Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Pilot Sempat Bilang Mayday, Hal yang Diketahui Sejauh Ini dari Kecelakaan Pesawat Jeju Air di Korsel – Halaman all

    Pilot Sempat Bilang Mayday, Hal yang Diketahui Sejauh Ini dari Kecelakaan Pesawat Jeju Air di Korsel – Halaman all

    177 Tewas, Apa yang Diketahui Sejauh Ini dari Kecelakaan Pesawat Jeju Air, Ke Mana Roda Pendaratan?
     
    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan orang tewas pada Minggu (29/12/2024) ketika sebuah pesawat penumpang mendarat darurat di sebuah bandara di wilayah barat daya Korea Selatan.

    Saat akan mendarat, pesawat meluncur menuruni landasan dengan perutnya sebelum terbakar.

    Setidaknya 177 orang telah dipastikan tewas sejauh ini, menurut pemadam kebakaran setempat.

    Dua orang, keduanya awak pesawat, berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari lokasi kecelakaan, yang berarti hanya dua dari 181 orang di dalam pesawat yang belum diketahui keberadaannya.

    Ini adalah bencana penerbangan paling mematikan yang melanda Korea Selatan sejak tahun 1997, ketika Boeing 747 Korean Airlines jatuh di hutan Guam, yang mengakibatkan hilangnya 228 nyawa.

    Peristiwa Kecelakaan Jeju Air

    Penerbangan Jeju Air 7C 2216 dari Bangkok membawa 175 penumpang dan enam awak ketika bencana melanda bandara di daerah Muan, di ujung barat daya negara itu, tepat setelah pukul 9 pagi waktu setempat pada Minggu.

    Rekaman kecelakaan hari Minggu yang disiarkan oleh sejumlah media berita Korea Selatan menunjukkan pesawat meluncur di landasan dengan perutnya dalam kecepatan tinggi, menghantam tanggul tanah, dan meletus menjadi bola api.

    “Baik roda pendaratan belakang maupun depan tidak terlihat dalam rekaman – yang disiarkan oleh jaringan termasuk YTN, JTBC dan MBC – karena asap mengepul dari bagian belakang pesawat yang meluncur,” kata laporan CNN.

    Petugas pemadam kebakaran kemudian terlihat menggunakan meriam air untuk memadamkan puing-puing pesawat yang terbakar, yang terdaftar sebagai Boeing 737-800 di situs pelacakan penerbangan FlightAware.

    Beberapa bagian pesawat juga terlihat berserakan di landasan pacu.

    Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Jeolla Selatan, korban kecelakaan itu terdiri dari 82 laki-laki, 83 perempuan, dan 12 orang yang jenis kelaminnya tidak diketahui.

    Menurut tim penyelamat, kedua korban selamat adalah anggota kru, satu laki-laki dan satu perempuan.

    Menurut Kementerian Pertanahan Korea Selatan, dua warga negara Thailand termasuk di antara penumpang pesawat. Semua penumpang lainnya adalah warga negara Korea Selatan.

    Kecelakaan pesawat Jeju Air 7C2216 di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan, Minggu (29/12/2024). (Tangkap Layar YouTube MBCNEWS)

    Apa yang Menyebabkan Kecelakaan itu?

    Para ahli, dilansir CNN, menyatakan bahwa bagian kolong pesawat – khususnya roda yang digunakan untuk lepas landas dan mendarat – tampaknya belum sepenuhnya terbuka sebelum mendarat.

    Namun, apa yang menyebabkan kegagalan roda pendaratan tidak terbuka masih belum jelas.

    Analis penerbangan mengatakan diperlukan lebih banyak bukti sebelum otoritas Korea Selatan dapat secara pasti menentukan apa yang mungkin menyebabkan kecelakaan hari Minggu, termasuk spekulasi dari pejabat setempat tentang kemungkinan tabrakan burung sebelum pendaratan darurat.

    Komentar tersebut muncul setelah Lee Jeong-hyun, kepala Dinas Pemadam Kebakaran Muan, memberi penjelasan kepada media kalau penyebabnya “diperkirakan akibat serangan burung atau cuaca buruk.”

    Rekaman kecelakaan menunjukkan langit cerah pada saat itu.

    David Soucie, mantan inspektur keselamatan Badan Penerbangan Federal, mengatakan bahwa “spekulasi adalah musuh terburuk seorang penyelidik.”

    “Faktanya, itulah sebabnya mengapa informasi sangat terlindungi saat terjadi investigasi kecelakaan pesawat, informasi tersebut terlindungi. Mereka tidak seharusnya membuat spekulasi apa pun tentang hal semacam ini,” kata Soucie kepada Paula Newton dari CNN.

