korea Selatan (Korsel) memakzulkan penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo pada hari ini, Jumat (27/12/2024).

    Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan pemakzulan tersebut didukung oleh 192 delegasi dengan sedikitnya 151 suara yang dibutuhkan.

    Anggota parlemen dari partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara pada hari ini.

    Menyusul hasil pemungutan suara hari ini, Han Duck-soo yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri mengumumkan dia menghormati keputusan parlemen untuk memakzulkannya.

    Ia berjanji akan mengundurkan diri sesuai dengan hukum, agar tidak menambah kekacauan dalam politik negara, menurut laporan Yonhap.

    Sekarang kasusnya akan ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi yang mungkin memakan waktu hingga 180 hari.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Choi Sang-mok ditetapkan untuk menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Pemakzulan Han Duck-soo disebabkan oleh beberapa alasan utama di antaranya penolakan Han untuk melantik tiga Hakim Konstitusi yang telah disetujui oleh Majelis Nasional.

    Ia juga diduga terlibat dalam keputusan mantan Presiden Yoon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Han Duck-soo juga menolak untuk mengumumkan dua rancangan undang-undangan untuk menyelidiki mantan Presiden Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee.

    “Dengan memakzulkan Perdana Menteri Han Deok-soo, mari kita memulihkan politik akal sehat dan mengambil alih kendali negara melalui jalur akal sehat,” kata Park Seong-joon, anggota Partai Demokrat Korea, Jumat (27/12/2024), dikutip dari YNA Korea.

    Yoon Suk-Yeol Ditangguhkan dari Wewenang sebagai Presiden

    Sebelumnya, wewenang Presiden Yoon Suk Yeol ditangguhkan pada tanggal 14 Desember 2024.

    Pemakzulan ini dipicu oleh keputusan Presiden Yoon Suk Yeol yang kontroversial untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. 

    Keputusan tersebut diambil di tengah konflik mengenai anggaran negara, namun kebijakan itu hanya berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya dicabut.  

    Tindakan Yoon Suk Yeol memicu protes luas dan kritik tajam, termasuk dari partainya sendiri, karena dianggap melanggar Konstitusi dan hukum negara, seperti diberitakan TASS.

    Majelis Nasional, yang mayoritas anggotanya berasal dari partai oposisi, menyetujui mosi pemakzulan dengan dukungan sebanyak 204 suara.

    Yoon Suk Yeol ditangguhkan dari tugas kepresidenannya dan Mahkamah Konstitusi kini memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mengukuhkan atau membatalkan pemakzulan tersebut.

    Selain itu, ia penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Mata uang Korea Selatan Won anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir, buntut krisis politik yang semakin memanas pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari The Korea Times, Won Korea pada perdagangan intraday di tutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. 

    Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, dimana saat itu mata uang anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 1,02 persen dan ditutup pada level 2.404,77.

    Kemerosotan ini terjadi setelah krisis politik meningkat di Korea Selatan saat Majelis Nasional akan memberikan suara atas usulan pemakzulan pada penjabat Presiden Han Duck-soo.

    “Volatilitas meningkat di tengah sepinya perdagangan akhir tahun. Dalam situasi seperti itu, upaya otoritas untuk menenangkan pasar tidak akan berdampak besar pada pasar,” kata Kwon Ah-min, analis dari NH Investment & Securities.

    Adapun pemakzulan dilakukan kurang dari dua pekan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer.

    Han Duck-soo yang sebelumnya merupakan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, ditunjuk untuk mengambil alih peranan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, karena upaya Darurat Militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara di tengah kekacauan politik. Namun, anggota parlemen oposisi berargumen, ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Anggota parlemen dari partai Yoon dan Han, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memprotes pengumuman Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik yang mengumumkan hanya 151 suara yang diperlukan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemakzulan.

    Dalam mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi menyebut Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan.

    Dia juga disebut menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi, tindakan Han lantas membuat oposisi berspekulasi bahwa Han Duck Soo berupaya memperlambat proses hukum terhadap Yoon.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Han menyetujui calon hakim sebagai indikasi niat buruk untuk melanjutkan pemberontakan. Imbas masalah ini pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui parlemen Korsel. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan.

    Pemerintah Korsel Siap Suntik Likuiditas

    Meski saat ini Won tengah tersungkur, namun sejumlah analis memproyeksi bahwa nilai tukar won-dolar akan kembali normal bulan depan, kendati ada juga kemungkinan won melemah lebih lanjut hingga menembus level 1.500 won atau lebih rendah jika risiko politik berlanjut, pakar tersebut menambahkan.

