Xcloud.id

Tag: Yoon Suk Yeol

  • Presiden Korsel Bakal Ambil Langkah Hukum Usai Rumah Didatangi Penyidik

    Presiden Korsel Bakal Ambil Langkah Hukum Usai Rumah Didatangi Penyidik

    Seoul –

    Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan akan mengambil tindakan hukum usai kediaman Yoon didatangi penyidik kantor investigasi korupsi untuk menjalankan surat perintah penangkapan. Pengacara Yoon menilai surat itu ilegal dan tidak sah.

    Dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), penyidik memasuki kediaman Presiden Yook sejak dini hari tadi. Mereka datang untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Kedatangan penyidik telah diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman. Pendukung garis keras juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu.

    Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    (lir/yld)

  • 2.700 Polisi Dikerahkan untuk Jemput Paksa Presiden Korsel Yoon

    2.700 Polisi Dikerahkan untuk Jemput Paksa Presiden Korsel Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekitar 2.700 aparat kepolisian dikerahkan ke kawasan kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Ibu Kota Seoul hari ini, Jumat (3/1) untuk menjemput paksa Presiden Yoon.

    Kepolisian setempat juga mengerahkan sebanyak 135 bus berjaga di daerah itu.

    AFP melaporkan pengerahan polisi itu terjadi saat tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korsel tiba di kediaman Yoon untuk menahan sang presiden.

    Penahanan itu berkaitan dengan deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember lalu, yang membuat gaduh negara tersebut.

    Menurut jurnalis AFP di lokasi, para penyidik terlihat sudah memasuki kediaman Yoon. Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan tampak diizinkan melewati barikade keamanan ketat untuk memasuki kediaman Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” demikian keterangan CIO, dikutip Jumat (3/1).

    Puluhan bus polisi dan ratusan polisi sementara itu juga terlihat berbaris di jalan di luar kompleks kediaman Presiden.

    Yoon sudah bersembunyi di kediamannya sejak pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada awal pekan ini. Ia bersumpah bakal “melawan” pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya soal darurat militer.

    Tidak jelas apakah pasukan pengamanan presiden, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi surat perintah penyidik atau tidak.

    Jika berhasil ditahan, Yoon akan dibawa ke kantor CIO di Gwacheon dekat Seoul untuk diinterogasi.

    (blq/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk Penangkapan

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk Penangkapan

    Seoul –

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi. Sementara pendukung garis keras pemimpin yang dimakzulkan itu berdiri di luar kediaman Yoon.

    Yoon yang telah diskors dari tugasnya oleh anggota parlemen akan menjadi presiden pertama yang menjabat dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Sementara Kantor berita Yonhap melaporkan sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah para pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon di daerah tersebut pada hari Kamis.

    Yoon memberikan pernyataan darurat militer pada 3 Desember tahun lalu yang menyebabkan pemakzulannya dan membuatnya menghadapi kemungkinan penangkapan, pemenjaraan atau, yang terburuk, hukuman mati.

    Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara yang sedang menjabat, akan mematuhi surat perintah penyelidik.

    (lir/lir)

  • 2.700 Polisi Dikerahkan untuk Jemput Paksa Presiden Korsel Yoon

    Yoon Suk Yeol Bakal Dijemput Paksa Penyidik Korsel Pagi Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim penyidik Korea Selatan telah tiba di depan kediaman Yoon Suk Yeol pada Jumat (3/1) dini hari waktu setempat, untuk menahan presiden yang dimakzulkan tersebut usai tiga kali mangkir dari pemeriksaan.

    Dilansir Korea Times, penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korsel tiba di kediaman Yoon untuk melaksanakan surat perintah penahanan terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu.

    Penyidik dari CIO tiba di kediaman Yoon di pusat kota Seoul pagi ini sekitar pukul 6 waktu setempat, setelah bertolak dari kantor lembaga tersebut di Gwacheon.

    Lantaran surat perintah penahanan akan berakhir pada Senin (6/1), spekulasi muncul bahwa CIO akan menahan Yoon paling cepat pada hari ini.

    Sebelumnya pada Kamis (2/1), penyidik CIO sempat menunda penahanan Yoon karena ribuan pendukung menggelar unjuk rasa di depan kediaman sang presiden untuk mencegah penangkapan. Polisi kemudian membubarkan paksa sekitar 30 pendukung usai mereka menerobos barikade polisi.

    CIO meminta surat perintah penahanan setelah Yoon mangkir dalam ketiga panggilan pemeriksaan. Badan tersebut juga meminta surat perintah untuk menggeledah kediaman presiden.

    Tim pembela Yoon mengatakan tidak dapat menerima surat perintah penahanan dan menyebutnya “ilegal dan tidak sah”.

    Pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon pada Selasa (31/12), atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer dan penyalahgunaan kekuasaan.

    (dna/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pendukung Presiden Yoon Suk Yeol Protes Perintah Penangkapan

    Pendukung Presiden Yoon Suk Yeol Protes Perintah Penangkapan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Massa pedemo berkumpul di dekat kediaman kepresidenan Korea Selatan pada Rabu (1/1) untuk menggalang dukungan bagi Presiden Yoon Suk Yeol.

    Beberapa massa membawa atribut demo plakat bertuliskan “Pemilu yang dicurangi” dan “Hentikan Pencurian”.

    Mereka memprotes surat perintah penangkapan untuk Yoon yang dikeluarkan pengadilan Korsel.

  • Para Staf Senior Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Massal

    Para Staf Senior Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mundur Massal

    Seoul –

    Para staf senior Presiden Korea Selatan (Korsel) yang telah dimakzulkan dan sedang diskors, Yoon Suk Yeol, mengajukan pengunduran diri massal. Pengunduran diri itu dilakukan usai menyatakan penyesalan atas keputusan Penjabat Presiden Choi Sang-mok.

    Dilansir Reuters, Rabu (1/1/2025), mereka mundur setelah menyatakan penyesalan atas persetujuan Choi atas dua hakim baru untuk pengadilan yang akan memutuskan nasib Yoon. Kepala staf Yoon, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, dan penasihat khusus urusan luar negeri dan keamanan, serta semua sekretaris senior lainnya, mengajukan pengunduran diri mereka.

    Choi mengatakan dia tidak akan menerima pengunduran diri mereka. Dia beralasan prioritas sekarang adalah fokus pada peningkatan ekonomi dan menstabilkan urusan negara.

    Para pembantu tersebut telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri setelah upaya Yoon darurat militer gagal pada tanggal 3 Desember 2024. Tetapi, pengunduran diri mereka belum diterima.

    Para sekretaris senior telah membantu Choi sejak dia menjabat sebagai penjabat presiden. Dua pejabat lainnya mengatakan para staf tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi pemerintahan sehari-hari, tetapi diharuskan melapor kepada Choi dan menghadiri rapat bila perlu.

    Pengunduran diri para staf Yoon tersebut datang sehari setelah persetujuan mengejutkan Choi untuk mengisi dua lowongan di Mahkamah Konstitusi yang menangani persidangan pemakzulan terhadap Yoon. Hal itu membuat jumlah total hakim menjadi delapan dari sembilan anggota pengadilan. Setiap keputusan dalam kasus Yoon akan memerlukan persetujuan dari sedikitnya enam hakim.

    Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengkritik keputusan Choi sebagai ‘dogmatis’ dan kurang konsultasi yang memadai. Menteri Keuangan Choi memangku jabatan sebagai penjabat presiden pada hari Jumat (27/12/2024) setelah Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menjabat sebagai presiden sementara sejak 14 Desember, dimakzulkan parlemen.

    (haf/imk)

  • Krisis Politik di Korea Selatan: Penangkapan Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Krisis Politik di Korea Selatan: Penangkapan Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Krisis politik yang melanda Korea Selatan semakin mendalam dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol.

    Surat ini dikeluarkan oleh pengadilan distrik Seoul Barat sebagai bagian dari investigasi yang dilakukan oleh Komisi Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Negara (CIO).

    Investigasi ini berkaitan dengan keputusan Yoon untuk mengumumkan dekrit darurat militer pada 3 Desember 2024.

    Berikut adalah 11 fakta penting terkait perkembangan kasus Yoon Suk Yeol.

    Apa Putusan Pengadilan yang Menambah Krisis?

    Pengadilan Seoul Barat telah mengesahkan penahanan Yoon, menjadikannya presiden pertama di Korea Selatan yang menghadapi kemungkinan penahanan.

    Keputusan ini hanya memperburuk krisis politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.

    Bagaimana Proses Pemakzulan Yoon Berlangsung?

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan saat ini sedang memproses pemakzulan Yoon yang diajukan oleh parlemen.

    Proses ini diharapkan akan mencapai keputusan dalam waktu 180 hari ke depan.

    Kapan Batas Waktu Penahanan Yoon Berakhir?

    Surat penahanan yang dikeluarkan untuk Yoon berlaku hingga 6 Januari 2024.

    Setelah 48 jam ditahan, tim penyidik akan menentukan apakah penahanan tersebut akan diperpanjang atau Yoon akan dibebaskan.

    Mengapa Keputusan Darurat Militer Yoon Kontroversial?

    Pada 3 Desember 2024, Yoon mengumumkan darurat militer tanpa persetujuan dari parlemen.

    Keputusan ini menuai kecaman luas dan penolakan dari parlemen, hingga Yoon terpaksa membatalkannya hanya dalam beberapa jam.