    Konsultan industri penerbangan Scott Hamilton menyuarakan kekhawatiran Soucie dan mendesak otoritas Korea Selatan untuk “berhenti membuat pernyataan deklaratif” pada tahap ini.

    Kecelakaan pada Minggu itu “sangat membingungkan” mengingat unit pesawat dan maskapainya memiliki catatan keselamatan yang kuat dan kondisi penerbangan sangat baik, kata seorang jurnalis penerbangan.

    Boeing 737-800 adalah salah satu pesawat yang paling banyak digunakan di dunia dan masing-masing digunakan untuk sekitar empat atau lima penerbangan per hari, Geoffrey Thomas, editor Airline News, mengatakan kepada Paula Newton dari CNN.

    “Ini adalah pesawat paling andal di dunia, dan sudah beroperasi selama 20 tahun,” katanya.

    “Semua orang tahu cara kerjanya. Dan itu bekerja dengan sangat, sangat baik. Dan perawatan yang dilakukan di [Korea Selatan] adalah yang terbaik di seluruh dunia.”

    “Tidak jelas apakah kolong pesawat ambruk saat mendarat atau apakah kolong pesawat tidak terlipat sama sekali. Ini masalah yang sangat serius dan tentunya akan menjadi fokus para penyelidik,” imbuh Thomas.

    Ia menambahkan “sangat membingungkan” bahwa kecelakaan itu terjadi, mengingat pesawat itu mendarat dalam kondisi kering dan cerah di bandara yang bagus.

    Bagi pihak manufaktur, raksasa penerbangan AS Boeing, insiden ini menambah masa sulit yang mereka hadapi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dua kecelakaan 737 Max, sebuah tragedi yang membuat perusahaan setuju untuk mengaku bersalah karena menipu Administrasi Penerbangan Federal selama proses sertifikasi pesawat tersebut.

    Namun, para analis menggambarkan Boeing 737-800 — model sebelumnya dan berbeda dari Max — sebagai pesawat pekerja keras yang andal di angkasa dengan rekam jejak keselamatan yang sangat kuat.

    Kepala eksekutif Jeju Air mengatakan pesawat itu tidak menunjukkan “tanda-tanda masalah” sebelum kecelakaan hari Minggu.

    “Saat ini, sulit untuk menentukan penyebab kecelakaan, dan kami harus menunggu pengumuman resmi penyelidikan oleh badan pemerintah terkait,” kata Kim Yi-bae saat jumpa pers di bandara.

    Pesawat Jeju Air Boeing 737-800 dengan kode penerbangan 7C 2216 dari Bangkok, Thailand membawa 175 penumpang dan enam awak ketika mendarat tanpa roda di Bandara Internasional Muan, Minggu (29/12/2024).

    Ke mana Fokus Investigasi Penyebab Kecelakaan?

    Petugas dari Komite Investigasi Insiden Nasional telah tiba untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.

    Menurut pengarahan dari Kementerian Pertanahan, menara pengawas telah memerintahkan pilot untuk mengubah arah dan mendarat di arah yang berlawanan, untuk menghindari potensi tabrakan dengan burung.

    Pilot pun mengikuti instruksi tersebut.

    Sekitar satu menit kemudian, pilot membuat panggilan mayday ke menara.

    Upaya pendaratan terjadi sekitar dua menit setelah panggilan mayday, menurut kementerian.

    Pihak berwenang melanjutkan penyelidikan mereka.

    Perekam data penerbangan “kotak hitam” telah ditemukan oleh komite investigasi kecelakaan sementara alat perekam suara belum ditemukan, kata pejabat kementerian.

    Perekam data penerbangan atau yang disebut “kotak hitam” menawarkan fakta penting kepada penyelidik keselamatan penerbangan saat menyusun sebuah insiden.

    Lebih dari 700 personel dari polisi, militer, dan penjaga pantai telah dikerahkan untuk upaya tanggapan di tempat, tambah kementerian tersebut.

    Apa Kata Pihak Berwenang?

    Penjabat presiden Korea Selatan mengatakan lokasi jatuhnya pesawat hari Minggu telah dinyatakan sebagai zona bencana khusus dan ia berjanji akan melakukan penyelidikan penuh atas penyebab bencana mematikan itu.

    “Kami akan memusatkan semua sumber daya untuk pemulihan dan dukungan bagi para korban. Semua sumber daya yang diperlukan sedang dimobilisasi, dan zona bencana khusus telah ditetapkan,” kata Choi Sang-mok dalam sebuah pernyataan.

