Tag: Yoon Suk Yeol

  • Krisis Politik di Korea Selatan: Penangkapan Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Krisis Politik di Korea Selatan: Penangkapan Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Krisis politik yang melanda Korea Selatan semakin mendalam dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol.

    Surat ini dikeluarkan oleh pengadilan distrik Seoul Barat sebagai bagian dari investigasi yang dilakukan oleh Komisi Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Negara (CIO).

    Investigasi ini berkaitan dengan keputusan Yoon untuk mengumumkan dekrit darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Berikut adalah 11 fakta penting terkait perkembangan kasus Yoon Suk Yeol.

    Apa Putusan Pengadilan yang Menambah Krisis?

    Pengadilan Seoul Barat telah mengesahkan penahanan Yoon, menjadikannya presiden pertama di Korea Selatan yang menghadapi kemungkinan penahanan.

    Keputusan ini hanya memperburuk krisis politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.

    Bagaimana Proses Pemakzulan Yoon Berlangsung?

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan saat ini sedang memproses pemakzulan Yoon yang diajukan oleh parlemen.

    Proses ini diharapkan akan mencapai keputusan dalam waktu 180 hari ke depan.

    Kapan Batas Waktu Penahanan Yoon Berakhir?

    Surat penahanan yang dikeluarkan untuk Yoon berlaku hingga 6 Januari 2024.

    Setelah 48 jam ditahan, tim penyidik akan menentukan apakah penahanan tersebut akan diperpanjang atau Yoon akan dibebaskan.

    Mengapa Keputusan Darurat Militer Yoon Kontroversial?

    Pada 3 Desember 2024, Yoon mengumumkan darurat militer tanpa persetujuan dari parlemen.

    Keputusan ini menuai kecaman luas dan penolakan dari parlemen, hingga Yoon terpaksa membatalkannya hanya dalam beberapa jam.

    Apa Tuntutan Pemberontakan yang Dihadapi Yoon?

    Selain pemakzulan, Yoon juga menghadapi tuntutan pidana pemberontakan.

    Tuntutan ini sangat serius, berpotensi berujung pada hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Bagaimana Bencana Lain Memperburuk Keadaan?

    Di tengah krisis politik ini, Korea Selatan juga dikejutkan oleh kecelakaan pesawat Jeju Air 7C2216 yang menewaskan 179 orang.

    Kejadian ini semakin memperburuk situasi di negara yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia.

    Mengapa Penyidik Menghadapi Kendala dalam Eksekusi Surat Perintah?

    Meskipun surat penangkapan telah dikeluarkan, eksekusinya terhambat oleh penolakan dari Dinas Keamanan Presiden, yang sebelumnya juga menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

    Kini, polisi telah dikerahkan di sekitar kediaman Yoon untuk mencegah bentrokan antara pendukung dan penentang presiden.

    Apa yang Terjadi dengan Protes di Kediaman Yoon?

    Situasi di luar kediaman Yoon di Seoul semakin tegang, dengan sejumlah besar orang berdemo baik mendukung maupun menentangnya.

    Polisi berusaha menghindari kerusuhan, namun ketegangan tetap tinggi dan berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

    Siapa yang Menjabat Sebagai Presiden Sementara?

    Setelah Yoon diskors, Menteri Keuangan Choi Sangmok menjabat sebagai presiden sementara.

    Choi juga harus menghadapi tantangan besar, termasuk menangani bencana kecelakaan pesawat yang terjadi pada akhir Desember 2024.

    Apa Ancaman Hukuman yang Dihadapi Yoon?

    Yoon Suk Yeol kini menghadapi ancaman hukuman berat akibat tuduhan pemberontakan, yang bisa berujung pada penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada perkembangan penyidikan dan keputusan pengadilan.

    Mengapa Krisis Politik Semakin Memburuk?

    Penahanan Yoon dan krisis politik yang melanda Korea Selatan semakin meningkatkan ketidakpastian di negara ini.

    Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk memutuskan dalam waktu dekat apakah pemakzulan terhadap Yoon akan diterima atau dibatalkan.

    Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi politik di Korea Selatan tidak hanya krusial untuk Yoon, tetapi juga untuk masa depan stabilitas politik negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pejabat dan Staf Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

    Pejabat dan Staf Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah pejabat dan staf senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri secara serempak pada 1 Januari 2025, tepat sehari setelah penjabat presiden, Choi Sang Mok, menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi.

    Mereka yang mengajukan pengunduran diri termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Chang Ho Jin.

    Selain itu, penjabat ketua Komisi Komunikasi Korea, Kim Tae Kyu juga menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes keputusan Choi menunjuk dua hakim tersebut. Kim Tae Kyu bertindak sebagai pelaksana tugas pemimpin pengawas komunikasi semenjak ketua sebenarnya, Lee Jin Sook, dimakzulkan pada Agustus 2024.

    Choi pada 31 Desember 2024 menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini memenuhi sebagian permintaan oposisi untuk mengisi tiga posisi di sembilan kursi anggota MK sebelum putusan pemakzulan Presiden Yoon.

    Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan penyesalan atas keputusan Choi tersebut. Mereka menyebut Choi sudah melampaui kewenangannya sebagai pemimpin sementara.

    Yonhap pada Rabu (1/1) menyebut, secara hukum di Korea Selatan, setidaknya butuh enam suara untuk menjalankan mosi pemakzulan. Hal ini berarti butuh pengangkatan tiga hakim tambahan untuk meningkatkan peluang Yoon digulingkan.

    MK memiliki waktu hingga enam bulan untuk menentukan apakah akan mencopot Yoon dari jabatan, atau justru mengembalikannya.

    Sementara itu, Choi yang juga menjabat wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi dan menteri keuangan, menurut Kementerian Keuangan, tidak berencana untuk menerima pengunduran diri para pembantu senior Yoon tersebut.

    “(Choi) berpikir sekarang adalah saatnya untuk fokus pada menstabilkan mata pencaharian rakyat dan urusan negara,” kata kementerian dalam sebuah pesan kepada media. “Dia tidak memiliki rencana untuk menerima pengunduran diri mereka.”

    Pengajuan pengunduran diri oleh para staf utama Yoon ini datang setelah Pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Presiden Korea Selatan tersebut pada 31 Desember 2024.

    Keputusan itu menjadikan Yoon sebagai presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penahanan saat menjabat.

    Yoon bukan cuma menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada bulan lalu akibat drama darurat militer, tetapi juga menghadapi penyelidikan kriminal karena keputusan menggemparkan tersebut.

    Yoon dituding mendalangi deklarasi darurat militer, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    (Tim/end)

  • Yang Menghalangi Penangkapan Presiden Yoon Bisa Dituntut

    Yang Menghalangi Penangkapan Presiden Yoon Bisa Dituntut

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan memperingatkan bahwa siapa pun yang mencoba menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol dapat menghadapi tuntutan hukum.

    Hal ini disampaikan Kepala CIO Oh Dong-Woon saat para pendukung Yoon Suk Yeol berkumpul di luar kediaman presiden di Seoul.

    “Kami menganggap tindakan seperti mendirikan berbagai barikade dan mengunci gerbang besi untuk melawan pelaksanaan surat perintah penangkapan sebagai tindakan menghalangi tugas resmi,” ujar Dong-woon, Rabu (1/1), melansir AFP.

    “Siapa pun yang melakukan hal ini [menghalangi penangkapan Yoon] dapat dituntut,” tambahnya.

    Ia juga mengatakan bahwa surat perintah penangkapan Yoon akan dilaksanakan dalam ‘batas waktu’, yaitu pada Senin (6/1) mendatang.

    “Kami ingin prosesnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Distrik Seoul Barat mengeluarkan surat perintah penahanan Yoon yang telah dimakzulkan pada Selasa (31/12). Yoon didakwa mendalangi penerapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.

    Surat perintah penangkapan itu muncul dari permintaan CIO. Permintaan itu dilayangkan usai Yoon mangkir panggilan ketiga dalam investigasi terkait deklarasi darurat militer.

    Tim hukum Yoon merespons dengan mengatakan bahwa surat penangkapan tersebut ilegal.

