Tag: Yoon Suk Yeol

  • Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Seoul

    Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korea Selatan (Korsel) berjanji akan melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon saat ini telah diskors dari jabatannya usai dimakzulkan oleh parlemen.

    Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.

    Pendukung dan penentang Yoon telah berkemah di luar kompleks tempat dia bersembunyi selama berminggu-minggu. Dia melakukannya untuk menghindari upaya pemeriksaan terhadap dirinya.

    CIO telah meminta surat perintah penangkapan setelah Yoon mangkir dari interogasi untuk ketiga kalinya. Namun, belum jelas apakah mereka dapat melaksanakan penangkapan karena Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

    Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan surat perintah tersebut akan dilaksanakan ‘dalam batas waktu’, yaitu pada hari Senin, 6 Januari.

    “Kami ingin proses berjalan lancar tanpa gangguan besar, tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” katanya kepada wartawan.

    Dia juga memperingatkan siapa pun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Dia mengatakan penangkapan Yoon tak boleh dihalangi oleh siapapun.

    “Siapa pun yang melakukan ini dapat dituntut dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, mengganggu pelaksanaan hak, dan penghalangan tugas resmi dengan cara khusus,” tambahnya.

    Tim hukum Yoon menganggap perintah penangkapan itu ‘ilegal dan tidak sah’ dan telah berjanji untuk mengajukan perintah pengadilan untuk membatalkanna. Para pendukung Yoon telah menggelar unjuk rasa untuk mengecam surat perintah itu.

    Polisi dikirim ke daerah itu dalam jumlah besar dan terlihat berteriak kepada para pengunjuk rasa agar tetap berbaris. Video menunjukkan para pengunjuk rasa pro-Yoon di satu sisi dan anti-Yoon di sisi lain saling berteriak dengan polisi yang berada di tengah-tengah.

    Pejabat Korea Selatan sebelumnya gagal melaksanakan surat perintah penangkapan bagi anggota parlemen pada tahun 2000 dan 2004 karena anggota partai dan pendukungnya menghalangi polisi masuk selama tujuh hari saat surat perintah itu berlaku.

    Yoon telah dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh parlemen dan menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Pada Rabu (1/1) mayoritas staf Yoon yang tersisa, termasuk kepala stafnya, sekretaris senior, dan penasihat khusus, semuanya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Penjabat Presiden Choi Sang-mok. Presiden yang diskors itu mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan di televisi tanpa pemberitahuan, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu ditujukan untuk melenyapkan ‘elemen anti-negara’ tetapi anggota parlemen bergegas ke parlemen untuk menolaknya pada 3 Desember 2024.

    Pada saat yang sama, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter. Mahkamah konstitusi Korsel akan memutuskan apakah pemakzulan Yoon berlaku atau tidak.

    Kekacauan semakin menjadi-jadi dalam akhir minggu lalu ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap pendahulunya. Choi mulai menjabat pada hari Jumat dan mendapati dirinya langsung terjerumus ke dalam bencana dengan jatuhnya pesawat Jeju Air pada hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

    Pada hari Selasa, Choi menunjuk dua hakim baru ke pengadilan konstitusi yang menangani pemakzulan Yoon demi memenuhi tuntutan utama oposisi.

    Lihat video: Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Menjadi Buron Negara!

    (haf/imk)

  • Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Jakarta

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif melawan surat perintah penangkapan atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pihak Yoon menyebut surat perintah penangkapan itu ilegal atau tidak sah.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita AFP dan Yonhap, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

    “Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penahanan setelah Yoon mengabaikan panggilan ketiga dari badan antikorupsi untuk diperiksa terkait darurat militer yang berlaku singkat.

    Surat perintah pengadilan memberi CIO waktu 48 jam untuk melakukan penahanan terhadap Yoon guna diinterogasi dan mengajukan surat perintah penangkapan.

    Surat Perintah Penangkapan ke Yoon

    Foto: Yoon Suk Yeol (dok. Reuters ).

    Yoon juga didakwa merencanakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Korsel terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Pengadilan juga menyetujui penerbitan surat perintah untuk penggeledahan kediaman kepresidenan yang ditinggali Yoon di Yongsan, Seoul, terkait penyelidikan tersebut.

    “Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Investigasi abungan, telah diterbitkan pagi ini,” demikian pernyataan CIO pada Selasa (31/12) waktu setempat.