    Choi, yang datang ke lokasi kecelakaan pada hari Minggu, menyampaikan “belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan” dan berjanji akan melakukan segala upaya untuk menangani dampak dari insiden tersebut dan mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa mendatang.

    Tragedi ini terjadi hanya dua hari setelah Choi menjabat sebagai pejabat presiden, babak terakhir dalam masa kekacauan politik di Korea Selatan.

    Presiden negara saat ini, Yoon Suk Yeol, dicabut kekuasaannya oleh parlemen dua minggu lalu menyusul perintah darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik . Saat ini ia diskors sementara pengadilan tinggi memutuskan nasibnya.

    Han Duck-soo, orang yang menggantikan Yoon sebagai penjabat presiden, dimakzulkan oleh parlemen pada hari Jumat , yang berarti Choi – menteri keuangan dan wakil perdana menteri – menggantikannya.

         
    Petugas penyelamat mengambil bagian dalam operasi penyelamatan di lokasi jatuhnya pesawat setelah keluar landasan pacu di Bandara Internasional Muan, di Muan, Korea Selatan, pada 29 Desember 2024. 
    Foto: Kim Hong-Ji/Reuters
    Apa yang dikatakan pembuat pesawat itu?
    Boeing menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang kehilangan orang terkasih dalam kecelakaan itu.

    “Kami sedang menghubungi Jeju Air terkait Penerbangan 2216 dan siap membantu mereka,” kata Boeing dalam pernyataan singkat yang diunggah di akun X-nya.

    “Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang kehilangan orang yang dicintai dan pikiran kami tertuju kepada para penumpang dan awak pesawat,” tambah perusahaan itu.

    Raksasa penerbangan AS ini mengalami masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dua kecelakaan 737 Max, sebuah tragedi yang membuat perusahaan setuju untuk mengaku bersalah karena menipu Administrasi Penerbangan Federal selama proses sertifikasi pesawat tersebut.

    Namun, para analis menggambarkan Boeing 737-800 sebagai pekerja keras yang andal di angkasa dengan catatan keselamatan yang sangat kuat .

  • Presiden Yoon Suk Yeol Mangkir Panggilan Ketiga oleh KPK Korea

    Presiden Yoon Suk Yeol Mangkir Panggilan Ketiga oleh KPK Korea

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden yang termakzul, Yoon Suk Yeol, mangkir untuk kali ketiga dari panggilan tim investigasi gabungan terkait deklarasi darurat militer yang memicu kegaduhan di Korea Selatan beberapa waktu lalu.

    Diberitakan AFP, Yoon absen dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh Kantor Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). Ia sebenarnya diminta memenuhi panggilan pada Minggu (29/12) pukul 10.00 waktu Korea.

    “Presiden Yoon Suk Yeol tidak muncul di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) pada pukul 10 pagi hari ini,” ujar kantor tersebut, seperti diberitakan AFP.

    “Markas Besar Investigasi Gabungan akan meninjau dan memutuskan tindakan selanjutnya,” sambung pernyataan tersebut.

    Situasi ini menjadi kali ketiga Yoon Suk Yeol mangkir dari pemeriksaan. Ia sebelumnya juga absen ketika CIO menjadwalkan pemeriksaan pada 17 Desember dan 25 Desember.

    CIO diperkirakan akan membuat keputusan terkait nasib Yoon dalam beberapa hari ke depan. Badan pemberantas korupsi itu dapat merilis panggilan keempat atau justru meminta pengadilan untuk memberikan surat perintah penangkapan.

    CIO bukan menjadi satu-satunya pihak yang tengah menyelidiki Yoon Suk Yeol. Lembaga itu juga turut bekerja sama dalam tim investigasi gabungan yang terdiri dari CIO, polisi, dan unit investigasi kementerian pertahanan.

    Pada 24 Desember, pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon mengatakan kliennya memprioritaskan proses pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi. Yoon juga disebut berencana mengeluarkan pernyataan soal posisinya dalam persidangan setelah Hari Natal.

    Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya dituding menyalahgunakan kekuasaan sebagai presiden untuk menerapkan darurat militer. Dia juga dituding mengerahkan militer untuk menggeruduk Majelis Nasional Korsel dan menangkap sejumlah tokoh kunci di parlemen.

    Langkah Yoon justru menjadi bumerang. Penolakan masif dari masyarakat dan partai oposisi mendesaknya untuk mencabut darurat militer.