    Apa Tuntutan Pemberontakan yang Dihadapi Yoon?

    Selain pemakzulan, Yoon juga menghadapi tuntutan pidana pemberontakan.

    Tuntutan ini sangat serius, berpotensi berujung pada hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Bagaimana Bencana Lain Memperburuk Keadaan?

    Di tengah krisis politik ini, Korea Selatan juga dikejutkan oleh kecelakaan pesawat Jeju Air 7C2216 yang menewaskan 179 orang.

    Kejadian ini semakin memperburuk situasi di negara yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia.

    Mengapa Penyidik Menghadapi Kendala dalam Eksekusi Surat Perintah?

    Meskipun surat penangkapan telah dikeluarkan, eksekusinya terhambat oleh penolakan dari Dinas Keamanan Presiden, yang sebelumnya juga menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

    Kini, polisi telah dikerahkan di sekitar kediaman Yoon untuk mencegah bentrokan antara pendukung dan penentang presiden.

    Apa yang Terjadi dengan Protes di Kediaman Yoon?

    Situasi di luar kediaman Yoon di Seoul semakin tegang, dengan sejumlah besar orang berdemo baik mendukung maupun menentangnya.

    Polisi berusaha menghindari kerusuhan, namun ketegangan tetap tinggi dan berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

    Siapa yang Menjabat Sebagai Presiden Sementara?

    Setelah Yoon diskors, Menteri Keuangan Choi Sangmok menjabat sebagai presiden sementara.

    Choi juga harus menghadapi tantangan besar, termasuk menangani bencana kecelakaan pesawat yang terjadi pada akhir Desember 2024.

    Apa Ancaman Hukuman yang Dihadapi Yoon?

    Yoon Suk Yeol kini menghadapi ancaman hukuman berat akibat tuduhan pemberontakan, yang bisa berujung pada penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada perkembangan penyidikan dan keputusan pengadilan.

    Mengapa Krisis Politik Semakin Memburuk?

    Penahanan Yoon dan krisis politik yang melanda Korea Selatan semakin meningkatkan ketidakpastian di negara ini.

    Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk memutuskan dalam waktu dekat apakah pemakzulan terhadap Yoon akan diterima atau dibatalkan.

    Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi politik di Korea Selatan tidak hanya krusial untuk Yoon, tetapi juga untuk masa depan stabilitas politik negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pejabat dan Staf Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

    Pejabat dan Staf Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah pejabat dan staf senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri secara serempak pada 1 Januari 2025, tepat sehari setelah penjabat presiden, Choi Sang Mok, menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi.

    Mereka yang mengajukan pengunduran diri termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Chang Ho Jin.

    Selain itu, penjabat ketua Komisi Komunikasi Korea, Kim Tae Kyu juga menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes keputusan Choi menunjuk dua hakim tersebut. Kim Tae Kyu bertindak sebagai pelaksana tugas pemimpin pengawas komunikasi semenjak ketua sebenarnya, Lee Jin Sook, dimakzulkan pada Agustus 2024.

    Choi pada 31 Desember 2024 menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini memenuhi sebagian permintaan oposisi untuk mengisi tiga posisi di sembilan kursi anggota MK sebelum putusan pemakzulan Presiden Yoon.

    Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan penyesalan atas keputusan Choi tersebut. Mereka menyebut Choi sudah melampaui kewenangannya sebagai pemimpin sementara.

    Yonhap pada Rabu (1/1) menyebut, secara hukum di Korea Selatan, setidaknya butuh enam suara untuk menjalankan mosi pemakzulan. Hal ini berarti butuh pengangkatan tiga hakim tambahan untuk meningkatkan peluang Yoon digulingkan.

    MK memiliki waktu hingga enam bulan untuk menentukan apakah akan mencopot Yoon dari jabatan, atau justru mengembalikannya.

    Sementara itu, Choi yang juga menjabat wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi dan menteri keuangan, menurut Kementerian Keuangan, tidak berencana untuk menerima pengunduran diri para pembantu senior Yoon tersebut.

    “(Choi) berpikir sekarang adalah saatnya untuk fokus pada menstabilkan mata pencaharian rakyat dan urusan negara,” kata kementerian dalam sebuah pesan kepada media. “Dia tidak memiliki rencana untuk menerima pengunduran diri mereka.”

    Pengajuan pengunduran diri oleh para staf utama Yoon ini datang setelah Pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Presiden Korea Selatan tersebut pada 31 Desember 2024.

    Keputusan itu menjadikan Yoon sebagai presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penahanan saat menjabat.

    Yoon bukan cuma menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada bulan lalu akibat drama darurat militer, tetapi juga menghadapi penyelidikan kriminal karena keputusan menggemparkan tersebut.