    CIO mengajukan permintaan untuk penerbitan surat perintah penangkapan itu setelah Yoon tiga kali mangkir dari panggilan interogasi terkait penetapan darurat militer singkat pada awal Desember ini.

    “Alasan untuk surat perintah tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa individu tersebut mungkin menolak untuk memenuhi pemanggilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan terdapat kemungkinan alasan yang cukup untuk mencurigai adanya tindak kejahatan,” jelas seorang pejabat CIO kepada wartawan.

    Yoon Melawan

    Foto: Saat Presiden Korsel Yoon Suk Yeol membungkukkan badan saat meminta maaf kepada rakyatnya soal penetapan darurat militer (AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE).

    Pengacara yang mewakili Yoon Suk Yeol menolak surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan. Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan untuk kliennya itu ilegal dan tidak sah.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan serta penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan lembaga tanpa wewenang investigasi adalah ilegal dan tidak sah,” tegas salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan kantor berita Yonhap, Selasa (31/12).

    Yun menambahkan bahwa lembaga yang sedang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu “tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi”.

    Dia merujuk pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer.

    Penolakan kubu Yoon itu disampaikan setelah Pengadilan Distrik Seoul Barat, menyetujui permintaan yang diajukan CIO untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/fas)

  • Inflasi Korea Selatan Melonjak di Akhir Tahun, Terseret Drama Politik yang Makin Kusut – Halaman all

    Inflasi Korea Selatan Melonjak di Akhir Tahun, Terseret Drama Politik yang Makin Kusut – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Inflasi bulanan Korea Selatan (Korsel) meningkat pada Desember 2024, membebani pergerakan mata uang lokal di tengah gejolak politik pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Mengutip dari Korea Times, harga konsumen, yang merupakan ukuran utama inflasi meningkat sebesar 1,9 persen secara bulanan dan 2,3 persen secara tahunan. Kenaikan inflasi tahun ini menjadi yang tercepat dalam empat bulan terakhir. Padahal, beberapa survei berspekulasi kenaikan inflasi bulan ini  hanya berada di median 1,7 persen.

    Adapun lonjakan ini terjadi imbas naiknya harga makanan dan minuman non alkohol sebesar 2,5 persen, diikuti kenaikan biaya hiburan 1,2 persen sementara harga utilitas melesat 1,7 persen,

    Kendati indeks kenaikan inflasi Desember 2024 masih di bawah prediksi Bank Sentral Korea yang memperkirakan kenaikan inflasi di angka 2 persen.

    Namun lonjakan inflasi ini dikhawatirkan dapat memperketat kebijakan Bank of Korea, membatasi ruangnya untuk mengurangi suku bunga acuannya tahun depan setelah pemotongan berturut-turut pada Oktober dan November.

    Para pembuat kebijakan juga khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi dapat melemah lebih lanjut karena gejolak politik yang dipicu oleh pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol, hingga berakhir pemakzulan.

    Tantangan negara tersebut makin parah setelah kecelakaan pesawat Jeju Air yang mematikan pada akhir pekan lalu hingga menewaskan 178 penumpang.

    Pejabat Presiden Choi Sang-mok telah mengumumkan masa berkabung selama seminggu hingga 4 Januari, yang mungkin membebani sentimen konsumen.

    “Dampak terhadap inflasi dari mata uang yang lebih lemah mungkin akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang, tetapi kekhawatiran terbesar saat ini adalah melemahnya sentimen konsumen,” kata Ahn Jae-kyun, seorang analis di Shinhan Investment.

    “Januari kemungkinan merupakan waktu yang tepat untuk pemangkasan suku bunga mengingat produksi dan konsumsi sedang lesu,” imbuhnya.

    Won Anjlok ke Level Terendah 

    Apabila lonjakan inflasi terus berlanjut hingga awal tahun, maka akan membuat pergerakan Won semakin memperburuk. Setelah sebelumnya mata uang Korea Selatan Won sempat anjlok ke level terendah selama 16 tahun terakhir.

    Dimana pada awal pekan kemarin, Won Korea ditutup di level 1.467,5 per dolar, atau turun sekitar 2,7 won dari sesi sebelumnya. Nilai ini merupakan yang terendah sejak 13 Maret 2009, saat mata uang itu anjlok 1.483,5 won efek krisis keuangan global.

