Tag: Yoon Suk Yeol

  • Begini Nasib Rupiah di Hari Terakhir 2024 – Page 3

    Begini Nasib Rupiah di Hari Terakhir 2024 – Page 3

    Pasar juga masih mengamati perkembangan pejabat presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menghadapi pemungutan suara pemakzulan, di tengah krisis politik yang dipicu oleh sidang pertama Mahkamah Konstitusi tentang darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol yang berlaku singkat.

    Adapun Bank Dunia yang menaikkan proyeksinya terkait pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025.

    Namun, badan keuangan global itu memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lesu, bersama dengan hambatan di sektor properti, akan tetap menjadi hambatan tahun depan.

    Pasar Respon Positif Kebijakan PPN 12%

    “Pasar merespon positif tentang pemberlakuan PPN 12% yang akan akan berlaku di Januari 2025 sebagai langkah strategis dari pemerintah namun penuh tantangan,” ungkap Ibrahim.

    Seperti diketahui, kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperkuat ruang fiskal guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Kebijakan ini bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Langkah ini juga diiringi asas keadilan, karena barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN, sehingga beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat diminimalkan.

    Data Kemenkeu menunjukkan, setengah dari insentif PPN dinikmati masyarakat mampu. Contoh kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN misalnya daging premium seperti wagyu dan daging kobe.

    Begitu juga dengan jasa premium seperti sekolah internasional dan layanan kesehatan VIP. Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk menaikkan PPN ketimbang pajak penghasilan (PPh) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

    Basis pajak PPh lebih kecil dibandingkan PPN, karena hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dari PPh lebih terbatas dibandingkan PPN yang berlaku luas.

  • Polisi Kepung Rumah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Pengadilan Perintahkan Penangkapan – Halaman all

    Polisi Kepung Rumah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Pengadilan Perintahkan Penangkapan – Halaman all

    Surat perintah itu dikeluarkan atas keputusan kontroversial yang diambil Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada awal Desember.

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Pengadilan Korea Selatan telah menyetujui surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol.

    Seperti diketahui,  Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan ditangguhkan dari kekuasaannya atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengonfirmasi bahwa pengadilan Seoul menyetujui surat perintah yang diminta oleh penyidik ​​yang memeriksa penerapan darurat militer jangka pendek oleh Yoon .

    “Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan dikutip dari Yonhap, Selasa (31/12/2024).

    Perintah penangkapan ini keluar hari ini di tengah suasana Korea Selatan yang masih berkabung akibat jatuhnya pesawat Jeju Air dua hari lalu yang menewaskan 179 penumpangnya.

    Dinilai Ilegal

    Yoon Kab-keun, pengacara presiden Yoon, menggambarkan tindakan tersebut sebagai “ilegal dan tidak sah”.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan suatu lembaga tanpa kewenangan penyidikan adalah ilegal dan tidak sah,” kata pengacara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Pejabat penegak hukum Korea Selatan meminta surat perintah untuk menginterogasi Yoon atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan mengatur pemberontakan.

    Ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan, menurut media lokal.

    CIO tidak mengomentari alasan pengadilan dalam mengabulkan permintaan tersebut. Pengadilan menolak berkomentar.

    Tidak jelas kapan atau bagaimana surat perintah penangkapan Yoon akan dilaksanakan.

    Akan Ditahan di Seoul

    Badan keamanan presiden Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa mereka akan menjalankan surat perintah penangkapan tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

    Surat perintah penangkapan saat ini berlaku hingga 6 Januari 2025.

    “Setelah dilaksanakan, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul,” kantor berita Yonhap mengutip CIO.

    Namun , berdasarkan hukum Korea Selatan, lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tidak dapat disita atau digeledah tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab.

    Dan kecil kemungkinan Yoon akan secara sukarela meninggalkan kediamannya jika ia menghadapi penangkapan.

    Polisi Dikerahkan

    Polisi dikerahkan pada Selasa pagi ini di luar kediaman Yoon di pusat kota Seoul, dalam upaya untuk mencegah pertikaian. 

    Para pendukung dan pengunjuk rasa Yoon yang menuntut pemecatannya telah mengintai kediamannya.

    Media lokal menayangkan gambar-gambar pertikaian antara kedua kubu semalam.

    Bus polisi berjejer di jalan dekat kediaman Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Yongsan, pusat kota Seoul, pada 29 Desember 2024.