    Selain itu, Majelis Nasional Korsel menyampaikan mosi pemakzulan. Mosi itu l didukung 204 dari 300 anggota Majelis Nasional Korsel. Dukungan pemakzulan juga datang dari PPP. Selain itu, ada 85 orang menolak, 3 abstain, 8 suara tidak sah. Pemakzulan Yoon berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Jika dikuatkan MK, yang diharuskan menyampaikan putusan enam bulan sejak pemakzulan, pemilihan sela harus dilakukan dalam waktu 60 hari setelah putusan.

    (frl/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel 3 Kali Mangkir Panggilan Penyelidikan Darurat Militer

    Presiden Korsel 3 Kali Mangkir Panggilan Penyelidikan Darurat Militer

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, kembali tidak hadir atas panggilan dalam penyelidikan atas penerapan darurat militer. Ini adalah kali ketiga Yoon Suk Yeol tidak hadir dalam panggilan penyelidikan tersebut.

    Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (29/12/2024), Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menangani kasus tersebut mengatakan Yoon tidak muncul di kantornya di Gwacheon tepat pukul 10 pagi seperti yang dijadwalkan.

    Ketidakmunculan Yoon hari ini menandai kali ketiga dia absen dalam panggilan. Pada dua panggilan sebelumnya Yoon mangkir dari pemeriksaan pada tanggal 18 Desember dan pada 25 Desember saat Hari Natal.

    Dengan penolakan berulang Yoon, CIO diperkirakan akan mengajukan surat perintah pengadilan untuk menangkap presiden. Tiga panggilan biasanya dianggap sebagai jumlah maksimum sebelum badan investigasi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.

    Jika CIO mengajukan surat perintah pengadilan untuk menangkap Yoon, itu akan menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan.

    Pada 7 Desember, empat hari setelah upayanya menerapkan darurat militer gagal, Yoon mengatakan dalam pidato publik bahwa ia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas penerapan darurat militer yang gagal.

    Kepala CIO Oh Dong-woon mengatakan bahwa agensinya akan mengirimkan dokumen resmi untuk memperingatkan kantor kepresidenan jika dinas keamanan presiden menghalangi proses penangkapan Yoon.

    (yld/knv)

  • Bertambah, Korban Tewas Kecelakaan Pesawat Jeju Air Jadi 47 Orang – Halaman all

    Bertambah, Korban Tewas Kecelakaan Pesawat Jeju Air Jadi 47 Orang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korban tewas akibat insiden kecelakaan pesawat maskapai Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan pada Minggu (29/12/2024) mengalami lonjakan.

    Pada saat pertama kali dilaporkan, dikutip dari Yonhap, korban tewas berjumlah 29 orang pada Minggu pagi sekira pukul 09.04 waktu setempat.

    Namun, dikutip dari CNN berdasarkan laporan pihak berwenang pukul 11.30 waktu setempat, korban tewas akibat insiden tersebut kini berjumlah 47 orang.

    Di sisi lain, ada dua orang yang berhasil diselamatkan dari kecelakaan nahas tersebut.

    Adapun mereka diselamatkan dari bagian belakang pesawat, dikutip dari KBS World.

    Diperkirakan jumlah korban jiwa dan luka bakal terus bertambah, mengingat banyaknya penumpang yang duduk di bagian depan dan tengah pesawat.

    Pesawat jenis B737-800 ini mengangkut 181 orang dengan rincian 175 penumpang dan enam kru pesawat.

    Sementara, pesawat Jeju Air tersebut berangkat dari Bangkok, Thailand ke Muan, Korea Selatan.

    Detik-detik kecelakaan pun terekam dari kamera yang berada di pinggir bandara.

    Berdasarkan pantauan di YouTube MBC News, tampak, pesawat mendarat dengan kecepatan tinggi tanpa terbukanya roda dari pesawat tersebut.

    Pesawat itu pun langsung menabrak tembok dari bandara tersebut dan meledak dan mengeluarkan api besar.

    Pesawat pun tampak hancur berkeping-keping akibat tabrakan keras tersebut.

    Pihak berwenang menduga kecelakaan disebabkan karena menabrak burung. Namun, penyelidikan masih terus berlanjut.

    Di sisi lain, Pelaksana Tugas Presiden Korsel, Choi Sang-mok menginstruksikan para pihak untuk melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan para korban.

    Kini, Choi pun dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan.

    Kantor kepresidenan mengatakan bakal menggelar rapat darurat dengan para pejabat terkait pada pukul 11.30 pagi untuk membahas tanggapan pemerintah terhadap kecelakaan pesawat tersebut.

    Rapat bakal dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, Chung Jin-suk.

    Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepolisian Nasional, Komisaris Jenderal Lee Ho-young turut memerintahkan agar para pihak berwenang mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan lembaga-lembaga lain untuk membantu upaya penyelamatan.