    Tak hanya mata uang won saja yang mengalami penurunan, sejumlah saham unggulan di bursa Korsel turut anjlok karena aksi jual besar-besaran oleh investor asing dan institusional. Membuat Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 0,3 persen, sementara indeks Kosdaq susut 0,41 persen pada perdagangan Senin (30/12/2024).

    Untuk mengantisipasi amblasnya won dan volatilitas pasar saham Korsel yang lebih lanjut, Bank Sentral Korea Selatan sejauh ini mulai memobilisasi dana darurat sebesar 10 triliun won atau sekitar 7 miliar dollar AS.

    “Kami siap untuk mengerahkan dana stabilisasi pasar saham senilai 10 triliun won kapan saja dan langkah-langkah stabilisasi pasar lainnya,” kata Kepala Komisi Layanan Keuangan atau Financial Services Commission (FSC) Kim Byoung-hwan.

    Otoritas setempat juga akan memantau secara ketat mata uang asing dari perusahaan keuangan lokal dan mengambil langkah-langkah untuk menyuntikkan likuiditas yang cukup ke pasar mata uang jika diperlukan.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok berjanji bahwa pemerintah akan mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing, termasuk menyediakan likuiditas tanpa batas jika diperlukan.

  • 7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    7 Peristiwa Dunia yang Paling Menggemparkan Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sederet peristiwa politik yang memanas hingga perang masih mewarnai sepanjang 2024.

    Timur Tengah di tahun ini masih menjadi perhatian komunitas internasional, mulai dari agresi Israel di Palestina yang tak kunjung henti hingga perang rudal Iran-Israel.

    Banyak pengamat khawatir konflik di Timur Tengah bisa mengganggu stabilitas global.

    Di Asia, peristiwa politik paling dramatis mengguncang sejumlah negeri seperti Bangladesh dan Korea Selatan.

    Tahun ini juga bak tahun politik global lantaran banyak negara menggelar pemilihan umum termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

    Berikut peristiwa menggemparkan sepanjang 2024 yang dirangkum CNNIndonesia.com

    1. Perang rudal Iran-Israel

    Iran dan Israel sempat perang rudal sepanjang 2024.

    Perang itu muncul usai pasukan Israel membombardir fasilitas diplomatik Iran di Suriah pada 1 April. Serangan ini menewaskan dua komandan pasukan khusus dan empat perwira militer Iran.

    Iran tak tinggal diam. Dua pekan kemudian mereka meluncurkan ratusan rudal secara langsung ke Israel.

    Serangan itu berhasil dihalau karena sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, dan Yordania disebut turut membantu mencegat rudal Iran.

    Kemudian pada 19 April, Israel balik menyerang Iran. Mereka menggempur fasilitas militer negara musuhnya.

    Serangan itu sempat membuat Iran menutup wilayah udara dan segera mengaktifkan sistem pertahanan udara. Pemerintah berulang kali menyatakan akan membalas Israel dengan lebih keras.

    Di tengah kemarahan Iran, mereka kehilangan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada Mei.

    Lalu pada Juli, Iran kian dongkol ke Israel usai bos Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam operasi pasukan Zionis di Teheran. Hamas merupakan milisi yang dilaporkan mendapat dukungan dan pelatihan dari Iran.

    Belum reda kemarahan mereka, Israel menghabisi ketua milisi Hizbullah, Hassan Nasrallah, pada September. Operasi ini juga menewaskan jenderal utusan Iran.

    Iran murka dan membalas Israel dengan meluncurkan 200 rudal balistik hingga hipersonik pada 1 Oktober.

    Serangan ini mengenai sistem pertahanan tercanggih Negeri Zionis, Iron Dome.

    “Beri tahu [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu bahwa Iran bukanlah negara yang suka berperang, tetapi Iran berdiri teguh melawan ancaman apa pun,” kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Israel menganggap balasan Iran sebagai serangan rudal terbesar dalam sejarah. Beberapa pekan kemudian, pasukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu balik meluncurkan gempuran.

    Mereka menyerang empat kota Iran dan menyasar fasilitas militer termasuk gudang senjata dan situs untuk mengembangkan nuklir.

    2. Israel invasi Lebanon

    Di tengah agresi di Palestina dan konflik yang membara dengan Iran, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon.

    Serangan intensif mereka terendus saat ribuan pager meledak di Lebanon pada 17 September. Israel dianggap dalang insiden ini.