    “[CIO] tak punya hak investigasi [atas tuduhan pemberontakan],” ujar pengacara Yoon, Yun Gap Geun.

    (asr/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Digulingkan hingga Bunuh Diri, Tragis!

    Presiden Korsel Digulingkan hingga Bunuh Diri, Tragis!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kisah presiden di Korea Selatan sangat beragam, mulai dari digulingkan hingga bunuh diri dengan cara tragis.

    Paling baru terjadi pada Presiden Yoon Suk Yeol yang menerapkan darurat militer secara sepihak. Sehingga menimbulkan penolakan dari parlemen negara itu, Majelis Nasional, yang menentang perintah tersebut setelah 6 jam diterapkan.

    Penolakan pun membawa nasib Yoon sebagai Presiden Korsel, di mana parlemen berupaya untuk menggulingkannya.

    Langkah ini sendiri telah mewarnai jalan panjang politik Negeri Ginseng. Tercatat, sejumlah presiden negara itu seringkali menemui kondisi sulit, dengan ada yang ditahan setelah memimpin, dikudeta, hingga melakukan bunuh diri.

    Berikut daftarnya sebagaimana dirangkum dari AFP, Rabu (1/1/2205).

    1. Park Geun Hye

    Pada Desember 2016, Park Geun Hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh Parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya.

    Putri dari mantan diktator Park Chung Hee, ia adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung.

    Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam ‘daftar hitam’, dan memecat pejabat yang menentangnya.

    Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae In.

    Yoon, presiden saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya.

    2. Lee Myung Bak

    Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee Myung Bak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi.

    Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat itu saat itu, Lee Kun Hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Mantan pemimpin tersebut diampuni oleh Presiden Yoon pada bulan Desember 2022.

    3. Roo Moo Hyun

    Roo Moo Hyun memimpin dari tahun 2003 hingga 2008. Pendukung kuat perbaikan hubungan dengan Korea Utara (Korut) ini bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009.

    Ia mendapati dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar satu juta dolar kepada istrinya dan lima juta dolar kepada suami salah seorang keponakannya.

    4. Chun Doo Hwan

    Presiden Korsel satu ini dikenal sebagai “Penjagal Gwangju” karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju Ia mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae Woo.

    Roh dan Chun telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di akademi militer selama Perang Korea.

    Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

    Roh dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998 setelah hanya menghabiskan dua tahun di balik jeruji besi.

    5. Park Chung Hee

    Park Chung Hee dibunuh pada bulan Oktober 1979 oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korsel, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya.

    Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, yang saat itu menjabat sebagai jenderal angkatan darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979.

    6. Yun Po Sun

    Presiden Yun Po Sun digulingkan pada tahun 1961 dalam kudeta yang dipimpin oleh perwira angkatan darat Park Chung Hee. Park mempertahankan jabatan Yun tetapi secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Park kemudian menggantikannya setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1963.

    7. Syngman Rhee

    Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan umum yang curang.

    Rhee dipaksa mengasingkan diri di Hawaii, tempat ia meninggal pada tahun 1965.

    (fab/fab)

  • Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Seoul

    Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korea Selatan (Korsel) berjanji akan melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon saat ini telah diskors dari jabatannya usai dimakzulkan oleh parlemen.

    Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.

    Pendukung dan penentang Yoon telah berkemah di luar kompleks tempat dia bersembunyi selama berminggu-minggu. Dia melakukannya untuk menghindari upaya pemeriksaan terhadap dirinya.

    CIO telah meminta surat perintah penangkapan setelah Yoon mangkir dari interogasi untuk ketiga kalinya. Namun, belum jelas apakah mereka dapat melaksanakan penangkapan karena Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

    Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan surat perintah tersebut akan dilaksanakan ‘dalam batas waktu’, yaitu pada hari Senin, 6 Januari.

    “Kami ingin proses berjalan lancar tanpa gangguan besar, tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” katanya kepada wartawan.

    Dia juga memperingatkan siapa pun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Dia mengatakan penangkapan Yoon tak boleh dihalangi oleh siapapun.

