Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Paspampres Cegah KPK Korsel Tangkap Yoon di Rumah Kepresidenan

    Paspampres Cegah KPK Korsel Tangkap Yoon di Rumah Kepresidenan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan pengamanan (Paspampres) Presiden Korea Selatan mencegah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korsel untuk masuk kediaman presiden di Seoul buat menangkap presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Pihak kepolisian dan KPK Korsel mendatangi kediaman Kepresidenan untuk menjalankan penangkapan Yoon usai terkait darurat militer yang dinilai melanggar konstitusi Korsel.

    Media Korsel KBS World melaporkan sejumlah kendaraan para pejabat tinggi KPK Korsel terpantau terparkir di depan gerbang rumah Kepresidenan sejak pukul 08.00 waktu setempat dan tidak diizinkan masuk oleh Paspampres Korsel.

    Pejabat KPK itu disebut telah menunjukkan surat perintah penangkapan kepada kepala Paspampres Korsel, namun ditolak.

    Paspampres bersikeras bahwa mereka menjalankan tugas melindungi presiden seuai dengan hukum yang berlaku.

    Pihak kepolisian sebelumnya mengerahkan 2.700 personel di sekitar kediaman presiden untuk menjaga ketertiban dan mencegah bentrokan di antara para pengunjuk rasa yang menentang dan mendukung Presiden Yoon.

    Sebelumnya, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon pada Selasa (31/12) dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara dalam upaya sang presiden memberlakukan darurat militer.

    Tim kuasa hukum Yoon pun segera mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mengeluarkan surat penangkapan. Mereka menilai surat penangkapan tersebut melanggar Konstirusi dan Hukum Acara Pidana.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

    Seoul –

    Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Sebelumnya dilansir AFP, penyelidik Korsel memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyelidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO).

    Penyelidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.

    (lir/yld)

  • KPK Korsel-Polisi Diblokir Militer dan Ribuan Pendukung di Rumah Yoon

    KPK Korsel-Polisi Diblokir Militer dan Ribuan Pendukung di Rumah Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan menghadapi perlawanan dari unit militer dan para suporter eks Presiden Yoon Suk Yeol saat hendak menjemput paksa mantan orang nomor satu di negara tersebut, Jumat (3/1).

    Kantor berita Korsel Yonhap melaporkan unit militer diduga milik Komando Pertahanan Ibu Kota memblokir akses penyidik yang tiba di dalam kediaman Yoon.

    Menurut polisi Korsel, para penyidik tak diizinkan melangkah lebih jauh ke rumah sang eks presiden.

    Tim penyidik yang menjemput paksa Yoon terdiri dari 30 orang CIO dan 120 aparat kepolisian. Sebanyak 70 di antaranya menunggu di luar kompleks kediaman.

    CIO telah tiba di kediaman Yoon sejak sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Mereka hendak menangkap Yoon untuk selanjutnya diinterogasi, sesuai surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan Seoul awal pekan ini.

    CIO meminta pengadilan merilis surat perintah penangkapan lantaran Yoon mangkir tiga kali dari panggilan untuk pemeriksaan terkait deklarasi darurat militer.

    Selain telah mendapatkan surat perintah pengadilan, CIO juga telah memperoleh surat perintah untuk menggeledah kediaman Presiden.

    Sejalan dengan ini, polisi mengatakan pihaknya akan menahan pasukan pengamanan presiden maupun para pendukung Yoon jika mereka menghalang-halangi tim penyidik menjemput paksa Yoon. Penahanan itu didasari tuduhan menghalangi tugas resmi.

    Ribuan pendukung Yoon sejak beberapa hari lalu berkumpul di luar kediaman presiden untuk menentang pemakzulannya. Tak hanya itu, mereka juga memblokir otoritas yang ingin menahannya. Beberapa pedemo berujung ditangkap karena bentrok dengan aparat.

    Penyelidikan bersama

    CIO telah bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama atas deklarasi darurat militer 3 Desember.

    Jika berhasil menangkap Yoon, CIO akan membawa sang Presiden ke markas mereka di Gwacheon guna menginterogasinya sebelum menahan sang Presiden di Pusat Penahanan Seoul.