    Untuk mengantisipasi dampak dari amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel, Bank Sentral Korea Selatan mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Tak hanya itu otoritas juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok turut turun tangan meyakinkan para investor, berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

     

  • Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan Mayoritas Parlemen – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan Dimakzulkan Mayoritas Parlemen – Halaman all

    Penjabat Presiden Korea Selatan menghadapi pemakzulan pada Jumat (27/12), mengintensifkan krisis politik saat Mahkamah Konstitusi bertemu untuk sidang pertamanya tentang penangguhan darurat militer.

    192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari jabatannya di parlemen yang beranggotakan 300 orang. Anggota parlemen dari partai pemerintah People Power Party memboikot pemungutan suara itu.

    Dorongan untuk memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjadi pelaksana tugas presiden sejakYoon dimakzulkan pada 14 Desember, telah melemparkan kisah sukses demokrasi Korea Selatan ke dalam krisis baru.

    Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mennuduh Han “bertindak untuk melakukan pemberontakan”.

    Rencana pemakzulan Han diumumkan pada Kamis (26/12) oleh oposisi utama Partai Demokrat setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa hal itu akan melampaui peran penjabatnya.

    Masih ada perdebatan tentang mayoritas bagaimana yang dibutuhkan untuk memakzulkan penjabat presiden. Sedangkan ambang batas untuk seorang perdana menteri adalah mayoritas sederhana, sementara mayoritas dua pertiga diperlukan untuk pemakzulan presiden. Jika Han dimakzulkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok menurut hukum akan mengambil alih jabatan presiden.

    Siapa Han Duck-soo?

    Perdana Menteri Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai penjabat presiden Korea Selatan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, dikenal sebagai teknokrat berpengalaman. Namun, kapasitasnya untuk menghadapi krisis politik yang semakin dalam diragukan.

    Di tengah lanskap politik yang terpecah belah oleh retorika partisan, Han adalah sosok langka. Sebagai pejabat senior, ia dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah krisis politik terburuk dalam empat dekade terakhir. Selain itu, ia harus menghadapi ancaman eksternal dari Korea Utara yang bersenjata nuklir dan tantangan internal berupa perlambatan ekonomi domestik.

    Namun, masa jabatannya sebagai penjabat presiden terancam berakhir lebih cepat. Partai Demokrat, yang menguasai parlemen, bermaksud mengadakan pemungutan suara pada hari Jumat untuk memakzulkan Han. Pemicu utama langkah tersebut adalah perselisihan terkait penunjukan hakim baru di Mahkamah Konstitusi.

    Han Duck-soo memiliki gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Harvard dan dikenal ahli dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta diplomasi. Reputasinya sebagai individu yang rasional, moderat, dan pekerja keras telah menjadikannya tokoh penting dalam politik Korea Selatan.

    Han telah menjabat sebagai perdana menteri sejak dimulainya pemerintahan Yoon pada 2022. Ini adalah kedua kalinya ia menduduki posisi tersebut, setelah sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri di bawah Presiden Roh Moo-hyun pada 2007-2008.

    Namun, rekam jejak dan pengalaman panjang Han tampaknya tidak cukup untuk meredakan ketegangan politik yang terus meningkat. Keputusannya untuk tidak segera menunjuk hakim baru Mahkamah Konstitusi telah memicu kemarahan oposisi, yang menuduhnya melampaui wewenangnya sebagai penjabat presiden.

    Pada Jumat (27/12), mata uang won Korea Selatan melemah ke level terendah sejak Maret 2009. Para analis mengatakan hanya ada sedikit peluang membalikkan sentimen negatif yang berasal dari situasi ketidakpastian politik.

    Pemungutan suara untuk menentukan nasib Han dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat mengadakan sidang pertama untuk meninjau apakah pemakzulan Yoon berkekuatan hukum. Setelah pemakzulan oleh parlemen, Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk mengambil keputusan.

    Komposisi Mahkamah Konsitusi bisa jadi penentu

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang seharusnya beranggotakan sembilan hakim saat ini hanya terdiri dari enam hakim, karena posisi tiga hakim konstitusi masih kosong.

    Pihak oposisi menginginkan Han untuk menyetujui tiga calon hakim untuk mengisi posisi yang kosong, namun Han sejauh ini menolaknya.

    Penolakan Han untuk secara resmi menunjuk ketiga hakim tersebut “menunjukkan sifat aslinya”, kata anggota parlemen dari Partai Demokrat, Jo Seoung-lae.

    Penolakan itu “merupakan tantangan langsung terhadap Konstitusi dan hukum”, kata Jo, dan menambahkan bahwa partainya akan berusaha memakzulkan Han untuk “memulihkan ketertiban konstitusional dan menstabilkan keadaan negara”.