    Sebagai informasi, tragedi ini terjadi hanya dua hari setelah Choi menjabat sebagai presiden sementara, yang merupakan babak terbaru dari kekacauan politik di Korea Selatan.

    Presiden Korea Selatan saat ini, Yoon Suk Yeol, dilucuti dari kekuasaannya oleh parlemen dua minggu yang lalu setelah perintah darurat militer yang hanya berlangsung singkat dan membuat negara ini mengalami kekacauan politik.

    Saat ini ia sedang ditangguhkan sementara pengadilan tinggi memutuskan nasibnya.

    Han Duck-soo, orang yang menggantikan Yoon sebagai pejabat presiden, dimakzulkan oleh parlemen pada Jumat (27/12/2024), yang berarti Choi – menteri keuangan dan wakil perdana menteri – menggantikannya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

     

     

  • Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa di Korea Selatan mengungkapkan fakta baru mengenai Presiden Yoon Suk Yeol yang diduga mengizinkan penggunaan kekerasan, termasuk penembakan, oleh militer saat pemberlakuan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada 28 Desember 2024.

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Kim Yonghyun.

    Dalam laporan, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jinwoo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen yang dikutip dari AL Arabiya.

    Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jongkeun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Presiden Yoon Terapkan Darurat Militer di Korsel

    Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan antinegara yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara.

    Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai tindakan tersebut ilegal dan inkonstitusional, seperti yang dilaporkan oleh BBC.

    Politisi dari berbagai partai, termasuk Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon, mengkritik keputusan tersebut.

    Beberapa anggota partai merasa langkah ini terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar, Lee Jaemyung dari Partai Demokrat (DP), segera menentang keputusan tersebut dan menyerukan anggota parlemen untuk berkumpul di gedung parlemen.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat, dengan ribuan orang bergegas menuju gedung parlemen yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

    Pada sekitar pukul 01.00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer tersebut.

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa, keputusan diambil untuk menolak usulan tersebut, menjadikan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979, dan situasi ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, diduga mengizinkan militer menggunakan kekerasan, termasuk senjata api selama memberlakukan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan jaksa setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada Sabtu (28/12/2024).

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun.

    Tidak hanya satu fakta, dalam laporan Jaksa, terdapat fakta lain yang baru saja terungkap.

    Di mana pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon bersumpah akan mengumumkan darurat militer tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali.

    Namun laporan ini ditolak keras oleh pengacara Yoon, Yoon Kab-keum.

    Dalam laporan tersebut, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen tersebut, dikutip dari AL-Arabiya.

    Selain itu, Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Namun pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah keras laporan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa laporan tersebut tidak masuk akal.

    “Laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat,” katanya.

    Meski demikian, pengungkapan ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Penerapan Darurat Militer Korsel

    Pada tanggal 3 Desember, Korea Selatan dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk-yeol yang menyatakan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara. 

    Keputusan Yoon ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai deklarasi tersebut sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional, dikutip dari BBC.

    Politisi dari berbagai partai politik di Korea Selatan, termasuk dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon sendiri, mengkritik keputusan tersebut. 

    Partai Kekuatan Rakyat, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, menyebut langkah ini sebagai “langkah yang salah” dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

    Bahkan, sejumlah anggota partai yang seharusnya mendukung pemerintahan Yoon merasa bahwa langkah tersebut terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat (DP), yang merupakan partai beraliran liberal, segera menyuarakan penentangannya. 

    Lee menyerukan agar anggota parlemen dari partainya berkumpul di gedung parlemen untuk menanggapi deklarasi darurat militer tersebut. 

    Tak hanya itu, Lee juga mengajak rakyat Korea Selatan untuk hadir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggapnya otoriter tersebut.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat. 

    Ribuan orang segera bergegas menuju gedung parlemen, yang kini dijaga ketat oleh aparat keamanan. 

    Para pengunjuk rasa dengan tegas meneriakkan slogan-slogan seperti “Tidak ada darurat militer” dan “Hancurkan kediktatoran”.

    Suasana memanas ketika beberapa anggota parlemen berhasil melewati barikade keamanan, bahkan ada yang memanjat pagar untuk dapat mencapai ruang pemungutan suara dan menanggapi deklarasi tersebut.

    Pada sekitar pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya, akhirnya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer itu. 

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa yang terus menggema di luar gedung, parlemen memutuskan untuk menolak usulan tersebut. 

    Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Krisis Korea

  • Diduga Bantu Darurat Militer, Eks Menhan Korsel Didakwa Pemberontakan

    Diduga Bantu Darurat Militer, Eks Menhan Korsel Didakwa Pemberontakan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, secara resmi didakwa jaksa atas tuduhan insureksi atau pemberontakan terkait perannya dalam pemberlakuan darurat militer awal bulan ini.