    Sebelumnya polisi gagal masuk kantor presiden

    Sebelumnya, polisi telah mencoba tetapi gagal untuk berhasil menggerebek kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan karena dinas keamanan presiden memblokir akses.

    Yoon menghadapi penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan, salah satu dari sedikit tuduhan di mana presiden Korea Selatan tidak memiliki kekebalan.

    Penjabat pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan, Kweon Seong-dong, mengatakan pada hari Selasa bahwa upaya menahan presiden yang sedang menjabat adalah tindakan yang tidak pantas, menurut kantor berita Yonhap.

    Kekuasaan presidensial Yoon ditangguhkan setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam tetapi telah memicu kekacauan politik selama berminggu-minggu, menghentikan diplomasi tingkat tinggi, dan mengguncang pasar keuangan.

    Putusan pengadilan konstitusi masih menunggu keputusan apakah pemakzulan akan disahkan.

    Oh Dong-woon, kepala CIO, mengatakan bahwa tidak seperti surat perintah penggeledahan, surat perintah penahanan atau penangkapan yang dikeluarkan pengadilan tidak dapat dihalangi secara hukum, bahkan oleh presiden.

    Perintahkan Kekerasan Pakai Senjata

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, diduga mengizinkan militer menggunakan kekerasan, termasuk senjata api selama memberlakukan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan jaksa setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada Sabtu (28/12/2024).

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun.

    Tidak hanya satu fakta, dalam laporan Jaksa, terdapat fakta lain yang baru saja terungkap.

    Di mana pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon bersumpah akan mengumumkan darurat militer tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali.

    Namun laporan ini ditolak keras oleh pengacara Yoon, Yoon Kab-keum.

    Dalam laporan tersebut, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen tersebut, dikutip dari AL-Arabiya.

    Selain itu, Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Namun pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah keras laporan tersebut.

     

  • Pengadilan Korsel Rilis Surat Perintah Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol

    Pengadilan Korsel Rilis Surat Perintah Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta

    Pengadilan menyetujui permintaan otoritas penegak hukum untuk menahan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan dan diskors Yoon Suk Yeol atas penerapan darurat militer. Hal ini menjadikannya sebagai presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang menghadapi penangkapan.

    Dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

    “Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penahanan setelah Yoon mengabaikan panggilan ketiga dari badan antikorupsi untuk diperiksa terkait darurat militer yang berlaku singkat.

    Surat perintah pengadilan memberi CIO waktu 48 jam untuk melakukan penahanan terhadap Yoon guna diinterogasi dan mengajukan surat perintah penangkapan.

    Meskipun Yoon memiliki kekebalan presiden dari tuntutan pidana, hak istimewa tersebut tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Sementara itu, Tim pembela Yoon berpendapat bahwa CIO tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki pemberontakan, tuduhan yang, pada prinsipnya, polisi memiliki yurisdiksi investigasi berdasarkan sistem saat ini, yang diamandemen pada pemerintahan sebelumnya.

    Diketahui, Yoon telah diskors dari jabatannya sebagai Presiden setelah Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi memilih untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer, yang berlangsung selama enam jam sebelum dibatalkan oleh pemungutan suara parlemen.

    Mahkamah Konstitusi telah memulai proses musyawarah untuk menentukan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya. Mahkamah memiliki waktu 180 hari sejak tanggal 14 Desember untuk menyampaikan putusannya.

    3 Kali Mangkir

    Yoon diketahui telah 3 kali mangkir panggilan aparat penegak hukum terkait darurat militer. Terakhir, Yoon tidak hadir dalam panggilan ketiga pada Minggu (29/12). Pada dua panggilan sebelumnya Yoon mangkir dari pemeriksaan pada tanggal 18 Desember dan pada 25 Desember saat Hari Natal.

    Penyidik kemudian mengajukan surat perintah penangkapan Presiden Yoon pada Senin (30/12). Bagi Korsel, ini adalah upaya paksa untuk penahanan yang pertama diterapkan ke presiden.

    “Markas Besar Investigasi Gabungan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol ke Pengadilan Distrik Barat Seoul”, kata tim penyelidik dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Senin (30/12/2024).

    (yld/zap)

  • Pengadilan Korsel Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, Segera Ditahan – Halaman all

    Pengadilan Korsel Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, Segera Ditahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Korea Selatan menyetujui surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, Selasa (31/12/2024).

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon atas keputusan darurat militernya.

    Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan dan ditangguhkan dari kekuasaannya atas keputusannya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024, kata otoritas investigasi.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi mengonfirmasi Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui surat perintah tersebut.

    Menurut media lokal, ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang pernah dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan.

    Dilansir The Straits Times, pada Senin (30/12/2024), penyidik ​​Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas penerapan darurat militer yang berlangsung singkat bulan ini.

    Yoon Suk Yeol menghadapi penyelidikan kriminal atas kemungkinan tuduhan pemberontakan.

    Sebelumnya, Yoon Suk Yeol gagal menanggapi beberapa panggilan pemeriksaan oleh polisi dan Badan Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang bersama-sama menyelidiki apakah pernyataan darurat militernya pada 3 Desember merupakan pemberontakan.

    Polisi telah mencoba tetapi gagal untuk berhasil menggerebek kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan.

    Diberitakan AP News, kekuasaan Yoon telah ditangguhkan sejak Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.

    Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikannya.

    Namun, sejak itu ia mengabaikan permintaan berulang kali dari otoritas investigasi untuk hadir guna diinterogasi dan mengizinkan mereka menggeledah kantornya.

    Yoon memiliki hak istimewa presiden berupa kekebalan dari tuntutan pidana, tetapi tidak mencakup tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Darurat Militer Hanya Berlaku Beberapa Jam

    Pasukan darurat militer bertopeng yang dilengkapi dengan senapan, pelindung tubuh, dan peralatan penglihatan malam memasuki Parlemen di mana mereka berhadapan dengan staf yang menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran.

    Keputusan tersebut hanya berlaku beberapa jam hingga Parlemen menolaknya.

    Terbaru, Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan penjabat presidennya Han Duck-soo, dua minggu setelah parlemen memilih untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Sebanyak 192 anggota parlemen memberikan suara untuk pemakzulannya, lebih dari 151 suara yang dibutuhkan agar pemakzulannya berhasil.

    Perdana Menteri Han mengambil alih peran tersebut setelah Presiden Yoon dimakzulkan oleh parlemen menyusul upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara keluar dari kekacauan politik, tetapi anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Han akan diskors dari tugasnya segera setelah ia diberitahu secara resmi oleh parlemen.

    Mahkamah Konstitusi Korea biasanya terdiri dari sembilan hakim.

    Setidaknya enam hakim harus menegakkan pemakzulan Yoon agar keputusan tersebut dapat ditegakkan.

    Saat ini hanya ada enam hakim di pengadilan, yang berarti satu penolakan saja akan menyelamatkan Yoon dari pemecatan.

    Pihak oposisi berharap tiga calon tambahan akan membantu meningkatkan peluang Yoon untuk dimakzulkan.

    Ini adalah pertama kalinya seorang presiden sementara dimakzulkan sejak Korea Selatan menjadi negara demokrasi.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Seperti Yoon, pemakzulan Han perlu dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut harus ditegakkan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Krisis Korea

  • Korsel Rilis Surat Penahanan, Presiden Yoon Suk Yeol Jadi Buron Negara

    Korsel Rilis Surat Penahanan, Presiden Yoon Suk Yeol Jadi Buron Negara

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pengadilan Distrik Seoul Barat mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan, Selasa (31/12).

    Hakim pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon dengan dakwaan mendalangi penerapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu. Imbas darurat militer itu, Yoon juga telah dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember lalu.

    Dikutip kantor berita Yonhap, Pengadilan Seoul Barat mengeluarkan surat penangkapan setelah menyetujui permintaan tim penyelidikan gabungan untuk menahan sang presiden.

    Kepala Badan Investigasi Korupsi Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penahanan ke pengadilan setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan dari lembaga anti-korupsi tersebut, yang memintanya hadir untuk diperiksa terkait pemberlakuan darurat militer sepihak. Dalam kasus ini, CIO mendakwa Yoon atas dugaan pemberontakan terhadap negara, pengkhianatan, hingga penyalahgunaan kekuasaan.

    Dikutip kantor berita Yonhap, surat perintah pengadilan tersebut memberikan waktu 48 jam kepada CIO untuk menahan Yoon guna diperiksa dan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan.

    Namun, terdapat ketidakpastian apakah CIO dapat melaksanakan surat perintah tersebut, karena Layanan Keamanan Presiden (PSS) telah mencegah penyidik memasuki kompleks kantor kepresidenan dan kediaman resmi Yoon untuk melakukan penggeledahan yang disetujui pengadilan, dengan alasan kekhawatiran keamanan militer.