    Tak lama setelah itu, Israel membunuh komandan strategis Hizbullah hingga Hassan Nasrallah.

    Menteri Pertahanan Israel Ketika itu Yoav Gallant bahkan sempat mengatakan negara dia sedang memasuki perang fase baru.

    Kemudian pada 1 Oktober, Israel meluncurkan invasi ke Lebanon selatan. Mereka mengklaim hanya menyasar infrastruktur Hizbullah.

    Namun, kenyataannya pasukan Israel menembaki kamp pengungsian hingga menyerang pos pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    3. Revolusi Gen Z Bangladesh

    Bangladesh sempat menjadi sorotan dunia karena demo besar-besaran yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) pada Agustus lalu.

    Demo ini dijuluki revolusi Gen Z. Peserta aksi berisi mahasiswa-mahasiswi yang berusia 18 hingga 23 tahun.

    Protes Gen Z itu menguar sejak Juli lalu. Mereka saat itu menuntut pembatalan kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang yang dianggap diskriminatif.

    Kuota PNS ini menjadi cara Hasina melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan para pendukungnya di lembaga pemerintah.

    Sistem kuota itu muncul saat Bangladesh menghadapi angka pengangguran yang meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, hingga ekonomi yang melemah.

    Di Bangladesh, lebih dari 30 juta orang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan.

    Demo kuota PNS yang berawal damai berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 300 orang. Saat itu, pasukan keamanan meluncurkan peluru karet dan para pedemo juga banyak yang membawa tongkat.

    Hasina lantas menyalahkan oposisi dan memutus internet di seluruh negeri.

    Kematian para demonstran menjadi api para mahasiswa-mahasiswi kembali menggelar aksi. Mereka tak puas dengan tindakan pemerintah dan menuntut Hasina mundur.

    Para pedemo lalu merangsek ke Istana PM di Dhaka. Hasina lalu mundur dan kabur ke luar negeri.

    Profesor yang mengkaji isu kekerasan politik dari Universitas Cornell, Sabrina Karim, mengatakan api revolusi menjalar di antara kaum muda saat melihat kawan-kawan mereka tewas.

    Semangat perubahan itu bahkan tak bisa dihentikan jam malam atau pemblokiran internet.

    “Ini mungkin merupakan revolusi pertama yang dipimpin oleh Generasi Z yang berhasil,” kata Karim, dikutip CNN.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    4. Penembakan Trump hingga menang Pilpres AS

    Donald Trump turut menjadi sorotan dunia karena tertembak saat kampanye untuk pemilu Amerika Serikat di Pennsylvania pada Juli lalu.

    Dia mengalami luka di bagian telinga kanan. Foto Trump mengepalkan tangan usai ditembak pun viral di media sosial.

    Sejumlah pengamat menilai insiden itu membuat nama Trump di atas angin saat Partai Demokrat sibuk mempertanyakan kandidat presiden mereka.

    Pemilu di AS berlangsung pada November. Trump berhasil mengalahkan calon dari Demokrat Kamala Harris. Dia mengantongi lebih dari 51 persen suara populer dan 299 suara elektoral.

    5. Drama darurat militer Korsel

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Yoon mengatakan darurat militer perlu diambil untuk menjaga negara dan kekuatan anti negara yang ingin menghancurkan Korsel. Kekuatan anti negara yang dimaksud adalah oposisi yang menguasai parlemen, demikian dikutip Korea Herald.

    Status darurat militer memicu kecaman, kekacauan, hingga demo besar-besaran dari warga Korsel. Mereka mendesak Yoon mundur atau dimakzulkan.

    Lalu pada 14 Desember, parlemen berhasil memakzulkan Yoon melalui pemungutan suara.

    Usai pemakzulan, Yoon dibebastugaskan dari tugas dan wewenang sebagai presiden. Posisi ini sementara dipegang Perdana Menteri Han Duck Soo hingga muncul putusan Mahkamah Konstitusi Korsel soal status pemakzulan.

    Saat ini, status pemakzulan sedang diproses di MK Korsel dan akan memakan waktu hingga 6 bulan.

    Yoon juga dalam investigasi karena dianggap melakukan pemberontakan dan pengkhianatan usai darurat militer.

    6. Rezim Assad runtuh

    Kembali lagi soal Timur Tengah. Kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad yang berlangsung selama 24 tahun runtuh dalam hitungan hari.