    Han mengatakan bahwa ia akan mengesahkan penunjukan hakim hanya jika Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan pihak oposisi mencapai kompromi mengenai calon hakim.

    “Sebuah konsensus antara partai-partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi di Majelis Nasional, yang mewakili rakyat, harus terlebih dahulu dicapai,” katanya.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok, jadi kandidat selanjutnya

    Setelah pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok adalah orang berikutnya yang akan menjabat sebagai penjabat presiden, menurut hukum Korea Selatan.

    Sekitar 192 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Han dari 300 anggota parlemen.

    Oposisi utama Partai Demokrat (DP), yang menguasai parlemen, memutuskan untuk memakzulkan Han setelah ia tidak segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi.

    Parlemen yang dikuasai DP mendukung tiga calon pada hari Kamis, namun Han mengatakan dia tidak akan secara resmi menunjuk mereka kecuali ada kesepakatan bipartisan mengenai penunjukan tersebut.

    Terdapat perbedaan pendapat antara partai yang berkuasa dan partai oposisi serta beberapa pakar konstitusi mengenai apakah diperlukan mayoritas sederhana atau dua pertiga suara untuk memakzulkan penjabat presiden.

    Krisis politik terburuk dalam beberapa dekade

    Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk sejak 1987, ketika protes yang meluas memaksa partai yang dipimpin oleh mantan jenderal militer yang berkuasa untuk menerima amandemen konstitusi dan memungkinkan pemilihan presiden secara langsung.

    Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan dunia dengan pengumuman pada tengah malam pada 3 Desember bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi “kekuatan anti-negara”.

    Militer mengerahkan pasukan khusus ke kantor nasional dan komisi pemilihan umum. Mereka juga mengeluarkan perintah yang melarang aktivitas parlemen dan partai politik, serta menyerukan kontrol pemerintah terhadap media.

    Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen menentang penjagaan tentara dan polisi dan memberikan suara menentang deklarasi darurat militer. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon membatalkan perintah tersebut.

    Yoon dan anggota senior pemerintahannya juga menghadapi investigasi kriminal atas pemberontakan.

    fr/hp (Reuters, AFP)

  • Mata Uang Won Anjlok Jadi Terendah dalam 16 Tahun Terakhir Imbas Krisis Politik – Halaman all

    Mata Uang Won Anjlok, Jadi yang Terendah Dalam 16 Tahun Efek Krisis Politik Korsel  yang Memanas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com  Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Mata uang Korea Selatan Won anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir, buntut  krisis politik yang semakin memanas pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari The Korea Times, Won Korea pada perdagangan intraday \di tutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, dimana saat itu mata uang anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 1,02 persen dan ditutup pada level 2.404,77.

    Kemerosotan ini terjadi setelah krisis politik meningkat di Korea Selatan saat Majelis Nasional akan memberikan suara atas usulan pemakzulan pada penjabat Presiden Han Duck-soo.

    “Volatilitas meningkat di tengah sepinya perdagangan akhir tahun. Dalam situasi seperti itu, upaya otoritas untuk menenangkan pasar tidak akan berdampak besar pada pasar,” kata Kwon Ah-min, analis dari NH Investment & Securities.

    Adapun pemakzulan dilakukan kurang dari dua pekan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya karena deklarasi darurat militer.

    Han Duck-soo yang sebelumnya merupakan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan, ditunjuk untuk mengambil alih peranan Presiden Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan, karena upaya Darurat Militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara di tengah kekacauan politik. Namun, anggota parlemen oposisi berargumen, ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Anggota parlemen dari partai Yoon dan Han, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memprotes pengumuman Pemimpin Majelis Nasional Woo Won-shik yang mengumumkan hanya 151 suara yang diperlukan untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemakzulan.

    Dalam mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi menyebut Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan.

    Dia juga disebut menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi, tindakan Han lantas membuat oposisi berspekulasi bahwa Han Duck Soo berupaya memperlambat proses hukum terhadap Yoon.

    Partai Demokrat menyebut penolakan Han menyetujui calon hakim sebagai indikasi niat buruk untuk melanjutkan pemberontakan. Imbas masalah ini pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui parlemen Korsel. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan.

    Pemerintah Korsel Siap Suntik Likuiditas

    Meski saat ini Won tengah tersungkur, namun sejumlah analis memproyeksi bahwa nilai tukar won-dolar akan kembali normal bulan depan, kendati ada juga kemungkinan won melemah lebih lanjut hingga menembus level 1.500 won atau lebih rendah jika risiko politik berlanjut, pakar tersebut menambahkan.

    Untuk mengantisipasi dampak dari amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel, Bank Sentral Korea Selatan mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Tak hanya itu otoritas juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok turut turun tangan meyakinkan para investor, berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.