    Meskipun Yoon memiliki kekebalan presiden dari penuntutan pidana, hak istimewa tersebut tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Tim pembela Yoon berpendapat bahwa CIO tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki kasus pemberontakan, yang dalam prinsipnya merupakan yurisdiksi investigasi polisi berdasarkan sistem hukum saat ini yang diubah pada pemerintahan sebelumnya.

    Oh Dong-woon, kepala CIO, menyatakan bahwa tidak seperti surat perintah penggeledahan, surat perintah penahanan atau penangkapan yang dikeluarkan pengadilan secara hukum tidak dapat dihalangi, bahkan oleh presiden.

    Yoon telah diskors dari tugasnya setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer yang berlangsung selama enam jam sebelum dibatalkan melalui pemungutan suara di parlemen.

    Mahkamah Konstitusi telah memulai proses persidangan untuk menentukan apakah Yoon akan dicopot dari jabatannya atau dikembalikan. Mahkamah memiliki waktu 180 hari sejak 14 Desember untuk memberikan putusannya.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol di Ambang Penangkapan Usai Dimakzulkan

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol di Ambang Penangkapan Usai Dimakzulkan

    Seoul

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, bakal ditangkap aparat negaranya. Soalnya, dia mangkir terus saat hendak diadili soal darurat militer yang gagal pada awal Desember lalu.

    Empat hari setelah darurat militer yang gagal itu, Yoon Suk Yeol sempat mengatakan tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas penerapan darurat militer itu. Namun omongannya agaknya belum terbukti.

    Lembaga bernama Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi atau disingkat CIO adalah lembaga yang memanggil Yoon Suk Yeol. Sudah tiga kali panggilan, masing-masing pada 18, 25, dan 29 Desember. Yoon Suk Yeol tidak memenuhi semua panggilan tersebut.

    Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (29/12) lalu, CIO sedianya ingin menghadirkan Yoon untuk menyelidiki penerapan darurat militer 3 Desember itu. Tiga panggilan biasanya dianggap sebagai jumlah maksimum sebelum badan investigasi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap tersangka.

    Jika CIO mengajukan surat perintah pengadilan untuk menangkap Yoon, itu akan menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan.

    Dan benar saja. CIO benar-benar mengajukan surat perintah penangkapan Presiden Yoon. Ini belum pernah terjadi sebelumnya.

    Halaman selanjutnya, Presiden diambang penangkapan:

    Presiden diambang penangkapan

    Boneka Presiden Yoon Suk Yeol sebagai properti demonstrasi. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Penyidik telah mengajukan surat perintah penangkapan Presiden Yoon. Bagi Korsel, ini adalah upaya paksa untuk penahanan yang pertama diterapkan ke presiden.

    “Markas Besar Investigasi Gabungan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol ke Pengadilan Distrik Barat Seoul”, kata tim penyelidik dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Senin (30/12/2024).

    Yoon dicabut dari tugas kepresidenannya oleh parlemen atas deklarasi darurat militer. Putusan pengadilan konstitusi sedang menunggu apakah akan mengonfirmasi pemakzulan tersebut.

    Tindakan dramatis Yoon menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade terakhir.

    Kekacauan semakin dalam minggu lalu ketika penggantinya, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap Yoon.

    Halaman selanjutnya, Yoon pernah izinkan penembakan selama darurat militer:

    Pernah izinkan penembakan selama darurat militer

    Rakyat Korsel tuntut Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap. (AP/Lee Jin-man)

    Darurat militer 3 Desember di Korsel ternyata nyaris berubah menjadi kondisi yang mengerikan. Soalnya pada saat itu, Presiden Yoon sempat mengizinkan pelepasan tembakan ke pihak yang menghalang-halangai aktivitas darurat militer.

    Yoon mengizinkan militer untuk menembakkan senjata jika diperlukan untuk memasuki gedung parlemen. Darurat militer berarti militerlah yang berkuasa, bukan sipil lagi.

    Hal itu terungkap dalam laporan jaksa yang dilihat oleh kantor berita AFP pada hari Sabtu (28/12). Ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang diberikan kepada media, juga mengatakan Yoon berjanji pada tanggal 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.