    Yoon dituding mendalangi deklarasi darurat militer, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    (Tim/end)

  • Yang Menghalangi Penangkapan Presiden Yoon Bisa Dituntut

    Yang Menghalangi Penangkapan Presiden Yoon Bisa Dituntut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan memperingatkan bahwa siapa pun yang mencoba menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol dapat menghadapi tuntutan hukum.

    Hal ini disampaikan Kepala CIO Oh Dong-Woon saat para pendukung Yoon Suk Yeol berkumpul di luar kediaman presiden di Seoul.

    “Kami menganggap tindakan seperti mendirikan berbagai barikade dan mengunci gerbang besi untuk melawan pelaksanaan surat perintah penangkapan sebagai tindakan menghalangi tugas resmi,” ujar Dong-woon, Rabu (1/1), melansir AFP.

    “Siapa pun yang melakukan hal ini [menghalangi penangkapan Yoon] dapat dituntut,” tambahnya.

    Ia juga mengatakan bahwa surat perintah penangkapan Yoon akan dilaksanakan dalam ‘batas waktu’, yaitu pada Senin (6/1) mendatang.

    “Kami ingin prosesnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Distrik Seoul Barat mengeluarkan surat perintah penahanan Yoon yang telah dimakzulkan pada Selasa (31/12). Yoon didakwa mendalangi penerapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.

    Surat perintah penangkapan itu muncul dari permintaan CIO. Permintaan itu dilayangkan usai Yoon mangkir panggilan ketiga dalam investigasi terkait deklarasi darurat militer.

    Tim hukum Yoon merespons dengan mengatakan bahwa surat penangkapan tersebut ilegal.

    “[CIO] tak punya hak investigasi [atas tuduhan pemberontakan],” ujar pengacara Yoon, Yun Gap Geun.

    (asr/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Digulingkan hingga Bunuh Diri, Tragis!

    Presiden Korsel Digulingkan hingga Bunuh Diri, Tragis!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kisah presiden di Korea Selatan sangat beragam, mulai dari digulingkan hingga bunuh diri dengan cara tragis.

    Paling baru terjadi pada Presiden Yoon Suk Yeol yang menerapkan darurat militer secara sepihak. Sehingga menimbulkan penolakan dari parlemen negara itu, Majelis Nasional, yang menentang perintah tersebut setelah 6 jam diterapkan.

    Penolakan pun membawa nasib Yoon sebagai Presiden Korsel, di mana parlemen berupaya untuk menggulingkannya.

    Langkah ini sendiri telah mewarnai jalan panjang politik Negeri Ginseng. Tercatat, sejumlah presiden negara itu seringkali menemui kondisi sulit, dengan ada yang ditahan setelah memimpin, dikudeta, hingga melakukan bunuh diri.

    Berikut daftarnya sebagaimana dirangkum dari AFP, Rabu (1/1/2205).

    1. Park Geun Hye

    Pada Desember 2016, Park Geun Hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh Parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya.

    Putri dari mantan diktator Park Chung Hee, ia adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung.

    Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam ‘daftar hitam’, dan memecat pejabat yang menentangnya.

    Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae In.

    Yoon, presiden saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya.

    2. Lee Myung Bak

    Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee Myung Bak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi.

    Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat itu saat itu, Lee Kun Hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Mantan pemimpin tersebut diampuni oleh Presiden Yoon pada bulan Desember 2022.

    3. Roo Moo Hyun

    Roo Moo Hyun memimpin dari tahun 2003 hingga 2008. Pendukung kuat perbaikan hubungan dengan Korea Utara (Korut) ini bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009.

    Ia mendapati dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar satu juta dolar kepada istrinya dan lima juta dolar kepada suami salah seorang keponakannya.

    4. Chun Doo Hwan

    Presiden Korsel satu ini dikenal sebagai “Penjagal Gwangju” karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju Ia mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae Woo.

    Roh dan Chun telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di akademi militer selama Perang Korea.

    Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

    Roh dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998 setelah hanya menghabiskan dua tahun di balik jeruji besi.

    5. Park Chung Hee

    Park Chung Hee dibunuh pada bulan Oktober 1979 oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korsel, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya.

    Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, yang saat itu menjabat sebagai jenderal angkatan darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979.

    6. Yun Po Sun

    Presiden Yun Po Sun digulingkan pada tahun 1961 dalam kudeta yang dipimpin oleh perwira angkatan darat Park Chung Hee. Park mempertahankan jabatan Yun tetapi secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Park kemudian menggantikannya setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1963.

    7. Syngman Rhee

    Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan umum yang curang.

    Rhee dipaksa mengasingkan diri di Hawaii, tempat ia meninggal pada tahun 1965.

    (fab/fab)