    “Siapa pun yang melakukan ini dapat dituntut dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, mengganggu pelaksanaan hak, dan penghalangan tugas resmi dengan cara khusus,” tambahnya.

    Tim hukum Yoon menganggap perintah penangkapan itu ‘ilegal dan tidak sah’ dan telah berjanji untuk mengajukan perintah pengadilan untuk membatalkanna. Para pendukung Yoon telah menggelar unjuk rasa untuk mengecam surat perintah itu.

    Polisi dikirim ke daerah itu dalam jumlah besar dan terlihat berteriak kepada para pengunjuk rasa agar tetap berbaris. Video menunjukkan para pengunjuk rasa pro-Yoon di satu sisi dan anti-Yoon di sisi lain saling berteriak dengan polisi yang berada di tengah-tengah.

    Pejabat Korea Selatan sebelumnya gagal melaksanakan surat perintah penangkapan bagi anggota parlemen pada tahun 2000 dan 2004 karena anggota partai dan pendukungnya menghalangi polisi masuk selama tujuh hari saat surat perintah itu berlaku.

    Yoon telah dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh parlemen dan menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Pada Rabu (1/1) mayoritas staf Yoon yang tersisa, termasuk kepala stafnya, sekretaris senior, dan penasihat khusus, semuanya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Penjabat Presiden Choi Sang-mok. Presiden yang diskors itu mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan di televisi tanpa pemberitahuan, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu ditujukan untuk melenyapkan ‘elemen anti-negara’ tetapi anggota parlemen bergegas ke parlemen untuk menolaknya pada 3 Desember 2024.

    Pada saat yang sama, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter. Mahkamah konstitusi Korsel akan memutuskan apakah pemakzulan Yoon berlaku atau tidak.

    Kekacauan semakin menjadi-jadi dalam akhir minggu lalu ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap pendahulunya. Choi mulai menjabat pada hari Jumat dan mendapati dirinya langsung terjerumus ke dalam bencana dengan jatuhnya pesawat Jeju Air pada hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

    Pada hari Selasa, Choi menunjuk dua hakim baru ke pengadilan konstitusi yang menangani pemakzulan Yoon demi memenuhi tuntutan utama oposisi.

    Lihat video: Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Menjadi Buron Negara!

    (haf/imk)

  • Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Jakarta

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif melawan surat perintah penangkapan atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pihak Yoon menyebut surat perintah penangkapan itu ilegal atau tidak sah.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita AFP dan Yonhap, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

    “Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penahanan setelah Yoon mengabaikan panggilan ketiga dari badan antikorupsi untuk diperiksa terkait darurat militer yang berlaku singkat.

    Surat perintah pengadilan memberi CIO waktu 48 jam untuk melakukan penahanan terhadap Yoon guna diinterogasi dan mengajukan surat perintah penangkapan.

    Surat Perintah Penangkapan ke Yoon

    Foto: Yoon Suk Yeol (dok. Reuters ).

    Yoon juga didakwa merencanakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Korsel terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Pengadilan juga menyetujui penerbitan surat perintah untuk penggeledahan kediaman kepresidenan yang ditinggali Yoon di Yongsan, Seoul, terkait penyelidikan tersebut.

    “Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Investigasi abungan, telah diterbitkan pagi ini,” demikian pernyataan CIO pada Selasa (31/12) waktu setempat.

    CIO mengajukan permintaan untuk penerbitan surat perintah penangkapan itu setelah Yoon tiga kali mangkir dari panggilan interogasi terkait penetapan darurat militer singkat pada awal Desember ini.

    “Alasan untuk surat perintah tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa individu tersebut mungkin menolak untuk memenuhi pemanggilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan terdapat kemungkinan alasan yang cukup untuk mencurigai adanya tindak kejahatan,” jelas seorang pejabat CIO kepada wartawan.

    Yoon Melawan

    Foto: Saat Presiden Korsel Yoon Suk Yeol membungkukkan badan saat meminta maaf kepada rakyatnya soal penetapan darurat militer (AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE).