    Sebelumnya, saat para anggota parlemen bergegas ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung tersebut, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

    Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut tersebut. Dia mengatakan kepada AFP bahwa laporan itu “hanya laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat”.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

  • RESMI! Penyidik Korsel Minta Surat Perintah Penangkapan Yoon Suk Yeol Terkait Darurat Militer – Halaman all

    RESMI! Penyidik Korsel Minta Surat Perintah Penangkapan Yoon Suk Yeol Terkait Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tim penyidik Korea Selatan secara resmi telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait kasus darurat militer.

    Permintaan tim penyidik ini menjadikan Yoon Suk Yeol sebagai presiden pertama Korea Selatan yang menghadapi penangkapan.

    Tim tersebut mengatakan pihaknya mengajukan surat perintah penangkapan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Permintaan tersebut diajukan setelah Yoon Suk Yeol mangkir dari tiga panggilan untuk diinterogasi.

    Mengutip Yonhap, tim penyidik meminta surat perintah penangkapan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu (29/12/2024) tengah malam.

    Menurut penyidik, Yoon telah memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya ketika ia mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024 lalu.

    Ia juga diduga memerintahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan para anggota parlemen memberikan suara menentang dekrit tersebut.

    Yoon membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa deklarasi darurat militer yang diberlakukannya merupakan “tindakan pemerintahan” untuk memperingatkan partai oposisi terhadap apa yang ia gambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.

    Kemudian pada hari itu, tim pembela hukum Yoon menyampaikan pendapat tentang permintaan surat perintah penangkapan ke pengadilan, dengan mengklaim bahwa permintaan tersebut harus ditolak karena Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) tidak berwenang untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan.

    Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun mengatakan, secara hukum salah jika berpendapat bahwa hanya karena CIO dapat menyelidiki tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, maka ia juga dapat menyelidiki tuduhan pemberontakan melalui asosiasi.

    Yun menyerahkan pemberitahuan pengangkatan pengacara ke pengadilan bersama pengacara Kim Hong-il.

    Yoon Kembali Muncul

    Sebelum surat perintah penangkapan diajukan, Yoon Suk Yeol sempat muncul dalam sebuah postingan Facebook pada Minggu sore.

    Dalam postingan tersebut, Yoon menyampaikan duka yang mendalam terkait kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan.

    “Saya sangat sedih dan terpukul oleh tragedi ini,” tulis Yoon, dikutip dari The Korea Herald.

    “Saya menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus kepada mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dan kepada keluarga yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Pesan Yoon disampaikan setelah keheningan panjang menyusul disahkannya mosi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember, yang menyebabkan penangguhan jabatannya.

    Ini adalah pernyataan resmi pertama Yoon mengenai masalah negara sejak penangguhan jabatan tersebut.

    “Saya percaya bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik dalam menangani dampak kecelakaan dan memberikan dukungan kepada para korban,” lanjut Yoon.

    Ia juga menekankan pentingnya memastikan keselamatan petugas pemadam kebakaran dan semua personel penyelamat yang bekerja dalam situasi yang sulit.

    “Saya akan mendukung rakyat untuk mengatasi situasi yang sulit ini secepat mungkin,” tambahnya.

    Ponsel Mantan Menhan Disita

    Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun memberikan kesaksian kepada anggota parlemen selama sesi parlemen di Majelis Nasional di Seoul, 28 November. (Yonhap)

    Sebelumnya jaksa telah menyita ponsel milik mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun.

    Dikutip dari The Korea Times, penyitaan tersebut dilakukan guna mengakses panggilan telepon yang dilakukannya selama pemberlakuan darurat militer singkat oleh Yoon Suk Yeol.

    Kim didakwa pada hari Jumat atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan di tengah tuduhan bahwa ia mengusulkan untuk mengumumkan darurat militer kepada Yoon, dan memerintahkan pejabat militer untuk mengirim pasukan untuk menutup Majelis Nasional.

    Markas besar investigasi khusus kejaksaan yang menangani kasus darurat militer menyita telepon tersebut pada hari Kamis dengan surat perintah yang dikeluarkan pengadilan.

    Tim investigasi telah memberi tahu pihak Kim untuk menghadiri survei forensik telepon tersebut yang dijadwalkan pada Senin (30/12/2024), menurut sumber tersebut.

    Jaksa sebelumnya mengamankan ponsel tersebut saat Kim secara sukarela muncul untuk diinterogasi, tetapi pihak Kim memprotes apa yang mereka katakan sebagai pengumpulan bukti yang ilegal.

    Alih-alih mengembalikan telepon tersebut, jaksa mengajukan surat perintah dan berhasil mengamankan telepon tersebut lagi.