    Sejak akhir November, milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melancarkan serangan ke Suriah. Lalu pada awal Desember mereka berhasil menguasai kota terbesar kedua, Aleppo.

    Aleppo sekaligus menjadi gerbang milisi untuk menyerbu dan menguasai Damaskus.

    Pada 8 Desember mereka berhasil menguasai Damaskus dan mendeklarasikan keruntuhan rezim Assad. Dia dan keluarganya kabur ke Rusia.

    Lebih dari sepekan usai Suriah dikuasai HTS, Assad tak kunjung bicara. Lalu pada 16 Desember, dia mengeluarkan pernyataan perdana.

    Assad menyebut milisi yang saat ini mengendalikan Suriah adalah teroris. Selama ini, dia kerap melabeli siapa saja yang menentang pemerintahannya sebagai teroris.

    “Ketika negara jatuh ke tangan terorisme dan kemampuan memberi kontribusi yang berarti hilang, posisi apapun jadi tak ada gunanya,” kata dia dalam rilis resmi pada Senin (16/12), dikutip AFP.

    Assad juga membantah dia angkat kaki dari Damaskus saat milisi menyerbu ibu kota Suriah itu.

    “Kepergian saya dari Suriah tak direncanakan dan tak terjadi di jam-jam terakhir pertempuran, ” ujar dia.

    7. Desember kelabu di Kazakhstan hingga Korsel

    Desember jadi bulan paling kelabu bagi dunia dirgantara di sejumlah negara.

    Sejumlah kecelakaan pesawat penumpang terjadi di bulan itu. Terparah adalah kecelakaan Azerbaijan Airlines dan maskapai Korea Selatan Jeju Airlines. Azerbaijan Airlines jatuh di Kazakhstan menewaskan 39 orang diduga kena sasaran rudal Rusia.

    Jeju Airlines meledak dan menewaskan 179b orang setelah mendarat darurat di Bandara Muan, Korsel, diduga karena menabrak burung sehingga mengalami kerusakan mesin. Roda bagian depan juga tidak berfungsi sehingga pesawat mendarat tak bisa melakukan pengereman dan menabrak beton kemudian meledak.

    Pesawat Air France juga mengalami masalah darurat sehingga kembali ke Paris karena masalah mesin pesawat. Begitu pula pesawat KLM Belanda yang melakukan pendaratan darurat.

  • Yoon Jadi Presiden Korsel Pertama Hadapi Penahanan saat Menjabat

    Yoon Jadi Presiden Korsel Pertama Hadapi Penahanan saat Menjabat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjadi pemimpin pertama Negeri Ginseng yang menghadapi penangkapan saat masih menjabat. Hal ini terjadi menyusul surat perintah penangkapan terhadap sang presiden yang dikeluarkan pengadilan distrik pada Selasa (31/12).

    Walau telah dimakzulkan parlemen imbas darurat militer sepihaknya pada 3 Desember lalu, status Yoon saat ini masih menjadi presiden. Namun, tugas dan kewenangannya Yoon sebagai presiden telah dibekukan sejak parlemen memakzulkannya, dan digantikan oleh perdana menteri sebagai presiden sementara Korsel.

    Kantor berita Korsel, Yonhap, merilis artikel surat perintah penangkapan terhadap Yoon dan peran dia dalam sejarah kekacauan politik.

    “Menjadikan dia, presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang menghadapi penangkapan,” demikian laporan Yonhap, Selasa (31/12).

    Pengadilan Distrik Barat Seoul sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    Mereka juga menyetujui surat perintah untuk menggeledah kediaman Yoon di Yongsan, Seoul sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

    Langkah baru pengadilan muncul usai Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) meminta lembaga penegak hukum itu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Yoon.

    CIO menyebut Yoon mangkir dari panggilan pemeriksaan hingga tiga kali.

    Surat perintah penangkapan itu kemungkinan akan berlaku selama sepekan. CIO disebut-sebut akan segera bertindak dan menggeledah rumah Yoon.

    Jika Yoon nantinya ditahan, CIO diharuskan memutuskan dalam waktu 48 jam apakah akan mengajukan surat perintah penangkapan untuk menahan dia lebih lanjut guna diinterogasi atau membebaskan dia.

    Yoon sedang menghadapi penyelidikan karena deklarasi darurat militer di Korsel yang membuat semua lapisan masyarakat murka.