    Pengacara yang mewakili Yoon Suk Yeol menolak surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan. Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan untuk kliennya itu ilegal dan tidak sah.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan serta penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan lembaga tanpa wewenang investigasi adalah ilegal dan tidak sah,” tegas salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan kantor berita Yonhap, Selasa (31/12).

    Yun menambahkan bahwa lembaga yang sedang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu “tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi”.

    Dia merujuk pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer.

    Penolakan kubu Yoon itu disampaikan setelah Pengadilan Distrik Seoul Barat, menyetujui permintaan yang diajukan CIO untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/fas)

  • Inflasi Korea Selatan Melonjak di Akhir Tahun, Terseret Drama Politik yang Makin Kusut – Halaman all

    Inflasi Korea Selatan Melonjak di Akhir Tahun, Terseret Drama Politik yang Makin Kusut – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Inflasi bulanan Korea Selatan (Korsel) meningkat pada Desember 2024, membebani pergerakan mata uang lokal di tengah gejolak politik pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Mengutip dari Korea Times, harga konsumen, yang merupakan ukuran utama inflasi meningkat sebesar 1,9 persen secara bulanan dan 2,3 persen secara tahunan. Kenaikan inflasi tahun ini menjadi yang tercepat dalam empat bulan terakhir. Padahal, beberapa survei berspekulasi kenaikan inflasi bulan ini  hanya berada di median 1,7 persen.

    Adapun lonjakan ini terjadi imbas naiknya harga makanan dan minuman non alkohol sebesar 2,5 persen, diikuti kenaikan biaya hiburan 1,2 persen sementara harga utilitas melesat 1,7 persen,

    Kendati indeks kenaikan inflasi Desember 2024 masih di bawah prediksi Bank Sentral Korea yang memperkirakan kenaikan inflasi di angka 2 persen.

    Namun lonjakan inflasi ini dikhawatirkan dapat memperketat kebijakan Bank of Korea, membatasi ruangnya untuk mengurangi suku bunga acuannya tahun depan setelah pemotongan berturut-turut pada Oktober dan November.

    Para pembuat kebijakan juga khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi dapat melemah lebih lanjut karena gejolak politik yang dipicu oleh pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol, hingga berakhir pemakzulan.

    Tantangan negara tersebut makin parah setelah kecelakaan pesawat Jeju Air yang mematikan pada akhir pekan lalu hingga menewaskan 178 penumpang.

    Pejabat Presiden Choi Sang-mok telah mengumumkan masa berkabung selama seminggu hingga 4 Januari, yang mungkin membebani sentimen konsumen.

    “Dampak terhadap inflasi dari mata uang yang lebih lemah mungkin akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang, tetapi kekhawatiran terbesar saat ini adalah melemahnya sentimen konsumen,” kata Ahn Jae-kyun, seorang analis di Shinhan Investment.

    “Januari kemungkinan merupakan waktu yang tepat untuk pemangkasan suku bunga mengingat produksi dan konsumsi sedang lesu,” imbuhnya.

    Won Anjlok ke Level Terendah 

    Apabila lonjakan inflasi terus berlanjut hingga awal tahun, maka akan membuat pergerakan Won semakin memperburuk. Setelah sebelumnya mata uang Korea Selatan Won sempat anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir.

    Dimana pada awal pekan kemarin, Won Korea ditutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, saat mata uang itu anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 0,3 persen, sementara indeks Kosdaq susut 0,41 persen pada perdagangan Senin (30/12/2024).

    Untuk mengantisipasi amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel yang lebih lanjut, Bank Sentral Korea Selatan sejauh ini mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Otoritas setempat juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

  • 7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sederet peristiwa politik yang memanas hingga perang masih mewarnai sepanjang 2024.

    Timur Tengah di tahun ini masih menjadi perhatian komunitas internasional, mulai dari agresi Israel di Palestina yang tak kunjung henti hingga perang rudal Iran-Israel.

    Banyak pengamat khawatir konflik di Timur Tengah bisa mengganggu stabilitas global.

    Di Asia, peristiwa politik paling dramatis mengguncang sejumlah negeri seperti Bangladesh dan Korea Selatan.