    Namun, pengacara Kim mengajukan banding ke pengadilan pada hari Jumat untuk membatalkan penyitaan tersebut.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Penyelidik Korsel Siapkan Surat Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

    Penyelidik Korsel Siapkan Surat Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia

    Tim investigasi gabungan Korea Selatan menyatakan telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas penerapan darurat militer sepihak pada awal Desember lalu.

    Tim gabungan ini terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), polisi, dan unit investigasi Kementerian Pertahanan. 

    Tim penyelidikan menyebutkan permintaan surat penangkapan itu diajukan setelah Yoon, yang telah dimakzulkanparlemen, mangkir tiga kali panggilan untuk menghadiri pemeriksaan jaksa atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai presiden.

    Dengan kondisi ini, Yoon menjadi presiden pertama Korsel yang sedang menjabat menghadapi ancaman penangkapan.

    Permintaan tersebut diajukan tim penyelidikan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu (29/12) tengah malam. 

    Penyelidik menyatakan Yoon memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan ketika ia mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember lalu. Yoon juga diduga memerintahkan pasukan menuju Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen membatalkan dekrit tersebut.

    Dikutip Korea Herald, Yoon membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa deklarasi darurat militernya adalah “tindakan pemerintahan” untuk memperingatkan partai oposisi atas apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.

    Yun Gap-geun, salah satu perwakilan hukum Yoon, berjanji akan mengambil “langkah resmi” sebagai tanggapan.

    “Ini adalah permintaan dari lembaga yang tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki (tuduhan pemberontakan),” katanya kepada kantor berita Yonhap, merujuk pada CIO.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kecelakaan Pesawat Jeju Air Membuat Drama Politik di Korea Selatan Mereda dan Pemakzulan Presiden – Halaman all

    Kecelakaan Pesawat Jeju Air Membuat Drama Politik di Korea Selatan Mereda dan Pemakzulan Presiden – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, KOREA SELATAN – Menjelang akhir tahunM 2024, warga Korea Selatan berharap akan ada jeda dari kekacauan politik yang melanda negara  itu dalam beberapa pekan terakhir.

    Korea Selatan dilanda kekacauan politik akhir-akhir ini setelah munculnya darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa 3 Desember 2024 lalu.

    Sejumlah pejabat negara itu diproses hukum termasuk Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun.

    Aksi unjuk rasa terus menghantui negara itu di saat perekonomian tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

    Tidak berhenti disitu, Presiden Yoon Suk Yeol kemudian diberhentikan dari jabatannya.

    Kekacauan politik kian menjadi-jadi setelah Perdana Menteri Han Duck-soo juga ikut dimakzulkan oleh parlemen karena menolak menyelesaikan proses pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Pesawat Jeju Air Jatuh

    Di tengah kekacauan politik di Korea Selatan yang belum menemui titik terang, sebuah pesawat komersial Jeju Air kecelakaan fatal menewaskan 179 orang dari 181 penumpangnya.

    Pesawat kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada Minggu (29/12/2024).

    Meski penyebab kecelakaan masih diinvestigasi.

    Namun perdebatan kini tertuju pada penyebab kecelakaan apakah karena keberadaan burung yang memasuki mesin pesawat atau penyebab lain.

    Kekacauan politik dan jatuhnya pesawat adalah dua peristiwa yang akan memilukan terjadi di Korea Selatan  tahun 2024  ini.

    Terutama bagi negara yang selama ini terkenal karena kehebatan ekonomi dan budayanya.

    Dikutip dari The Guardian, Senin (30/12/2024), dua peristiwa itu tentu saja tidak berhubungan, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikan latar belakang politik atas tragedi jatuhnya pesawat itu.

    Peristiwa ini menyorot potensi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan di tingkat tertinggi pemerintahan terhadap respons bencana.

    Ada tanda-tanda yang menggembirakan segera setelah tragedi itu terjadi.

    Kekacauan politik mereda

    Partai-partai politik yang bersaing di Korea Selatan meluncurkan inisiatif terpisah sebagai tanggapan terhadap bencana tersebut, yang tampaknya mengesampingkan permusuhan yang terjadi beberapa minggu terakhir.

    Pemimpin partai oposisi Demokrat, Lee Jae-myung, yang selama ini menyerang pemerintah berangkat ke Muan lokasi jatuhnya pesawat.

    Dia berencana tinggal tanpa batas waktu untuk mendukung upaya penyelamatan, kata surat kabar Hankyoreh,.