    Dia juga sedang menunggu nasib status dia sebagai presiden usai dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menggodok pemakzulan itu apakah sah atau tidak di mata hukum.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Tuding Perintah Penangkapan Ilegal

    Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Tuding Perintah Penangkapan Ilegal

    Seoul

    Pengacara yang mewakili Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus non-aktif setelah dimakzulkan parlemen, menolak surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan. Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan untuk kliennya itu “ilegal dan tidak sah”.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan serta penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan lembaga tanpa wewenang investigasi adalah ilegal dan tidak sah,” tegas salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan kantor berita Yonhap, Selasa (31/12/2024).

    Yun menambahkan bahwa lembaga yang sedang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu “tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi”. Dia merujuk pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer.

    Penolakan kubu Yoon itu disampaikan setelah Pengadilan Distrik Seoul Barat, pada Selasa (31/12), menyetujui permintaan yang diajukan CIO untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Yoon juga didakwa merencanakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Korsel terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Pengadilan juga menyetujui penerbitan surat perintah untuk penggeledahan kediaman kepresidenan yang ditinggali Yoon di Yongsan, Seoul, terkait penyelidikan tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Begini Nasib Rupiah di Hari Terakhir 2024 – Page 3

    Begini Nasib Rupiah di Hari Terakhir 2024 – Page 3

    Pasar juga masih mengamati perkembangan pejabat presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menghadapi pemungutan suara pemakzulan, di tengah krisis politik yang dipicu oleh sidang pertama Mahkamah Konstitusi tentang darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol yang berlaku singkat.

    Adapun Bank Dunia yang menaikkan proyeksinya terkait pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025.

    Namun, badan keuangan global itu memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lesu, bersama dengan hambatan di sektor properti, akan tetap menjadi hambatan tahun depan.

    Pasar Respon Positif Kebijakan PPN 12%

    “Pasar merespon positif tentang pemberlakuan PPN 12% yang akan akan berlaku di Januari 2025 sebagai langkah strategis dari pemerintah namun penuh tantangan,” ungkap Ibrahim.

    Seperti diketahui, kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperkuat ruang fiskal guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Kebijakan ini bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Langkah ini juga diiringi asas keadilan, karena barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN, sehingga beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat diminimalkan.

    Data Kemenkeu menunjukkan, setengah dari insentif PPN dinikmati masyarakat mampu. Contoh kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN misalnya daging premium seperti wagyu dan daging kobe.

    Begitu juga dengan jasa premium seperti sekolah internasional dan layanan kesehatan VIP. Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk menaikkan PPN ketimbang pajak penghasilan (PPh) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

    Basis pajak PPh lebih kecil dibandingkan PPN, karena hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dari PPh lebih terbatas dibandingkan PPN yang berlaku luas.

  • Polisi Kepung Rumah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Pengadilan Perintahkan Penangkapan – Halaman all

    Polisi Kepung Rumah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Pengadilan Perintahkan Penangkapan – Halaman all

    Surat perintah itu dikeluarkan atas keputusan kontroversial yang diambil Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada awal Desember.

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Pengadilan Korea Selatan telah menyetujui surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol.

    Seperti diketahui,  Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan ditangguhkan dari kekuasaannya atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengonfirmasi bahwa pengadilan Seoul menyetujui surat perintah yang diminta oleh penyidik ​​yang memeriksa penerapan darurat militer jangka pendek oleh Yoon .

    “Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan dikutip dari Yonhap, Selasa (31/12/2024).

    Perintah penangkapan ini keluar hari ini di tengah suasana Korea Selatan yang masih berkabung akibat jatuhnya pesawat Jeju Air dua hari lalu yang menewaskan 179 penumpangnya.

    Dinilai Ilegal

    Yoon Kab-keun, pengacara presiden Yoon, menggambarkan tindakan tersebut sebagai “ilegal dan tidak sah”.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dan penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan suatu lembaga tanpa kewenangan penyidikan adalah ilegal dan tidak sah,” kata pengacara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Pejabat penegak hukum Korea Selatan meminta surat perintah untuk menginterogasi Yoon atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan mengatur pemberontakan.

    Ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan, menurut media lokal.

    CIO tidak mengomentari alasan pengadilan dalam mengabulkan permintaan tersebut. Pengadilan menolak berkomentar.