    Pemberlakuan darurat militer sepihak Presiden Yoon Suk Yeol ini pun membuat sang presiden dimakzulkan parlemen hingga kini menghadapi penyelidikan kriminal.

    Kim Yong Hyun pun ikut terseret. Ia dipecat dari jabatannya hingga kini ditahan lantaran diduga menjadi dalang di balik keputusan presiden memberlakukan darurat militer.

    Kim, yang sudah ditahan beberapa hari setelah darurat militer berlaku, dituduh melakukan kegiatan esensial untuk mendukung tindakan insureksi serta menyalahgunakan kekuasaannya dalam deklarasi darurat militer yang dinyatakan gagal oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember.

    Ini adalah dakwaan pertama yang dikeluarkan oleh tim jaksa dalam kasus ini.

    Melansir kantor berita Yonhap, dalam pernyataan mereka tim jaksa menguraikan berbagai tuduhan terhadap Kim. Ia diduga telah terlibat dalam diskusi mengenai darurat militer dengan Presiden Yoon sejak awal tahun.

    Lebih lanjut, Kim dituduh memerintahkan pengerahan pasukan dari berbagai unit militer, termasuk Komando Pertahanan Ibu Kota (Capital Defense Command), ke Gedung Majelis Nasional untuk mencegah para anggota legislatif memberikan suara guna menolak deklarasi darurat militer tersebut.

    Dalam aksi itu, pasukan yang dikerahkan ke Majelis Nasional mendapat perintah dari Presiden Yoon untuk “membuka paksa pintu dan menyeret keluar” anggota parlemen, seperti dilaporkan oleh jaksa.

    Selain itu, Kim juga memerintahkan Yeo In-hyung, Kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan, untuk menangkap dan menahan sekitar selusin tokoh penting, termasuk Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, pemimpin partai berkuasa People Power Party Han Dong-hoon, dan pemimpin oposisi utama dari Partai Demokrat, Rep. Lee Jae-myung.

    Tidak hanya itu, Kim juga dituduh mengerahkan pasukan ke kantor Komisi Pemilihan Nasional. Di sana, beberapa personel mencoba mengambil server badan pengawas pemilu.

    Penyelidikan menunjukkan bahwa upaya penangkapan ini melibatkan Kantor Investigasi Nasional Kepolisian dan unit investigasi Kementerian Pertahanan.

    Jaksa menyimpulkan tindakan Kim memenuhi syarat sebagai upaya subversi terhadap Konstitusi Korea Selatan serta menciptakan kerusuhan, yang menjadi dasar utama tuduhan insureksi.

    Mereka juga menegaskan bahwa diskusi tentang penerapan darurat militer antara Kim dan Presiden Yoon sudah berlangsung sejak Maret tahun ini, dengan persiapan nyata dimulai pada bulan lalu.

    Kasus ini menjadi perhatian luas di Korea Selatan yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan dan oposisi, serta menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi.

    (tst/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel 3 Kali Mangkir Panggilan Penyelidikan Darurat Militer

    Terungkap, Presiden Korsel Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, mengizinkan militer untuk menembakkan senjata mereka, jika diperlukan, untuk memasuki gedung parlemen selama upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

    Hal itu terungkap dalam laporan jaksa yang dilihat oleh kantor berita AFP pada hari Sabtu (28/12).

    Dilansir AFP, Sabtu (28/12/2024), ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang diberikan kepada media, juga mengatakan Yoon berjanji pada tanggal 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.

    Yoon, yang diskors dari tugasnya oleh parlemen bulan ini, sedang diselidiki atas upayanya untuk menghapus pemerintahan sipil, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik dan menyebabkan pemakzulannya.

    Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut tersebut. Dia mengatakan kepada AFP bahwa laporan itu “hanya laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat”.

    Sebelumnya, saat para anggota parlemen bergegas ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung tersebut, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

    Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu kepala komando pertahanan ibu kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika perlu untuk memasuki gedung parlemen, Majelis Nasional.

  • Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Fakta-fakta Pemakzulan Plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional Korea Selatan resmi memakzulkan plt Presiden Han Duck Soo pada Jumat (27/12) di tengah gonjang-ganjing politik usai deklarasi darurat militer.

    Pemakzulan ini berlangsung melalui pemungutan suara menggunakan aturan pemakzulan terhadap kabinet. Artinya, mosi bisa lolos jika mengantongi 151 dari anggota parlemen.