    Meskipun ia akan menjauh dari lokasi kecelakaan sementara operasi pemulihan terus berlanjut.

    Sementara itu, Partai People Power yang berkuasa membentuk satuan tugas yang berfokus pada penyelidikan kecelakaan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban.

    Penjabat pemimpin partai, Kweon Seong-dong, akan mengunjungi Muan pada hari Senin bersama anggota satuan tugas untuk “meninjau langkah-langkah tanggap kecelakaan dan strategi pencegahan” serta bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan.

    Pejabat blusukan ke lokasi

    Beberapa jam setelah kecelakaan, penjabat presiden Choi Sang-mok, tiba di lokasi kejadian untuk mendukung petugas darurat bekerja menyelamatkan korban.

    Dia juga menyampaikan kata-kata penghiburan kepada lebih dari 100 kerabat yang sangat ingin mendapatkan kabar tentang orang yang mereka cintai. 

    Beberapa orang mengelilinginya, menuntut kabar terbaru dan memohon kepadanya untuk mengutamakan keluarga.

    Choi hanya bisa menundukkan kepala berulang kali sambil berkata “Saya mengerti”.

    Ada pula kemarahan atas apa yang dianggap sebagian orang sebagai respons lambat dari pihak berwenang dan maskapai penerbangan.

    Seorang pria memegang plakat bertuliskan, “Pemberontakan Yoon Suk Yeol mundur!” saat ia berdiri di depan polisi sementara para pengunjuk rasa mengambil bagian dalam pawai menentang Presiden Korea Selatan Yoon menuju Kantor Kepresidenan di Seoul pada tanggal 4 Desember 2024. – Ribuan pengunjuk rasa berbaris di kantor Yoon di ibu kota Korea Selatan pada malam hari tanggal 4 Desember, bergabung dalam upaya oposisi negara tersebut untuk memakzulkan pemimpin tersebut setelah penerapan darurat militer yang luar biasa namun berumur pendek. (Photo by Philip FONG / AFP) (AFP/PHILIP FONG)

    Keluarga korban telah memohon agar diizinkan mendekati lokasi kecelakaan sejak Minggu pagi, tetapi ditolak karena sifat zona bandara yang terbatas.

    Ketika Lee Jeong-hyeon, kepala pemadam kebakaran Muan, memberi tahu keluarga bahwa sebagian besar penumpang diduga tewas, ruangan itu dipenuhi ratapan duka, menurut kantor berita Yonhap.

    “Apakah sama sekali tidak ada peluang untuk selamat?” tanya salah seorang anggota keluarga.

    Lee membungkuk dan menjawab: “Saya turut berduka cita, tetapi memang begitulah kenyataannya.”

    Kehadiran Choi menjadi pengingat bahwa bencana penerbangan terburuk di tanah Korea terjadi pada saat kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi hanya dua hari setelah ia menggantikan Han yang dimakzulkan.

    Choi mengakui beratnya situasi tersebut dalam pernyataan yang disampaikannya di bandara.

    “Tidak ada kata-kata penghiburan yang cukup bagi keluarga yang telah menderita tragedi seperti itu,” katanya, sambil berjanji bahwa “pemerintah akan berupaya keras untuk mendukung keluarga yang ditinggalkan”.

    Korea Selatan dalam Keprihatinan

    Permainan politik yang tidak menyenangkan yang melambungkan Choi yang tidak mau menjadi presiden 48 jam sebelumnya dimulai ketika Yoon Suk Yeol diskors dari jabatan presiden setelah mencoba memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. 

    Penggantinya, Han, dimakzulkan oleh parlemen pada hari Jumat karena menolak menunjuk hakim ke pengadilan konstitusi – badan yang akan memutuskan nasib Yoon.

    Selain menangani bencana penerbangan hari Minggu, Choi juga mewarisi sejumlah tantangan langsung lainnya.

    Yakni mata uang yang telah jatuh ke level terendah sejak krisis keuangan 2009, dan meningkatnya kekhawatiran keamanan setelah beberapa komandan militer ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam rencana darurat militer.

    Tanggapan terhadap kecelakaan pesawat telah menarik perhatian dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.

    Termasuk keluarga dari 159 orang yang tewas dalam kerumunan massa di Itaewon 2022 di Seoul – sebuah tragedi yang diperparah oleh tanggapan darurat pemerintah yang tidak memadai.