    Tidak jelas kapan atau bagaimana surat perintah penangkapan Yoon akan dilaksanakan.

    Akan Ditahan di Seoul

    Badan keamanan presiden Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa mereka akan menjalankan surat perintah penangkapan tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

    Surat perintah penangkapan saat ini berlaku hingga 6 Januari 2025.

    “Setelah dilaksanakan, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul,” kantor berita Yonhap mengutip CIO.

    Namun , berdasarkan hukum Korea Selatan, lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tidak dapat disita atau digeledah tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab.

    Dan kecil kemungkinan Yoon akan secara sukarela meninggalkan kediamannya jika ia menghadapi penangkapan.

    Polisi Dikerahkan

    Polisi dikerahkan pada Selasa pagi ini di luar kediaman Yoon di pusat kota Seoul, dalam upaya untuk mencegah pertikaian. 

    Para pendukung dan pengunjuk rasa Yoon yang menuntut pemecatannya telah mengintai kediamannya.

    Media lokal menayangkan gambar-gambar pertikaian antara kedua kubu semalam.

    Bus polisi berjejer di jalan dekat kediaman Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Yongsan, pusat kota Seoul, pada 29 Desember 2024.

    Sebelumnya polisi gagal masuk kantor presiden

    Sebelumnya, polisi telah mencoba tetapi gagal untuk berhasil menggerebek kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan karena dinas keamanan presiden memblokir akses.

    Yoon menghadapi penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan, salah satu dari sedikit tuduhan di mana presiden Korea Selatan tidak memiliki kekebalan.

    Penjabat pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan, Kweon Seong-dong, mengatakan pada hari Selasa bahwa upaya menahan presiden yang sedang menjabat adalah tindakan yang tidak pantas, menurut kantor berita Yonhap.

    Kekuasaan presidensial Yoon ditangguhkan setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam tetapi telah memicu kekacauan politik selama berminggu-minggu, menghentikan diplomasi tingkat tinggi, dan mengguncang pasar keuangan.

    Putusan pengadilan konstitusi masih menunggu keputusan apakah pemakzulan akan disahkan.

    Oh Dong-woon, kepala CIO, mengatakan bahwa tidak seperti surat perintah penggeledahan, surat perintah penahanan atau penangkapan yang dikeluarkan pengadilan tidak dapat dihalangi secara hukum, bahkan oleh presiden.

    Perintahkan Kekerasan Pakai Senjata

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, diduga mengizinkan militer menggunakan kekerasan, termasuk senjata api selama memberlakukan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan jaksa setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada Sabtu (28/12/2024).

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun.

    Tidak hanya satu fakta, dalam laporan Jaksa, terdapat fakta lain yang baru saja terungkap.

    Di mana pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon bersumpah akan mengumumkan darurat militer tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali.

    Namun laporan ini ditolak keras oleh pengacara Yoon, Yoon Kab-keum.

    Dalam laporan tersebut, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen tersebut, dikutip dari AL-Arabiya.

    Selain itu, Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Namun pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah keras laporan tersebut.

     

  • Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Pengadilan Korsel Rilis Surat Perintah Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol

    Jakarta

    Pengadilan menyetujui permintaan otoritas penegak hukum untuk menahan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan dan diskors Yoon Suk Yeol atas penerapan darurat militer. Hal ini menjadikannya sebagai presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang menghadapi penangkapan.

    Dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

    “Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penahanan setelah Yoon mengabaikan panggilan ketiga dari badan antikorupsi untuk diperiksa terkait darurat militer yang berlaku singkat.

    Surat perintah pengadilan memberi CIO waktu 48 jam untuk melakukan penahanan terhadap Yoon guna diinterogasi dan mengajukan surat perintah penangkapan.

    Meskipun Yoon memiliki kekebalan presiden dari tuntutan pidana, hak istimewa tersebut tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Sementara itu, Tim pembela Yoon berpendapat bahwa CIO tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki pemberontakan, tuduhan yang, pada prinsipnya, polisi memiliki yurisdiksi investigasi berdasarkan sistem saat ini, yang diamandemen pada pemerintahan sebelumnya.

    Diketahui, Yoon telah diskors dari jabatannya sebagai Presiden setelah Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi memilih untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember atas pemberlakuan darurat militer, yang berlangsung selama enam jam sebelum dibatalkan oleh pemungutan suara parlemen.