    Setelah ditahan, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mencari surat perintah lain untuk penangkapan resmi sang mantan presiden atau membebaskan dia.

    (bal/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang Saat Masuk ke Rumah Presiden Korsel

    Penyidik dan Jaksa Dihadang Saat Masuk ke Rumah Presiden Korsel

    Jakarta –

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.

    Dalam laporan AFP, suasana di sekitar kediaman Yoon sangat ramai. Belasan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berbaris di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    Sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon pada Kamis.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    (zap/imk)

  • Presiden Korsel Bakal Ambil Langkah Hukum Usai Rumah Didatangi Penyidik

    Presiden Korsel Bakal Ambil Langkah Hukum Usai Rumah Didatangi Penyidik

    Seoul –

    Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan akan mengambil tindakan hukum usai kediaman Yoon didatangi penyidik kantor investigasi korupsi untuk menjalankan surat perintah penangkapan. Pengacara Yoon menilai surat itu ilegal dan tidak sah.

    Dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), penyidik memasuki kediaman Presiden Yook sejak dini hari tadi. Mereka datang untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Kedatangan penyidik telah diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman. Pendukung garis keras juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu.

    Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    (lir/yld)

  • 2.700 Polisi Dikerahkan untuk Jemput Paksa Presiden Korsel Yoon

    2.700 Polisi Dikerahkan untuk Jemput Paksa Presiden Korsel Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekitar 2.700 aparat kepolisian dikerahkan ke kawasan kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Ibu Kota Seoul hari ini, Jumat (3/1) untuk menjemput paksa Presiden Yoon.

    Kepolisian setempat juga mengerahkan sebanyak 135 bus berjaga di daerah itu.

    AFP melaporkan pengerahan polisi itu terjadi saat tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korsel tiba di kediaman Yoon untuk menahan sang presiden.

    Penahanan itu berkaitan dengan deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember lalu, yang membuat gaduh negara tersebut.

    Menurut jurnalis AFP di lokasi, para penyidik terlihat sudah memasuki kediaman Yoon. Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan tampak diizinkan melewati barikade keamanan ketat untuk memasuki kediaman Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” demikian keterangan CIO, dikutip Jumat (3/1).

    Puluhan bus polisi dan ratusan polisi sementara itu juga terlihat berbaris di jalan di luar kompleks kediaman Presiden.

    Yoon sudah bersembunyi di kediamannya sejak pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada awal pekan ini. Ia bersumpah bakal “melawan” pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya soal darurat militer.

    Tidak jelas apakah pasukan pengamanan presiden, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi surat perintah penyidik atau tidak.

    Jika berhasil ditahan, Yoon akan dibawa ke kantor CIO di Gwacheon dekat Seoul untuk diinterogasi.

    (blq/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk Penangkapan

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk Penangkapan

    Seoul –

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi. Sementara pendukung garis keras pemimpin yang dimakzulkan itu berdiri di luar kediaman Yoon.

    Yoon yang telah diskors dari tugasnya oleh anggota parlemen akan menjadi presiden pertama yang menjabat dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Sementara Kantor berita Yonhap melaporkan sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah para pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon di daerah tersebut pada hari Kamis.

    Yoon memberikan pernyataan darurat militer pada 3 Desember tahun lalu yang menyebabkan pemakzulannya dan membuatnya menghadapi kemungkinan penangkapan, pemenjaraan atau, yang terburuk, hukuman mati.

    Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara yang sedang menjabat, akan mematuhi surat perintah penyelidik.

    (lir/lir)

  • 2.700 Polisi Dikerahkan untuk Jemput Paksa Presiden Korsel Yoon

    Yoon Suk Yeol Bakal Dijemput Paksa Penyidik Korsel Pagi Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim penyidik Korea Selatan telah tiba di depan kediaman Yoon Suk Yeol pada Jumat (3/1) dini hari waktu setempat, untuk menahan presiden yang dimakzulkan tersebut usai tiga kali mangkir dari pemeriksaan.