    Tahun ini juga bak tahun politik global lantaran banyak negara menggelar pemilihan umum termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

    Berikut peristiwa menggemparkan sepanjang 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com

    1. Perang rudal Iran-Israel

    Iran dan Israel sempat perang rudal sepanjang 2024.

    Perang itu muncul usai pasukan Israel membombardir fasilitas diplomatik Iran di Suriah pada 1 April. Serangan ini menewaskan dua komandan pasukan khusus dan empat perwira militer Iran.

    Iran tak tinggal diam. Dua pekan kemudian mereka meluncurkan ratusan rudal secara langsung ke Israel.

    Serangan itu berhasil dihalau karena sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, dan Yordania disebut turut membantu mencegat rudal Iran.

    Kemudian pada 19 April, Israel balik menyerang Iran. Mereka menggempur fasilitas militer negara musuhnya.

    Serangan itu sempat membuat Iran menutup wilayah udara dan segera mengaktifkan sistem pertahanan udara. Pemerintah berulang kali menyatakan akan membalas Israel dengan lebih keras.

    Di tengah kemarahan Iran, mereka kehilangan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei.

    Lalu pada Juli, Iran kian dongkol ke Israel usai bos Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam operasi pasukan Zionis di Teheran. Hamas merupakan milisi yang dilaporkan mendapat dukungan dan pelatihan dari Iran.

    Belum reda kemarahan mereka, Israel menghabisi ketua milisi Hizbullah, Hassan Nasrallah, pada September. Operasi ini juga menewaskan jenderal utusan Iran.

    Iran murka dan membalas Israel dengan meluncurkan 200 rudal balistik hingga hipersonik pada 1 Oktober.

    Serangan ini mengenai sistem pertahanan tercanggih Negeri Zionis, Iron Dome.

    “Beri tahu [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu bahwa Iran bukanlah negara yang suka berperang, tetapi Iran berdiri teguh melawan ancaman apa pun,” kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Israel menganggap balasan Iran sebagai serangan rudal terbesar dalam sejarah. Beberapa pekan kemudian, pasukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu balik meluncurkan gempuran.

    Mereka menyerang empat kota Iran dan menyasar fasilitas militer termasuk gudang senjata dan situs untuk mengembangkan nuklir.

    2. Israel invasi Lebanon

    Di tengah agresi di Palestina dan konflik yang membara dengan Iran, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon.

    Serangan intensif mereka terendus saat ribuan pager meledak di Lebanon pada 17 September. Israel dianggap dalang insiden ini.

    Tak lama setelah itu, Israel membunuh komandan strategis Hizbullah hingga Hassan Nasrallah.

    Menteri Pertahanan Israel Ketika itu Yoav Gallant bahkan sempat mengatakan negara dia sedang memasuki perang fase baru.

    Kemudian pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengklaim hanya menyasar infrastruktur Hizbullah.

    Namun, kenyataannya pasukan Israel menembaki kamp pengungsian hingga menyerang pos pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    3. Revolusi Gen Z Bangladesh

    Bangladesh sempat menjadi sorotan dunia karena demo besar-besaran yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) pada Agustus lalu.

    Demo ini dijuluki revolusi Gen Z. Peserta aksi berisi mahasiswa-mahasiswi yang berusia 18 hingga 23 tahun.

    Protes Gen Z itu menguar sejak Juli lalu. Mereka saat itu menuntut pembatalan kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang yang dianggap diskriminatif.

    Kuota PNS ini menjadi cara Hasina melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan para pendukungnya di lembaga pemerintah.

    Sistem kuota itu muncul saat Bangladesh menghadapi angka pengangguran yang meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, hingga ekonomi yang melemah.

    Di Bangladesh, lebih dari 30 juta orang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.

    Demo kuota PNS yang berawal damai berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 300 orang. Saat itu, pasukan keamanan meluncurkan peluru karet dan para pedemo juga banyak yang membawa tongkat.

    Hasina lantas menyalahkan oposisi dan memutus internet di seluruh negeri.