    Mahkamah Konstitusi telah memulai proses musyawarah untuk menentukan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya. Mahkamah memiliki waktu 180 hari sejak tanggal 14 Desember untuk menyampaikan putusannya.

    3 Kali Mangkir

    Yoon diketahui telah 3 kali mangkir panggilan aparat penegak hukum terkait darurat militer. Terakhir, Yoon tidak hadir dalam panggilan ketiga pada Minggu (29/12). Pada dua panggilan sebelumnya Yoon mangkir dari pemeriksaan pada tanggal 18 Desember dan pada 25 Desember saat Hari Natal.

    Penyidik kemudian mengajukan surat perintah penangkapan Presiden Yoon pada Senin (30/12). Bagi Korsel, ini adalah upaya paksa untuk penahanan yang pertama diterapkan ke presiden.

    “Markas Besar Investigasi Gabungan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol ke Pengadilan Distrik Barat Seoul”, kata tim penyelidik dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Senin (30/12/2024).

    (yld/zap)

  • Pengadilan Korsel Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, Segera Ditahan – Halaman all

    Pengadilan Korsel Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, Segera Ditahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Korea Selatan menyetujui surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, Selasa (31/12/2024).

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon atas keputusan darurat militernya.

    Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan dan ditangguhkan dari kekuasaannya atas keputusannya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024, kata otoritas investigasi.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi mengonfirmasi Pengadilan Distrik Barat Seoul menyetujui surat perintah tersebut.

    Menurut media lokal, ini adalah surat perintah penangkapan pertama yang pernah dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan.

    Dilansir The Straits Times, pada Senin (30/12/2024), penyidik ​​Korea Selatan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas penerapan darurat militer yang berlangsung singkat bulan ini.

    Yoon Suk Yeol menghadapi penyelidikan kriminal atas kemungkinan tuduhan pemberontakan.

    Sebelumnya, Yoon Suk Yeol gagal menanggapi beberapa panggilan pemeriksaan oleh polisi dan Badan Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang bersama-sama menyelidiki apakah pernyataan darurat militernya pada 3 Desember merupakan pemberontakan.

    Polisi telah mencoba tetapi gagal untuk berhasil menggerebek kantor presiden sebagai bagian dari penyelidikan.

    Diberitakan AP News, kekuasaan Yoon telah ditangguhkan sejak Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.

    Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikannya.

    Namun, sejak itu ia mengabaikan permintaan berulang kali dari otoritas investigasi untuk hadir guna diinterogasi dan mengizinkan mereka menggeledah kantornya.

    Yoon memiliki hak istimewa presiden berupa kekebalan dari tuntutan pidana, tetapi tidak mencakup tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.

    Darurat Militer Hanya Berlaku Beberapa Jam

    Pasukan darurat militer bertopeng yang dilengkapi dengan senapan, pelindung tubuh, dan peralatan penglihatan malam memasuki Parlemen di mana mereka berhadapan dengan staf yang menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran.

    Keputusan tersebut hanya berlaku beberapa jam hingga Parlemen menolaknya.

    Terbaru, Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan penjabat presidennya Han Duck-soo, dua minggu setelah parlemen memilih untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Sebanyak 192 anggota parlemen memberikan suara untuk pemakzulannya, lebih dari 151 suara yang dibutuhkan agar pemakzulannya berhasil.

    Perdana Menteri Han mengambil alih peran tersebut setelah Presiden Yoon dimakzulkan oleh parlemen menyusul upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

    Han seharusnya memimpin negara keluar dari kekacauan politik, tetapi anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

    Han akan diskors dari tugasnya segera setelah ia diberitahu secara resmi oleh parlemen.

    Mahkamah Konstitusi Korea biasanya terdiri dari sembilan hakim.

    Setidaknya enam hakim harus menegakkan pemakzulan Yoon agar keputusan tersebut dapat ditegakkan.

    Saat ini hanya ada enam hakim di pengadilan, yang berarti satu penolakan saja akan menyelamatkan Yoon dari pemecatan.

    Pihak oposisi berharap tiga calon tambahan akan membantu meningkatkan peluang Yoon untuk dimakzulkan.

    Ini adalah pertama kalinya seorang presiden sementara dimakzulkan sejak Korea Selatan menjadi negara demokrasi.

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

    Seperti Yoon, pemakzulan Han perlu dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut harus ditegakkan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Krisis Korea