    Dilansir Korea Times, penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korsel tiba di kediaman Yoon untuk melaksanakan surat perintah penahanan terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu.

    Penyidik dari CIO tiba di kediaman Yoon di pusat kota Seoul pagi ini sekitar pukul 6 waktu setempat, setelah bertolak dari kantor lembaga tersebut di Gwacheon.

    Lantaran surat perintah penahanan akan berakhir pada Senin (6/1), spekulasi muncul bahwa CIO akan menahan Yoon paling cepat pada hari ini.

    Sebelumnya pada Kamis (2/1), penyidik CIO sempat menunda penahanan Yoon karena ribuan pendukung menggelar unjuk rasa di depan kediaman sang presiden untuk mencegah penangkapan. Polisi kemudian membubarkan paksa sekitar 30 pendukung usai mereka menerobos barikade polisi.

    CIO meminta surat perintah penahanan setelah Yoon mangkir dalam ketiga panggilan pemeriksaan. Badan tersebut juga meminta surat perintah untuk menggeledah kediaman presiden.

    Tim pembela Yoon mengatakan tidak dapat menerima surat perintah penahanan dan menyebutnya “ilegal dan tidak sah”.

    Pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon pada Selasa (31/12), atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer dan penyalahgunaan kekuasaan.

    (dna/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pendukung Presiden Yoon Suk Yeol Protes Perintah Penangkapan

    Pendukung Presiden Yoon Suk Yeol Protes Perintah Penangkapan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Massa pedemo berkumpul di dekat kediaman kepresidenan Korea Selatan pada Rabu (1/1) untuk menggalang dukungan bagi Presiden Yoon Suk Yeol.

    Beberapa massa membawa atribut demo plakat bertuliskan “Pemilu yang dicurangi” dan “Hentikan Pencurian”.

    Mereka memprotes surat perintah penangkapan untuk Yoon yang dikeluarkan pengadilan Korsel.

  • Para Staf Senior Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Massal

    Para Staf Senior Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Massal

    Seoul –

    Para staf senior Presiden Korea Selatan (Korsel) yang telah dimakzulkan dan sedang diskors, Yoon Suk Yeol, mengajukan pengunduran diri massal. Pengunduran diri itu dilakukan usai menyatakan penyesalan atas keputusan Penjabat Presiden Choi Sang-mok.

    Dilansir Reuters, Rabu (1/1/2025), mereka mundur setelah menyatakan penyesalan atas persetujuan Choi atas dua hakim baru untuk pengadilan yang akan memutuskan nasib Yoon. Kepala staf Yoon, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, dan penasihat khusus urusan luar negeri dan keamanan, serta semua sekretaris senior lainnya, mengajukan pengunduran diri mereka.

    Choi mengatakan dia tidak akan menerima pengunduran diri mereka. Dia beralasan prioritas sekarang adalah fokus pada peningkatan ekonomi dan menstabilkan urusan negara.

    Para pembantu tersebut telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri setelah upaya Yoon darurat militer gagal pada tanggal 3 Desember 2024. Tetapi, pengunduran diri mereka belum diterima.

    Para sekretaris senior telah membantu Choi sejak dia menjabat sebagai penjabat presiden. Dua pejabat lainnya mengatakan para staf tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi pemerintahan sehari-hari, tetapi diharuskan melapor kepada Choi dan menghadiri rapat bila perlu.

    Pengunduran diri para staf Yoon tersebut datang sehari setelah persetujuan mengejutkan Choi untuk mengisi dua lowongan di Mahkamah Konstitusi yang menangani persidangan pemakzulan terhadap Yoon. Hal itu membuat jumlah total hakim menjadi delapan dari sembilan anggota pengadilan. Setiap keputusan dalam kasus Yoon akan memerlukan persetujuan dari sedikitnya enam hakim.

    Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengkritik keputusan Choi sebagai ‘dogmatis’ dan kurang konsultasi yang memadai. Menteri Keuangan Choi memangku jabatan sebagai penjabat presiden pada hari Jumat (27/12/2024) setelah Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menjabat sebagai presiden sementara sejak 14 Desember, dimakzulkan parlemen.

    (haf/imk)