    Kematian para demonstran menjadi api para mahasiswa-mahasiswi kembali menggelar aksi. Mereka tak puas dengan tindakan pemerintah dan menuntut Hasina mundur.

    Para pedemo lalu merangsek ke Istana PM di Dhaka. Hasina lalu mundur dan kabur ke luar negeri.

    Profesor yang mengkaji isu kekerasan politik dari Universitas Cornell, Sabrina Karim, mengatakan api revolusi menjalar di antara kaum muda saat melihat kawan-kawan mereka tewas.

    Semangat perubahan itu bahkan tak bisa dihentikan jam malam atau pemblokiran internet.

    “Ini mungkin merupakan revolusi pertama yang dipimpin oleh Generasi Z yang berhasil,” kata Karim, dikutip CNN.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    4. Penembakan Trump hingga menang Pilpres AS

    Donald Trump turut menjadi sorotan dunia karena tertembak saat kampanye untuk pemilu Amerika Serikat di Pennsylvania pada Juli lalu.

    Dia mengalami luka di bagian telinga kanan. Foto Trump mengepalkan tangan usai ditembak pun viral di media sosial.

    Sejumlah pengamat menilai insiden itu membuat nama Trump di atas angin saat Partai Demokrat sibuk mempertanyakan kandidat presiden mereka.

    Pemilu di AS berlangsung pada November. Trump berhasil mengalahkan calon dari Demokrat Kamala Harris. Dia mengantongi lebih dari 51 persen suara populer dan 299 suara elektoral.

    5. Drama darurat militer Korsel

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Yoon mengatakan darurat militer perlu diambil untuk menjaga negara dan kekuatan anti negara yang ingin menghancurkan Korsel. Kekuatan anti negara yang dimaksud adalah oposisi yang menguasai parlemen, demikian dikutip Korea Herald.

    Status darurat militer memicu kecaman, kekacauan, hingga demo besar-besaran dari warga Korsel. Mereka mendesak Yoon mundur atau dimakzulkan.

    Lalu pada 14 Desember, parlemen berhasil memakzulkan Yoon melalui pemungutan suara.

    Usai pemakzulan, Yoon dibebastugaskan dari tugas dan wewenang sebagai presiden. Posisi ini sementara dipegang Perdana Menteri Han Duck Soo hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi Korsel soal status pemakzulan.

    Saat ini, status pemakzulan sedang diproses di MK Korsel dan akan memakan waktu hingga 6 bulan.

    Yoon juga dalam investigasi karena dianggap melakukan pemberontakan dan pengkhianatan usai darurat militer.

    6. Rezim Assad runtuh

    Kembali lagi soal Timur Tengah. Kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad yang berlangsung selama 24 tahun runtuh dalam hitungan hari.

    Sejak akhir November, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melancarkan serangan ke Suriah. Lalu pada awal Desember mereka berhasil menguasai kota terbesar kedua, Aleppo.

    Aleppo sekaligus menjadi gerbang milisi untuk menyerbu dan menguasai Damaskus.

    Pada 8 Desember mereka berhasil menguasai Damaskus dan mendeklarasikan keruntuhan rezim Assad. Dia dan keluarganya kabur ke Rusia.

    Lebih dari sepekan usai Suriah dikuasai HTS, Assad tak kunjung bicara. Lalu pada 16 Desember, dia mengeluarkan pernyataan perdana.

    Assad menyebut milisi yang saat ini mengendalikan Suriah adalah teroris. Selama ini, dia kerap melabeli siapa saja yang menentang pemerintahannya sebagai teroris.

    “Ketika negara jatuh ke tangan terorisme dan kemampuan memberi kontribusi yang berarti hilang, posisi apapun jadi tak ada gunanya,” kata dia dalam rilis resmi pada Senin (16/12), dikutip AFP.

    Assad juga membantah dia angkat kaki dari Damaskus saat milisi menyerbu ibu kota Suriah itu.

    “Kepergian saya dari Suriah tak direncanakan dan tak terjadi di jam-jam terakhir pertempuran, ” ujar dia.

    7. Desember kelabu di Kazakhstan hingga Korsel

    Desember jadi bulan paling kelabu bagi dunia dirgantara di sejumlah negara.