    Pada hari Minggu, perwakilan kelompok Itaewon menyerukan dukungan yang layak bagi keluarga korban, termasuk layanan konseling dan penerjemahan bagi kerabat dari dua korban asing dalam penerbangan Jeju Air – keduanya warga negara Thailand.

    Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan “Mengingat kekacauan politik akibat situasi pemberontakan dan pemakzulan presiden, penjabat presiden Choi harus melakukan segala upaya untuk memastikan tidak ada kegagalan dalam peran menara kontrol pemerintah dalam menanggapi dan mengelola bencana ini.”

    Saat keluarga korban Jeju Air mencoba memahami apa yang telah terjadi, tragedi Muan dengan cepat berubah menjadi ujian apakah lanskap politik Korea Selatan yang terpecah dapat menemukan persatuan dan kasih sayang di tengah kehancuran.

     

  • Fakta Terbaru Kecelakaan Pesawat Jeju Air di Muan Korsel

    Fakta Terbaru Kecelakaan Pesawat Jeju Air di Muan Korsel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dunia penerbangan kembali berduka usai pesawat Jeju Air yang mengangkut total 181 orang jatuh saat mendarat di Bandara Muan, Korea Selatan, pada Minggu (29/12).

    Berikut update terbaru seputar kecelakaan penerbangan komersial yang paling fatal selama 2024 ini:

    Seluruh penumpang tewas, 2 awak kabin selamat

    Seluruh penumpang dan awak kabin Jeju Air yang mengalami kecelakaan di Bandara Muan, Korea Selatan, dinyatakan meninggal dunia. Hanya ada dua orang yang berhasil selamat, keduanya merupakan pramugari.

    Dilansir AFP, Minggu (29/12), Jeju Air yang berangkat dari Thailand ke Korea Selatan itu membawa total 181 orang. Terdiri dari 175 penumpang dan 6 awak kabin.

    Kecelakaan pesawat Jeju Air dikonfirmasi setelah layanan darurat menerima panggilan di Bandara Internasional Muan yang berlokasi di Provinsi Jeolla Selatan. Ini terjadi sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

    Pesawat mengalami kecelakaan saat akan mendarat usai terbang dari Bangkok, Thailand.

    Diduga gegara tabrak burung

    Sejumlah pengamat dan laporan aviasi sejauh ini menduga Jeju Air jatuh karena tabrakan dengan kawanan burung (birdstrike) dan cuaca buruk.

    pemadam kebakaran Korea Selatan menyatakan dua penyebab itu memantik kerusakan mesin. Namun, penjelasan rinci terkait penyebab akan diumumkan setelah investigasi gabungan selesai.

    Aparat juga sudah berhasil menemukan dua kotak hitam (black box) pesawat dan kini tengah diperiksa.

    “[Penyebab] diduga adalah tabrakan burung yang dikombinasikan dengan kondisi cuaca buruk,” ujar Kepala Stasiun Pemadam Kebakaran Muan Lee Jeong-hyun.

    Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea juga merilis pernyataan terkait kronologi di landasan pacu. Menara pengawas disebut sempat memberi peringatan tabrakan burung kepada pilot.

    Peringatan itu membuat pesawat tersebut sempat mencoba mendarat lagi di landasan. Namun, upaya itu tidak berhasil, pesawat justru mendarat tanpa roda pendaratan.

    Pesawat kemudian hilang kendali dan keluar dari landasan pendaratan, lalu menabrak pagar, dan hancur hingga memicu kepulan api.

    Kecelakaan pesawat terburuk kala Korsel ‘tak punya’ presiden

    Insiden Jeju Air ini menjadi kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah aviasi Korsel sejauh ini.

    Ini juga menjadi insiden fatal pertama yang melibatkan maskapai bertarif rendah (low-cost carrier) Jeju Air.

    Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan riwayat keamanan penerbangan komersial solid dan bagus.

    Karena itu, warga Negeri Ginseng sangat dikejutkan dengan insiden Jeju Air hingga pemerintahan Korsel yang kini tengah dilanda krisis kepemimpinan telah mendeklarasikan hari berkabung selama tujuh hari ke depan.

    Saat ini, Korsel dipimpin oleh presiden sementara, Choi Sang Mok, yang merupakan wakil perdana Menteri lantaran Presiden Yoon Suk Yeol dan PM Han Duck Soo telah dimakzulkan hanya dalam sebulan kurang imbas drama darurat militer sepihak awal Desember lalu.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]