    Hasil voting pemakzulan Han menunjukkan 191 anggota parlemen sepakat.

    Han menjadi plt presiden usai parlemen berhasil meloloskan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang mengumumkan darurat militer.

    Berikut fakta-fakta terkait pemakzulan plt Presiden Korsel Han Duck Soo

    Dimakzulkan gegara ogah tunjuk hakim MK

    Oposisi yang menguasai parlemen, Partai Demokratik Korea mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han karena dia enggan menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi baru.

    Han menegaskan tak akan menunjuk hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga partai yang bersaing mencapai kompromi politik.

    MK saat ini sedang menangani proses persidangan pemakzulan Yoon. Di lembaga ini, hanya ada enam hakim yang seharusnya berjumlah Sembilan.

    Jika salah satu hakim menolak pemakzulan itu, maka pemakzulan dianggap gagal dan Yoon bisa kembali berkuasa.

    Sejarah bagi Korsel

    Pemakzulan Han menjadi sejarah bagi ketatanegaraan Korsel karena untuk pertama kalinya parlemen memakzulkan plt presiden.

    Beda pola sistem pemakzulan

    DPK memandang pemakzulan presiden sementara dilakukan seperti mosi terhadap anggota kabinet lain, yakni mengantongi 151 suara parlemen.

    Namun, Partai berkuasa People Power Party (PPP) punya argumen berbeda. Mereka menilai pemakzulan presiden sementara harus dilakukan seperti pemakzulan presiden.

    Ketua Majelis Nasional akhirnya memilih opsi pertama.

    Wakil PM jadi plt presiden

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang Mok kemungkinan akan menjadi presiden sementara Han dimakzulkan.

    “Jika pemakzulan Han di parlemen tetap berlaku, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil peran sebagai penjabat presiden,” demikian laporan media Korsel, Korea Herald.

    Pemakzulan Plt Presiden pukulan telak bagi Korsel

    Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang Mok mengatakan pemakzulan parlemen terhadap Han merupakan pukulan telak bagi negara.

    Choi mengatakan upaya Majelis Nasional yang dikuasai oposisi sebagai usaha “memakzulkan seluruh kabinet.”

    “Jika usulan pemakzulan (Han) lolos di parlemen, pemerintahan saat ini akan mengalami efek yang mengerikan dalam menghadapi ancaman pemakzulan, dan akhirnya, anggota Kabinet tidak akan punya alasan untuk tetap eksis,” kata Choi usai memimpin rapat anggota kabinet pada Jumat, demikian dikutip Korea Herald.

    Lebih lanjut, Choi mengatakan kekosongan kekuasaan di tengah perang dagang internasional membahayakan Korea Selatan.

    Dia juga menyinggung won melemah di hadapan dolar sekarang. Pada hari ini, dolar menguat dengan nilai 1 dolar setara 1.480 won.

    “Bisa memberi pukulan telak bagi Korea Selatan hingga melemahkan kelayakan kredit, keamanan nasional, ekonomi dalam negeri, dan keberlanjutan urusan negara, seperti yang terlihat dari melemahnya nilai tukar won Korea Selatan terhadap dolar,” ujar dia.

    Oposisi klaim pemakzulan upaya jaga demokrasi

    Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung, mengatakan pemakzulan Han demi menguatkan kembali demokrasi di Korea Selatan.

    Lee menyebut langkah tersebut untuk memperbaiki citra Korsel alih-alih mengacaukan politik dalam negeri.

    “Dengan menghilangkan khayalan jahat dari mereka yang mencoba melakukan pemberontakan, kami akan muncul sebagai negara demokrasi yang lebih kuat dan patut dicontoh,” kata Lee dalam pidato publik yang disiarkan televisi, Jumat (27/12) pagi.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Drama Korsel Tak Berkesudahan, Giliran Presiden Sementara Dimakzulkan

    Drama Korsel Tak Berkesudahan, Giliran Presiden Sementara Dimakzulkan

    Seoul –

    Drama politik di Korea Selatan (Korsel) seolah tak berkesudahan. Setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, kini giliran Presiden sementara, Han Duck-soo yang dicopot dari jabatannya.

    Politik Korsel berada dalam kondisi tak menentu usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu kemudian dicabut setelah Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.

    Setelah itu, situasi langsung berbeda. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi. Majelis Nasional Korea Selatan akhirnya memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024.

    Kini, Mahkamah Konstitusi Korsel menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon. Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan.