    Sejumlah kecelakaan pesawat penumpang terjadi di bulan itu. Terparah adalah kecelakaan Azerbaijan Airlines dan maskapai Korea Selatan Jeju Airlines. Azerbaijan Airlines jatuh di Kazakhstan menewaskan 39 orang diduga kena sasaran rudal Rusia.

    Jeju Airlines meledak dan menewaskan 179b orang setelah mendarat darurat di Bandara Muan, Korsel, diduga karena menabrak burung sehingga mengalami kerusakan mesin. Roda bagian depan juga tidak berfungsi sehingga pesawat mendarat tak bisa melakukan pengereman dan menabrak beton kemudian meledak.

    Pesawat Air France juga mengalami masalah darurat sehingga kembali ke Paris karena masalah mesin pesawat. Begitu pula pesawat KLM Belanda yang melakukan pendaratan darurat.

  • Yoon Jadi Presiden Korsel Pertama Hadapi Penahanan saat Menjabat

    Yoon Jadi Presiden Korsel Pertama Hadapi Penahanan saat Menjabat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjadi pemimpin pertama Negeri Ginseng yang menghadapi penangkapan saat masih menjabat. Hal ini terjadi menyusul surat perintah penangkapan terhadap sang presiden yang dikeluarkan pengadilan distrik pada Selasa (31/12).

    Walau telah dimakzulkan parlemen imbas darurat militer sepihaknya pada 3 Desember lalu, status Yoon saat ini masih menjadi presiden. Namun, tugas dan kewenangannya Yoon sebagai presiden telah dibekukan sejak parlemen memakzulkannya, dan digantikan oleh perdana menteri sebagai presiden sementara Korsel.

    Kantor berita Korsel, Yonhap, merilis artikel surat perintah penangkapan terhadap Yoon dan peran dia dalam sejarah kekacauan politik.

    “Menjadikan dia, presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang menghadapi penangkapan,” demikian laporan Yonhap, Selasa (31/12).

    Pengadilan Distrik Barat Seoul sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    Mereka juga menyetujui surat perintah untuk menggeledah kediaman Yoon di Yongsan, Seoul sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

    Langkah baru pengadilan muncul usai Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) meminta lembaga penegak hukum itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Yoon.

    CIO menyebut Yoon mangkir dari panggilan pemeriksaan hingga tiga kali.

    Surat perintah penangkapan itu kemungkinan akan berlaku selama sepekan. CIO disebut-sebut akan segera bertindak dan menggeledah rumah Yoon.

    Jika Yoon nantinya ditahan, CIO diharuskan memutuskan dalam waktu 48 jam apakah akan mengajukan surat perintah penangkapan untuk menahan dia lebih lanjut guna diinterogasi atau membebaskan dia.

    Yoon sedang menghadapi penyelidikan karena deklarasi darurat militer di Korsel yang membuat semua lapisan masyarakat murka.

    Dia juga sedang menunggu nasib status dia sebagai presiden usai dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menggodok pemakzulan itu apakah sah atau tidak di mata hukum.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Tuding Perintah Penangkapan Ilegal

    Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Tuding Perintah Penangkapan Ilegal

    Seoul

    Pengacara yang mewakili Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus non-aktif setelah dimakzulkan parlemen, menolak surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan. Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan untuk kliennya itu “ilegal dan tidak sah”.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan serta penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan lembaga tanpa wewenang investigasi adalah ilegal dan tidak sah,” tegas salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan kantor berita Yonhap, Selasa (31/12/2024).

    Yun menambahkan bahwa lembaga yang sedang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu “tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi”. Dia merujuk pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer.

    Penolakan kubu Yoon itu disampaikan setelah Pengadilan Distrik Seoul Barat, pada Selasa (31/12), menyetujui permintaan yang diajukan CIO untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Yoon juga didakwa merencanakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Korsel terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Pengadilan juga menyetujui penerbitan surat perintah untuk penggeledahan kediaman kepresidenan yang ditinggali Yoon di Yongsan, Seoul, terkait penyelidikan tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.