    Belum tuntas urusan pemakzulan Yoon, Parlemen Korsel kembali mengambil langkah mengejutkan. Pihak oposisi yang mendominasi Parlemen menggulirkan proses pemakzulan terhadap Han.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama telah menetapkan Malam Natal sebagai batas waktu bagi Han mengumumkan dua undang-undang khusus untuk menyelidiki pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Demokrat juga mendesak UU untuk mengusut tuduhan korupsi yang melibatkan istri Yoon, Kim Keon Hee.

    Han telah menolak tuntutan oposisi dan bersikeras pada perjanjian bipartisan untuk kedua undang-undang tersebut. Pemimpin oposisi, Park Chan-dae, menyebut sikap Han ‘tidak memberi kita pilihan lain selain menafsirkannya sebagai niatnya untuk melanjutkan pemberontakan dengan menunda proses hukum’.

    “Kami akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Han,” ujarnya dilansir AFP Selasa (24/12/2024).

    Oposisi saat ini berupaya membuat dua badan investigasi independen khusus untuk menyelidiki deklarasi darurat militer Yoon dan urusan kontroversial ibu negara Kim, termasuk dugaan penyuapan. Yoon saat ini juga sedang diselidiki oleh tim gabungan yang terdiri dari polisi, kementerian pertahanan, dan penyidik antikorupsi.

    Oposisi mengatakan hanya perlu mayoritas sederhana di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk memakzulkan Han, karena ini adalah ambang batas untuk menjadi anggota kabinet. Namun, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa berpendapat bahwa mayoritas dua pertiga diperlukan karena Han saat ini menjabat sebagai penjabat presiden.

    Presiden Sementara Dimakzulkan

    Foto: Han Duck-soo (REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY)

    Pada Jumat (27/12/2024), Parlemen Korsel memakzulkan Han Duck-soo. Pemakzulan dilakukan setelah pemungutan suara.

    Dilansir AFP dan Reuters, Majelis Nasional Korsel menggelar rapat untuk mencopot Han dari jabatannya. Peristiwa ini menjadi drama baru dalam krisis politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer oleh Yoon yang mengejutkan dunia.

    Anggota parlemen oposisi ingin Han, yang juga Perdana Menteri, dicopot dari jabatannya dengan alasan dia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.

    “Hari ini Partai Demokrat kami memakzulkan Perdana Menteri Han Duck-soo sesuai dengan perintah rakyat,” kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung.

    Dalam dokumen mosi pemakzulan yang diajukan ke parlemen, oposisi mengatakan Han ‘sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk menyelidiki mereka yang terlibat dalam pemberontakan dan telah dengan jelas menyatakan niatnya untuk menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi’.

    Tindakan tersebut, menurut pihak oposisi telah ‘melanggar tugas pejabat publik untuk menegakkan hukum dan melayani publik’.

    Anggota parlemen dari partai berkuasa Korsel pun memprotes dengan lantang dalam rapat pemungutan suara pemakzulan. Para anggota parlemen mulai berteriak-teriak dengan marah dan mengacungkan tangan mereka dan beberapa di antara mereka berlari ke arah ketua Majelis Nasional setelah dia mengatakan bahwa hanya mayoritas sederhana yang dibutuhkan untuk melanjutkan pemakzulan.

    Ketua Majelis Nasional Korsel, Woo Won-shik, mengatakan hanya mayoritas sederhana, yakni 151 suara, yang diperlukan untuk memakzulkan Han. Hal itu disampaikan setelah ada kebingungan mengenai jumlah suara yang dibutuhkan, karena 200 suara diperlukan untuk memakzulkan seorang presiden.

    “Saya umumkan bahwa usulan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disetujui. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan,” kata Woo Won-shik.

    Oposisi utama Partai Demokrat mengungkap langkah untuk memakzulkan Han setelah dia menolak untuk segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan hal itu akan melampaui perannya. Dengan Han yang ditangguhkan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih jabatan presiden sementara berdasarkan hukum.

    Korea Selatan menyaksikan pemakzulan dua kepala negara dalam waktu kurang dari 2 minggu, yang akan semakin mengguncang situasi politiknya yang dinamis. Ini juga menandai pertama kalinya Korea Selatan memakzulkan seorang presiden sementara.

    Usai dimakzulkan, Han mengatakan dia sedih dengan apa yang terjadi di Korsel. Namun, dia tetap menerima hasilnya.

    “Saya menghormati keputusan parlemen dan untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian lebih lanjut, saya akan menangguhkan tugas saya sesuai dengan hukum yang relevan,” katanya.

    Dia mengatakan dirinya akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk meninjau mosi pemakzulan. Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, yang telah menolak pemakzulan Han yang dipimpin oposisi, mengatakan telah mengajukan petisi konstitusional.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/lir)